APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN ONLINE

BERBASIS WEB PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TANGERANG SELATAN

SKRIPSI

OLEH :

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

KONSENTRASI SOFTWARE ENGINEERING

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

TANGERANG

2018/2019

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN ONLINE

BERBASIS WEB PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TANGERANG SELATAN

Oleh:

Disahkan Oleh:

Tangerang, ...Juni 2018

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN ONLINE

BERBASIS WEB PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TANGERANG SELATAN

Oleh:

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Jurusan Teknik Informatika

Konsentrasi Software Engineering

Tahun Akademik 2018/2019

Disetujui Oleh :

Tangerang, .... Juni 2018

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN ONLINE

BERBASIS WEB PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TANGERANG SELATAN

Oleh:

Disetujui setelah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian

Komprehensif

Jurusan Teknik Informatika

Konsentrasi Software Engineering

Tahun Akademik 2018/2019

Disetujui Penguji:

Tangerang, Juni 2018

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN ONLINE

BERBASIS WEB PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TANGERANG SELATAN

Oleh:

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan, atau duplikat dari Skripsi yang telah dipergunakan untuk mendapatkan gelar Sarjana Komputer baik di lingkungan Perguruan Tinggi Raharja maupun di Perguruan Tinggi lain, serta belum pernah dipublikasikan.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta bersedia menerima sangksi jika pernyataan diatas tidak benar.

Tangerang, ... Juni 2018

)*Tandatangan dibubuhi materai 6.000;

ABSTRAK

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai unsur pertama dalam pelayanan publik telah melakukan terobosan layanan khususunya perizinan dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sejak 1 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP. Namun pelayanan di DPMPTSP Kota Tangerang Selatan yang berjalan saat ini masih terdapat keluhan dari penerima layanan atau masyarakat tentang kurang lancarnya pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat, praktek calo atau pihak ketiga untuk memperlancar pengurusan, pungutan liar, atau tarif yang dikenakan melebihi ketentuan. Maka dari itu, peneliti mengusulkan untuk membuat sebuah penelitian dengan judul “Aplikasi Pelayanan Perizinan Online Berbasis Web Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan”. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan study pustaka sebagai metode pengumpulan data, analisa SWOT digunakan sebagai metode analisa sistem yang berjalan, UML (Unified Modelling Language) digunakan untuk metode perancangan aplikasi dan black box testing digunakan untuk proses pengujian aplikasi. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.

Kata Kunci : Pelayanan, Perizinan, Satu Pintu, Aplikasi, DPMPTSP.

ABSTRACT

The Government Of South Tangerang City as the first element in public service has made a breakthrough of its service licensing with capital investment and service agency integrated single door (Agency One Stop Service) since 1 January 2017 based on Local Regulation of South Tangerang City Number 61 year 2016 about Position, Organizational Structure, Function and Administration of Agency One Stop Service. However, the service at the Agency One Stop Service of South Tangerang City currently runs is still a complaint from the recipients of the service or the community about the lack of smooth public services to the public, the practice of brokers or third parties to facilitate the processing, illegal fees, or tariffs charged more than the provisions. Therefore, the researcher proposes to make a research entitled "Web-Based Online Licensing Service Application On Capital Investment and Service Agency Integrated Single Door". Researchers use observation method, interview and literature study as data collection method, SWOT analysis is used as a system analysis method running, UML (Unified Modeling Language) is used for application design method and black box testing is used for application testing process. With this application is expected to be a licensing service solution in Agency One Stop Service Tangerang Selatan City.

Keywords: Service, Licensing, Single Door, Application, Agency One Stop Service.

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Aplikasi Pelayanan Perizinan Online Berbasis Web Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Teknik Informatika konsentrasi Software Engineering di STMIK Raharja. Dalam kesempatan ini Peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil demi selesainya skripsi ini, kepada yang terhormat:

Segala kritik dan saran terhadap skripsi ini akan peneliti terima dengan hati terbuka untuk menjadikan skripsi ini lebih baik, mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi para pembaca pada umumnya dan penliti pada khususnya.

DAFTAR SIMBOL

Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku salah satu unsur pertama dalam pelayanan publik telah melakukan terobosan layanan khususnya perizinan yaitu dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sejak 1 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanan perizinan yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggung-jawab, integritas dan profesional, ketepatan/keakurasian dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disini adalah penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen (penyerahan izin kepada pemohon), dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Penerapan PTSP merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan, dalam melakukan layanan pada masyarakat.

Namun layanan di DPMPTSP Kota Tangerang Selatan yang berjalan saat ini masih terdapat keluhan dari penerima layanan atau masyarakat tentang kurang lancarnya pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat, praktek calo atau pihak ketiga untuk memperlancar pengurusan, pungutan liar, atau tarif yang dikenakan melebihi ketentuan.

Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN ONLINE BERBASIS WEB PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SELATAN”.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat melakukan perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelayanan perizinan yang sedang berjalan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan saat ini?
2. Apa saja yang masih menjadi kendala masyarakat dalam melakukan pendaftaran perizinan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan?
3. Bagaimana aplikasi yang akan diusulkan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan?

Untuk memudahkan penelitian laporan ini, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Laporan Skripsi ini yaitu:

1. Penliti akan membahas proses pelayanan pendafataran izin bidang yang berada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Tangerang Selatan.
2. Peneliti akan membahas apa saja yang menjadi kendala masyarakat dalam melakukan pendaftaran perizinan pada DPMPTSP Kota Tanegrang Selatan.
3. Peneliti juga akan membuat sebuah aplikasi pelayanan pendaftaran perizinan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.

Adapun manfaat yang diharapkan dan dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kendala–kendala masyarakat dalam melakukkan pendaftaran perizinan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.
2. Meningkatkan pelayanan pendaftaran perizinan pada masyarakat di DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.
3. Membuat aplikasi pelayanan pendaftaran perizinan berbasis web pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.

Adapun manfaat yang diharapkan dan dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menuliskan apa saja yang menjadi kendala-kendala masyarakat dalam melakukan pendaftaran perizinan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.
2. Dapat meningkatkan pelayanan pendafataran perizinan pada masyarakat melalui aplikasi pelayanan pendaftaran perizinan berbasis web yang didasarkan kendala-kendala masyarakat dalam melakukkan pendaftaran perizinan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.
3. Dapat memberikan aplikasi pelayanan pendaftaran perizinan yang bisa menjadi solusi pelayanan pendafataran perizinan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menggambarkan data mengenai keadaan secara langsung dari lapangan atau objek dari penelitian untuk mendapatkan data secara relevan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mencari, mengumpulkan data serta mengolah informasi yang diperlukan yaitu:

1. Wawancara (Interview)

Peneliti melakukan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan wawancara dan tanya jawab sepihak kepada Aolia Ikhwanudin, S.Kom selaku stakeholder yang mempunyai wewenang serta mengetahui tentang seluk beluk dari pelayanan perizinan tersebut.

2. Pengumpulan data langsung (Observasi)

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dan pencatatan tentang arus dokumen serta prosedur sistem yang berjalan. Peneliti dapat melakukan kegiatan pengamatan secara langsung tentang cara atau proses pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.

3. Studi Pustaka (Literatur)

Peneliti malakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dengan cara mengumpulkan data teoritis yang bersumber dari hasil kuliah, literatur dari koleksi buku perpustakaan, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sistem pelayanan perizinan, untuk memperkuat landasan teori.

Penelti mengggunakan metode analisis SWOT (strengths, weakness, opportunities, threats), kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats) yang dijadikan landasan oleh peneliti untuk melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang baik.

Peneliti mengunakan metode UML (Unified Modeling Language) untuk menspesifikasi atau membangun sebuah gambaran perancangan sistem yang akan di analisa dan dibangun.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Black box testing dimana digunakan untuk menguji program atau sistem yang berjalan berdasarkan prosedur dari fungsi aplikasi tersebut secara menyeluruh apakah suatu sistem aplikasi berjalan dengan baik dan semestinya atau tidak.

Untuk mempermudah pembaca memahami materi-materi yang tertera pada skripsi ini. Peneliti membuat sistematika penulisan diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan  landasan teori yang dipakai dalam menganalisa informasi yakni mengenai definisi, pengertian-pengertian serta penjabaran-penjabarannya seperti literatur review.

BAB III ANALISA SISTEM YANG BERJALAN

Pada bab ini peneliti menguraikan sekilas mengenai DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, struktur organisasi, tata kerja, serta ruang lingkup kegiatan, analisa sistem yang berjalan, permasalahan yang dihadapi dan user requirement tentang rancangan pembuatan aplikasi pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.

BAB IV RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

Bab ini membahas tentang perancangan sistem baru yang lebih sistematis yang akan dijelaskan dalam bentuk usulan prosedur yang baru. Analisa sistem yang diusulkan mulai dari perancangan proses SWOT (Strengths Weakness Opportunities Threats), UML(Unified Modelling Language), rancangan database, layout atau tampilan program serta implementasi sistem yang diusulkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat diambil dari skripsi peneliti, yang dapat dijadikan acuan untuk pengembang memperbaiki rancangan sistem berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

H.A. Rusdiana dan Moch. Irfan (2014:29),^[1] “Sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan inti dari sistem tersebut”, sedangkan definisi sistem menurut Danang Sunyoto (2014:33),^[2] “Sistem terdiri dari bagian-bagian yang bersama-sama beroperasi untuk mencapai beberapa tujuan, dengan kata lain bahwa suatu sistem bukanlah merupakan suatu perangkat unsur- unsur yang dapat diidentifikasikan sebagai kebersamaan yang menyatu disebabkan tujuan atau sasaran yang sama”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan prosedur-prosedur kerja yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

H.A. Rusdiana dan Moch. Irfan (2014:36-37),^[1] mendefinisikan karakteristik sistem sebagai berikut:

1. Komponen, komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa elemen-elemen lebih kecil yang disebut subsistem, dan elemen- elemen lebih besar yang disebut suprasistem.
2. Batas sistem, batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.
3. Lingkungan luar sistem, lingkungan dari sistem adalah semua hal yang ada di luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem.
4. Penghubung, penghubung merupakan media perantara antar subsistem. Dengan penghubung satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lain membentuk satu kesatuan.
5. Masukan, masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa maintenance input dan sinyal input.
6. Pengolahan sistem, suatu sistem dapat memiliki bagian pengolahan atau sistem tersebut sebagai pengolahannya. Pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.
7. Keluaran, keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.
8. Sasaran atau tujuan, suatu sistem dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuannya.

H. A. Rusdiana dan Moch. Irfan (2014:42-43)^[1] berpendapat bahwa sistem dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi dari beberapa sudut pandang, yaitu:

1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem akuntansi dan sebagainya.

2. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia

Sistem alamiah adalah yang terjadi melalui proses alam, bukan dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Sedangkan sistem buatan manusia melibatkan interaksi antara manusia dan mesin disebut human machine system atau dapat disebut man machine system. Sistem informasi akuntansi merupakan contoh dari man machine system karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia.

3. Sistem Tertentu dan Sistem Tidak Tertentu

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

4. Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah relatively closed system. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem lainnya. Karena sistem bersifat terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya, suatu sistem harus mempunyai sistem pengendalian yang baik.

Menurut Sutanta dalam Wibowo (dalam jurnal UNSRAT Vol 3 No. 4, 2014:12)^[3], mengatakan bahwa tujuan perancangan sistem secara umum adalah memberikan gambaran secara umum atau global kepada pemakai tentang sistem yang akan dikembangkan dan berfungsi sebagai persiapan untuk tahap perancangan sistem. Bagian­bagian dari perancangan system meliputi Context Diagram (CD), Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Kerelasian Antar Relasi (Relationship).

Menurut Suprihadi, dkk (dalam jurnal CCIT Vol.6 No.3, 2013:310)^[4], “Data merupakan sekumpulan keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang masih mentah, masih berdiri sendiri-sendiri, belum diorganisasikan dan belum diolah”, sedangkan definisi data menurut H.A. Rusdiana dan Moch. Irfan (2014:71)^[1], “Data adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti sehubungan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf atau simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi dan lainnya yang didapatkan melalui suatu observasi atau secara data diartikan sebagai keterangan tentang sesuatu”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data adalah fakta atau bagian dari fakta mengenai suatu kenyataan yang masih mentah, yang didapatkan melalui suatu observasi.

Menurut H.A. Rusdiana dan Moch. Irfan (2014:71)^[1], data dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bersifat data, berdasarkan sifat data ada dua data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
2. Berdasarkan sumber data, berdasarkan sumber data ada dua yaitu data internal dan data dari eksternal.
3. Berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan dari cara mem-perolehnya, data dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.
4. Berdasarkan cakupan pengumpulannya, berdasarkan cakupan peng-umpulannya data dikelompokkan menjadi data sensus dan data sample.
5. Berdasarkan dinamika data, Berdasarkan dinamikanya data dapat dikelompokkan menjadi data statis data semi statis dan data dinamis.
6. Berdasarkan skala pengukurannya, berdasarkan skala peng-ukurannya dikenal data nominal, data ordinal, data internal, dan data rasio.

H.A. Rusdiana dan Moch. Irfan (2014:75)^[1], “Informasi adalah suatu data atau objek yang diproses terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga dapat tersusun dan terklasifikasi dengan baik sehingga memiliki arti bagi penerimanya, yang selanjutnya menjadi pengetahuan bagi penerima tentang suatu hal tertentu yang membantu pengambilan keputusan secara tepat”, sedangkan definisi informasi menurut Samuel Eilon (2014:40)^[5], “Informasi adalah sebagai pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa atau suatu objek atau suatu konsep yang sedemikian rupa sehingga dapat membantu kita dalam membedakan dari yang lain”.

Jadi informasi adalah hasil dari data atau objek yang telah melalui pemrosesan atau pengolahan sehingga memiliki arti.

Menurut Abdul Kadir (2014:16)^[6] “Aplikasi adalah hasil terjemahan program, berupa kode yang dipahami oleh mesin”, sedangkan definisi aplikasi menurut Minarni & Ariani (2013:38)^[7] “Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

Menurut Dede Bactiar dan Atikah (2015:74)^[8], "Elisitasi berisi usulan rancangan sistem baru yang diinginkan oleh pihak manajemen terkait dan disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi", sedangkan definisi elisitasi menurut Siahaan dalam Iqbal dkk (2017:1)^[9], “Elisitasi adalah pengumpulan kebutuhan aktivitas awal dalam rekayasa kebutuhan (Requirements Engineering)”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa elisitasi adalah kebutuhan aktivitas awal dalam rekayasa kebutuhan (Requirements Engineering) yang berisi usulan rancangan sistem baru yang diinginkan oleh pihak manajemen terkait dan disanggupi oleh peneliti untuk di eksekusi.

Menurut Dede Bactiar dan Atikah (2015:74)^[8], elisitasi terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

1. Elisitasi Tahap I

Berisi seluruh rancangan sistem baru yang diusulkan oleh pihak manajemen terkait melalui proses wawancara .

2. Elisitasi Tahap II

Merupakan hasil pengklasifikasian dari elisitasi tahap I berdasarkan metode MDI. Metode MDI ini bertujuan untuk memisahkan antara rancangan sistem yang penting dan harus ada pada sistem baru dengan rancangan yang disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi.

1. "M" pada MDI itu artinya mandatory (penting), maksudnya requirement tersebut harus ada dan tidak boleh dihilangkan pada saat membuat sistem baru.
2. "D" pada MDI itu artinya desirable, maksudnya requirement tersebut tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan. tetapi jika requirement tersebut digunakan dalam pembuatan sistem,akan membuat sistem tersebut lebih sempurna.
3. "I" pada MDI itu artinya inessensial, maksudnya bahwa requirement tersebut bukanlah bagian dari sistem yang dibahas dan merupakan bagian dari luar sistem.
3. Elisitasi Tahap III

Merupakan hasil penyusutan dari elisistasi tahap II dengan cara mengeliminasi semua requirement yang option-nya I pada metode MDI, selanjutnya semua requirement yang tersisa diklasifikasikan kembali melalui metode TOE yaitu sebagai berikut:

1. T artinya Technical, maksudnya bagaimana tata cara/teknik pembuatan requirement tersebut dalam sistem yang diusulkan.
2. O artinya Operational, maksudnya bagaimana tata cara penggunaan requirement tersebut dalam sistem yang akan dikembangkan.
3. E artinya Economy, maksudnya berapakah biaya yang diperlukan guna membangun requirement tersebut didalam sistem.

Metode TOE tersebut dibagi kembali menjadi beberapa option, yaitu:

1. High (H) , sulit untuk dikerjakan, karena teknik pembuatan dan pemakaiannya sulit serta biayanya mahal, sehingga requirement tersebut harus dieliminasi.
2. Middle (M) , mampu untuk dikerjakan.
3. Low (L), mudah untuk dikerjakan.
4. Final Draf Elisitasi

Merupakan hasil akhir yang dicapai dari suatu proses elisitasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan suatu sistem yang akan dikembangkan.

Menurut Alfath (2015)^[10], pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Alfath (2015)^[10], pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam bentuk:

1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapantahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan.
2. Menekan biaya pelayanan izin usaha, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
3. Menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratanpersyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Menurut Alfath (2015)^[10], pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hakhak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelengaaran perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. (Bpmdp.2014)^[11]

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik dan dicanangkan sejak Tahun 2006. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tanggal 15 Februari Pasal 21 bahwa Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. (Bpmdp.2014)^[11].

UML (Unified Modeling Language) merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung (Rosa dan Shalahuddin, 2015:137)^[12]. Sementara itu menurut Onu dan Umeakuka dalam Internasional Journal of Computer Applications Technology and Research (2016:506)^[13], “UML is a standard modeling language to model thereal world in the field of software engineering. A UML diagrams a partial graphical view of model of a system under design, implementation, or already in exsistence. UML diagram is made up of graphical elements system model. The UML model of the system might also contain order documentation such as use cases written as text.”, yang artinya UML merupakan sebuah salah satu bentuk permodelan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem yang sedang dianalisis atau dirancangan. Pernyataan tersebut dipertegas dengan pendapat Maddirala Jagadish, .dkk (dalam IJCSIT Vol.5(6), 2014:7245)^[14], “UML is a generalpurpose visual modeling language that is used to specify, visualize, construct, and document the artifacts of the software system. UML is a method for describing the system architecture in detail using the blueprint. UML represents a collection of best engineering practices that have proven successful in the modeling of large and complex systems. UML is a very important part of developing objects oriented software and the software development process.”, yang artinya UML adalah bahasa pemodelan visual umum yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML adalah metode untuk menggambarkan arsitektur sistem secara detail menggunakan cetak biru. UML merupakan kumpulan praktik rekayasa terbaik yang telah terbukti berhasil dalam pemodelan sistem besar dan kompleks. UML adalah bagian yang sangat penting untuk mengembangkan perangkat lunak berorientasi objek dan proses pengembangan perangkat lunak.

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015:140-141)^[12] mengatakan bahwa dari beberapa macam diagram dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Structure diagrams, yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan.
2. Behavior diagrams, yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan system atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem.
3. Interaction diagrams, yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi system dengan sistem lain maupun interaksi antar subsistem pada suatu sistem.

Menurut Henderi dalam Muhammad Aji Ridwan (2016)^[15], langkah- langkah penggunaan Unified Modeling Language (UML) sebagai berikut:

1. Buatlah daftar business process dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul.
2. Petakan use case untuk setiap business process untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem, kemudian perhalus use case diagram dan lengkapi dengan requirement, constraints, dan catatan-catatan lain.
3. Buatlah deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem.
4. Definisikan requirement lain non fungsional, security dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem.
5. Berdasarkan use case diagram, mulailah membuat activity diagram.
6. Definisikan obyek-obyek level atas package atau domain dan buatlah sequence dan/atau collaboration untuk tiap alur pekerjaan, jika sebuah use case memiliki kemungkinan alur normal dan error, buat lagi satu diagram untuk masing-masing alur.
7. Buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antar muka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case.
8. Berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah class diagram. Setiap package atau domain dipecah menjadi hirarki class lengkap dengan atribut dan metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap class dibuat unit test untuk menguji fungsionalitas class dan interaksi dengan class lain.
9. Setelah class diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan pengelompokkan class menjadi komponen-komponen karena itu buatlah component diagram pada tahap ini. Juga, definisikan test integrasi untuk setiap komponen bereaksi dengan baik.
10. Perhalus deployment diagram yang sudah dibuat. Detilkan kemampuan dan requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan dan sebagainya. Petakan komponen ke dalam node.
11. Mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan yang tepat digunakan:
1. Pendekatan use case dengan meng-assign setiap use case kepada tim pengembang tertentu untuk mengembangkan unit kode yang lengkap dengan test.
2. Pendekatan komponen yaitu mengassign setiap komponen kepada tim pengembang tertentu.

Menurut Ifediora Christian Osita, Idoko Onyebuchi R. dan Nzekwe Justina (2014:23)^[16], “The SWOT analysis is one of several strategic planning tools that are used by businesses and other organizations to ensure that there is a clear objective defined for the project or venture, and that all factors related to the effort, both positive and negative, are identified and addressed. In order to accomplish this task, the process involves four areas of consideration: strengths, weaknesses, opportunities, and threats. It should be noted that, when identifying and classifying relevant factors, the focus is not just on internal matters, but also external components that could impact the success of the project”, yang artinya analisis SWOT adalah salah satu beberapa alat perencanaan strategis yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi lain untuk memastikan bahwa ada sebuah tujuan yang jelas didefinisikan untuk proyek atau usaha, dan bahwa semua faktor-faktor yang berhubungan dengan usaha, baik positif maupun negatif, diidentifikasi dan ditangani. Untuk menyelesaikan tugas ini, proses melibatkan empat bidang pertimbangan: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Perlu dicatat bahwa, ketika mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor relevan, fokus bukanlah hal-hal yang hanya pada internal, tetapi juga komponen eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Berikut ini Gambar 2.1 Analysis SWOT:

(Sumber: International Journal of Innovative and Applied Research (2014))

Menurut Alan Sarsby (2016:3)^[17], ada beberapa keuntungan dan kekurangan menggunakan analisis SWOT diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keunggulan, SWOT memiliki beberapa banyak kelebihan diantaranya adalah:
1. SWOT mudah dimengerti, diagram sederhana dan tidak ada matematika.
2. SWOT berlaku untuk banyak tingkatan dalam organisasi, dari individu, tim, unit bisnis atau divisi, dan strategi perusahaan.
3. SWOT dapat diterapkan pada kedalaman yang berbeda, perawatan ringan untuk keadaan yang lebih sederhana, hingga penanganan yang sangat rinci untuk masalah yang lebih besar atau kompleks.
4. SWOT sangat visual, sehingga mudah untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
2. Kekurangan, meski memiliki popularitas dan keunggulan di atas, SWOT memiliki beberapa kelemahan. Beberapa di antaranya meliputi:
1. Menggunakan data berkualitas buruk termasuk anekdot, desas- desus, dan faktor-faktor yang dinyatakan sebagai generalisasi.
2. Menggunakan data yang bias oleh persepsi, kepercayaan, tipe kepribadian dan preferensi.
3. Tidak memisahkan unsur analisis pengumpulan data, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang konsekuen.
4. Mudah untuk mengabaikan para pangeran yang mendasari yang mengarah pada faktor-faktor yang ditugaskan ke area analisis yang salah dan akibatnya menghasilkan strategi yang tidak benar.

Menurut Agus Hariyanto (2015:2)^[18], ”Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink)”.

Menurut Dina Fitria Murad, dkk (2013:49)^[19] “Website adalah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lainnya yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang disajikan dalam bentuk hypertext”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan Website adalah suatu kumpulan halaman sistem informasi yang menampilkan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, video, animasi dan atau gabungan dari semuanya, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang disajikan dalam bentuk hypertext.

Menurut Maxmanroe (2018)^[20], semua website dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Website statis adalah suatu halaman website yang tampilannya tidak berubah-ubah(statis). Jika pemilik website ingin mengubah tampilan maka harus dilakukan secara manual, yaitu dengan mengedit kode-kode struktur website-nya. Jenis website statis umumnya memiliki setidaknya 5 halaman utama untuk menjelaskan informasi mengenai website tersebut. Selain itu, website statis umumnya tidak memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara pemilik/ pengelola website dan pengunjung di website tersebut. Contoh website statis adalah website perusahaan atau company profile.
2. Website dinamis adalah jenis website yang dirancang khusus untuk dapat menampilkan update konten sesering mungkin. Website dinamis dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik dari sisi tampilannya maupun dari sisi fiturnya. Website dinamis umumnya dirancang dengan konsep visual dan kemampuan interaksi tinggi dengan penggunanya. Beberapa fitur yang bisa ditambahkan pada website dinamis yaitu: kolom komentar, fitur live chatting, formulir pendaftaran, dan lain-lain. Contoh Website dinamis adalah blog/ website pribadi, situs e-commerce, situs berita dan lain-lain.
3. Website interaktif adalah jenis website yang digunakan untuk tujuan berinteraksi dengan orang lain secara online. Umumnya pengguna website interaktif adalah komunitas atau pengguna internet aktif.

Menurut Agus Saputra, dkk (2013:2)^[21], “PHP memiliki kepanjangan Hypertext Preprocessor, merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu website dinamis”, sedangkan definisi PHP menurut Betha Sidik (2014:5)^[22], “PHP adalah kependekan dari PHP: Hyper Text Preprocessor (rekursif , mengikuti gaya penamaan di *nix), merupakan bahasa utama script server-side yang disisipkan pada HTML yang dijalankan di server, dan juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop.

Dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan PHP adalah bahasa pemprograman server-side yang digunakan untuk membuat aplikasi website yang dinamis.

Menurut Erliza Septia Nagara dan Rini Nurhayati (2015:5)^[23], kelebihan PHP dibandingkan pemprograman lain:

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya.
2. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari mulai IIS sampai dengan apache, dengan konfigurasi yang relatif mudah.
3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis- milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.
4. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena referensi yang banyak.
5. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin (linux, unix, windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem.

Menurut Ruko Mandar (2017:25)^[24], “Database atau basis data merupakan suatu kumpulan data terhubung yang disimpan bersama- sama pada suatu media”. Sementara itu menurut Warnars (dalam Jurnal CCIT Vol.8 No.1, 2014:84)^[25] menyatakan bahwa database baik dalam bentuk database terstruktur dan tidak terstruktur dibutuhkan sebagai tempat penyimpanan tetap untuk merekam kegiatan proses transaksi bisnis.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan database adalah sekumpulan data informasi yang saling berhubungan yang digunakan untuk prosedur seperti mengakses informasi, menarik kesimpulan dan membuat keputusan.

Menurut Sudaryono, dkk (dalam jurnal CCIT Vol.7 No.1, 2013:98)^[26], “MySQL (My Structure Query Languange) adalah salah satu database management system (DBMS) dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, Postagre dan lainnya. MySQL berfungsi untuk mengolah database menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source sehingga kita bisa menggunakannya secara gratis, pemrograman PHP juga sangat mendukung atau suppport dengan database MySQL”, sedangkan definisi MySQL menurut Winarno (2014:101)^[27], “MySQL adalah sebuah software database. MySQL merupakan tipe data relasional yang artinya MySQL menyimpan datanya dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Keuntungan menyimpan data di database adalah kemudahannya dalam penyimpanan dan menampilkan data karena dalam bentuk tabel.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan Mysql adalah salah satu software database management system (DBMS) yang berfungsi mengolah database menggunakan bahasa SQL.

Menurut Watung, dkk (2014:2)^[28], “MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain:

1. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac Os X dan masih banyak lagi.
2. Open Source. MySQL di distribusikan secara open source, di bawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara cuma-cuma.
3. Mulitiuser. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik.
4. Performance tuning. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu.
5. Jenis Kolom. MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti signed or unsigned, float double char, text, date, timestamp dan lain-lain.
6. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah Select dan Where dalam perintah (query).
7. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail serta sandi terenkripsi.
8. Skalabilitas dan pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya.
9. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT).
10. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa Indonesia belum termasuk didalamnya.
11. Antar Muka. MySQL memiliki interface (antar muka) terhadap berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application Programming Interface).
12. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool) yang dapat digunakan untuk administrasi basis data dan pada setiap peralatan yang ada disertakan petunjuk online.
13. Struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksible dalam menangani ALTER TABLE, dibandingkan basis data lainya semacam PostgreSQL ataupun Oracle.

Menurut Ladjamudin (2013:159)^[29] “Logical Record Structure (LRS) merupakan hasil transformasi ERD dan LRS yang melalui proses kardinilitas dan menghasilkan atribut-atribut yang saling berelasi”. Sedangkan menurut Pratama (2014:49)^[30], Terdapat tiga buah jenis relasi antar tabel didalam ERD yaitu:

1. One to One (Satu ke Satu)

Relasi ini menggambarkan tentang hubungan satu field pada tabel pertama kesatu field pada tabel kedua.

2. One to many (Satu ke Banyak)

Relasi ini menggambarkan tentang hubungan satu field pada tabel pertama kedua atau beberapa buah field pada tabel kedua.

3. Many to many (Banyak ke Banyak)

Sebuah sistem informasi sekolah memiliki pengguna guru dan siswa didalamnya. Sisem informasi ini memiliki sebuah database bernama sisposekolah dengan tiga buah tabel didalamnya.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa LRS (Logical Record Structure) adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas.

Menurut Mauladi dan Tri Suratno dalam Jurnal Penelitian Universitas Jambi Vol. 18 No. 1 (2016:64)^[31], “GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik, ikon, menu, dan menggunakan perangkat penunjuk (pointing device) seperti mouse atau track ball. Elemen-elemen utama dari GUI bisa diringkas dalam konsep WIMP (window, icon, menu, pointing device)”.

Gambar 2.2. Logo CodeIgniter

(Sumber: Tutorials Point 2015)

Parlika, .dkk (2017)^[32], berpendapat bahwa CodeIgniter merupakan salah satu open source framework yang digunakan oleh script pemrograman web PHP (Hypertext Preprocessor) dalam mengembangkan sistem informasi web dinamis dengan dasar kerja CRUD (Create, Read, Update, Delete) sementara itu menurut Raharjo (2015:3)^[33], “CodeIgniter adalah framework web untuk bahasa pemrograman PHP, yang dibuat oleh Rick Ellis pada tahun 2006, penemu dan pendiri EllisLab.”

Terdapat beberapa hal yang dijadikan alasan untuk menggunakan framework CodeIgniter dengan beberapa keunggulan, yaitu (Mahdia, 2013:166)^[34]:

1. Gratis
2. Berjalan di PHP versi 4 dan 5
3. Ringan dan Cepat
4. Fitur / Pustaka Lengkap
5. Menggunakan Metode MVC (Model View Controller)

Prototipe adalah suatu proses dalam membangun sebuah model yang menunjukkan fitur dari produk yang diusulkan, layanan atau sistem (Husni, 2016:4)^[35]. Sementara itu Aryani, .dkk (2017:38)^[36] berpendapat bahwa prototipe merupakan suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna, bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai.

Menurut Rizaldi (2014:31)^[37], kelebihan dan kekurangan prototipe adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan Prototipe
1. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan atau user.
2. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan.
3. Pelanggan dapat berperan aktif dalam pengembangan sistem.
4. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem.
5. Penerapan sistem menjadi lebih mudah karena pemakai sudah mengetahui seperti apa sistem yang dibangun dari prototipe.
2. Kekurangan Prototipe
1. Pelanggan kadang tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas secara keseluruhan.
2. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan bahwa prototyping sebenarnya hanya cetak biru sistem.

Menurut Mustaqbal dalam Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Vol. 1 No. 3 (2015:32)^[38], “Pengujian software adalah satu elemen dari sebuah topik yang lebih luas yang sering diartikan sebagai verifikasi dan validasi (V&V). Verifikasi: menunjuk kepada kumpulan aktifitas yang memastikan bahwa software telah mengimplementasi sebuah fungsi spesifik. Validasi: menunjuk kepada sebuah kumpulan berbeda dari aktivitas yang memastikan bahwa software yang telah dibangun dapat ditelusuri terhadap kebutuhan customer”.

Sementara menurut Yadav, .dkk dalam International Journal of Computer Science and Information Technologies Vol. 4 No. 2 (2013:306)^[39], “Software testing is a process of finding errors or bug in the software or program and it involves any activity & evaluating an attribute or capabilities of a program or system or software and determining that it meets its required results.”, yang artinya pengujian perangkat lunak adalah proses menemukan kesalahan atau bug dalam perangkat lunak atau program dan melibatkan aktivitas & mengevaluasi atribut atau kemampuan program atau sistem atau perangkat lunak dan menentukan bahwa ia memenuhi hasil yang diperlukan.

Black Box Testing adalah metodelogi uji coba yang memfokuskan pada keperluan fungsional perangkat lunak. pengujian blackbox berusaha menemukan fungsifungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database ekstrenal, kesalahan kinerja dan inisialisasi dan kesalahan terminasi (Aisyah, dkk. dalam Journal SENSI, 2016:177)^[40]. Selain itu menurut Jan, dkk. dalam International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology (2016:683)^[41], “Black Box Testing is a software testing technique which play an important role in software testing”, yang artinya Black Box Testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang memainkan peran penting dalam pengujian perangkat lunak.

Menurut Maulani, dkk. dalam Jurnal CCIT Vol. 9 No. 2 (2016:231)^[42], “Manfaat dari Studi Pustaka (Literature Review) diantaranya untuk mengidentifikasikan kesenjangan (identify gaps), menghindari pembuatan ulang (reinventing the wheel), mengidentifikasikan metode yang pernah dilakukan, meneruskan penelitian sebelumnya, serta mengetahui orang lain yang spesialisasi dan area penelitiannya sama di bidang ini”. Adapun literature review yang peneliti ambil sebagai landasan awal ataupun pendukung dari kegiatan penelitian, yaitu:

Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari literature review diatas terdapat perbedaan riset peneliti dengan riset yang terdahulu yaitu:

1. Membuat aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) yang digunakan oleh DPMPTSP Kota Tangerang Selatan untuk masyarakat dalam rangka pelayanan publik.
2. Membuat aplikasi pelayanan publik untuk bidang yang berada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Tangerang Selatan.
3. Membuat aplikasi pelayanan perizinan online sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan perizinan yang cepat, mudah dan nyaman.
4. Membuat aplikasi pelayanan publik yang transparan sehingga kinerja seorang pegawai bukan hanya dinilai oleh atasan tapi masyarakat dapat menilai sendiri kualitas pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.
5. Membuat aplikasi pelayanan perizinan yang dapat menampilkan berapa lama proses pembuatan izin akan selesai, untuk dapat meningkatkan index kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan keberadaan OPD ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanan perizinan yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggungjawab, integritas dan profesional, ketepatan/keakurasian dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Visi

Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi Dan Inovasi.

2. Misi
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawan lingkungan;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

DPMPTSP Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu lembaga/ unsur pelaksana teknis Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memiliki tugas pokok merencanakan, menyelenggarakan, memfasilitasi, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DPMPTSP Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
3. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan penanaman modal;
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Dinas;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengembang-an dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
7. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
8. Pembuatan peta potensi investasi;
9. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
10. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
11. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu;
12. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi;
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan penanaman modal, inovasi pelayanan, pengelolaan data dan informasi penanaman modal perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi, pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan, perumusan kebijakan/regulasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta advokasi permasalahan hukum.

Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan;
2. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan;
3. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan;
4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan;
6. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Perencanaan dan Pengembangan, Seksi Dokumentasi Data dan Informasi, dan Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi;
7. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan inovasi pelayanan;
8. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan target perolehan retribusi atas obyek izin yang dipungut retribusi;
9. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penanaman modal perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi;
10. pengoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan/regulasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
11. pengoordinasian pengelolaan pengaduan masyarakat;
12. pengoordinasian advokasi permasalahan hukum;
13. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan; dan
14. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

●Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengaduan membawahkan:

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan memiliki tugas:

1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
2. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Perencanaan dan Pengembangan;
3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perencanaan dan Pengembangan;
4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
5. melaksanakan perencanaan dan pengembangan inovasi pelayanan;
6. melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perizinan di lingkup Dinas maupun dengan instansi lain;
7. melaksanakan pengkajian dan analisa permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
8. melaksanakan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan;
10. menyelenggarakan survei atas indeks kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas;
11. melaksanakan perencanaan target perolehan retribusi atas obyek izin yang dipungut retribusi;
12. melaksanakan perumusan kebijakan/regulasi dalam rangka perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan inovasi pelayanan;
13. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
14. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan; dan
15. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
2. Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi;

Kepala Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi memiliki tugas:

1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi;
2. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Dokumentasi, Data dan Informasi;
3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Dokumentasi, Data dan Informasi;
4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi;
5. melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanaman modal perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi;
6. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan perizinan dan nonperizinan;
7. melaksanakan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi terhadap operasional program aplikasi sistem teknologi informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
8. melaksanakan inventarisasi masalah serta penyelesaiannya terkait sistem teknologi informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
9. melaksanakan pengelolaan kearsipan dokumen perizinan dan nonperizinan dalam bentuk fisik/berkas maupun digital;
10. melaksanakan perumusan kebijakan/regulasi dalam rangka pengelolaan data dan informasi penanaman modal perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi serta pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan;
11. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Dokumentasi Data dan Informasi;
12. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Dokumentasi Data dan Informasi; dan
13. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
3. Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi.

Kepala Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi memiliki tugas:

1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi;
2. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi;
3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Regulasi, Pengaduan dan Advokasi;
4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi;
5. melaksanakan perencanaan pelaksanaan perumusan kebijakan/regulasi terkait penanaman modal pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6. melaksanakan pendokumentasian/pengarsipan produk kebijakan/regulasi terkait penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/regulasi termasuk prosedur dan persyaratan perizinan dan nonperizinan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk kepentingan penyederhanaan prosedur dan persyaratan;
8. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan;
9. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkup Dinas maupun dengan instansi lain;
10. mewakili Dinas dalam menyelesaikan sengketa/gugatan dalam perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan;
11. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam penyelesaian sengketa/gugatan dalam perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkup Dinas maupun dengan instansi lain;
12. melaksanakan pemrosesan secara hukum terhadap dugaan tindakan pemalsuan dokumen perizinan dan nonperizinan;
13. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi;
14. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi; dan
15. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Gambar 3.1 Bagan Struktur Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengaduan

Penyelenggaraan organisasi pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

2. Sekretariat

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengoordinasikan administrasi urusan penanaman modal.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengaduan

Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan penanaman modal, inovasi pelayanan, pengelolaan data dan informasi penanaman modal perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi, pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan, perumusan kebijakan/regulasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta advokasi permasalahan hukum.

4. Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, pembuatan peta potensi investasi daerah, penyelenggaraan promosi penanaman modal, penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pelayanan perizinan penanaman modal.

5. Bidang Perizinan Pembangunan

Kepala Bidang Perizinan Pembangunan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan bidang pembangunan yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan, penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin, serta penolakan, pembatalan dan pencabutan izin bidang pembangunan.

6. Bidang Perizinan Ekonomi

Kepala Bidang Perizinan Ekonomi memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan bidang ekonomi yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan, penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin, serta penolakan, pembatalan dan pencabutan izin bidang ekonomi.

7. Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan, penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin, serta penolakan, pembatalan dan pencabutan izin bidang kesejahteraan rakyat.

8. Bidang Perizinan Ketenagakerjaan

Kepala Bidang Perizinan Ketenagakerjaan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan bidang ketenagakerjaan yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan, penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin, serta penolakan, pembatalan dan pencabutan izin bidang ketenagakerjaan.

9. Bidang Perizinan Sosial Budaya

Kepala Bidang Perizinan Sosial Budaya memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan bidang sosial budaya yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan syarat administrasi dan teknis, peninjauan/pemeriksaan lapangan, penetapan retribusi (untuk obyek izin yang dipungut retribusi), dan penerbitan izin, serta penolakan, pembatalan dan pencabutan izin bidang sosial budaya.

Secara hirarki dan berjenjang yang dilaksanakan aparatur pemerintah daerah di lingkungan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan sebagaimana Gambar berikut:

Gambar 3.2. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2018

Saat ini sistem pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Tangerang Selatan sudah menggunakan sistem, namun sistem tersebut hanya dapat diakses oleh petugas DPMPTSP saja. Berikut ini adalah urutan prosedur sistem pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Tangerang Selatan:

1. Pemohon datang ke petugas layanan DPMPTSP;
2. Pemohon berkonsultasi dengan petugas layanan DPMPTSP;
3. Jika pemohon ingin mendaftarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) maka pemohon harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan petugas Klasifikasi Baku Lapangan Usahan Indonesia (KBLI);
4. Pemohon datang ke petugas KBLI;
5. Pemohon berkonsultasi pada petugas KBLI untuk mendapatkan KBLI yang sesuai dengan kegiatan yang akan dibuat;
6. Petugas KBLI memberikan kode KBLI 4 digit untuk SIUP dan 5 digit untuk TDP;
7. Pemohon datang kembali pada petugas layanan DPMPTSP;
8. Petugas layanan DPMPTSP menyerahkan formulir isian dan persyaratan yang harus dilengkapi pemohon;
9. Pemohon mengisi formulir isian dan melengkapi persyaratan pengajuan izin yang akan dibuat;
10. Pemohon menyerahkan formulir isian dan berkas persayaratannya;
11. Petugas layanan akan mem-validasi kelengkapan formulir isian dan persyaratan, jika tidak valid petugas akan meminta pemohon melengkapi berkas yang kurang;
12. Jika lengkap petugas akan menerima berkas permohonan, dan memasukkan informasi data pemohon, jenis izin pada aplikasi pendaftaran yang dimiliki DPMPTSP Kota Tangerang Selatan;
13. Petugas layanan DPMPTSP mencetak bukti pendafatran;
14. Petugas layanan DPMPTSP menyerahkan bukti pendaftaran ke pemohon;
15. Petugas layanan membuat laporan pendaftaran masuk yang kemudian akan diserahkan kepada kepala dinas (kadis).

Gambar 3.3 Use Case Diagram Pelayanan Perizinan Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Gambar 3.3 Use Case Diagram Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan yang berjalan saat ini terdapat:

1. 1 (satu) sistem yang mencakup sistem permohonan pengajuan izin.
2. 4 (empat) actor yang melakukan kegiatan diantaranya: Pemohon, Petugas Pelayanan, Petugas KBLI, Kadis.
3. 7 (tujuh) use case diantaranya: Berkonsultasi, Mengisi formulir & melengkapi persyaratan, Mem-validasi formulir isian & berkas persyaratan, Meng-inputkan data pemohon & jenis izin pada aplikasi pendataan, Cetak bukti pendaftaran, Cetak Laporan Pendaftaran dan 1 (satu) extend, yaitu: Memberikan kode KBLI.

Penjelasan Gambar 3.3. Use Case Diagram Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan:

Gambar 3.4 Activity Diagram Pelayanan Perizinan Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Gambar 3.4 Activity Diagram Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan terdapat:

1. 1 Initial Node, objek yang diawali.
2. 5 Action State, yaitu: pemohon, petugas KBLI, petugas layanan, sistem pendaftaran dan kadis.
3. 2 Flow End.
4. 1 Final State, objek yang diakhiri.
5. 18 Activity.
6. 4 Decision.

Gambar 3.5 Sequence Diagram Pelayanan Perizinan Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Gambar 3.5 Activity Diagram Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan terdapat:

1. 4 actor diantaranya: pemohon, petugas KBLI, petugas layanan, dan kadis.
2. 3 lifeline diantaranya: formulir pendaftaran, bukti pendaftaran dan laporan.
3. 1 Lifeline Entity: Aplikasi pendaftaran.
4. 17 messages diantaranya: datang ke petugas layanan, melakukan konsultasi dengan petugas layanan, berkonsultasi dengan petugas KBLI, memberikan KBLI, memberikan formulir pendaftaran, mengisi & melengkapi formulir pendaftaran, menyerahkan formulir pendaftaran, melakukan validasi formulir pendaftaran, meminta perbaikan formulir pendaftaran, melengkapi data formulir pendaftaran, menerima formulir pendaftaran, memasukkan data permohonan, cetak bukti pendaftaran, menyerahkan bukti pendaftaran, menerima bukti pendaftaran, membuat laporan dan menerima laporan.

Tabel 3.1: Analisis SWOT

1. Analisa Masukkan

Analisa masukan merupakan penjelasan dari masukan (input) yang dibutuhkan oleh sistem yang ada. Masukan yang diperlukan yaitu:

a. Nama masukkan	:	Formulir isian & persyaratan.
b. Fungsi	:	Sebagai data permohonan izin baru.
c. Sumber	:	Pemohon izin.
d. Media	:	Kertas
e. Frekuensi	:	Setiap ada pemohon yang mendaftar.
f. Keterangan	:	Berisi data permohonan izin.

2. Analisa Proses

Analisa proses adalah analisa atau penguraian masalah yang dilakukan pada proses sebagai suatu hasil, karena adanya data input di dalam proses inilah semua data atau informasi yang masuk diolah dengan menggunakan pengolahan sistem yang ada.

a. Nama modul	:	Data perndaftarn izin.
b. Masukkan	:	Formulir isian & persyaratan.
c. Keluaran	:	Laporan pendafttaran permohonan izin.
d. Ringkasan proses	:	Proses ini menghasilkan data pendaftaran permohonan izin.

3. Analisa Keluaran

Analisa keluaran adalah analisa atau penguraian masalah yang dilakukan pada hasil dari keseluruhan proses yang berisi semua informasi.

a. Nama keluaran	:	Laporan pendaftaran permohonan izin.
b. Fungsi	:	Sebagai data perndaftaran permohonan izin.
c. Media	:	Aplikasi pendaftaran.
d. Distribusi	:	Untuk kepala dinas (kadis).

1. Server
1. Processor: Intel Xeon E5-2620v3
2. RAM: 16 GB
3. Harddisk: 8 TB
2. Operator atau petugas
1. Processor: Intel Pentium 4 Core 2
2. Monitor: LED 16.0 ”
3. RAM: 2 GB
4. Harddisk: 320 GB

1. Microsoft Windows 7: Untuk Operating System komputer operator.
2. CentOS 7: Untuk Operating System komputer server.
3. OpenOffice 4.1.2: Untuk mencetak bukti pendaftaran.
4. Browser Chrome 65.0.3325.162: Untuk membuka aplikasi pendataan pendaftaran.
5. Aplikasi pendaftaran: Digunakan oleh operator pelayanan sebagai pendataan pemohon yang mendaftarkan izin.

Hak akses pada aplikasi yang sedang berjalan yaitu:

1. Operator pelayanan sebagai pendataan pemohoan yang mendaftarkan izin.
2. Kepala dinas (kadis) sebagai penerima laporan pendaftaran.

Permasalahan yang dihadapi pada sistem yang berjalan saat ini yaitu:

1. Pemohon saat melakukan pengajuan izin masih datang ke kantor DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.
2. Pemohon yang akan mendaftarkan SIUP atau TDP sebelum ke petugas pelayanan pendaftran harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan petugas KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia) untuk mendapatkan KBLI yang sesuai dengan kegiatan yang akan dibuat.
3. Pemohon harus datang atau menelepon ke kantor DPMPTSP Kota Tangerang Selatan untuk menanyakan status berkas permohonan izin.
4. Ketidakpastian jangka waktu pengerjaan izin.
5. Tarif retribusi yang dikenakan melebihi ketentuan.

Untuk mengatasi masalah pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), peneliti mencoba memberikan solusi atau alternatif dalam pemecahan masalah, diantaranya:

1. Membuat sistem pelayanan perizinan online sehingga pemohon tidak harus datang ke kantor DPMPTSP Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pengajuan izin.
2. Menampilkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia) pada sistem pelayanan perizinan online sehingga pemohon dapat memilih sendiri KBLI yang sesuai dengan kegiatan yang dibuat.
3. Menampilkan cek status pada sistem pelayanan perizinan online supaya posisi berkas pemohon dapat di tracking.
4. Menampilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) waktu pengerjaan izin yang dapat diakses oleh pemohon.
5. Menampilkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) untuk izin mendirikan bangunan (IMB) serta membuat sistem simulasi retribusi IMB pada sistem pelayanan perizinan online sehingga sebelum pemohon mengajukan izin dapat memperkirakan berapa tarif retribusi yang akan dibayarkan.

Elisitasi Tahap I yang disusun berdasarkan hasil wawancara dan analisa pada bagian terkait yang memiliki hubungan dengan aplikasi yang akan diusulkan. Berikut ini tabel elisitasi tahap I, yaitu:

Tabel 3.2. Elisitasi Tahap I

Elisitasi tahap II merupakan hasil pengklarifikasikan dari elisitasi tahap I berdasarkan metode MDI. Metode MDI ini bertujuan untuk memisahkan antara rancangan sistem yang penting dan harus ada pada sistem baru dengan rancangan yang disanggupi untuk dieksekusi. Berikut ini adalah penjelasn mengenai MDI:

1. M pada MDI artinya mandotory (penting). Maksudnya requirement tersebut harus ada dan tidak boleh dihilangkan pada saat membuat sistem baru.
2. D pada MDI artinya desirable. Maksudnya requirement tersebut tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan. Tetapi jika requirement tersebut digunakan dalam pembuatan sistem, maka membuat sistem tersebut lebih sempurna.
3. I pada MDI artinya inessential. Maksudnya adalah requirement tersebut bukan bagian dari sistem yang dibahas dan merupakan bagian dari luar sistem.

Berikut ini adalah tabel elisitasi tahap II yang ditunjukkan pada tabel 3.3.:

Tabel 3.3. Elisitasi Tahap II

Elisitasi tahap III merupakan hasil penyusutan dari elisitasi tahap II dengan cara mengeliminasi semua requirement yang optimal-nya “I” pada metode MDI. Selanjutnya semua requirement yang tersisa dikelasifikasikan kembali dengan metode TOE. Berikut ini adalah penjelasan mengenai TOE:

1. T artinya technical. Maksudnya adalah pertanyaan perihal bagaimana tata cara atau teknik pembuatan requirement tersebut dalam sistem yang diusulkan.
2. O artinya Operational. Maksudnya adalah pertanyaan perihal bagaimana tata cara pengguna requirement tersebut dalam sistem yang akan dibuat.
3. E artinya Economy. Maksudnya adalah pertanyaan perihal berapakah biaya yang diperlukan guna membangun requirement tersebut.

Metode tersebut dibagi kembali menjadi beberapa option, antara lain:

Berikut ini adalah tabel elisitasi tahap III yang di tunjukkan pada tabel 3.4.:

Tabel 3.4. Elisitasi Tahap III

Merupakan bentuk akhir dari tahap-tahap elisitasi yang dapat dijadikan acuan peneliti untuk membuat aplikasi pelayanan perizinan online berbasis web pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan elisitasi tahap III, maka menghasilkan requirement final draft elisitasi yang dapat ditunjukkan pada tabel 3.5.:

Tabel 3.5. Final Draft Elisitasi

Sistem usulan yang diajukan peneliti seputar sistem palayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan. Berikut ini adalah urutan prosedur sistem pelayanan perizinan yang diusulkan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan:

1. Pelayanan Perizinan
1. Pemohon mengunjungi website pelayanan perizinan online DPMPTSP Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pendaftaran, simulasi perhitungan perhitungan retribusi IMB, mengecek keaslian Surat Keputusan (SK), mencari informasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atau untuk melakukan tracking posisi berkas permohonan izin.
2. Pemohon melakukan registrasi di website perizinan online DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.
3. Pemohon mengisikan formulir registrasi secara lengkap.
4. Pemohon mendapatkan username dan password melalui email yang telah didaftarkan pada formulir registrasi sebelumnya.
5. Pemohon melakukan login dengan memasukan username dan password yang tertera di email pemohon.
6. Jika mengalami kendala dalam melakukan pendaftaran izin pemohon melakukan live chating dengan petugas pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.
7. Pemohon memilih izin yang ingin didaftarkan.
8. Pemohon melihat deskripsi, dasar hukum, prosedur izin dan persyaratan izin.
9. Pemohon memilih peruntukan dan jenis perizinan.
10. Pemohon melihat daftar berkas persyaratan yang harus ada untuk mendaftarkan izin.
11. Pemohon mengisi form pendaftaran permohonan izin.
12. Pemohon mengunggah berkas persyaratan.
13. Pemohon memeriksa input-an form pendaftaran dan berkas yang diunggah.
14. Pemohon menyatakan input-an form pendaftaran dan berkas sudah lengkap.
15. Sistem pelayanan perizinan online memberi informasi pendaftaran berhasil dilakukan.
16. Pemohon mengakses menu cek status.
17. Pemohon melakukan tracking berkas permohonan perizinan.
18. Jika permohonan izin ditolak, pemohon dapat melihat alasan penolakan melalui aplikasi pelayanan perizinan online.
19. Jika berkas sudah diverifikasi oleh petugas, pemohon mendapatkan bukti pendaftaran sebagai bukti telah melakukan pendaftaran permohonan izin.
20. Pemohon yang mendaftarkan izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika permohonan sudah disetujui oleh Kepala DPMPTSP, pemohon dapat mencetak Surat Keputusan Retribusi (SKRD) pada aplikasi pelayanan perizinan online.
21. Permohonan yang sudah berada pada tahap cetak Surat Keputusan (SK), maka pemohon dapat melihat status permohonan sudah disetujui dan SK sudah siap diambil.
2. Laporan Permohonan Pendaftaran
1. Petugas pelayanan mengunjungi halaman admin website pelayanan perizinan online.
2. Melakukan login.
3. Petugas pelayanan mengakses pendaftaran permohonan izin
4. Kemudian melakukan filter data pendaftaran permohonan.
5. Aplikasi perizinan online menampilkan hasil pencarian, yaitu jenis perizinan dan data permohonan.
6. Petugas mencetak laporan pendaftaran.

1. Pelayanan Perizinan


Gambar 4.1. Use Case Diagram Usulan Pelayanan Perizinan Online Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Gambar 4.1 Use Case Diagram Usulan Pelayanan Perizinan Online Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan:

1. 1 (satu) sistem yang mencakup sistem pelayanan perizinan.
2. 2 (dua) actor yang melakukan kegiatan diantaranya: Pemohon, dan Petugas Pelayanan.
3. 24 (dua puluh empat) use case diantaranya: beranda, registarsi, jenis perizinan, persyaratan, live chatting, simulasi retribusi IMB, cek keaslian SK, info KBLI, login dan 13 (dua belas) include, yaitu: form registrasi, verifikasi email, deskripsi, dasar hukum, prosedur, daftar perizinan, mengisi formulir, unggah persyaratan, cek status, tracking berkas permohonan, status permohonan, logout serta 3 (tiga) extend, yaitu: alasan penolakan, bukti pendaftaran dan cetak SKRD.

Penjelasan Gambar 4.1. Use Case Diagram Usulan Pelayanan Perizinan Online Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan:

1.	Nama use case	:	Beranda
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon mengunjungi website pelayanan perizinan online DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
2.	Nama use case	:	Registrasi
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon melakukan registrasi di website perizinan online DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
3.	Nama use case	:	Form Registrasi
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon mengisikan formulir registrasi secara lengkap
4.	Nama use case	:	Verifikasi Email
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon mendapatkan username dan password melalui email yang telah didaftarkan pada formulir registrasi sebelumnya
5.	Nama use case	:	Jenis Perizinan
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon dapat melihat jenis perizinan yang akan didaftarkan
6.	Nama use case	:	Deskripsi
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon dapat melihat deskripsi izin
7.	Nama use case	:	Dasar Hukum
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon dapat melihat dasar hukum izin
8.	Nama use case	:	Prosedur
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon dapat melihat prosedur pembuatan izin
9.	Nama use case	:	Pesyaratan
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon dapat melihat persyaratan izin
10.	Nama use case	:	Live Chatting
	Aktor	:	Pemohon dan Petugas Pelayanan
	Skenario	:	Jika mengalami kendala dalam melakukan pendaftaran izin pemohon melakukan live chating dengan petugas pelayanan
11.	Nama use case	:	Simulasi retribusi IMB
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon dapat melakukan simulasi perhitungan retribusi IMB
12.	Nama use case	:	Cek Keaslian SK
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon dapat melakukan cek keaslian SK
13.	Nama use case	:	Info KBLI
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon dapat melihat list info KBLI
14.	Nama use case	:	Login
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon melakukan login dengan memasukan username dan password yang tertera di email pemohon.
15.	Nama use case	:	Daftar Perizinan
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon melakukan pendaftaran izin
16.	Nama use case	:	Mengisi Formulir
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon mngisi form permohonan izin yang akan didaftarkan
17.	Nama use case	:	Unggah Persyaratan
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon menguggah berkas persyaratan izin
18.	Nama use case	:	Cek Status
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon mengakses menu cek status
19.	Nama use case	:	Tracking Berkas Permohonan
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon melakukan tracking berkas permohonan perizinan
20.	Nama use case	:	Status Permohonan
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon dapat melihat status permohonan izin
21.	Nama use case	:	Alasan Penolakan
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Jika permohonan izin ditolak, pemohon dapat melihat alasan penolakan melalui aplikasi pelayanan perizinan online
22.	Nama use case	:	Bukti Pendaftaran
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Jika berkas sudah diverifikasi oleh petugas, pemohon mendapatkan bukti pendaftaran sebagai bukti telah melakukan pendaftaran permohonan izin
23.	Nama use case	:	Cetak SKRD
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon dapat mencetak SKRD pada aplikasi pelayanan perizinan online
24.	Nama use case	:	Logout
	Aktor	:	Pemohon
	Skenario	:	Pemohon melakukan aksi untuk keluar dari akunnya

2. Laporan Permohonan Pendaftaran


Gambar 4.2 Use Case Diagram Usulan Laporan Pendaftaran Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Gambar 4.2 Use Case Diagram Usulan Laporan Pendaftaran Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan:

1. 1 (satu) sistem yang mencakup sistem laporan pendaftaran.
2. 1 (satu) actor yang melakukan kegiatan diantaranya: Petugas Pelayanan.
3. 9 (sembilan) use case diantaranya: beranda, laporan pendaftaran dan 7 (tujuh) include, yaitu: login, filter data pendaftaran, hasil pencarian, data pemohon, jenis perizinan, cetak laporan dan logout.

1.	Nama use case	:	Login
	Aktor	:	Petugas Pelayanan
	Skenario	:	Petugas layanan melakukan login
2.	Nama use case	:	Beranda
	Aktor	:	Petugas Pelayanan
	Skenario	:	Petugas layanan mengakses halaman beranda
3.	Nama use case	:	Laporan Pendaftaran
	Aktor	:	Petugas Pelayanan
	Skenario	:	Petugas mengakses menu laporan pendaftaran
4.	Nama use case	:	Filter Data Pendaftaran
	Aktor	:	Petugas Pelayanan
	Skenario	:	Petugas melakukan filter data pendaftaran
5.	Nama use case	:	Hasil Pencarian
	Aktor	:	Petugas Pelayanan
	Skenario	:	Aplikasi perizinan online menampilkan hasil pencarian, yaitu jenis perizinan dan data permohonan
6.	Nama use case	:	Jenis Perizinan
	Aktor	:	Petugas Pelayanan
	Skenario	:	Petugas dapat melihat jenis perizinan
7.	Nama use case	:	Data Permohonan
	Aktor	:	Petugas Pelayanan
	Skenario	:	Petugas dapat melihat data permohonan
8.	Nama use case	:	Cetak Laporan
	Aktor	:	Petugas Pelayanan
	Skenario	:	Petugas dapat mencetak hasil pencarian
9.	Nama use case	:	Logout
	Aktor	:	Petugas Pelayanan
	Skenario	:	Petugas pelayanan melakukan aksi untuk keluar dari akunnya

1. Pelayanan Perizinan


Gambar 4.3 Activity Diagram Usulan Pelayanan Perizinan Online Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Gambar 4.1 Use Case Diagram Usulan Pelayanan Perizinan Online Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan:

1. 1 Initial Node, objek yang diawali.
2. 3 Action State, yaitu pemohon, petugas pelayanan dan aplikasi pelayanan perizinan.
3. 1 Final State, objek yang diakhiri.
4. 15 Activity.
5. 2 Decision.
2. Laporan Permohonan Pendaftaran


Gambar 4.4 Activity Diagram Usulan Laporan Pendaftaran Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Gambar 4.4 Activity Diagram Usulan Laporan Pendaftaran Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan:

1. 1 Initial Node, objek yang diawali.
2. 2 Action State, yaitu petugas pelayanan dan aplikasi admin pelayanan perizinan.
3. 1 Final State, objek yang diakhiri.
4. 8 Activity.
5. 1 Decision.

1. Pelayanan Perizinan


Gambar 4.5 Sequence Diagram Usulan Pelayanan Perizinan Online Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Gambar 4.5. Sequence Diagram Usulan Pelayanan Perizinan Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan:

1. 1 actor diantaranya: pemohon.
2. 7 lifeline diantaranya: web pelayanan perizinan, jenis izin, registrasi, login, pendaftaran izin, mengisi form dan cek status.
3. 15 message diantaranya: mengakses web, menampilkan web, melihat jenis izin, menampilkan deskriprsi, dasar hukum, prosedur dan syarat, melakukan registrasi, registrasi berhasil dilakukan, melakukan login, verifikasi, login berhasil, melakukan pendaftaran izin, menmpilkan form pendaftraan, mengisi form pendaftaran, pendaftaran berhasil dilakukan, melakukan cek status permohonan dan menampilkan status permohonan
2. Laporan Permohonan Pendaftaran


Gambar 4.6 Sequence Diagram Usulan Laporan Pendaftaran Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Gambar 4.6 Sequence Diagram Usulan Laporan Pendaftaran Pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan:

1. 1 actor diantaranya: petugas.
2. 7 lifeline diantaranya: web admin pelayanan, login, beranda, laporan pendaftaran, filter pendaftaran, hasil filter, cetak laporan.
3. 14 message diantaranya: mengakses web, menampilkan web, melakukan login, verifikasi, login berhasil, mengakses beranda, menampilkan beranda, mengakses laporan pendaftaran, melakukan filter pendaftaran menampilkan hasil pendaftaran, melihat hasil pendaftaran, melakukan cetak laporan dan menampilkan cetak laporan.

Berikut ini tabel perbandingan antara sistem yang berjalan dengan sistem yang diusulkan:

Tabel 4.1. Tabel Perbandingan (sistem berjalan dengan sistem usulan)

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem yang diusulkan oleh peneliti tentang aplikasi pelayanan perizinan yang baru dapat meningkatkan proses pelayanan pada masyarakat atau pemohon izin sehingga proses pelayanan perizinan lebih baik dan efektif.

Berikut ini adalah spesifikasi basis data yang ada pada aplikasi pelayanan perizinan online pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan:

1. Tabel Registrasi

Tabel 4.2. Tabel Register

2. Tabel Permohonan

Tabel 4.3. Tabel Permohonan

3. Tabel Pemohon

Tabel 4.4. Tabel Pemohon

4. Tabel BAP

Tabel 4.5. Tabel BAP