SI 1114468725

Dari widuri
Lompat ke: navigasi, cari


PERANCANGAN SISTEM INFORMASI REGISTRASI

SPPT PBB-P2 PADA DINAS PELAYANAN PBB

DAN BPHTB (DPPB) KOTA TANGERANG


SKRIPSI


jpg



DISUSUN OLEH:

1114468725 STEVANIE HANZILIA


JURUSAN SISTEM INFORMASI

KONSENTRASI KOMPUTER AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

TANGERANG

(2014/2015)




SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


PERANCANGAN SISTEM INFORMASI REGISTRASI

SPPT PBB-P2 PADA DINAS PELAYANAN PBB

DAN BPHTB (DPPB) KOTA TANGERANG


Disusun Oleh :

NIM
: 1114468725
Nama
Jenjang Studi
: Strata Satu
Jurusan
: Sistem Informasi
Konsentrasi
: Komputer Akuntansi


Disahkan Oleh :

Tangerang, September 2015

Ketua
Kepala Jurusan
STMIK RAHARJA
Jurusan Sistem Informasi
(Ir. Untung Rahardja, M.T.I)
(Nur Azizah, M.Akt., M.Kom)
NIP : 000594
NIP : 078010



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERANCANGAN SISTEM INFORMASI REGISTRASI

SPPT PBB-P2 PADA DINAS PELAYANAN PBB

DAN BPHTB (DPPB) KOTA TANGERANG

Dibuat Oleh :

NIM
: 1114468725
Nama

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Jurusan Sistem Informasi

Konsentrasi Komputer Akuntansi

Disetujui Oleh :

Tangerang, 29 Mei 2015

Pembimbing I
Pembimbing II
( Nur Azizah, M.Akt.,M.Kom)
(M. Roihan, M.T)
NID : 10002
NID : 02007



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI


PERANCANGAN SISTEM INFORMASI REGISTRASI

SPPT PBB-P2 PADA DINAS PELAYANAN PBB

DAN BPHTB (DPPB) KOTA TANGERANG


Dibuat Oleh :

NIM
: 1114468725
Nama

Disetujui setelah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian

Komprehensif

Jurusan Sistem Informasi

Konsentrasi Komputer Akuntansi

Tahun Akademik 2014/2015


Disetujui Penguji :

Tangerang, September 2015

Ketua Penguji
Penguji I
Penguji II
()
()
()
NID :
NID :
NID :



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI REGISTRASI

SPPT PBB-P2 PADA DINAS PELAYANAN PBB

DAN BPHTB (DPPB) KOTA TANGERANG

Disusun Oleh :

NIM
: 1114468725
Nama
Jenjang Studi
: Strata Satu
Jurusan
: Sistem Informasi
Konsentrasi
: Komputer Akuntansi

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan, atau duplikat dari Skripsi yang telah dipergunakan untuk mendapatkan gelar Sarjana Komputer baik di lingkungan Perguruan Tinggi Raharja maupun di Perguruan Tinggi lain, serta belum pernah dipublikasikan.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta bersedia menerima sanksi jika pernyataan diatas tidak benar.

Tangerang, 29 Mei 2015
Stevanie Hanzilia
NIM. 1114468725

)*Tandatangan dibubuhi materai 6.000;



ABSTRAKSI


Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang merupakan instansi yang ada di wilayah Kota Tangerang. Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang khusus mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten. Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang masih belum terkomputerisasi dengan baik. Pengolahan proses berkas masih dirasakan kurang efektif dan efisien karena ada beberapa kendala sehingga sering terjadi kesalahan dan memperlambat proses kerja pegawai. Seperti tidak adanya rekapan berkas yang sudah selesai dalam bentuk soft copy, dikarenakan proses yang sedang berjalan sampai saat ini masih menggunakan proses manual seperti untuk melakukan registrasi SPPT PBB-P2 masih menggunakan buku besar sehingga sering terjadi keterlambatan penyelesaian berkas pada waktu yang sudah ditentukan. Hal itu yang menjadikan proses PBB berjalan dengan kurang efektif. Oleh karena itu, perlunya dibutuhkan sebuah sistem untuk menunjang kebutuhan para petugas untuk meningkatkan kualitas padaDinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang. Dengan demikian penulis lebih menuju kepada bagaimana agar informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah cepat dan akurat.

Kata Kunci : Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang,Registrasi, SPPT PBB-P2

ABSTRACT


The Office of the PBB and BPHTB Tangerang City is an institution in thecity of Tangerang. The Office of the PBB and BPHTB Tangerang City is the regional organization that specifically manages land and building tax Rural and Urban sector (PBBP2) and the Tax on Acquisition of Land and Building (BPHTB)specifically in the city of Tangerang Banten. At the Office of the PBB and BPHTB Kota Tangerang still not computerized well. Processing beam process is still less effective and efficient because there are some obstacles that are common errors and slow down the process of employment. Such as the absence offile recaps finished in soft copy, because the process is ongoing until to day still using manual processes like to register SPPT-P2 is still using the ledger so frequent delays in the completion of the file at a specified time. That'swhat makes the United Nations processes running with less effective. Therefore,the necessity needed a system to support the needs of workers to improve the quality of the Office of the PBB and BPHTB Tangerang City. Thus the author is heading to how to keep the required information easily accessible quickly and accurately.

Keywords : Key Words : The Office of the PBB and BPHTB city of Tangerang, Registration, SPPT-P2.


KATA PENGANTAR


Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang penulis sajikan dalam buku yang sederhana. Adapun judul penulisan Laporan Srkripsi ini yang diambil adalah “Perancangan Sistem Informasi Registrasi SPPT PBB-P2 Pada Dinas Pelayanan PBB Dan BPHTB (DPPB) Kota Tangerang”..

Tujuan penulisan Laporan Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus di tempuh oleh mahasiswa sebelum lulus dalam jenjang Sarjana jurusan Sistem Informasi pada Perguruan Tinggi Raharja. Penulis menyadari tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan Laporan Skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar.Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Skripsi ini, antara lain :

  1. Bapak Ir. Untung Rahardja, M.T.I selaku Presiden Direktur Perguruan Tinggi Raharja.
  2. Bapak Drs. PO. Abas Sunarya, M.Si selaku Direktur Perguruan Tinggi Raharja.
  3. Ibu Nur Azizah , M.Akt.,M.Kom selaku Kepala Jurusan Sistem Informasiserta dosen pembimbing I Skripsi.
  4. Bapak M. Roihan, M.T selaku dosen pembimbing II Skripsi.
  5. Bapak dan Ibu Dosen Perguruan Tinggi Raharja yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
  6. Bapak Muhamad Hikmat, S.Kom, M.TI selaku pembimbing lapangan.
  7. Segenap Staff Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang yang telah banyak membimbing, dan membantu penulis selama melakukan penelitian di Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.
  8. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak dan adikku yang senantiasa memberikan dorongan serta doanya kepada penulis, sehingga penulis dapat meyelesaikan Skripsi ini.
  9. Teman-temanku Eka Juliyawati, Evi Hana Yanti, Laura Belani, Novi Oktariana Dasilva, Rosi Dinda Patmala, dan teman-temanku yang lainnya yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaiaan tugas laporan ini.
  10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, penulis harapkan sebagai pemicu untuk dapat berkarya lebih baik lagi. Semoga Laporan Skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan





Tangerang, 29 Mei 2015
Stevanie Hanzilia
NIM. 1114468725

TOC__

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Siklus Informasi

Gambar 2.2 Komponen Sitem Informasi

Gambar 2.3 Analisa SWOT

Gambar 2.4 SPPT

Gambar 2.5 Formulir SPOP

Gambar 2.6 STTS

Gambar 2.7 Rumus Perhitungan PBB

Gambar 2.8 Proses Penerbitan SPPT

Gambar 2.9 Alur Pelayanan

Gambar 2.10 Tata Cara Pembayaran Pajak PBB

Gambar 2.11 Tata Cara Penagihan Pajak PBB

Gambar 3.1 Peta Kota Tangerang

Gambar 3.2 Struktur Organisasi DPPB

Gambar 3.3 Use Case Diagram Poses Pendaftaran Baru

Gambar 3.4 Use Case Diagram Proses Mutasi

Gambar 3.5 Use Case Diagram Proses Pembetulan

Gambar 3.6 Use Case Diagram Proses Salinan

Gambar 3.7 Activity Diagram Proses Pendaftaran Baru

Gambar 3.8 Activity Diagram Proses Mutasi

Gambar 3.9 Activity Diagram Proses Pembetulan

Gambar 3.10 Activity Diagram Proses Salinan

Gambar 3.11 Sequence Diagram Proses Pendaftaran Baru

Gambar 3.12 Sequence Diagram Proses Mutasi

Gambar 3.13 Sequence Diagram Proses Pembetulan

Gambar 3.14 Sequence Diagram Proses Salinan

Gambar 4.1 Use Case Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Gambar 4.2 Use Case Diagram Yang Diusulkan Untuk Pegawai

Gambar 4.3 Activity Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Gambar 4.4 Activity Diagram Yang DiusulkanUntuk Pegawai

Gambar 4.5 Sequence Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Gambar 4.6 Sequence Diagram Yang Diusulkan Untuk Pegawai

Gambar 4.7 State Machine Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Gambar 4.8 State Machine Diagram Yang Diusulkan Untuk Pegawai

Gambar 4.9 Class Diagram Yang Diusulkan

Gambar 4.10 Tampilan Log In

Gambar 4.11 Tampilan Dashboard Admin

Gambar 4.12 Tampilan Input Pendaftaran Baru Admin

Gambar 4.13 Tampilan Input Mutasi Admin

Gambar 4.14 Tampilan Input Pembetulan Admin

Gambar 4.15 Tampilan Input Salinan Admin

Gambar 4.16 Tampilan Data Pendaftaran Baru Admin

Gambar 4.17 Tampilan Data Mutasi Admin

Gambar 4.18 Tampilan Data Pembetulan Admin

Gambar 4.19 Tampilan Data Salinan Admin

Gambar 4.20 Tampilan Laporan Pendaftaran Baru

Gambar 4.21 Tampilan Laporan Mutasi

Gambar 4.22 Tampilan Laporan Pembetulan

Gambar 4.23 Tampilan Laporan Salinan

Gambar 4.24 Tampilan Log In Pegawai

Gambar 4.25 Tampilan Menu Utama Pegawai

Gambar 4.26 Tampilan Input Pendaftaran Baru Pegawai

Gambar 4.27 Tampilan Input Mutasi Pegawai

Gambar 4.28 Tampilan Input Pembetulan Pegawai

Gambar 4.29 Tampilan Input Salinan Pegawai

Gambar 4.30 Tampilan Data Pendaftaran Baru Pegawai

Gambar 4.31 Tampilan Data Mutasi Pegawai

Gambar 4.32 Tampilan Data Pembetulan Pegawai

Gambar 4.33 Tampilan Data Salinan Pegawai

Gambar 4.34 Tampilan Hasil Cetak Pendaftaran Baru

Gambar 4.35 Tampilan Hasil Cetak Mutasi

Gambar 4.36 Tampilann Hasil Cetak Pembetulan

Gambar 4.37 Tampilan Hasil Cetak Salinan

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Jenis Pelayanan PBB-P2

Tabel 3.1 Susunan Kepengurusan DPPB

Tabel 3.2 Elisitasi Tahap I

Tabel 3.3 Elisitasi tahap II

Tabel 3.4 Elisitasi tahap III

Tabel 3.5 Elisitasi Tahap Final

Tabel 4.1 Tabel Blackbox Testing

Tabel 4.2 Identifikasi SWOT

Tabel 4.3 Analisis SWOT

Tabel 4.4 Jadwal Pengolahan

Tabel 4.5 Estimasi Biaya


DAFTAR SIMBOL
Daftar Simbol Use Case Diagram.png

Gambar 1 Simbol Use Case Diagram


Daftar Simbol Sequence Diagram.png

Gambar 2 Simbol Sequence Diagram


Daftar Simbol Activity Diagram.png

Gambar 3 Simbol Activity Diagram


DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A :

A.1. Surat Pengantar Skripsi

A.2. Surat Keterangan Observasi

A.3. Surat Rekomendasi

A.4. Form Permohonan Usulan Penelitian

A.5. Form Penggantian Judul

A.6. Kartu Bimbingan

A.7. Kartu Study Tetap Final (KSTF)

A.8. Daftar Nilai

A.9. Form Validasi Skripsi

A.10. Kwitansi Pembayaran Skripsi

A.11. Daftar Mata Kuliah Yang Belum Diambil

A.12. Formulir Seminar Proposal

A.13. Sertifikat TOEFL

A.14. Sertifikat Prospek

A.15. Sertifikat IT Internasional

A.16. Sertifikat IT Nasional

A.17. Curriculum Vitae (CV)

A.18. Formulir Final Persentasi

A.19. Undangan Stakeholder

A.20. Formulir Pertemuan Stakeholder

A.21. Formulir Wawancara

A.22. Formulir Observasi

A.23. Katalog Produk

A.24. Final Presentasi

A.25. Sertifikat Jurnal

LAMPIRAN B :

B.1. Printscreen Halaman Login Admin

B.2. Printscreen Halaman DashboardAdmin

B.3. Printscreen Halaman Input Pendaftaran BaruAdmin

B.4. Printscreen Halaman Data PendaftaranBaru Admin

B.5. Printscreen Halaman Input MutasiAdmin

B.6. Printscreen Halaman Data Mutasi Admin

B.7. Printscreen Halaman Input PembetulanAdmin

B.8. Printscreen Halaman Data Pembetulan Admin

B.9. Printscreen Halaman Input SalinanAdmin

B.10. Printscreen Halaman Data Salinan Admin

B.11. Printscreen Halaman LaporanPendaftaran Baru

B.12. Printscreen Halaman LaporanMutasi

B.13. Printscreen Halaman LaporanPembetulan

B.14. Printscreen Halaman LaporanSalinan

B.15. Printscreen Halaman Log InPegawai

B.16. Printscreen Halaman MenuUtama Pegawai

B.17. Printscreen Halaman Input Pendaftaran BaruPegawai

B.18. Printscreen Halaman Data PendaftaranBaru Pegawai

B.19. Printscreen Halaman Input MutasiPegawai

B.20. Printscreen Halaman Data Mutasi Pegawai

B.21. Printscreen Halaman Input PembetulanPegawai

B.22. Printscreen Halaman Data Pembetulan Pegawai

B.23. Printscreen Halaman Input

Salinan Pegawai</p>

B.24. Printscreen Halaman Data Salinan Pegawai

B.25. Printscreen Halaman HasilCetak Pendaftaran Baru

B.26. Printscreen Halaman HasilCetak Mutasi

B.27. Printscreen Halaman HasilCetak Pembetulan

B.28. Printscreen Halaman HasilCetak Salinan


Daftar isi

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer saat ini begitu pesat dan banyak memberikan pengaruh, perkembangan serta perubahan di era globalisasi ini. Dalam kehidupan sehari - hari, pemanfaatan teknologi sudah banyak diterapkan dan dijumpai. Oleh karena itu, dibutuhkannya sarana dan prasarana untuk menunjang berjalannya teknologi tersebut secara efektif dan efisien dan juga dibutuhkannya suatu alat pengolahan data untuk menghasilkan informasi dalam bidang pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun bidang - bidang lainnya.

Perkembangan teknologi komputer yang canggih juga dibutuhkan dalam sistem pengolahan data, penyajian informasi, serta dalam pembuatan laporan. Komputer dapat membantu penyajian informasi yang efektif serta dapat diakses pada waktu yang bersamaan oleh setiap orang dan setiap waktu kapanpun dan dimanapun. Komputer sangat berperan penting, karena komputer akan sangat membantu dan memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang terbaru.

Terutama dalam proses pengolahan data, dibutuhkan sistem yang terkomputerisasi untuk mendapatkan informasi dalam proses pengolahan data yang akurat. Untuk mendapatkan data yang komplek maka sangat dibutuhkan informasi yang cepat, tepat dan akurat.

Penggunaan komputer dalam sistem informasi tidak lepas dari penyediaan sarana berupa hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak), serta penyediaan brainware (manusia), user (pengguna) dan sumber daya manusia(SDM)yang menjalankan sistem tersebut.

Selain itu, dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan, pemerintah mengeluarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya.

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah,pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Sumber penerimaan daerah diantaranya adalah pajak daerah yang diatur UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah.

Menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2009, Pasal 1 ayat (37) yang berbunyi : ”Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan”. Serta ayat (44) yang berbunyi : “ Subjek Pajak dalam PBB adalah orang ataubadan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang pajak. Karena itu Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang harus dapat meningkatkan kemajuan teknologi dalam memfasilitasi sistem informasi.

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dalam melakukan proses registrasi SPPT PBB-P2 masih belum maksimal. Dalam proses penginputan data ini masih menggunakan cara manual, yaitu masih menggunakan tulisan - tulisan tangan dan masih menggunakan buku - buku yang yang kemungkinan akan rusak atau hilang. Hal ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak atau pihak - pihak lain yang terlibat dalam proses registrasi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem dalam menunjang kebutuhan para pegawai untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang agar menjadi kearah yang lebih baik dalam sistem informasi pengelolahan berkas registrasi yang sudah jadi.

Dengan latar belakang inilah penulis ingin melakukan penelitian tentang sistem pengolahan registrasi SPPT PBB-P2. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah mengetahui sistem yang berjalan beserta kelemahan dan kelebihannya serta memberikan solusi pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang agar dalam pengolahan registrasi SPPT PBB-P2 tidak lagi menggunakan cara kerja yang manual tetapi menggunakan cara kerja yang terstruktur atau terkomputerisasi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat laporan Skripsi ini dengan judul “ Perancangan Sistem Informasi Registrasi SPPT PBB-P2 Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB (DPPB) Kota Tangerang” untuk dijadikan sebagai penelitian.


Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini secara jelas berkaitan dengan sistem informasi registrasi SPPT PBB-P2 pada DPPB Kota Tangerang. Beberapa hal akan dikemukakan dan dijelaskan tentang sistem informasi registrasi SPPT PBB-P2. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengolahan proses registrasi SPPT PBB-P2 yang berjalan saat ini?

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses registrasi SPPT PBB-P2 ?

3. Bagaimana merancang sistem registrasi SPPT PBB-P2 pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang ?


Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam pembahasan masalah menjadi lebih terarah dan berjalan dengan baik maka perlu adanya ruang lingkup dan pembatasan masalah. Permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan laporan Skripsi ini yaitu pengolahan proses registrasi SPPT PBB-P2dengan jenis pelayanan (Pendaftaran baru, Mutasi, Salinan, dan Pembetulan).


Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai beberapa tujuan dan manfaat, dalam penulisan laporan Skripsi, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses registerasi SPPT PBB-P2 yang berlangsung selama ini pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB.

2. Untuk mengetahui apakah sistem yang ada saat ini sudah berjalan secara efektif dan efisien.

3. Untuk mengetahui sistem seperti apa yang harus di rancang pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dalam penanganan registerasi SPPT PBB-P2.


Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Dapat menciptakan sistem yang di butuhkan sesuai dengan kondisi yang berjalan saat ini.

2. Dapat menciptakan sistem yang mampu memberikan informasi yang efektif dan efisien.

3. Merancang sebuah website untuk menangani proses registerasi SPPT PBB-P2 pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB.


Metode Penelitian

Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi - asumsi dasar, pandangan - pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah - langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi arti apa data dikumpulkan dan dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan diolah untuk digunakan dalam pembuatan laporan.

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai metode yang digunakan penulis dalam menyusun laporan Skripsi ini sebagai berikut :

1. Metode Pengamatan Langsung (Observation) :

Metode pengumpulan data yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang,metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam menganalisa proses registrasi SPPT PBB-P2.

2.Metode Wawancara (Interview) :

Penulis melakukan sesi tanya jawab kepada narasumber yaitu pegawai yang ada di bawah lingkungan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

3. Metode Studi Pustaka (Library Pustaka) :

Selain melakukan observasi penulis juga melakukan pencarian data dengan cara studi pustaka. Dalam metode ini penulis berusaha untuk melengkapi data - data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari dari buku - buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, serta browsing di internet.


Metode Sumber Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer (Pengamatan)

Data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang,baik melalui observasi maupun melalui metode wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mempelajari buku dan sumber - sumber data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.


Metode Analisis Data

Merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah - langkah yang harus dilakukan, yakni sebagai berikut :

1. Identify,yaitu mengidentifikasikan masalah.

2. Understand,yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.

3. Analizer,yaitu menganalisa sistem.

4. Report,yaitu membuat laporan hasil analisa.

Metode analisa sistem yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan UML (Unified Modeling Language)yang meliputi adanya dengan software visual paradigm yaitu sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar, menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan piranti lunak berbasis Object Orientied melalui tahap : Use Case Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram.

Sedangkan analisa SWOT digunakan peneliti untuk mengetahui peluang (Opportunities) apa saja yang dapat dicapai pada perubahan sistem pengolahan registrasi SPPT PBB-P2 yang masih manual ke sistem yang lebih terkomputerisasi, yang tentunya nanti akan mendatangkan kekuatan(Strengths) dari sistem yang baru dan dapat meminimalisasi kelemahan-kelemahan(Weaknesses) yang ada pada sistem yang sedang berjalan pada saat ini. Dengan adanya perubahan yang lebih maju terhadap sistem yang sebelumnya, tentunya Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang akan terhindar dari ancaman - ancaman (Threats) yang akan berdampak negatif pada kelangsungan dinas tersebut.


Metode Perancangan

Dalam metode perancangan ini penulis menggunakan UML (Uniefied Modeling Language) Visual Paradigm for UML 6.4. Selain itu juga penulis menggunakan bahasa pemograman PHP, SQL, XAMPP, CSS, BLUEFISH yang dapat mendukung dalam perancangan sistem.


Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporanSkripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulis agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah untukdi mengerti, secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB I  : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II  : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis membahas dan menguraikan pengertian - pengertian tentang program aplikasi yang digunakan dalam sistem berjalan, dan teori - teori tentang pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku dan jurnal yang berkaitan dengan penyusunan laporan Skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III  : ANALISA SISTEM YANG BERJALAN

Bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum instansi, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan serta wewenang dan tanggung jawab,Analisa sistem yang berjalan, permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahan masalah, dan user requirement yang terdiri dari 4 (empat) tahap elisitasi, yaitu elisitasi tahap I, elisitasi tahap II, elisitasi tahap III, serta final draft elisitasi yang merupakan final elisitasi yang diusulkan.

BAB IV  : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang diusulkan, rancangan basis data, UML sistem yang diusulkan, tampilan layar, konfigurasi sistem yang berjalan, dan estimasi biaya.

BAB V  : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisa dari penelitian dan menjawab dari tujuan penelitian yang diajukan, serta saran - saran seputar pengembangan sistem kedepan sesuai kebutuhan stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


BAB II

LANDASAN TEORI

Teori Umum

Konsep Dasar Sistem

1. Definisi Sistem

Berikut ini adalah beberapa definisi sistem menurut beberapa ahli, di antaranya :

1. Menurut Yakub (2012:1),“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur - prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama - sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu”.

2. Menurut Sutabri [1],“Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi dalam sistem tersebut”.

3. Sutarman (2012:13) “Sistem adalah elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai sistem, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem merupakan suatu jaringan kerja yang membentuk suatu integrasi antara satu komponen dengan komponen lain agar mencapai suatu tujuan tertentu.


2. Karakterisitik Sistem

Menurut Tata Sutabri (2012:20) Sutabri [1], sebuah sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komponen Sistem (Components System)

Suatu komponen terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan. Komponen - kompenen atau elemen - elemen sistem dapat berupa suatu sub sistem atau bagian - bagian dari sistem. Dimana setiap sub sistem memiliki sifat - sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi suatu proses sistem secara keseluruhan.

2. Batasan Sistem (Boundary System)

Batasan Sistem (boundary ) merupakan daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan yang lainnya. Batasan suatu sistem menunjukan ruang lingkup ( scope) dari sistem tersebut.

3. Lingkungan Luar Sistem (Environment System)

Lingkungan luar (environment ) dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga dapat bersifat merugikan sistem tersebut.

Lingkungan luar sistem yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan kalau tidak maka akan bisa mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

4. Penghubung Sistem (Interface System)

Penghubung(interface) merupakan media yang menghubungkan antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber - sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran (output) dari suatu subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem yang lainnya melalui penghubung. Dengan penghubung ini, satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya untuk membentuk satu kesatuan.

5. Masukan Sistem (Input System)

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan sistem dapat berupa masukan perawatan (maintenance system) dan masukan sinyal (signal system). Masukan perawatan adalah energi yang dimasukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Masukan sinyal adalah energi yang diperoses untuk mendapatkan keluaran.

6. Pengolahan Sistem (Processing System)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.

7. Keluaran Sistem (Output System)

(Output) adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat berupa masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra system. Misalnya pada sistem komputer , panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan sisa pembuangan, sedangkan informasi merupakan keluaran yang dibutuhkan.

8. Sasaran Sistem (Objective) dan tujuan (Goals)

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dapat dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.

9. Kontrol Sistem (Control)

Kontrol sistem (control) merupakan pengawas bagi pelaksanaan sistem dalam pencapaian sasaran atau tujuan. Kontrol sistem dapat berupa kontrol masukan (input), kontrol proses (process), maupun kontrol keluaran(output).

10. Umpan Balik (Feed Back)

Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali (control) sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya kedalam kondisi normal.

Berdasarkan uraian mengenai karakteristik sistem, dapat disimpulkan bahwa karakteristik sistem merupakan kumpulan dari sub – sub sistem yang mempunyai suatu tujuan(goal), dimana untuk mencapai tujuan tersebut harus memiliki strategy yaitu dengan masukan sistem (input), proses (processing) dan keluaran sistem (output)yang di kontrol (control) dengan baik untuk mendapatkan umpan balik (feed back).


3. Klasifikasi Sistem

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda. Oleh karena itu, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang diantaranya (Tata Sutabri, 2012:22).

1. Sistem Abstrak (Abstract System) dan Sistem Fisik (Physical System)

Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik.

2. Sistem Alamiah (Natural System) dan Sistem Buatan Manusia (Human Made System)

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin yang disebut human machine system.

3. Sistem Tertentu (Deterministic System) dan Sistem Tak Tentu (Probabilistic System)

Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi.Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

4. Sistem Tertutup (Closed System) dan Sistem Terbuka (Open System)

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak di luarnya. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi pada kenyataannya tidak ada sistem yang benar - benar tertutup. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya.

Berdasarkan uraian mengenai klasifikasi sistem, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda dan melibatkan antara manusia dengan mesin ataupun hanya dengan proses alam.


Konsep Dasar Informasi

1. Definisi Data

Sumber informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Terdapat beberapa pengertian data menurut beberapa ahli, diantaranya :

Menurut McLeod dalam bukunya Yakub (Yakub, 2012: 5) [2], “Data adalah deskripsi kenyataan yang menggambarkan adanya suatu kejadian (event), data terdiri darifakta (fact) dan angka yang secara relatif tidak berarti bagipemakai”.

Menurut Mulyanto(2009:15) [3], “Data didefinisikan sebagai representasi dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep,keadaan dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks,gambar, bunyi atau kombinasinya. Dengan kata lain, data merupakan kenyataanyang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata.Data merupakan material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang lebih bermakna”.

Menurut Kadir(2009:3) [4], “Data adalah suatu bahan mentah yang kelak dapat diolah lebih lanjut untuk menjadi suatu yang lebih bermakna. Data inilah yang nantinya akan disimpan dalam database”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai data, dapat disimpulkan bahwa data merupakan bahan mentah berupa gambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata yang kelak dapat diolah menjadi suatu yang lebih berguna dan bermanfaat.

Proses pengolahan data yang disebut siklus pengolahan data (Data Processing Cycle) terdiri dari tiga proses yaitu :

1. Tahap Input

Dilakukan dengan pemasukan data ke dalam proses komputer lewat alat input (input device).

2. Tahap Process

Dilakukan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh data pemroses(process device) yang dapat berupa proses perhitungan, pengendalian, atau pencarian pada storage.

3. Tahap Output

Dilakukan proses penghasilan output dari hasil pengolahan data ke alat output (output device) yaitu berupa informasi.

Data dapat berbentuk nilai yang terformat, teks, citra, audio dan video. .

1. Teks adalah sederetan huruf, angka, dan simbol-simbol yang kombinasinya tidak tergantung pada masing-masing item secara individual misalnya, artikel koran, majalah dan lain-lain.

2. Data yang terformat adalah data dengan suatu format tertentu, misalnya data yang menyatakan tanggal atau jam, dan nilai mata uang.

3. Citra (image), adalah data dalam bentuk gambar, citra dapat berupa, grafik, foto, hasil rontgen, dan tanda tangan.

Audio, adalah data dalam bentuk suara misalnya, instrumen musik, suara orang, suara binatang, detak jantung, dan lain-lain.


2. Definisi Informasi

Berikut ini adalah beberapa definisi informasi menurut beberapa ahli, di antaranya :

1. Menurut Sutarman (2012:14) [5], “Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima”.

2. Menurut Amin(2012:72) [6], "Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima dan digunakan untuk mengambil keputusan".

3. Menurut McLeod dalam Yakub (2012:8)[3], “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai informasi, dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan datayang telah diolah, dibentuk, sesuai dengan keperluan tertentu bagi penggunanya untuk mengambilan suatu keputusan.


3. Komponen - Komponen Informasi

Menurut Darmawan (2012:5), sebuah informasi bisa bermanfaat, bisa memberikan pemahaman bagi orang yang menggunakannya, jika informasi tersebut memenuhi atau mengandung salah satu komponen dasarnya. Jika dianalisis berdasarkan pendekatan information system, pada dasarnya ada sekitar 6 (enam) komponen. Adapun keenam komponen atau jenis informasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Root of Information, yaitu komponen akar bagian dari informasi yang berada pada tahap awal keluaran sebagai proses pengolahan data. Misalnya yang termasuk ke dalam komponen awal ini adalah informasi yang disampaikan pleh pihak pertama.

2. Barof Information, merupakan komponen batangnya dalam suatuinformasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dan memerlukan informasi lainsebagai pendukung sehingga informasi awal tadi bisa dipahami. Contohnya jika anda membaca headline dalam sebuah surat kabar, maka untuk memahami lebih jauh tentunya harus membaca informasi selanjutnya, sehingga maksud dari informasi yang ada pada headline tadi bisa dipahami secara utuh.

3. Branch of Information, yaitu komponen informasi yang bisa dipahami jika informasi sebelumnya telah dipahami. Sebagai contoh adalah informasi yang merupakan penjelasan keyword yang telah ditulis sebelumnya, atau dalam ilmu eksakta seperti matematika bentuknya adalah hasil dari sebuah uraian langkah penyelesaian soal dengan rumus-rumus yang panjang,misalnya dapat berupa petunjuk lanjutan dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu.

4. Stickof Information, yaitu komponen informasi yang lebih sederhana dari cabang informasi, biasanya informasi ini merupakan informasi pengayaan pengetahuan. Kedudukannya bersifat pelengkap (supplement) terhadap informasi lain. Misalnya informasi yang muncul ketika seseorang telah mampu mengambil kebijakan/keputusan menyelesaikan suatu proses kegiatan, maka untuk menyempurnakannya ia memperoleh informasi-informasi pengembangan dari keterampilan yang sudah ia miliki tersebut.

5. Bud of Information, yaitu komponen informasi yang sifatnya semi mikro, tetapi keberadaannya sangat penting sehingga di masa yang akan datang dalam jangka waktu yang akan datang informasiini akan berkembang dan dicari, serta ditunggu oleh pengguna informasi sesuai kebutuhannya. Misalnya yang termasuk ke dalam informasi ini adalah informasi tentang masa depan, misalnya bakat dan minat, cikal bakal, prestasi seseorang,harapan-harapan yang positif dari seseorang dan lingkungan.

6. Leaf of Information, yaitu komponen informasi yang merupakan informasi pelindung, dan lebih mampu menjelaskan kondisi dan situasi ketika sebuah informasi itu muncul. Biasanya informasi ini berhubungan dengan informasi mengenai kebutuhan pokok, informasi yang mejelaskan cuaca, musim, yang mana kehadirannya sudah pasti muncul.

Berdasarkan uraian mengenai informasi, dapat disimpulkan bahwa sebuah informasi bisa bermanfaat jika informasi tersebut mengandung salah satu komponen dasarnya.


4. Kualitas Informasi

Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh tiga hal pokok, yaitu akurasi(accuracy), tepat waktu (timeliness), dan relevansi (relevancy). (AgusMulyanto, 2009 : 247) [7].

1. Akurasi (Accuracy)

Sebuah informasi harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.Informasi dikatakan akurat apabila informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya.

Ketidak akuratan sebuah informasi dapat terjadi karena sumber informasi (data) mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau mengubah data-data asli tersebut. Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap keakuratan sebuah informasi antara lain adalah :

1. Informasi yanga kurat harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau memecahkan suatu masalah dengan baik.

2. Informasi yang dihasilkan oleh proses pengolahan data, haruslah benar sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang ada dalam proses tersebut.

3. Informasi harus aman dari segala gangguan (noise) dapat mengubah atau merusak akurasi informasi tersebut dengan tujuan utama..

2. Tepat Pada Waktunya (Timeliness)

Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat(usang). Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam mengambil keputusan akan berakibat fatal bagi perusahaan. Mahalnya informasi disebabkan harus cepat dan tepat informasi tersebut didapat. Hal itu disebabkan oleh kecepatan untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkan informasi tersebut memerlukan bantuan teknologi - teknologi terbaru. Dengan demikian diperlukan teknologi -teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkan informasi tersebut.

3.Relevan (Relevancy)

Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Misalnya, informasi mengenai kerusakan infrastruktur laboratorium komputer ditujukan kepada rektor universitas. Tetapi akan lebih relevan apabila ditujukan kepada penanggung jawab laboratorium.

Berdasarkan uraian mengenai kualitas informasi, dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi dapat dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut dapat bermanfaat (relevan), tepat waktu (timeliness), dan akurasi (accuracy).


5. Nilai Informasi

Parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi (value of information) ditentukan dari dua hal pokok yaitu manfaat (benefit) dan biaya (cost). Namun, dalam kenyataannya informasi yang biaya untuk mendapatkannya tinggi belum tentu memiliki manfaat yang tinggi pula.

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. (Agus Mulyanto, 2009 : 247).[8].

Berdasarkan uraian mengenai kualitas informasi, dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi dapat dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut dapat bermanfaat (relevan), tepat waktu (timeliness), dan akurasi (accuracy).

Adapun 10 (sepuluh) sifat yang dapat menentukan nilai informasi yaitu sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam Memperoleh (Accesibility)

Informasi memiliki nilai yang lebih sempurna apabila dapat diperoleh secara mudah. Informasi yang penting dan sangat dibutuhkan menjadi tidak bernilai jika sulit diperoleh.

2. Sifat Luas dan Kelengkapannya (Comprehensiveness)

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila mempunyai lingkup atau cakupan yang luas dan lengkap. Informasi sepotong dan tidak lengkap menjadi tidak bernilai, karena tidak dapat digunakan secara baik.

3. Ketelitian (Accuracy)

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila mempunyai ketelitian yang tinggi. Informasi menjadi tidak bernilai jika tidak akurat karena akan mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan.

4. Kecocokan dengan Pengguna (Relevance)

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Informasi berharga dan penting menjadi tidak bernilai jika tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya karena tidak dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan.

5. Ketepatan Waktu (Timelines)

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diterima oleh pengguna pada saat yang tepat. Informasi berharga dan penting menjadi tidak bernilai jika terlambat diterima atau usang,karena tidak dapat dimanfaatkan pada saat pengambilan keputusan.

6. Kejelasan (Clarity)

Informasi yang jelas akan meningkatkan kesempurnaan nilai informasi. Kejelasan informasi dipengaruhi oleh bentuk dan format informasi.

7. Fleksibilitas (Flexibility)

Nilai informasi semakin sempurna apabila memiliki fleksibilitas tinggi. Fleksibilitas informasi diperlukan oleh para manager atau pimpinan pada saat pengambilan keputusan.

8. Dapat Dibuktikan (Verified)

Nilai informasi semakin sempurna apabila informasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

9. Tidak Ada Prasangka (Unprejudiced)

Nilai informasi semakin sempurna apabila informasi tersebut tidak menimbulkan prasangka dan keraguan adanya kesalahan informasi.

10. Dapat Diukur (Measurable)

Informasi untuk pengambilan keputusan seharusnya dapat diukur agar dapat mencapai nilai yang sempurna.

Berdasarkan uraian mengenai nilai informasi disimpulkan bahwa suatu informasi dapat bernilai baik apabila informasi tersebut dapat memberikan informasi yang dapat didapatkan dan mudah untuk dimengerti, dibuktikan serta tidak menimbulkan kesalahan informasi.


6. Siklus Informasi

Menurut Sutabri(2012:33), Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi,penerima informasi kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, sehingga menghasilkan suatu tindakan yang lain yang membuat sejumlah data kembali. Data tersebut diinput, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya hingga membentuk suatu siklus. Siklusini oleh John Burch disebut dengan nama siklus informasi (information cycle).Siklus informasi seperti pada gambar 2.1.


7. Fungsi Informasi

Menurut Sutabri(2012:31), “fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan. Informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang sudah diolah menjadi sebuah keputusan. Akan tetapi,dalam kebanyakan pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan kepastian atau mengurangi bermacam - macam pilihan.Informasi yang disediakan bagi pengambil keputusan memberi suatu kemungkinan faktor resiko pada tingkat - tingkat pendapatan yang berbeda”.

Sedangkan menurut Jogiyanto H.M. (2010:10) [9], “Fungsi informasi adalah untuk menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Fungsi informasi tidak mengarahkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi untuk mengurangi keaneka ragaman dan ketidak pastian yang menyebabkan diambilnya suatu keputusan yang baik”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai fungsi informasi, dapat disimpulkan bahwa untuk menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Fungsi informasi tidak mengarahkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Informasi yang disediakan bagi pengambil keputusan memberi suatu kemungkinan faktor resiko pada tingkat - tingkat pendapatan yang berbeda.


8. Mutu Informasi

Menurut (Gordon B. Davis dalam Sutarman, 2012:14),kesalahan informasi adalah antara lain disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan dan pengukuran data yangtidak tepat.

2. Tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan yang benar.

3. Hilang /tidak terolahnya sebagian data.

4. Pemeriksaan/ pencatatan data yang salah.

5. Dokumeninduk yang salah.

6. Kesalahan dalam prosedur pengolahan (misal : kesalahan program aplikasi computer yang digunakan).

7. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja.

Penyebab kesalahan tersebutdapat diatasi dengan cara - cara sebagai berikut :

a. Kontrol sistem untuk menemukan kesalahan.

b. Pemeriksaan internal dan eksternal.

c. Penambahan batas ketelitian data.

d. Instruksi dari pemakai yang terprogram secara baik dan dapat menilai adanya kesalahan - kesalahan yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian mengenai mutu informasi, dapat disimpulkan bahwa informasi dikatakan bermutu apabila tidak ada kesalahan dalam pengolahan data misalnya hilang data, kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.


Konsep Dasar Sistem Informasi

1. Definisi Sistem Informasi

Terdapat berbagai macam pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Agus Mulyanto (Mulyanto, 2009:29) [7],“Sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan.”

2. Menurut Sutarman (2012:13) [5], "Sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses,menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, instruksi)dan output (laporan, kalkulasi)".

3. Menurut Sutabri(2012:46) [1], “Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai sistem informasi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari pengumpulan, pemasukan, pemrosesan data,penyimpanan, pengolahan, pengendalian dan pelaporan sehingga tercapai sebuah informasi yang mendukung pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan.


2. Komponen Sistem Informasi

1. Menurut Mustakini (2009:43) [10], input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi.Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi.Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Jika sistem informasi tidak pernah mendapatkan input, tetapi dapat menghasilkan output, ini merupakan hal yang ajaib. Input yamg masuk kedalam sistem informasi dapat langsung diolah menjadi informasi atau jika belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu di storage dalam bentuk database. Komponen system informasi seperti pada gambar2.2.

2. Tata Sutabri(2012:47)[11], mengemukakan bahwa “Sistem informasi terdiri dari komponen- komponen yang disebut blok bangunan (Building Block), yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blokkendali. Sebagai suatu sistem, keenam blok bangunan tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran”.

Blok bangunan itu terdiri dari :

1. Blok Masukan(Input Block)

Blok masukan ini mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input disini termasuk metode- metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukan, yang dapat berupa dokumen - dokumen dasar.

2. Blok Model (Model Block)

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

3. Blok Keluaran (Output Block)

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen serta semua pemakai sistem.

4. Blok Teknologi (Technology Block)

Teknologi merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model,menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu : Teknisi, Perangkat Lunak (software) dan Perangkat Keras(hardware).

5. Blok Basis Data (Database Block)

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya,tersimpan diperangkat keras komputer, basis data diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan paket perangkat lunak yang disebut data base manajemen sistem (DBMS).

6. Blok Kendali (Controls Block)

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal - hal yang dapat merusak sistem bisa dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan- kesalahan dapat langsung cepat diatasi.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa komponen sistem informasi terdiri dari blok bangunan yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali sebagai suatu sistem yang masing - masing saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran.


3. Klasifikasi Sistem Informasi

Sistem informasi dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi masing - masing. Oleh karena itu,untuk dapat menerapkan sistem yang efektif dan efisien diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan evaluasi sesuai keinginan masing-masing organisasi. Klasifikasi sistem informasi tersebut sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Berdasarkan Level Organisasi

Dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu : level operasional, level fungsional dan level manajerial.

2. Sistem Informasi Berdasarkan Aktifitas Manajemen

Dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu : sistem informasi perbankan, sistem informasi akademik, sistem informasi kesehatan, sistem informasi asuransi dan sistem informasi perhotelan.

3. Sistem Informasi Berdasarkan Fungsionalitas Bisnis

Dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu : sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran dan sistem informasi sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian mengenai klasifikasi sistem, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi sistem di kelompokan menjadi 3, yaitu : sistem informasi berdasarkan level organisasi, sistem informasi berdasarkan aktifitas manajemen, dan sistem informasi berdasarkan fungsionalitas bisnis.


4. Tujuan Sistem Informasi

Menurut Jogiyanto H.M. (2010:13), [10] Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi (information) dari bentuk data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya.

Sedangkan menurut Sutabri (2012:47), “Tujuan sistem informasi yaitu untuk menghasilkan produk informasi yang tepat bagi para pemakai akhir. Produk informasi meliputi pesan, laporan, formulir, dan gambar grafis, yang dapat disediakan melalui tampilan video, respons audio, produk kertas, dan multimedia’.

Berdasarkan pengertian mengenai tujuan sistem informasi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakainya meliputi pesan, laporan,gambar, video, dan multimedia lainnya.

Tujuan sistem informasi terdiri dari Kegunaan (Usefulness), Ekonomi (Economic), Keandalan(Realibility), Pelayanan Langganan (Customer Service), Kesederhanaan(Simplicity), dan Fleksibilitas (Fleksibility).

1. Kegunaan (Usefulness)

Sistem harus menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk pengambilan keputusan manajemen dan personil operasi di dalam organisasi.

2. Ekonomi (Economic)

Semua bagian komponen sistem termasuk laporan-laporan, pengendalian-pengendalian, mesin-mesin harus menyumbang suatu nilai manfaat setidak-tidaknya sebesar biaya yang dibutuhkan.

3. Keandalan (Realibility)

Keluaran sistem harus mempunyai tingkatan ketelitian yang tinggi dan sistem itu sendiri harus mampu beroperasi secara efektif bahkan pada waktu komponen manusia tidak hadir atau saat komponen mesin tidak beroperasi secara temporer.

4. Pelayanan Langganan (Customer Service)

Sistem harus memberikan pelayanan dengan baik atau ramah kepada para pelanggan. Sehingga sistem tersebut dapat diminati oleh para pelanggannya.

5. Kesederhanaan (Simplicity)

Sistem harus cukup sederhana sehingga terstruktur dan operasinya dapat dengan mudah dimengerti dan prosedurnya mudah diikuti.

6. Fleksibilitas (Fleksibility)

Sistem harus cukup fleksibel untuk menangani perubahan-perubahan yang terjadi, kepentingannya cukup beralasan dalam kondisi dimana sistem beroperasi atau dalam kebutuhan yang diwajibkan oleh organisasi.


Konsep Dasar Analisa Sistem

1. Definisi Analisa Sistem

Terdapat berbagai macam pengertian analisa sitem menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut :

Menurut Yakub(2012:142) [3], “Analisa sistem dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang ada, dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas (business users), proses bisnis (business proses), ketentuan atau aturan (business rule),masalah dan mencari solusinya (business problem and business solution), dan rencana-rencana perusahaan (businessplan)”.

Menurut Mulyanto(2009:125) [12], “Analisa sistem adalah teori sistem umum yang sebagai sebuah landasan konseptual yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki berbagai fungsi di dalam sistem yang sedang berjalan agar menjadi lebih efisien,mengubah sasaran sistem yang sedang berjalan, merancang/mengganti output yang sedang digunakan, untuk mencapai tujuan yang sama dengan seperangkat input yanglain (bisa jadi lebih sederhana dan lebih interaktif) atau melakukan beberapa perbaikan serupa’’.

Menurut Taufiq(2013:155), “Analisa sistem adalah suatu kegiatan mempelajari sistem (baik sistem manual ataupun sistem yang sudah terkomuterisasi) secara keseluruhan mulai dari menganalisa sistem analisa,masalah, desain logic dan memberikan keputusan dari hasil analisa tersebut”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai analisa sistem, dapat disimpulkan bahwa analisis sistem merupakan suatu proses sistem yang secara umum digunakan dan mempunyai tujuan untuk memperbaiki berbagai fungsi di dalam suatu sistem tertentu.


2. Langkah-Langkah Analisis Sistem

Menurut Mulyanto(2009:126) [12], Tahap analisis sistem merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Tahapan ini bisa merupakan tahap yang mudah jika client sangat paham dengan masalah yang dihadapi dalam organisasinya dan tahu betul fungsionalitas dari sistem informasi yang akan dibuat. Tetapi tahap ini bisa menjadi tahap yang paling sulit jika client tidak bisa mengidentifikasi kebutuhannya atau tertutup terhadap pihak luar yang ingin mengetahui detail-detail proses bisnisnya.

Menurut Mulyanto(2009:129) [12], di dalam analisa sistem terdapat langkah - langkah dasar yang harus dilakukan analisa sistem, yaitu :

1.Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah.

2.Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.

3.Analyze, yaitu menganalisa sistem.

4.Report, yaitu membuat laporan hasil analisa.

Langkah - langkah tersebut perlu dilakukan oleh analisa sistem agar memudahkan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan kordinator tim analis agar dapat membuat suatu kertas kerja yang memuat tugas - tugas yang harus dikerjakan untuk masing - masing langkah analisa.

Berdasarkan uraian mengenai langkah – langkah analisa sistem, dapat disimpulkan bahwa langkah dasar yang harus dilakukan analisa sistem adalah mengidentifikasikan masalah, memahami kerja dari sistem yang ada, menganalisa sistem, dan membuat laporan hasil analisa.


3. Fungsi Analisa Sistem

Adapun fungsi analisa sistem adalah sebagai berikut :

1.Mengidentifikasi masalah – masalah kebutuhan pemakai(user).

2. Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan pemakai.

3. Memilih alternatif – alternatif metode pemecahan masalah yang paling tepat.

4. Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya. Pada tugas atau fungsi terakhir dari analisa sistem menerapkan rencana rancangan sistemnya yang telah disetujui oleh pemakai.

Berdasarkan uraian mengenai fungsi analisa sistem, dapat disimpulkan bahwa fungsi analisa sebagai mengidentifikasi masalah untuk dapat memecahkan masalah dan menerapkan rancangannya untuk memenuhi kebutuhan pemakai.


Konsep Dasar Teknologi Informasi

1. Definisi Teknologi Informasi

Teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin,material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya, sedangkan Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian/penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan (knowledge) bagi penggunanya.

Menurut kamus Oxford (1995), “Studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar”.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai teknologi informasi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu alat atau media untuk menyimpan, menganalisa, data informasi dan menghasilkan informasi yang berkualitas yang dapat digunakan untuk keperluan atau sebagai media pengambukan keputusan.


Konsep Dasar Perancangan Sistem

1. Definisi Perancangan Sistem

Menurut Verzello / John Reuter III dalam Darmawan (2013:227), “Perancangan Sistem adalah Tahap setelahan alisis dari siklus pengembangan sistem: pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi: menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk”.

Menurut Al-Jufri (2011:141), “Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer,rancangan dapat menyertakan spesifikasi perlatan yang akan dipergunakan”.

Menurut Kristanto (2008:61)sistem adalah suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian perencanaan untuk elemen-elemen komputer yang akan menggunakan sistem baru. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem yaitu pemilihan peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai perancangan sistem, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem merupakan tahapan dari sebuah proses pendefinisian dari siklus perkembangan sistem baru atau sistem yang akan dibentuk.


2. Tujuan Perancangan Sistem

Menurut Darmawan (2013:228), tahap perancangan atau desain sistem mempunyai 2 tujuan utama, yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem.

2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap pada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat (lebih condong pada disain sistem yang terperinci).

Menurut Sutabri (2012:225), “Tahap rancangan sistem dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu rancangan sistem secara umum dan rinci”. Adapun tujuan utama dari tahap rancangan sistem ini adalah sebagai berikut :

1) Melakukan evaluasi serta merumuskan pelayanan sistem yang baru secara rinci dan menyeluruh dari masing-masing bentuk informasi yang akan dihasilkan.

2) Mempelajari dan mengumpulkan data untuk disusun menjadi sebuah struktur data yang teratur sesuai dengan sistem yang akan dibuat yang dapat memberikan kemudahan dalam pemrograman sistem serta keluwesan atau fleksibilitas keluaran informasi yang dihasilkan.

3) Penyusunan perangkat lunak sistem yang akan berfungsi sebagai sarana pengolahan data dan sekaligus penyaji informasi yang dibutuhkan.

4) Menyusun kriteria tampilan informasi yang akan dihasilkan secara keseluruhan sehingga dapat memudahkan dalam hal pengindentifikasian, analisis, dan evaluasi terhadap aspek-aspek yangada dalam permasalahan sistem yang lama.

5) Penyusunan buku pedoman (manual)tentang pengoperasian perangkat lunak sistem yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta penerapan sistem sehingga sistem tersebut dapat dioperasikan oleh organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai tujuan rancangan sistem, dapat disimpulkan bahwa tahap perancangan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap.


3. Langkah - Langkah Perancangan Sistem

MenurutAl Jufri (2011:141), Langkah - langkah tahap rancangan yaitu :

1) Menyiapkan Rancangan Sistem Yang Terinici

Analis bekerja sama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan sistem baru denagan alat - alat yang dijelaskan dengan modul teknis. Beberapa alat memudahkan analis untuk menyiapkan dokumentasi secara top down, dimulai dengan gambaran besar dan secara bertahpa mengarah lebih rinci.Pendekatan top dwon ini merupakan ciri rancangan terstruktur (structured design), rancangan bergerak dari tingkat sistem ke ingkat subsistem. Alat-alat dokumentasi yangpopular yaitu :

1. Diagram arus data (data flow diagram)

2. Diagram hubungan entitas (entity relathionship diagram)

3. Kamus data ( Data dictionary)

4. Flowchart

5. Model hubungan objek

6. Spesifikasi Kelas

2) Mengidentifikasi Berbagai Alternatif Konfigurasi Sistem

Analis mengidentifikasi konfigurasi, bukan merek atau model peralatan computer yang akan memberikan hasil yang terbaik bagi sistem dalam menyelesaikan pemrosesan.

3) Mengevaluasi berbagai Alternatif Konfigurasi Sistem

Analis bekerjasama dengan manager mengevaluasi berbagai alternatif. Alternatif yang dipilih adalah yang paling memungkinkan subsistem memenuhi kriteria kinerja,dengan kendala-kendala yang ada.

4) Memilih Konfigurasi Terbaik

Analsis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dan mnyesuaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Setelah selesai analis membuat rekomendasi kepada manager untuk disetujui.Bila manager menyetujui konfigurasi tersebut, persetujuan selanjutnyadilakukan oleh MIS.

5) Menyiapkan Usulan Penerapan

Analis menyiapkan usulan penerapan (implementation proposal) yang mengikhtisarkan tugas-tugas penerpan yang harus dilakukan, keuntungan yang diharapkan, danbiayanya.

6) Menyetujui atau Menolak Penerapan Sistem

Keputuasan untuk terus pada tahap penerapan sangatlah penting, karena usaha ini akan sangat meningkatkan jumlah orang yang terlibat. Jika keuntungan yang diharapkan dari sistem melebihi biayanya, makan penerapan akan disetujui.

Berdasarkan uraian mengenai langkah – langkah perancangan sistem, dapat disimpulkan bahwa langkah – langkah dalam perancangan sistem adalah menyiapkan rancangan sistem yang terinici, lalu mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, setelah mengidentifikasi selanjutnya mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, setelah itu memilih konfigurasi terbaik, lalu menyiapkan usulan penerapan, dan menyetujui atau menolak penerapan sistem.


Teori Khusus

Konsep Unified Modelling Language (UML)

1.Definisi Unified Modelling Language (UML)

1. Menurut Widodo,(2011:6), “UML adalah bahasa pemodelan standar yang memiliki sintak dan semantik”.

2. Menurut AdiN ugroho (2010:6), ”UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma (berorientasi objek).”

3. Menurut(Heriawati, 2011:10), bahwa beberapa literature menyebutkan bahwa Unified Modeling Language (UML) menyediakan sembilan diagram, yang lain menyebutkan delapan karena ada beberapa diagram yang digabung, misalnya diagram komunikasi,diagram urutan dan diagram perwaktuan digabung menjadi diagram interaksi.

Berdasarkan beberapa pengertianmengenai UML, dapat disimpulkan bahwa UML merupakan sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk menvisualisasikan,menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis Objek (Object Oriented programming).


2.Langkah-Langkah Penggunaan UML

Menurut Henderi(2008:6), langkah - langkah penggunaan Unified Modeling Language (UML) sebagai berikut :

1) Buatlah daftar business process dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul.

2) Petakan usecase untuk setiap business process untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem, kemudian perhalus use case diagram dan lengkapi dengan requirement, constraints dan catatan-catatan lain.

3) Buatlah deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem.

4) Definisikan requirement lain non fungsional, security dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem.

5) Berdasarkan usecase diagram, mulailah membuat activity diagram.

6) Definisikan obyek-obyek level atas package atau domain dan buatlah sequence dan/atau collaboration untuk tiap alur pekerjaan, jika sebuah use case memiliki kemungkinan alur normal dan error, buat lagi satu diagram untuk masing-masing alur.

7) Buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antar muka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case.

8) Berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah class diagram. Setiap package atau domian dipecah menjadi hirarki class lengkap dengan atribut dan metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap class dibuat unit test untuk menguji fungsionalitas class dan interaksi dengan class lain.

9) Setelah class diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan pengelompokkan class menjadi komponen-komponen karena itu buatlah component diagram pada tahap ini. Juga,definisikan test integrasi untuk setiap komponen meyakinkan ia bereaksi denganbaik.

10) Perhalus deployment diagram yang sudah dibuat. Detilkan kemampuan dan requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan dan sebagainya. Petakan komponen kedalam node.

11) Mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan yang tepat digunakan:

a. Pendekatan usecase dengan mengassign setiap use case kepada tim pengembang tertentu untuk mengembangkan unit kode yang lengkap dengan test.

b. Pendekatan komponen yaitu mengassign setiap komponen kepada tim pengembang tertentu.


3. Konsep Pemodelan Menggunakan UML

Menurut AdiNugroho (2010:10), Sesungguhnya tidak ada batasan yang tegas diantara berbagai konsep dan konstruksi dalam UML, tetapi untuk menyederhanakannya, kita membagi sejumlah besar konsep dan dalam UML menjadi beberapa view. Suatu view sendiri pada dasarnya merupakan sejumlah konstruksi pemodelan UML yang merepresentasikan suatu aspek tertentu dari sistem atau perangkat lunak yang sedang kita kembangkan.

Pada peringkatpaling atas, view-view sesungguhnya dapat dibagi menjadi tiga area utama,yaitu: klasifikasi struktural (structural classification), perilaku dinamis(dinamic behaviour), serta pengolahan atau manajemen model (model management).


4.Bangunan Dasar Metodologi UML

Menurut AdiNugroho (2010:117), Bangunan dasar metodologi UML menggunakan tiga bangunan dasar untuk mendeskripsikan sistem/perangkat lunak yang akan dikembangkan,yaitu :

1) Sesuatu(Things)

Ada 4 (empat)things dalam UML, yaitu :

a. Structural Things

Merupakan bagianyang relatif statis dalam model Unified Modeling Language (UML). Bagian yang relatif statis dapat berupa elemen-elemen yang bersifat fisik maupun konseptual.

b. Behavioral Things

Merupakan bagian yang dinamis pada model Unified Modeling Language (UML), biasanya merupakan kata kerja dari model Unified Modeling Language (UML), yang mencerminkan perilaku sepanjang ruang dan waktu.

c. Grouping Things

Merupakan bagian pengorganisasi dalam Unified Modeling Language (UML). Dalam penggambaran modelyang rumit kadang diperlukan penggambaran paket yang menyederhanakan model.Paket-paket ini kemudian dapat didekomposisi lebih lanjut. Paket berguna bagi pengelompokkan sesuatu, misalnya model-model dan subsistem-subsistem.

d. Annotational Things

Merupakan bagian yang memperjelas model Unified Modeling Language (UML) dan dapat berupa komentar-komentar yang menjelaskan fungsi serta ciri-ciri setiap elemen dalam model Unified Modeling Language (UML).

2) Relasi(Relationship)

Ada 4 (empat)macam relationship dalam Unified Modeling Language (UML),yaitu:

a. Ketergantungan

Merupakan hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (independent) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri(dependent).

b. Asosiasi

Merupakan apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya, bagaimana hubungan suatu objek dengan objek lainnya. Suatu bentuk asosiasi adalah agregasi yang menampilkan hubungan suatu objek dengan bagian-bagiannya.

c. Generalisasi

Merupakan hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada diatasnya objek induk (ancestor).

Arah dari atas kebawah dari objek induk ke objek anak dinamakan spesialisasi, sedangkan arah berlawanan sebaliknya dari arah bawah ke atas dinamakan generalisasi.

d. Realisasi

Merupakan operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.


5. Tujuan Penggunaan UML

1) Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahas pemrograman dan proses rekayasa.

2) Menyatukan praktek - praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan.

3) Memberikan model yang siap pakai, bahsa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum.

4) UML bisa jugaberfungsi sebagai sebuah (blue print) cetak biru karena sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini maka akan bias diketahui informasi secara detail tentang coding program atau bahkan membaca program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram (reserve enginering).


6. Jenis-Jenis Diagram UML

Menurut Widodo(2011:10), Berikut ini adalah definisi mengenai 9 diagram UML:

1) Class Diagram :Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas,antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, drtsrelasi-relasi.

2) Package Diagram: Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan kumpulan kelas-kelas, merupakan bagian dari diagram komponen.

3) Use Case Diagram : Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpnan use-case danaktor- aktor (suatu jenis khusus dari kelas).

4) Sequence Diagram : Bersifat dinamis. Diagram urutan adalah diagram interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan dalam waktu tertentu.

5) Communication Diagram : Bersifat dinamis. Diagram sebagai pengganti diagram kolaborasi UML1.4 yang menekankan organisasi struktural dari objek- objek yang menerima serta mengirim pesan.

6) State Chart Diagram : Bersifat dinamis. Diagram status memperlihatkan keadaan- keadaan pada sistem, memuat status(state), transisi, kejadian sertaaktifitas.

7) Activity Diagram : Bersifat dinamis. Diagram aktivitas adalah tipe khusus dari diagram status yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem.

8) Component Diagram : Bersifat statis. Diagram komponen ini memperlihatkan organisasi kebergantungan sistem/ perangkat lunak pada komponen- komponen yang telah ada sebelumnya.

9) Deployment Diagram : Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan konfigurasi saat aplikasi dijalankan (run-time).


Konsep Dasar Database

1.Definisi Database

1. Menurut Yeni Kustiyaningsih (2011:146), “Database adalah Struktur penyimpanan data. Untuk menambah, mengakses dan memperoses data yang disimpan dalam sebuah database komputer, diperlukan sistem manajemen database seperti MySQL Server”.

2. Menurut Anhar(2010:45), “Database adalah sekumpulan tabel-tabel yang berisi data dan merupakan kumpulan dari field atau kolom’’.

3. Menurut Yasin (2012:274), “Basis Data(Database) adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat digunakan oleh suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai database, dapat disimpulkan bahwa database merupakan kumpulan informasi yang terorganisir di dalam komputer sehingga dapat diperoleh informasi yang sistematik.

Ada tiga hal yang berhubungan dengan basis data(database), yaitu sebagai berikut :

1) Data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data (database).

2) Simpanan permanen (storage) untuk menyimpan basis datatersebut. Simpanan ini merupakan bagian teknologi perangkat keras yang digunakan di sistem informasi. Simpanan permanen yang umumnya digunakan berupa hard disk.

3) Perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahas pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. Banyak paket perangkat lunak ini disebut dengan DBMS (Data Base Management System).


2. Alur Hidup Database

Menurut Rosa (2013:48), tidak hanya perangkat lunak yang memiliki alur hidup, dalam membuat perencanaan basis datajuga memiliki alur hidup atas Database Life Cycle (DBLC). Fase-fase DBLC antara lain:

1). Analisis kebutuhan / requirement analysis

Hal - hal yang harus dilakukan padatahap ini adalah:

a. Didefinisikan dengan mewawancarai produsen dan pemakai data, data apa sajakah yang butuh untuk disimpan dan terkait dengan aplikasi komputer yang akan dikembangkan.

b. Membuat kontrak spesifikasi basis data.

c. Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai bagian dari desain konseptual.

2). Desain lojik basis data / logical database design.

Pada tahap ini harus dibuat rancangan lojik basis data. Biasanya pada tahap ini dibuat Conceptual Data Model (CDM).

a. Desain fisik basis data / physical database design.

Pada tahap ini harus dibuat rancangan fisik basis data. Biasanya pada tahap ini dibuat Physical Data Model (PDM).

b. Implementasi

c. Membuat Query SQL.

d. Aplikasi ke DBMS atau file


3. Tahap Perancangan Database

Menurut Pramono (2011:56), tahap - tahap perancangan database sebagai berikut:

1). Mengumpulkan informasi.

2). Mengenali objek.

3). Membuat model objek.

4). Mengenali jenis informasi masing - masing objek.

5). Mengenali relasi di antara objek - objek.


4. Istilah – Istilah Dalam Database

Istilah - istilah yang ada didalam database :

1). Table

Kumpulan data dalam record - record yang disatukan untuk kepentingan tertentu.

2). Field

Jenis atau tipe data dari suatu item data beserta batasan nilainya.

3). Record

Kumpulan field - field yang disatukan dalam satu baris.

Untuk dapat mengelola data di dalam database, diperlukan bahasa yang dimengerti oleh pengguna dan database yangdikelola. SQL (Structure Query Language)merupakan bahasa yang telah distandarisasi dan digunakan dalan pengolahan semua database yang ada. Di dalam SQL terdapat 3 sub bahasa, yaitu :

1). DDL (Data Definition Language) yang digunakan untuk membangun objek - objek dalam database seperti table dan index.

2). DML (Data Manipulation Language) yang digunakan untuk menambah, mencari, mengubah dan menghapus baris dan table

3). DCL (Data Control Language) yang digunakan untuk menangani masalah security dalam database. Ketiga sub bahasa ini dapat diakses setelah database dipanggil.


Konsep Dasar PHP

1. Definisi PHP

1).Menurut Madcom (2013:), ‘’PHP adalah merupakan singkatan dari “Hypertex Preprocessor”. pada awalnya PHP merupakan kependekan dari personal home page (situs personal) danPHP itu sendiri pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdof pada tahun 1995, danpada saat PHP masih bernama FI (form interpreter), yang wujudnya berupa sekumpulan Script yang digunakan untuk mengolah data form dari web. Selanjutnya Rasmus merilis kode tersebut untuk umum. PHP adalah sebuah bahasa Scripting yang terpasang pada HTML.

2).Menurut Arief (2011:43), “PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis”.

3).Menurut Anhar (2010:3), “PHP singkatan dari PHP:Hypertext Preprocessor yaitu bahasa pemrograman web server-side yang bersifatopen source. PHP merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server side HTML embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima client selalu yang terbaru atau up to date.Semua script PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan”. Dapat dijelaskan sejarah PHP, yaitu sebagai berikut :

1). Tahun 1995 PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf, yang diberi nama FI (Form Interpreted) dan digunakan untuk mengelola form dari web. Pada perkembangannya , kode tersebut dirilis ke umum sehingga mulai banyak dikembangkan oleh programmer di seluruh dunia.

2). Tahun 1997 PHP 2.0 dirilis. Pada versi ini sudah terintegrasi dengan bahasa pemrograman C dan dilengkapi dengan modulnya sehingga kualitas kerja PHP meningkat secara signifikan. Pada tahun ini juga sebuah perusahaan yang bernama Zend merilis ulang PHP dengan lebih bersih,baik, dan cepat.

3). Tahun 1998 PHP 3.0 diluncurkan.

4). Tahun 1999 PHP versi 4.0 dirilis. PHP versi ini paling banyak digunakan pada awal abad 21 karena sudah mampu membangun web komplek dengan stabilitas kecepatan yang tinggi.

5). Tahun 2004 Zend merilis PHP 5.0. dalamversi ini, inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientaso objek.

6). Lalu versi 6 PHP sudah support untuk Unicode. Juga banyak fitur penting lainnya yang telah di tambah ke dalam PHP 6.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai PHP, dapat disimpulkan bahwa PHP merupakan sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form untuk membuat halaman web yang dinamis.


2. Cara Kerja PHP

Menurut Saputra (2012:5), PHP merupakan bahasa Server Side Scripting, PHP selalu membutuhkan web server dalam menjalankan aksinya. Secara prinsip, server akan bekerja apabila ada permintaan dari client, yaitu kode - kode PHP. Client tersebut akan dikirimkan ke server,kemudian server akan mengembalikan pada halaman sesuai instruksi yang diminta.Berikut adalah uraian per pointnya :

1). Server membaca permintaan dari client / browser.

2). Kemudian dilanjutkan untuk mencari halaman / pagepada server.

3). Server melakukan instruksi yang diberikan oleh PHP untuk melakukan modifikasi pada halaman / page.

4). Selanjutnya hasil modifikasi tersebut akan dikembalikan kepada client / browser.

Kode PHP mempunyai ciri - ciri khusus,yaitu :

a. Hanya dapat dijalankan menggunakan web server misalnya : Apache.

b. Kode PHP dapat diletakan dan dijalankan di webserver.

c. Kode PHP dapat digunakan untuk mengakses databases, seperti: MY SQL, Postgre SQL, Oracle, dan lain-lain.

d. Merupakan software yang bersifat open source.

e. Gratis untuk didownload dan digunakan.

f. Memiliki sistem multiplatform,artinya dapat dijalankan menggunakan sistem operasi apapun, seperti Linux,Unix, Windows, dan lain - lain.

Dengan menggunakan PHP, selain memberikan keuntungan dapat didukung oleh banyak komunitas. Hal ini yang membuat PHP terus berkembang. Selain itu, anda dapat belajar lebih banyak lagi tentang tips dan trik penggunaannya dari berbagai komunitas, lembaga pendidikan, ataupun melalui media internet.


Konsep Dasar MySQL

1. Definisi MySQL

1). Menurut Budi Raharjo (2011:21), “MySQL adalah RDBMS atau server database yang mengelola database dengan cepat menampung dalam jumlah sangat besar dan dapat di akses oleh banyak user”.

2). Menurut Alexander F. K. Sibero (2011:97), “MySqL atau dibaca “My Sekuel” adalah suatu RDBMS (Relational Data - base Management System) yaitu aplikasi sistem yang menjalankan fungsi pengolahan data”.

3).Menurut Anhar (2010:45) “MySQL adalah salah satu databases management system (DBMS) dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MSSQL, Postagre SQL, dan lainya”. MySQL berfungsi untuk mengolah database menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source sehingga bisa menggunakannya secara gratis. Pemograman PHP juga sangat mendukung / support dengan database MySQL.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenail MySQL, dapat disimpulkan bahwa MySQL merupakan suatu software atauprogram yang bersifat open source yang digunakan untuk membuat sebuah database.


2. Kelebihan MySQL

Menurut Saputra (2012:8), beberapa kelebihan yang dimiliki MySQL adalah sebagai berikut :

1). Bersifat open source, yang memiliki kemampuan untuk dapat dikembangkan lagi.

2). Menggunakan bahasa SQL (Structure Query Language), yang merupakan standar bahasa dunia dalam pengolahan data.

3). Super performance dan realible, tidak bias diragukan, pemrosesan database-nya sangat cepat dan stabil.

4). Sangat mudah dipelajari (easy of use).

5). Memiliki dukungan support (group) pengguna MySQL.

6). Mampu lintas Platform, dapat berjalan di berbagai sistem operasi.

7). Multiuser, dimana MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami konflik.


3. Perintah Dasar Database MySQL

Budi Raharjo (2011:22), berkata bahwa dalam menjalan MySQL diperlukan berbagai perintah untuk membuat suatu database,berikut ini disebutkan beberapa perintah dasar dalam menggunakan MySQL. Untuk menjalankan MySQL pertama kali cukup dengan mengetikkan mysql pada Command Prompt. Perintah - perintahnya adalah sebagai berikut:

1). Menampilkan database : SHOW DATABASE;

2). Membuat database baru : CREATE DATABASE database;

3). Memilih database yang akan digunakan : USE database;

4). Menampilkan tabel : SHOW TABLE;

5). Membuat tabel baru: CREATE TABLE (field spesifikasi_field,...);

6). Menampilkan struktur tabel: SHOW COLUMNS FROM tabel atau DESCRIBE tabel;

7). Mengubah struktur tabel: ALTER TABLE tabel Jenis_Pengubahan;

8). Mengisikan data: INSERT INTO table (kolom1, )VALUES („data_kolom1,); atau INSERT INTO table SET kolom1 =„data_kolom1, ;

9). Menampilkan data: SELECT kolom FROM tabel WHEREkriteria ORDER BY kolom atau SELECT * FROM tabel;

10). Mengubah data: UPDATE tabel SET kolom = pengubahan_data WHERE kriteria;

11). Menampilkan data dengan kriteria tertentu: SELECT kolom1,... FROM table WHERE kriteria;

12). Menghapus data: DELETE FROM tabel WHERE kriteria;

13). Menghapus tabel: DROP tabel;

14). Menghapus database: DROP database;

15). Keluar dari MySQL: QUIT; atau EXIT;


Konsep Dasar HTML

1. Definisi HTML

1). Menurut Kustiyahningsih (2011:13), “HTML kependekan Hyper Text Markup Language.Dokumen HTML adalah text file murni yang dapat dibuat dengan editor text sembarang. Dokumen ini dikenal sebagai web page. File - file HTML ini berisi instruksi - instruksi yang kemudian diterjemahkan oleh browser yang ada di komputer client (user) sehingga isi informasinya dapat di tampilkan secara visualdi komputer pengguna (user)”.

2). Menurut Agus Saputra dkk (2013:1), “ HTML mempunyai kepanjangan dari Hyper Text Markup Language, yaitu suatu bahasa pemrograman hyper text. Html ini memiliki fungsi untuk membangun kerangka ataupun format web berbasis html”.

3). Menurut Sutarman (2012:163), “HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa standar yang digunakan untuk pembuatan halaman webatau word wide web, dengan hyper text dan informasi lain yang akan ditampilkan pada halaman web.Dokumen hypertext bisa berisiteks, gambar, dan tipe informasi lain seperti data file, audio, video, dan program executeable”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai HTML, dapat disimpulkan bahwa HTML merupakan aplikasi yang dipakaiuntuk menampilkan informasi pada halaman web, karena HTML menampilkan informasi dalam bentuk hypertext dan juga mendukung sekumpulan perintah yang dapat digunakan untuk mengatur tampilnya informasi tersebut, bahasa ini menggunakan tanda (markup) untuk menandai perintah - perintahnya. HTML berupa kode - kode tagyang menginstruksi browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web seperti Mozila Firefox atau internet Explorer.HTML juga dapat dikenali oleh aplikasi pembuka ­e-mail ataupundari PDA dan program lain yang memiliki kemampuan browser.

Selain markup presentational, markup yang lain tidak menentukan bagaimana tampilan dari sebuah teks. Namun untuksaat ini, penggunaan tag HTML untuk menentukan tampilan telah dianjurkan untuk mulai ditinggalkan dan sebagai gantinya digunakan Cascading Style Sheet.


Konsep Dasar XAMPP

1. Definisi XAMPP

1). Menurut Yogi Wicaksono (2009:7) “XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL dikomputer local”. XAMPP berperan sebagai server web pada komputer. XAMPP juga dapat disebut sebuah CPanel server virtual, yang dapat membantu anda melakukan preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online atau terakses dengan internet.

2). Menurut Wardana (2010:8), “XAMPP adalah paket software yang didalamnya sudah terkandung Web Server Apache, database MySQL danPHP Interpreter”.

3). Menurut Februariyanti (2012:129), “XAMPP adalah sebuah software web server apache yang didalamnya sudah tersedia database server MySQL dan dapat mendukung pemogramanPHP”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai XAMPP, dapat disimpulkan bahwa XAMPP merupakan sebuah software web server apache yang didalamnya sudah tersedia database server MySQL dan support PHP programming.


Konsep Dasar CSS

1.Definisi CSS

Menurut Wiswakarma dalam Nina Rahayu (2013),“CSS (Cascading Style Sheet) adalah salah satu bahasa pemrograman desain web (style sheet language) yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan bahasa penanda (make up language)”.

Sedangkan menurut Agus Saputra dkk(2013:6), “CSS atau yang memiliki kepanjangan Cascading Style Sheet,merupakan suatu bahasa pemrograman web yang digunakan untuk mengendalikan dan membangun berbagai komponen dalam web sehingga tampilan web akan lebih rapi,terstruktur, dan seragam”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai CSS, dapat disimpulkan bahwa CSS merupakan salah satu bahasa pemrograman desain web yang mengontrol format tampilan menggunakan bahasa penanda untuk membangun berbagai komponen dalam web sehingga tampilan web akan lebih rapih.


2. Sejarah CSS

Menurut Wiswakarma dalam Nina Rahayu(2013), seiring dengan pertumbuhan bahasa HTML di internet, tampilan yang ditawarkan CSS makin bervariasi dan memudahkan para pengembagan web untuk memperindah tampilan web mereka. Salah satu pemegang peranan penting dalam teknologi yang digunakan pula web di internet adalah W3C. Padamulanya, W3C mendapat Sembilan buah proposal dari penggunaan style yang akan digunakan dalam web. Namun, pada akhirnya hanya dua proposal yang diterima untuk digunakan dalam web sebagai bahasa style yang akan digunakan, bahasa tersebut dianataranya, Cascading HTML Style Sheet(CHSS) dan Strean-based Style Sheet Proposal (SSP).CHSS diajukan olehHakon Wium Lie pada Oktober 1994. Bert Bos bekerja pada browser buatannya sendiri bernama Argo dan menggunakan bahasa style webnya sendiri yaitu SSP. Akhirnya Bert Boss dan Hakom Wium Lie bekerjasama untuk mengembangkan bahasa style CSS (Huruf H untuk HTML dihilangkan, karena style bahasa CSS dapat digunakan pada dokumen lain selain HTML).


3. Perkembangan CSS

Menurut Wiswakarma dalam Nina Rahayu(2013), Bahasa style CSS sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.Beberapa browser juga menyesuaikan dengan perkembangan tersebut.Meskipun CSS 1 sudah dikeluarkan oleh W3C pada tahun 1996 dan Microsoft Internet Explorer 3 yang masih menyediakan hanya beberapa kemampuan dukung terhadap CSS namun CSS 1 tetap pada tahun tersebut.

CSS tetap membutuhkan waktu tiga tahununtuk di-implementasikan secara lengkap pada browser yang ada. Internet Explorer 5.0 yang disediakan untuk Machintos pada tahun 2000 merupakan browser pertama yang menyediakan fitur dan dukungan terhadap CSS 1 secara lengkap.

a. CSS 1

CSS 1 pertama yang menjadi resmi dikeluarkan oleh W3C adalah CSS level 1 atau yang seing disebut CSS 1. CSS 1ini dikeluarkan pada Desember tahun 1996.

Kemampuan CSS 1 diantaranya:

1). Properti font seperti typeface dari emphasis.

2). Warnadari text, background dan elemen lain.

3). Atributtext seperti wordspacing, letter spacing dan text line.

4). Peletakan(Align) dari text, gambar dan elemen lain.

5). Margin,border, padding.

Saat ini, W3C sudah tidak melakukan mengembangkan CSS 1, sebagai gantinya, W3C akan mengembangkan CSS ketahap berikutnya yaitu CSS 2.

b. CSS 2

CSS level 2 (CSS 2) dikembangkan oleh W3C dan dipublikasikan sebagai rekomendasi style baru pada bulan Mei 1998.Beberapa kemampuan baru dari CSS ditambahkan pada versi ini seperti posisi absolute,relative, dan fixed, z-index, dukungan media types, bidirectional text, dan property font baru seperti shadow (bayangan).

c. CSS 2.1

CSS 2 version 1 memperbaiki error yang terjadi pada CSS 2, menghilangkan dukungan dan fitur yang kuarang dan menambahkan extension pada browser.

d. CSS 3

CSS level 3 sudah dalam pengembangan dari bulan Desember tahun 2005. CSS 3 membawa banyak fitur menarik yang dapat di-implementasikan pada halaman web.


Definisi Bluefish

1. Definisi Bluefish

Bluefish adalah editor yang ditargetkan untuk programmer dan web developers , dengan banyak pilihan untuk menulis website, script dan kode pemrograman.Bluefish mendukung banyak bahasa pemrograman dan bahasa markup. Bluefish adalah sebuah proyek pengembangan open source, dirilis di bawah lisensi GNUGPL. Bluefish adalah aplikasi multiplatform yang berjalan pada sebagian besar sistem operasi desktop.


2. Fitur Pada Bluefish

Bluefish memiliki banyak fitur :

1). Ringan- Bluefish mencoba untuk menjadi ramping dan bersih, sejauh mungkin diberikan adalah editor GUI.

2). Cepat- Bluefish mulai benar - benar cepat dengan beban ratusan file dalam hitungan detik.

3). Antarmuka beberapa dokumen, mudah membuka 500 + dokumen (diuji> 10000 dokumen secara bersamaan).

4). Dukungan proyek, memungkinkan untuk bekerja secara efisien pada beberapa proyek,dan secara otomatis mengembalikan pengaturan untuk setiap proyek.

5). Multi-threaded dukungan untuk file remote menggunakan gvfs, mendukung FTP, SFTP, HTTP, HTTPS,WebDAV, CIFS dan more1.

6). Pencarian yang sangat kuat dan mengganti, dengan dukungan untuk Perl ekspresi reguler Kompatibel, sub-pola menggantikan, dan mencari dan mengganti dalam file padadisk.

7). Membuka file secara rekursif berdasarkan pola nama file dan / atau pola konten.

8). Cuplikan sidebar - menentukan dialog kustom, mencari dan mengganti pola atau memasukkan pola dan mengikat mereka untuk kombinasi tombol Shortkut sesuai dengan keinginan untuk mempercepat proses pembangunan.

9). Mengintegrasikan program eksternal seperti make,serat, weblint, xmllint, rapi, javac, atau script untuk menangani pengolahan teks lanjut atau deteksi kesalahan.

10). Mengintegrasikan filter eksternal sesuai dengan keinginan, pipa dokumen (atau hanya teksyang dipilih saat ini) melalui semacam, sed, awk atau script khusus.


Konsep Dasar Requirrement Elicitation

1. Requirement

Menurut Guritno (2011:301), “Requirement adalah sifat - sifat sistem atau product yang akan dikembangkan sesuai dengan keinginan customer”. Adapun,spesifikasi software requirement yang baik dan sangat relevan untuk dilakukan sebelum melakukan penelitian dalam bidang teknologi informasi adalah:

1). Unambiguous (tidak ambigu)

2). Complete (lengkap)

3). Consistent (konsisten)

4). Modifiable (dapat diubah)

5). Traceable (dapat dilacak)

6). Dapat digunakan selama pengoperasian dan maintenance

Requirement diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Functional requirements

Menjelaskan interaksi antara sistem dan lingkungannya ayang terpisah dari implementasi.Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.

b. Nonfunctional requirements

Adalaha spek-aspek pengguna yang dapat dilihat mengenai sistem yang tidak secara langsung berhubungan dengan functional behavior, response time harus kurang dari 1 detik, dan the accuracy must be whitin a second.

c. Constraints (psudore quirement)

Requirement ini dipaksakan oleh client atau lingkungan tempat sistem akan beroperasi.


2. Definisi Elisitasi

Menurut Guritno (2011:302), “Elisitasi merupakan rancangan yang dibuat berdasarkan sistem baru yang di inginkan oleh pihak manajemen terkait dan disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi”.

Sedangkan menurut Sommerville and Sawyer (1997)dalam Siahaan (2012:66), “Elisitasi kebutuhan adalah sekumpulan aktivitas yang ditunjukkan untuk menemukan kebutuhan suatu sistem melalui komunikasi dengan pelanggan, pengguna sistem,dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sistem”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai elisitasi, dapat disimpulkan bahwa elisitas merupakan rancangan dari kebutuhan suatu sistem baru yang akan dibuat sesuai keinginan pengguna.


3. Tujuan Elisitasi Kebutuhan

Menurut Leffingwel (2000) dalam Siahaan(2012:67), elisitasi kebutuhan bertujuan untuk :

a. Mengetahui masalahapa saja yang perlu dipecahkan dan mengenali batasan-batasan sistem (system boundaries).

Proses - proses dalam pengambangan perangkat lunak sangat ditentukan oleh seberapa dalam dan luas pengetahuan developer akan ranah permasalahan. Setiap ranah permasalahan memiliki ruang lingkup dan batsan - batasan. Batasan - batasan ini mendefinisikan sistem akhir yang dibentuk sesuai dengan lingkungan operasional saat ini. Identifikasi dan persetujuan batasan sistem mempengaruhi proses elisitasi selanjutnya.Identifikasi pemangku kepentingan dan kelas pengguna, tujuan dan tugas, dan skenario serta use case bergantung pada pemilihan batasan.

b. Mengenali siapa saja pemangku kepentingan.

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, instansiasi dari pemangku kepentingan antara lain adalah konsumen atau klien (yang membayar sistem), pengembang (yang merancang, membangun, danmerawat sistem),dan pengguna (yang beriteraksi dengan sistem untuk mendapatkan hasil pekerjaan mereka). Untuk sistem yang bersifat interaktif, pengguna memegang peran utama dalam proses elisitasi. Secara umum, kelas pengguna tidak bersifat homogen, sehingga bagian dari proses elisitasi adalah menidentifikasi kebutuhan kelas pengguna yang berbeda, seperti pengguna pemula, pengguna ahli,pengguna sesekali, pengguna cacat, dan lain - lain.

c. Mengenali tujuan dari sistem yaitu sasaran - sasaran yang harus dicapai.

Tujuan merupakan sasaran sistem yang harus dipenuhi. Penggalian high level goals di awal proses pengembangan sangatlah penting. Penggalian tujuan lebih terfokus pada ranah masalah dan kebutuhan pemangku kepentingan daripada solusi yang dimungkinkan untuk masalah tersebut.


4. Tahap- Tahap Elisitasi

Menurut Guritno dan kawan-kawan(2011:302), elisitasi didapat melalui metode wawancara dan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1). Elisitasi Tahap I

Elisitasi tahap I, berisi seluruh rancangan sistem baru yang diusulkan oleh pihak manajemen terkait melalui proses wawancara.

2). Elisitasi Tahap II

Elisitasi tahap II,merupakan hasil pengklasifikasian elisitasi tahap I berdasarkan metode MDI.Metode MDI bertujuan memisahkan antara rancangan sistem yang penting dan harus ada pada sistem baru dengan rancangan yang disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi.

Berikut penjelasan mengenai Metode MDI:

a. M pada MDI berarti Mandatory(penting). Maksudnya, requirement tersebut harus ada dan tidak boleh dihilangkan pada saat membuat sistem baru.

b. D pada MDI berarti Desirable.Maksudnya, requirement tersebut tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan.Namun, jika requirement tersebut digunakan dalam pembentukan sistem maka akan membuat sistem tersebut lebih sempurna.

c. I pada MDI berarti Inessential.Maksudnya, requirement tersebut bukanlah bagian sistem yang dibahas, tetapi bagian dari luar sistem.

3). Elisitasi Tahap III

Elisitasi tahap III, merupakan hasil penyusutan elisitasi tahap II dengan cara mengeliminasi semua requirement dengan option Ipada metode MDI. Selanjutnya, semua requirement yang tersisa diklasifikasikan kembali melalui metode TOE, yaitu :

a. T artinya Teknikal, bagaimana tata cara atau teknik pembuatan requirement dalam sistem diusulkan?

b. O artinya Operasional, bagaimana tata cara penggunaan requirement dalam sistem akan dikembangkan?

c. E artinya Ekonomi, berapakah biaya yang diperlukan guna membangun requirement di dalam sistem?

Metode TOE tersebut dibagi kembali menjadi beberapa option, yaitu :

d. High (H):Sulit untuk dikerjakan, karena teknik pembuatan dan pemakaiannya sulit serta biayanya mahal. Maka requirement tersebut harus dieleminasi.

e. Middle (M):Mampu dikerjakan.

f. Low (L):Mudah dikerjakan.

4). Final Draft Elisitasi

Final Draft elisitasi, merupakan hasil akhir yang dicapai dari suatu proses elisitasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan suatu sistem yang akan dikembangkan.


5. Masalah dalam Elisitasi

Menurut Nuseibeh and Eastbrook (2000)dalam Siahaan (2012:68), tahap elisitasi termasuk tahap yang sulit dalam spesifikasi perangkat lunak. Secara umum kesulitan ini disebabkan tiga masalah,yaitu : masalah cakupan (scope), masalahan pemahaman, dan masalah perubahan.

a. Masalah ruang lingkup

Pelanggan / pengguna menentukan detail teknis yang tidak perlu sebagai batasan sistem yang mungkin membingungkan dibandingkan dengan menjelaskan tujuan sistem secara keseluruhan.

b. Masalah pemahaman

Hal tersebut terjadi ketika pelangganatau pengguna tidak benar-benar yakin tentang apa yang dibutuhkan oleh sistem,memiliki pemahaman yang sedikit dan tidak memiliki pemahaman penuh terhadap ranah masalah.

c. Masalah perubahan

Perubahan kebutuhan dari waktu ke waktu.Untuk membantu mengatasi masalah ini, perekayasa sistem (system engineers)harus melakukan kegiatan pengumpulan kebutuhan secara terorganisir.


6. Langkah - Langkah Elisitasi

Menurut Sommerville and Sawyer (1997)dalam Siahaan (2012:75), berikut ini merupakan langkah - langkah untuk elisitasi kebutuhan :

1). Identifikasi orang - orang yang akan membantu menentukan kebutuhan dan memahami kebutuhan organisasi mereka. Menilai kelayakan bisnis dan teknis untuk sistem yang diusulkan.

2). Menentukan lingkungan teknis (misalnya, komputasi arsitektur, sistem operasi, kebutuhan telekomunikasi) ke mana sistem atau produk akan ditempatkan.

3). Identifikasi ranah permasalahan, yaitu karakteristik lingkungan bisnis yang spesifik ke ranah aplikasi.

4). Menentukan satu atau lebih metode elisitasi kebutuhan, misalnya wawancara, kelompok focus, dan pertemuan tim.

5). Meminta partisipasi dari banyak orang sehingga dapat mereduksi dampak dari kebutuhan yang bias yang teridentifikasi dari sudut pandang yang berbeda dari pemangku kepentingan dan mengidentifikasi alasanuntuk setiap kebutuhan yang dicatat.

6). Menidentifikasi kebutuhan yang ambigu dan menyelesaikannya.

7). Membuat skenario penggunaan untuk membantu pelanggan / pengguna mengidentifikasi kebutuhan utama.


Konsep Dasar Analisa SWOT

1. Definisi Analisa SWOT

Menurut Hendro (2011:289), ”Analisa SWOT adalah analisis masalah terhadap kegiatan penting yang sama pentingnya dengan proses pengambilan keputusan itu sendiri”.

Sedangkan menurut Fahmi (2013:252), “SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities(peluang), dan threats (ancaman), dimana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif’’.Analisa SWOT seperti pada gambar 2.3.

Menurut Fahmi (2013:252), Dalam suatu proyek, program, atau unit – unit organisasi analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, dimana aplikasinya adalah :

a. Bagaimana kekuatan - kekuatan(strengths) yang ada dapat dipergunakan untuk menciptakan kesempatan - kesempatan (opportunities) yang ada? Yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran kepada petugas koperasi dan siswa bahwa akan lebih baik lagi jika sistem yang berjalan saat ini agar lebih diperbaharui.

b. Bagaimana cara mengatasi kelemahan- kelemahan (weaknesses) yang ada agar meningkatkan atau menciptakan kesempatan -kesempatan (opportunities) yang ada? Yaitu dengan cara menciptakan sebuah sistem yang terkomputerisasi.

c. Selanjutnya bagaimana kekuatan- kekuatan (strengths) mampu menghadapi atau menangkal ancaman - ancaman (threats)yang ada? Yaitu dengan cara menjaga memberi password pada sistem tersebut agar tidak sembarang orang bisa melihat data yang dimiliki.

d. Dan terakhir adalah bagaimanacara mengatasi kelemahan-kelemahan (weaknesses)yang mampu menghindar kandari ancaman (threats)yang mungkin terjadi? Yaitu dengan cara dengan menjaga data tersebut dengan sebaik - baiknya.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai analisa SWOT, dapat disimpulkan bahwa analisa SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan,kesempatan, ancaman dalam setiap organisasi.


2. Tujuan Penerapan SWOT

Menurut(Fahmi, 2013:254), penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisa SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang,baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa - masa yang akan datang.


3. Penerapan Analisa SWOT

Menurut(Hendro, 2011:291) Analisa SWOT digunakan dalam :

a. Memasuki sebuah industri baru.

b.Memutuskan untuk meluncurkan produk baru.

c.Menganalisa posisi perusahaan dalam persaingan saat ini.

d. Untukmelihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan perusahaan.

e.Membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang akan terjadi sehubungan dengan ancaman yang akan datang dan peluang yang bisa diambil.


4. Manfaat Analisa SWOT

Menurut Hendro (2011:289), Banyak manfaat bila melakukan analisa masalah secara swot yaitu Srength, Weakness, Oppurtunity, and Threats sebelum diambil keputusan untuk dibandingkan dengan pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan dan melakukan analisa masalah, manfaatnya adalah :

a. Dapat diambil tindakan manajemen yang tepat sesuai dengan kondisi.

b. Untuk membuat rekomendasi.

c. Informasi lebih akurat.

d. Untuk mengurangi resiko akibat dilakukannya keputusan yang berkali - kali (double decision).

e. Menjawab hal yang bersifat intutif atas keputusan yang bersifat emosional.


5. Langkah –Langkah Penyusunan Analisa SWOT

Menurut Rangkuti (2011:8), Langkah – langkah mudah penyusunan SWOT yaitu :

a. Melakukan Proses Input Untuk Menyusun SWOT

Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi strategis apa saja yang harus di kumpulkan sebelum menyusun SWOT.

b. Mengembangkan Timeline(Ketepatan Waktu)

Tujuannyaadalah untuk menentukan target berapa lama penyusunan SWOT ini dibutuhkansampai selesai.

c. Membentuk TeamworkBerdasarkan Metode OCAI

Tujuannya adalah menentukan isu penting yang harus dimiliki oleh setiap anggota dalam team work dengan nilai - nilai budaya organisasi yang sesuai dan tepat.

d. Kuisioner Riset SWOT

Tujuannya adalah untuk menyusun formulasi strategis, berdasarkan faktor - faktor internal(kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman).

e. Identifikasi Penyebab Masalah

Tujuannya adalah untuk menemukan masalah yang sebenarnya dan tidak terjebak dengan fenomena.

f. Menentukan Tujuan Dan SasaranStrategis

Tujuannya adalah untuk menentukan tujuan strategis berikut sasaran strategis secaratepat, sehingga dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi perusahaan.

g. Menyusun Isu Strategis, FormulasiStrategis, Tema Strategis, Dan Pemetaan Strategis

Tujuannya adalah pengujian apakah isu strategis dan tema strategis yang akan dipakai dalam SWOT sudah cukup baik dan mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.Berdasarkan isu strategis dan tema strategis ini disusun pemetaan strategis. Pemetaan strategis adalah rencana pemetaan strategis kedalam kerangka empat perspektif SWOT, sehingga semuanya dapat terintegrasi dalam tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai perusahaan.

h. Menentukan Ukuran Yang DipakaiDalam SWOT

Tujuannya adalah menentukan ukuran apa saja yang ingin dipakai dalam SWOT, berikut bagaimana cara mengukurnya.

i. Merumuskan Strategis Initiatives Dan Key Performance Indicators Dalam Bentuk Tag Dan Lead Indicator

Tujuanya adalah untuk merumuskan strategic initiative dan menyusun key performance indicator dalam bentuk lag dan lead indicator. Dalam bagian ini akan dijelaskan juga perbandingan

j. Memberikan Bobot Dan Nilai Untuk Mengukur Kinerja

Tujuannya adalah untuk mengkuantifikasi semua persoalan pengukuran kinerja ke dalam bentuk ukuran yang mudah dipahami.

k. Melakukan Cascading SWOT

Tujuannya untuk mengukur objectivies (O), cara pengukuran atau measurement (M), cara menentukan target (T), serta cara menentukan program (P) yang menjadi prioritas.Selanjutnya OMTP ini didistribusikan mulai dari tingkat atas, unitbisnis,sampai tingkat individual dalam bentuk kartu individu.

l. Analisa Risiko Menggunakan Key Risk Indicators

Tujuannya adalah untuk mengukur besarnya risiko serta melakukan antisipasi penanggulangannya.

m. Analisis Anggaran dan Model Keuangan

Tujuannya adalah untuk membuat anggaran berbagai program yang sudah disusun sebelumnya berikut perkiraan rasio - rasio keuangan yang akan diperoleh dalam rencana anggaran perusahaan.

n. Analisis Kasus Corporate Strategy Menggunakan SWOT

Pada bagian ini pembaca akan memperoleh contoh penerapan SWOT pada suatu perusahaan,sehingga mendapat gambaran tentang betapa mudah menerapkan SWOT dalam bisnisyang sedang ia jalankan.


6..Tipe- Tipe Strategi SWOT

Menurut Rangkuti dalam Nina Rahayu(2013), Matriks Threats – Opportunities – Weakness – Strenghts (TOWS)merupakan penggabungan berbagai indikator untuk membantu manajer mengembangkan yang terdapat empat tipe strategi: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.Model penggabungannya menggunakan TOWS Matriks. Namun tidak semua rencana strategi yang disusun dari TOWS Matriks ini digunakan seluruhnya. Strategi yang dipilih adalah strategi yang dapat memecahkan isu strategi perusahaan.

1). S-O strategies adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk merebut peluang.

2). W-O strategies adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

3). S-T strategies adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

4). W-T strategies adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.


Konsep Dasar BlackBox Testing

1. Definisi Black Box

Menurut Rizky (2011:261), Black Box Testing adalah tipe testing yang memperlakukan perangkat lunak yang tidak diketahui kinerja internalnya. Sehingga para tester memandang perangkat lunak seperti layaknya sebuah “kotak hitam” yang tidak penting dilihat isinya, tapi cukup dikenali proses testing dibagian luar. Teknik Testing dalam BlackBox.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dari jenis testing ini antara lain :

1). Anggota tim tester tidak harus dari seseorang yang memiliki kemampuan teknis di bidang pemrograman.

2). Kesalahan dari perangkat lunak ataupun bug sering kali ditemukan oleh komponen tester yang berasal dari pengguna.

3). Hasil dari black box testing dapat memperjelaskan kontradiksi ataupun kerancuan yang mungkin ditimbulkan dari eksekusi perangkat lunak.

4). Proses testing dapat dilakukan lebih cepat dibandingankan white box testing.

Menurut Rizky (2011:265), beberapa teknik testing yang tergolong dalam tipe blackbox adalah :

1). Equivalence Partitioning

Padateknik ini, tiap inputan data dikelompokkan ke dalam grup tertentu, yang kemudian dibandingkan outputnya.

2). BoundaryValue Analysis

Merupakan teknik yang sangat umum digunakan pada saat awal sebuah perangkat lunak selesai dikerjakan. Pada teknik ini, dilakukan inputan yang melebihi dari batasan sebuah data.

3). Cause Effect Graph

Dalam teknik ini, dilakukan proses testing yang menguhubungkan sebab dari sebuah inputan dan akibatnya pada output yang dihasilkan.

4). Random Data Selection

Seperti namanya, teknik ini berusaha melakukan proses inputan data dengan menggunakan nilai acak. Dari hasil inputan tersebut kemudian dibuat sebuah tabel yang menyatakan validitas dari output yang dihasilkan.

5). Feature Test

Pada teknik ini, dilakukan proses testing pada spesifikasi dari perangkat lunak yang telah selesai dikerjakan. Misalkan, pada perangkat lunak sistem informasi akademik. Dapat dicek apakah fitur untuk melakukan entri nilai telah tersedia,begitu dengan entri data siswa maupun entri data guru yang akan melakukan entrinilai.


2. Klasifikasi Black Box

Menurut Simarmata (2010:316), klasifikasi black box mencakup beberapa pengujian, yaitu :

a. Pengujian Fungsional (Functional Testing)

Pada jenis pengujian ini, perangkat lunak diuji untuk persyaratan fungsional.Pengujian dilakukan dalam bentuk tertulis untuk memeriksa apakah aplikasi berjalan seperti yang diharapkan. Walaupun pengujian fungsional sudah sering dilakukan dibagiab akhir dari siklus pengembangan, masing-masing komponen danproses dapat diuji pada awal pengembangan, bahkan sebelum sistem berfungsi,pengujian ini sudah dapat dilakukan pada seluruh sistem. Pengujian fungsional meliputi seberapa baik sistem melaksanakan fungsinya, termasuk perintah-perintah pengguna, manipulasi data, pencarian dan proses bisnis,pengguna layar, dan integrasi. Pengujian fungsional juga dapat meliputipermukaan yang jelas dari jenis fungsi-fungsi, serta operasi back-end (seperti,keamanan dan bagaimana meningkatkan sistem).

b. Pengujian Tegangan (Stress Testing)

Pengujian tegangan berkaitan dengan kualitas aplikasi di dalam lingkungan. Idenya adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih menuntut aplikasi, tidak sepertisaat aplikasi dijalankan pada beban kerja normal. Pengujian ini adalah hal yangpaling sulit, cukup kompleks dilakukan, dan memerlukan upaya bersama darisebuah tim.

c. Pengujian Beban (Load Testing)

Pada pengujian beban, aplikasi akan diuji dengan beban berat atau masukan, seperti yang terjadi pada pengujian situs web, untuk mengetahui apakah aplikasi/situs gagal atau kinerjanya menurun. Pengujian beban beroperasi pada tingkat beban standar, biasanya beban tertinggi akan diberikan ketika sistem dapat menerimadan tetap berfungsi dengan baik. Perlu diketahui bahwa pengujian beban tidak bertujuan untuk merusak sistem yang banyak hal, namun mencoba untuk menjaga agar sistem selalu kuat dan berjalan dengan lancar.

d. Pengujian Khusus (Ad-Hoc Testing)

Jenis pengujian ini dilakukan tanpa penciptaan rencana pengujian (test plan) atau kasus pengujian (case test).Pengujian khusus membantu dalam menentukan lingkup dan durasi dari berbagai penguji lainnya dan juga membantu para penguji dalam mempelajari aplikasi sebelum memulai pengujian dengan pengujian lainnya. Pengujian ini merupakan metode pengujian formal yang paling sedikit. Salah satu penggunaan terbaik dari pengujian khusus adalah untuk penemuan. Membaca persyaratan dan spesifikasi(jika ada) jarang memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana sebuah program benar-benar bertindak, bahkan dokumentasi pengguna tidak menangkap “lookand feel” dari sebuah program. Pengujian khusus dapat menemukan lubang-lubang dalam pengujian strategi dan dapat mengekspos hubungan di antara subsistem lain yang tidak jelas. Dengan cara ini, pengujian khusus berfungsi sebagai alat untuk memeriksa kelengkapan yang Anda uji.

e. Pengujian Penyelidikan (Exploratory Testing)

Pengujian penyelidikan mirip dengan pengujian khusus dan dilakukan untuk mempelajari/mencari aplikasi. Pengujian penyelidikan perangkat lunak ini merupakan pendeketan yang menyenangkan untuk pengujian.

f. Pengujian Usabilitas (Usability Testing)

Pengujian ini disebut juga sebagai pengujian untuk keakraban pengguna (testing for user friendliness).Pengujian ini dilakukan jika antarmuka pengguna dari aplikasinya penting dan harus spesifik untuk jenis pengguna tertentu. Pengujian usabilitas adalah proses yang bekerja dengan pengguna akhir secara langsung maupun tidak langsung untuk menilai bagaimana pengguna merasakan paket perangkat lunak dan dan bagaimana mereka berinteraksi dengannya. Proses ini akan membongkar area kesulitan pengguna seperti halnya area kekuatan. Tujuan dari pengujian usabilitas harus membatasi dan menghilangkan kesulitan bagi pengguna dan untuk mempengaruhi area yang kuat untuk usabilitas maksimum.

g. Pengujian Asap (Smoke Testing)

Jenis pengujian ini disebut juga pengujian kenormalan (sanity testing). Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa apakah aplikasi tersebut sudah siap untuk pengujian yang lebih besar dan bekerja dengan baik tanpa cela sampai tingkat yang paling diharapkan. Padasebuah pengujian baru atau perbaikan peralatan yang terpasang, jika aplikasi“berasap”, aplikasi tersebut tidak bekerja! Istilah ini awalnya tercipta dalam manufaktur container dan pipa, ketika smoke telah diperkenalkan untuk menentukan apakah ada kebocoran. Praktik umum di Microsoft dan beberapa perusahaan perangkat lunak shrink-wrap lainnya adalah proses “daily buiding andsmoke test”. Setiap file dikompilasi, dihubungkan, dan digabungkan menjadi sebuah program yang dapat dieksekusi setiap hari, dan program ini kemudian dimasukkan melalui “pengujian asap” (smoke test) yang relatif sederhana untuk memeriksa apakah produk “berasap” ketika produk dijalankan.

h. Pengujian Pemulihan (Recovery Testing)

Pengujian pemulihan (recovery testing)pada dasarnya dilakukan untuk memeriksa seberapa cepat dan baiknya aplikasi bisa pulih terhadap semua jenis crash atau kegagalan hardware, masalah bencana,dan lain-lain. Jenis atau taraf pemulihan ditetapkan dalam persyaratan spesifikasi.

i. Pengujian Volume (Volume Testing)

Pengujian volume dilakukan terhadap efisiensi dari aplikasi. Jumlah data yang besar diproses melalui aplikasi (yang sedang diuji) untuk memeriksa keterbatasan ekstrem dari sistem. Pengujian volume, seperti namanya, adalah pengujian sebuah sistem (baik perangkat keras dan perangkat lunak) untuk serangkaian pengujian dengan volume data yang diproses adalah subjek dari pengujian, seperti sistem yang dapat menangkap sistem pengolahan transaksi penjualan real-time atau dapat membarui basis dataatau pengembalian data (data retrieval).

j. Pengujian Domain (Domain Testing)

Pengujian domain merupakan penjelasan yang paling sering menjelaskan teknik pengujian. Beberapa penulis hanya menulis beberapa tentang pengujian domain ketika mereka menulis desain pengujian.Dugaan dasarnya adalah bahwa Anda mengambil ruang pengujian kemungkinan dari variable individu dan membaginya lagi ke dalam subset (dalam bebrapa cara) yangsama. Kemudian, Anda menguji perwakilan dari masing-masing subset.

k. Pengujian Skenario (Scenario Testing)

Pengujian scenario adalah pengujian yang realistis, kredibel dan memotivasi stakeholder, tantangan untuk program dan mempermudah penguji untuk melakukan evaluasi. Pengujian ini menyediakan kombinasi variable-variabel dan fungsi yang sangat berarti daripada kombinasi buatan yang Anda dapatkan dengan pengujian domain atau desain pengujiankombinasi.

l. Pengujian Regresi (Regression Testing)

Pengujian regresi adalah gaya pengujian yang berfokus pada pengujian ulang (retesting) setelah ada perubahan. Pada pengujian regresi berorientasi resiko (risk-oriented regression testing),daerah yang sama yang sudah diuji, akan kita uji lagi dengan pengujian yang berbeda (semakin kompleks). Usaha pengujian regresi bertujuan untuk mengurangi resiko sebagai berikut :

1). Perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki bug yang gagal.

2). Beberapa perubahan memiliki efek samping, tidak memperbaiki bug lama atau memperkenalkan bug baru.

m. Penerimaan Pengguna (User Acceptance)

Pada jenis pengujian ini, perangkat lunak akan diserahkan kepada pengguna untuk mengetahui apakah perangkat lunak memenuhi harapan pengguna dan bekerja seperti yang diharapkan. Pada pengembangan perangkat lunak, user acceptance testing (UAT), juga disebutpengujian beta (beta testing), pengujian aplikasi (application testing),pengujian pengguna akhir (end user testing) adalah tahapan pengembangan perangkat lunak ketika perangkat lunak diuji pada “dunia nyata” yang dimaksudkan oleh pengguna. UAT dapat dilakukan dengan in-house testing dengan membayar relawan atau subjek pengujian menggunakan perangkat lunak atau,biasanya mendistribusikan perangkat lunak secara luas dengan melakukan pengujian versi yang tersedia secara gratis untuk diunduh melalui web.Pengalaman awal pengguna akan diteruskan kembali kepada para pengembang yang membuat perubahan sebelum akhirnya melepaskan perangkat lunak komersial.

n. Pengujian Alfa (Alpha Testing)

Pada jenis pengujian ini, pengguna akan diundang ke pusat pengembangan. Pengguna akan menggunakan aplikasi dan pengembang memcatat setiap masukan atau tindakan yang dilakukan oleh pengguna.Semua jenis perilaku yang tidak normal dari sistem dicatat dan dikoreksi oleh para pengembang.

o. Pengujian Beta (Beta Testing)

Pada jenis pengujian ini, perangkat lunak didistribusikan sebagai sebuah versi beta dengan pengguna yang menguji aplikasi di situs mereka. Pengecualian/cacat yang terjadi akan dilaporkan kepada pengembang. Pengujian beta dilakukan setelah pengujian alfa. Versi perangkat lunak yang dikenal dengan sebutan versi beta dirilis untuk pengguna yang terbatas di luar perusahaan. Perangkat lunak dilepaskan ke kelompok masyarakat agar lebih memastikan bahwa perangkat lunak tersebut memiliki beberapa kesalahan atau bug.


KonsepDasar Literature Review

1. Definisi Literatur Review

Menurut Guritno, Sudaryono, Untung Raharja (2011:86), “Literature Review dalam suatu penelitian adalah mengetahui apakah para peneliti lain telah menemukan jawaban untuk pertanyaan -pertanyaan penelitian yang kita rumuskan. Jika dapat menemukan jawaban pertanyaan penelitian tersebut dalam berbagai pustaka atau laporan hasilpenelitian yang paling aktual, maka kita tidak perlu melakukan penelitian yangsama.

Sedangkan menurut Semiawan (2010:104),mendefinisikan Literature Review sebagai berikut : Literature review adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peniliti untuk melihat ide-ide, pendapat,dan kritik tentang topik tersebut yang sebelum dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa nilai tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai literature review, dapat disimpulkan bahwa literature review merupakan bahan tertulis yang membahas tentang topik yang hendak diteliti.


2. Langkah - Langkah Literatur Review

Menurut Guritno, Sudaryono, UntungRaharja (2011:87), dalam melakukan kajian literature review, langkah-langkahyang dilakukan sebagai berikut :

1). Mengidentifikasi kesenjangan (indentify gaps)penelitian ini.

2). Menghindari membuat ulang (reinventing the wheel)sehingga banyak menghemat waktu serta menghindari kesalahan yang pernahdilakukan oleh orang lain.

3). Mengidentifikasi metode yang pernah dilakukan danrelevan terhadap penelitian ini.

4). Menerusakan capaian penelitian sebelumnya sehinggadengan adanya studi pustaka ini, penelitian yang akan dilakukan dapat dibangundi atas platform pengetahuan atau ide yang sudah ada.

5). Mengetahui orang lain yang ahli dan mengerjakan diarea penelitian yang sama sehingga dapat terjaring dalam komunitas yang dapatmemberikan kontribusi sumber daya berharga.


3. Jenis - JenisPenelitian

Menurut Guritno (2011:22), jenis - jenispenelitian yaitu :

1). Jenis - jenis penelitian berdasarkan fungsinya

Secara umum penelitian mempunyai dua fungsi utama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktik.

a. Penelitian Dasar

Penelitian dasar (basic research)disebut pula penelitian murni (pure research) atau penelitian pokok (fundamental research). Penelitian ini diarahkan pada pengujian teori dengan hanya sedikit atau bahkan tanpa menghubungkan hasilnya untuk kepentingan praktik.

b. Penelitian Terapan

Penelitian terapan (applied research)berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, yaitu penerapan dan pengembanganpengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata.

c. Penelitian Evaluasi

Penelitian evaluasi (evaluation research) fokus pada suatu kegiatan dalam unit (site) tertentu.Kegiatan tersebut dapat berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja;sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga.

1). Jenis - jenis penelitian berdasarkan tujuannya

Selain berdasarkan pendekatan dan fungsinya, penelitian dapat pula dibedakan berdasarkan tujuan, yaitu :

2). Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif (descriptive research) bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya.

3). Penelitian Prediktif

Penelitian prediktif (predictive research). Studi ini bertujan memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung pada waktu mendatang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini.

4). Penelitian Improftif

Penelitian improftif (improvetive research) bertujuan memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan keadaan,kegiatan, atau pelaksanaan suatu program.

5). Penelitian Eksplanatif

Penelitian eksplanatif dilakukan ketikabelum ada atau belum banyak penelitian dilakukan terhadap masalah yangbersangkutan.

6). Penelitian Eksperimen

Penelitian eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang benar-benar dapat menguji hipotesis mengenai hubungan sebab - akibat.

7). Penelitian Ex Post Facto

Ex post facto berarti setelah kejadian. Secara sederhana, dalam penelitian ex post facto, penelitian menyelidiki permasalahan dengan mempelajari atau meninjau variable - variabel.

8). Penelitian Partisipatori

Bonnie J. Cain, penulis buku Parsticipatory Research; Research with Historical Consciousness, mengatakan bahwa definisi yang semakin luas tentang penelitian pastisipatori berada dalam istilah yang berciri negative serta dalam tindakan atau praktik yang ingin dihindari.

9). Penelitian dan Pengembangan

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam istilah bahasa Inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang bertujuan menghasilkan produk tertentu serta menguji efektivitas produk tersebut.


4. Tujuan Literatur Review

Menurut Hermawan (2009:45), tinjauan pustaka berisi penjelasan secara sistematik mengenai hubungan antara variabel untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Tinjauan pustaka dalam suatu penelitian memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1). Untuk berbagi informasi dengan para pembaca mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan penelitian yang sedang dilaporkan.

2). Untuk menghubungkan suatu penelitian ke dalam pembahasan yang lebih luas serta terus berlanjut sehingga dapat mengisi kesenjangan - kesenjangan serta memperluas atau memberikan kontribusi terhadap penelitian - penelitian sebelumnya.

3). Menyajikan suatu kerangka untuk menunjukan atau meyakinkan pentingnya penelitian yang dilakukan dan untuk membandingkan hasil atau temuan penelitian dengan temuan - temuam penelitian lain dengan topikserupa.


Konsep Dasar Pendaftaran ( Registrasi )

1. Definisi Registerasi

Menurut (DEPDIKBUD01), “ Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar yaitu pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam daftar“. Jadi, pendaftaran adalah proses pencatatan identitas pendaftar kedalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran.

Berdasarkan pengertian mengenai registrasi, dapat disimpulkan bahwa registrasi merupakan proses pencatatan identitas kedalam sebuah media penyimpanan.


Definisi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Pengertian Umum PBB

1). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

2). Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badanuntuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

3). Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

4). WP PBB

Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

5). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Harga rata - rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

6). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. Seperti gambar 2.4 adalah bentuk SPPT yang akan diberikan kepada wajib pajak.

7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah(SPOPD)

Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah termasuk di dalamnya Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (L-SPOPD). Seperti pada gambar 2.5 adalah formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP ).

8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank termasuk struk ATM atas pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak melalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota. Gambar Surat Tanda Terima Setoran ( STTS )pada gambar 2.6.





2. Dasar Hukum

a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.[13]

b) Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.[14]

c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.[15]

d) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah diterbitkan pada tanggal 09 November 2010.[16]

e) Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan PBB.[17]


3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan PBB

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun.

2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dari yang semula Rp. 8.000.000,- ditetapkan menjadi sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) pertahun.

b. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

4. Rumus perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah TARIF PBB : (0,1% ATAU 0,2%) x (NJOP-NJOPTKP). Rumus perhitungan PBB seperti pada gambar 2.7.


4. Masa Pajak

1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

3.Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.


5. Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan

1. Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan objek bumi dan/atau bangunan dengan menggunakan formulir SPOPD ke DPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya SPOPD oleh Wajib Pajak.

2. SPOPD diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di DPKD.

3. SPOPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

4. Berdasarkan SPOPD,Walikota menerbitkan SPPT.

5. Pembayaran atas SPPT dilakukan di Bank dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.

6. Batas akhir pembayaran atas SPPT adalah pada saat jatuh tempo pembayaran.

7. Penentuan Batas waktu jatuh tempo pembayaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

8. Contoh proses penerbitan SPPT seperti pada gambar 2.7 sedangkan alur pelayanannya seperti pada gambar 2.8.



6. Tata Cara Pemungutan dan Surat TagihanPajak

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT PBB.

2. SPPT PBB dapat diperoleh atau di ambil melalui:

a. Kantor Kelurahan (Buku I) dengan Nilai Ketetapan PBB Rp. 0,- s.dRp. 100.000,-

b. Kantor Kecamatan untuk (Buku II) dengan Nilai Ketetapan PBB diatas Rp. 100.000,- s.d Rp. 500.000,-

c. Kantor DPKD/Kantor UPTD (Buku III) dengan Nilai Ketetapan PBB diatas Rp. 500.000,- s.d Rp. 2.000.000,-

d. Kantor DPKD/Kantor UPTD (Buku IV) dengan Nilai Ketetapan PBB diatas Rp. 2.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,-

e. Kantor DPKD/Kantor UPTD (Buku V) dengan Nilai Ketetapan PBB diatas Rp. 5.000.000,-

3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPPTKB sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

4. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada point (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bungasebesar 2 % setiap bulan untuk paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.


7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak PBB

Pembayaran PBB dapat dilakukan di Bank bjb atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Tangerang seperti gambar 2.10 adalah tata carapembayaran pajak PBB.

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata CaraPengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan[18], Penagihan PBB yang terutang dapat dilakukan dengan tata cara penagihan pajak PBB seperti gambar 2.11.


8. Jenis – Jenis Pelayanan PBB

Literature Review

Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan dan memiliki korelasi yang searah dengan penelitian yang akan dibahas dalam Skripsi ini, antara lain ::

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Rahmanto

Penelitian yang telah dilakukan oleh Agus Rahmanto dengan NIM3353401047 dari Universitas Negeri Semarang Fakultas Ekonomi yang berjudul “Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004”.Penelitian ini membahas mengenai seberapa besar efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah dari tahun 2000 sampai tahun 2004 dan kendala – kendala apa saja yang terjadi dalam pengolahan Pajak Hotel diKabupaten Tangerang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nafilah

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nafilah dengan NIM E 211 09 252dari Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang berjudul“Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar”. Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Andriyani

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yunita Andriyani dengan NIM07310017 dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Fakultas Ekonomi yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari”. Penelitian ini hendak mencari tahu tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif,kuantitatif, dan kuantitatif. Walaupun tingkat kepatuhan di kantor pelayanan pajak pratama sangat patuh, tetapi sering mengalami permasalahan dikarenakan wajib pajak terlambat membayar PBB.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Budi Astuti

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ari Budi Astuti dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Analisa System Informasi Entry Data SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat“. Penelitian ini diusulkan untuk memberikan laporan pengentryan data SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang akurat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfitroh Ceria

Penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Alfitroh Ceria dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Desain Sistem Informasi Pelaporan Pajak Pada Kecamatan Neglasari “.Penelitian ini diusulkan untuk membantu pelaksanaan penerapan dalam proses penghitungan, pemungutan pajak, serta penyetoran dan pelaporan ke KPP dengan cepat dan mudah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Setiawati

Penelitian yangtelah dilakukan oleh Anis Setiawati dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul“Perancangan Sistem Informasi Pajak Penghasilan PPh 21 Berbasis Web Pada PT.Seolin Nagatama“. Penelitian ini diusulkan untuk membantu pelaksanaan proses yang terjadi pada PT. Seolin Nagatama agar tidak terjadi kesalahan perhitungan,serta tidak terjadi keterlambatan pelaporan ke kantor pelayanan pajak.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Meri Mayang Sari

Penelitian yang telah dilakukan oleh Meri Mayang Sari dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Analisa Sistem Informasi Penerimaan Dan Pengelolaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPh Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang”. Penelitian ini diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengambil keputusan secara optimal serta meminimalisir kekurangan – kekurangan dari system yang sedang berjalan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.



BAB III

PEMBAHASAN

Analisa Organisasi

Gambaran Umum Kota Tangerang

Nama Tangerang berasal dari kata “Tangeran” dalam bahasa sunda memiliki arti “tanda”. Tangerang disini berupa tugu yang didirikan sebagai tanda batas wilayah kekuasaan Banten dengan VOC. Kemudian berdasarkan UU No. 2Tahun 1993 Kota Madya Daerah Tk II Tangerang terbentuk, tepatnya pada 29Ferbruari 1993 dan diresmikan oleh Mentri Dalam Negri Rudini atas nama PresidnRI. Pada saat itu yang dilantik menjadi Pejabat walikota Madya Tangerang adalahDrs, H. Djakaria Machmud. Gambar 3.1 adalah gambar peta kota Tangerang.

Secara Geografis Kota Tangerang terletak 106’36 – 106’42 Bujur Timurdan 6’6 – 6’13 Lintang Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Kota Tangerang terletak di sebelah barat Wilayah Metropolitan Jabodetabek, kawasan yang sangat dinamis di Indonesia. Secara administratif,luas Kota Tangerang sekitar 18.378 Ha, merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata - rata 30 m dpl. Kota Tangerang terbagi menjadi 13 Kecamatan,104 Kelurahan yang terdiri dari 931 RW dan 4.587 RT.


Visi dan Misi Kota Tangerang

1. Visi Kota Tangerang

“Membangun peradaban baru ditengah kota industri, perdagangan danjasa, permukiman serta pendidikan yang akhlakul karimah”


2. Misi Kota Tangerang

1. Mewujudkan dan menguatkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan public.

5. Mendorong Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan (Suistanable Development).


Gambaran Umum Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang adalah salah satu struktur organisasi tata kerja yang ada di Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten. Terdiri dari Bidang PBB dan BPHTB, pelayanan dan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan, satu sekretariat, dan kelompok jabatan fungsional. Terletak di Gedung Grha 293 Jalan Daan Mogot Km.1 Kota Tangerang.


Sejarah Singkat Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

Pendapatan daerah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kegiatan dalam pembangunan daerah, maka dibuat suatu unit kerja untuk menampung suatu kegiatan yang menyelenggarakan pemungutan - pemungutan di bidang pendapatan daerah. Kegiatan pungutan sumber - sumber pendapatan daerah harus ditampung dalam suatu wadah yang lazimnya dinyatakan dalam bentuk struktur organisasi dan tata kerja dalam menangani masalah pendapatan daerah.

Untuk menciptakan alat penampung kegiatan dalam bentuk organsasi dan menyatukan penafsiran yang berbeda - beda dalam menunaikan tugas, maka terbentuklah Dinas Pelayanan PBBdan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB (DPPB) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang khusus mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) khusus di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten. PBB dan BPHTB awalnya dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.


Visi dan Misi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB mempunyai visi sebagai berikut guna untuk mencapai cita dan citra yang diinginkan oleh pemerintah ini :

1. Visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

“Menjadikan Lembaga Pelayanan PBB dan BPHTB Daerah yang profesional berlandaskan Akhlakul Karimah".

2. Misi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

Untuk mewujudkan visi diatas, Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang merencanakan misi sebagai berikut :

1). Meningkatkan pengelolaan pendapatan PBB dan BPHTB.

2). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan PBB danBPHTB.

3). Meningkatkan efektifitas, efisisensi dan ke ekonomisan pengelolaan PBB dan BPHTB.

4). Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PBB dan BPHTB dengan dilandasi kejujuran, keuletan, semangat dan kerja keras.

5). Meningkatkan sistem pengendalian administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB.

6). Meningkatkan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan dengan memanfaatkan ilmi pengetahuan dan teknologi yang memadai.


Tugas Pokok DPPB

Membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang PBB dan BPHTB, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


Peranatau Fungsi DPPB

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB memiliki peran atau fungsi sebagai berikut :

1). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tangerang, mengelola pendapatan PBB dan BPHTB.

2). Lainnya, sesuai perintah atau instruksi pimpinan.


Struktur Organisasi

Dalam Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB, struktur organisasi yang teratur dan sistematis sangat diperlukan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka kesatuan dalam perintah serta pendelegasian wewenang dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif. Struktur organisasi tersebut dibuat seseuai dengan jenis organisasi yang digunakan. Gambar 3.2 adalah struktur organisasi DPPB.




Susunan Organisasi Dinasadalah:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang PBB, membawahkan:

1. Seksi Pendataan PBB;

2. Seksi Penetapan PBB;

3. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB.

d. Bidang BPHTB, membawahkan:

1. Seksi Pendataan BPHTB;

2. Seksi Penetapan BPHTB;

3. Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB.

e. Bidang Pelayanan dan Penyuluhan, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan;

2. Seksi Penyuluhan;

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

f. Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian, membawahkan:

1. Seksi Pelaporan;

2. Seksi Evaluasi;

3. Seksi Pengendalian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Wewenang dan Tanggung Jawab

a. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan daerah dalam lingkup pemungutan PBB dan BPHTB sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB;

2. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB;

3. Pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB;

4. Pelayanan PBB dan BPHTB;

5. Penagihan PBB dan BPHTB;

6. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB dan BPHTB;

7. Pelaksanaan ke tata usahaan Dinas;

8. Pengelolaan UPT; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian,dan perencanaan.

(2) Untuk menjalankan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penatausahaan urusan umum;

2. Penatausahaan urusan keuangan;

3. Penatausahaan urusan kepegawaian;

4. Pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas; dan

5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang - Bidang dan UPT -UPT di lingkungan Dinas.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat/tata naskah dinas;

3. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan,kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;

4. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;

8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;

9. Melaksanakan pengaman dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;

10. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2). Sub Bagian Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

2. Melakukan pembinaan penata usahaan keuangan Dinas;

3. Melakukan penata usahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

6. Menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas;

7. Melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3). Sub Bagian Perencanaan

(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah :

1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

2. Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja);Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);

3. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;

4. Melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;

5. Melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;

6. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

7. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan kedinasan lainnya;

8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang PBB

(1) Bidang PBB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelaksanaan pendataan,pendaftaran, penghitungan dan penetapan, penagihan dan penanganan keberatan tagihan PBB.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas , Bidang PBB mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pendataan Obyek Pajak PBB;

2. Penyelenggaraan pendaftaran Wajib Pajak PBB;

3. Penyelenggaraan penghitungan serta penetapan besaran PBB;

4. Pelaksanaan penagihan PBB; dan

5. Penyelenggaraan penanganan Keberatan Atas Tagihan PBB.

(3) Bidang PBB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1). Seksi Pendataan PBB

(1) Seksi Pendataan PBB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang PBB yang berkenaan dengan pendataan PBB.

(2) Uraian tugas Seksi Pendataan PBB adalah:

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendataan PBB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai pendaftaran dan pendataan terkait dengan obyek dan subyek PBB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai pendaftaran dan pendataan terkait dengan obyek dan subyek PBB;

4. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan konsep Peraturan Walikota yang berkenaan dengan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek PBB;

5. Melakukan penyiapan, penerbitan, pencetakan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB;

6. Melakukan pemutakhiran data yang berkaitan dengan perekaman data SPOP/Lampiran SPOP dan data Obyek Pajak danWajib Pajak yang berkenaan dengan PBB;

7. Melakukan penyimpanan surat-surat/dokumen yang terkait dengan hasil pendataan obyek PBB;

8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan PBB; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pendataan PBB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB.

2). Seksi Penetapan PBB

(1) Seksi Penetapan PBB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang PBB yang berkenaan dengan penghitungan dan penetapan penetapan besaran PBB.

(2) Uraian tugas Seksi Penetapan PBB adalah:

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penetapan PBB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai penghitungan serta penetapan besaran Pajakdan rencana penerimaan Daerah yang berkenaan dengan PBB;

3. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan konsep Peraturan Walikota yang berkenaan dengan penetapan PBB;

4. Melakukan penghitungan serta penetapan besaran PBB yangharus dibayar oleh para Wajib Pajak;

5. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;

6. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dalam hal SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak;

7. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penetapan PBB; dan

8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Penetapan PBB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang PBB

3). Seksi Penagihan dan Keberatan PBB

(1) Seksi Penagihan dan Keberatan PBB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang PBB yang berkenaan dengan penagihan dan penanganan keberatan tagihan PBB.

(2) Uraian tugas Seksi Penagihan dan Keberatan PBB adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan PBB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai penagihan, serta penanganan Keberatan Atas Tagihan yang berkenaan dengan PBB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai penagihan, serta penanganan Keberatan Atas Tagihan yang berkenaan dengan PBB;

4. Melakukan penagihan PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Melakukan pelayanan kepada para Wajib Pajak dalam hal pengajuan permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan PBB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Melakukan analisis terhadap permohonan keringanan, angsurandan Keberatan Atas Tagihan PBB;

7. Melakukan pengajuan rekomendasi pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas TagihanPBB;

8. Melakukan penyiapan keputusan terhadap permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan PBB yang diajukan oleh para Wajib Pajak;

9. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan PBB; dan

10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB.

d. Bidang BPHTB

(1) Bidang BPHTB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelaksanaan pendataan,pendaftaran, penghitungan dan penetapan, penagihan dan penanganan keberatan tagihan BPHTB.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang BPHTB mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pendataan Obyek Pajak BPHTB;

2. Penyelenggaraan pendaftaran Wajib Pajak BPHTB;

3. Penyelenggaraan penghitungan serta penetapan besaran BPHTB;

4. Pelaksanaan penagihan BPHTB; dan

5. Penyelenggaraan penanganan Keberatan Atas Tagihan Pajak BPHTB.

(3) Bidang BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1). Seksi Pendataan BPHTB

(1) Seksi Pendataan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang BPHTB yang berkenaan dengan pendataan BPHTB.

(2) Uraian tugas Seksi Pendataan BPHTB adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendataan BPHTB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukn penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai pendataan Obyek Pajak dan pendaftaran Wajib Pajak yang berkenaan dengan BPHTB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai pendataan Obyek Pajak dan pendaftaran Wajib Pajak yang berkenaan dengan BPHTB;

4. Melakukan penyiapan, pelaksanaan pendataan, dan pengolahan data terkait Obyek Pajak BPHTB;

5. Melakukan pencatatan Obyek Pajak BPHTB ke dalam database BPHTB;

6. Melakukan pencatatan terhadap peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

7. Melakukan penyimpanan surat-surat yang terkait dengan hasil pendataan Obyek Pajak BPHTB;

8. Melakukan penelitian terhadap SPTPD BPHTB yang diajukan oleh Wajib pajak;

9. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan BPHTB; dan

10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pendataan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang BPHTB.

2). Seksi Penetapan BPHTB

(1) Seksi Penetapan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang BPHTB yang berkenaan dengan penghitungan dan penetapan penetapan besaran BPHTB.

(2) Uraian tugas Seksi Penetapan BPHTB adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penetapan BPHTB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerjadan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai penghitungan serta penetapan besaran Pajakdan rencana penerimaan Daerah yang berkenaan dengan BPHTB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedomandan petunjuk teknis mengenai penghitungan serta penetapan besaran Pajak dan rencana penerimaan Daerah yang berkenaan dengan BPHTB;

4. Melakukan penghitungan dan menetapkan besaran serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) yang berkenaan dengan BPHTB;

5. Mengajukan SPTPD yang telah diteliti dan ditetapkan untuk divalidasi oleh Kepala Bidang BPHTB;

6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penetapan BPHTB; dan

7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Penetapan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang BPHTB.

3). Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB

(1) Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang BPHTB yang berkenaan dengan penagihan dan penanganan keberatan tagihan BPHTB.

(2) Uraian tugas Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penagihan danKeberatan BPHTB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai penagihan, pembukuan piutang dan pelaporan realisasi Pendapatan Daerah, serta penanganan Keberatan Atas Tagihan yang berkenaan dengan BPHTB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai penagihan, pembukuan piutang dan pelaporan realisasi Pendapatan Daerah, serta penanganan Keberatan Atas Tagihan yang berkenaan dengan BPHTB;

4. Melakukan pencatatan terhadap ketetapan BPHTB yang menjadi dasar pemungutan;

5. Melakukan penagihan BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Melakukan pembukuan terhadap hasil pembayaran/penyetoranBPHTB;

7. Melakukan pelayanan kepada para Wajib Pajak dalam hal pengajuan permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Melakukan analisis terhadap permohonan keringanan, angsurandan Keberatan Atas Tagihan BPHTB;

9. Melakukan pengajuan rekomendasi pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan BPHTB;

10. Melakukan penyiapan keputusan terhadap permohonan keringanan,angsuran dan Keberatan Atas Tagihan BPHTB yang diajukan oleh para Wajib Pajak;

11. Melakukan pengelolaan piutang BPHTB, yang meliputi penatausahaan piutang BPHTB, penagihan piutang BPHTB, dan penghapusan piutang BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB; dan

13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang BPHTB.

e. Bidang Pelayanan dan Penyuluhan

(1) Bidang Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelayanan, penyuluhan, dan pengelolaan data dan informasi pajak terkait PBB dan BPHTB.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas, BidangPelayanan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

1. Koordinasi dan pelayanan perpajakan terkait PBB dan BPHTB;

2. Koordinasi dan penyuluhan perpajakan terkait PBB dan BPHTB;dan

3. Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi perpajakan terkait PBB dan BPHTB

(3) Bidang Pelayanan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1). Seksi Pelayanan

(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan dan Penyuluhan yang berkenaan dengan pelayanan PBB dan BPHTB.

(2) Uraian tugas Seksi Pelayanan adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB;

4. Melakukan penyiapan pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB;

5. Melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Melakukan penata usahaan surat-surat/dokumen dari Wajib Pajak untuk kemudian diteruskan ke unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang membidangi;

7. Melakukan pemberian informasi/konsultansi teknis kepada Wajib Pajak yang memerlukannya;

8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan.

2). Seksi Penyuluhan

(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan dan Penyuluhan yang berkenaan dengan penyuluhan PBB dan BPHTB.

(2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyuluhan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyuluhan perpajakan PBB dan BPHTB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyuluhan perpajakan PBB dan BPHTB;

4. Melakukan penyiapan bahan penyuluhan perpajakan PBB dan BPHTB;

5. Melakukan koordinasi penyiapan pelaksanaan penyuluhan yang berkenaan dengan PBB dan BPHTB;

6. Melakukan penyuluhan perpajakan yang berkenaan dengan PBBdan BPHTB kepada para Wajib Pajak serta masyarakat;

7. Melakukan penyebaran informasi yang berkenaan dengan PBB dan BPHTB PBB dan BPHTB melalui media lain;

8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan.

3). Seksi Pengolahan Data dan Informasi

(1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan dan Penyuluhan yang berkenaan dengan pengolahan data dan informasi PBB danBPHTB.

(2) Uraian tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan Datadan Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengolahan data dan informasi perpajakanPBB dan BPHTB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengolahan data dan informasi perpajakan PBB dan BPHTB;

4. Melakukan analisis kebutuhan software dalam rangka pengelolaan PBB dan BPHTB;

5. Melakukan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi yang berkenaan dengan pengelolaan PBB dan BPHTB;

6. Melakukan pengolahan data perpajakan PBB dan BPHTB;

7. Melakukan penyajian informasi perpajakan PBB dan BPHTB;

8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan.

f. Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian

(1) Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelaksanaan pelaporan, evaluasi dan pengendalian perpajakan PBB danBPHTB.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

1. Koordinasi dan pelaporan perpajakan PBB dan BPHTB;

2. Koordinasi dan evaluasi perpajakan PBB dan BPHTB; dan

3. Koordinasi dan pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB

(3) Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1). Seksi Pelaporan

(1) Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian yang berkenaan dengan penyusunan laporan perpajakan PBB dan BPHTB.

(2) Uraian tugas Seksi Pelaporan adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelaporan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan laporan perpajakan PBB dan BPHTB;

3. Melakukan pengumpulan data terkait pelaksanaan dan hasil pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB;

4. Melakukan analisis data terkait hasil pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB;

5. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan bulanan,semesteran, dan tahunan mengenai realisasi pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB serta tunggakan yang terjadi;

6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelaporan; dan

7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian.

2). Seksi Evaluasi

(1) Seksi Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian yang berkenaan dengan evaluasi perpajakan PBB dan BPHTB.

(2) Uraian tugas Seksi Evaluasi adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Evaluasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan RencanaStrategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai evaluasi perpajakan PBB dan BPHTB;

3. Melakukan penyusunan instrumen evaluasi perpajakan PBB danBPHTB;

4. Melakukan kordinasi dan pelaksanaan evaluasi perpajakan PBBdan BPHTB;

5. Melakukan koordinasi dan upaya-upaya dalam rangka peningkatan perolehan Pendapatan Daerah yang bersumber dari BPHTB dan PBB;

6. Melakukan analisis, pengkajian serta perencanaan dalam rangka pengembangan dan penggalian potensi Pendapatan Daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;

7. Melakukan penghimpunan bahan dan melakukan evaluasi bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/ Keputusan Walikota mengenai pengembangan dan penggalian potensi Pendapatan Daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;

8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Evaluasi; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian.

3). Seksi Pengendalian

(1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian yang berkenaan dengan pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB.

(2) Uraian tugas Seksi Pengendalian adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB;

4. Melakukan penyusunan instrumen pegendalian perpajakan PBB dan BPHTB;

5. Melakukan kordinasi dan pelaksanaan pegendalian pemungutan PBB dan BPHTB;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, penelitian dan analisa terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak;

7. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian; dan

8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

(2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.

(5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan.


Kepengurusan Dinas

Susunan kepengurusan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, ditunjukan pada table 3.1.

Tabel 3.1 : Susunan Kepengurusan DPPB

Permasalahan Yang Dihadapi

Analisa Batasan Sistem

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka masalah yang akan diteliti hanyalah sistem yang berjalan dalam proses registrasi SPPT PBB-P2 pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang


Analisa Kebutuhan Sistem

Dari analisa yang dilakukan pada sistem yang sedang berjalan dapat disimpulkan bahwa sistem pengerjaan dalam proses registrasi SPPT PBB-P2 pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang masih secara manual sehingga data yang diperoleh pun memungkinkan kurang akurat, dan tidak terintegrasi dengan baik hingga mengakibatkan kekeliruan dalam pencetakan SPPT serta ke efektifan dan ke efisienan waktu belum maksimal, dan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka diperlukannya suatu perangkat keras (hardware ) maupun perangkat lunak ( software ) yang dapat mempermudah dan mempercepat proses tersebut agar dalam pengolahan data dan pembuatan laporan lebih cepat, dan akurat.


Analisa Sistem yang Berjalan

Prosedur sistem yang berjalan merupakan kegiatan yang terstruktur dalam pelaksanaan suatu proses, dalam sistem kelancaran setiap pengolahan data, ataupun bentuk aktifitas apabila didukung oleh prosedur yang baik dan tepat, maka sistem yang berjalan tampak teratur dan output yang dihasilkan akan lebih baik. Adapun sistem yang berjalan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang secara khusus dalam hal pengregistrasian SPPT PBB-P2 adalah sebagai berikut :

1). Wajib pajak datang langsung ke dinas kemudian menyerahkan berkas.

2). Staff pelayanan memeriksa kelengkapan berkas, apabila lengkap akan segera diproses, dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi kembali.

3). Berkas yang sudah lengkap akan di cek kembali, apabila sudah lengkap maka staff pengolahan data dan informasiakan mencetak SPPT wajib pajak.

4). SPPT yang sudah dicetakakan di stampel dan ditanda tangan oleh Kepala Dinas PBB & BPHTB yang selanjutnya akan diregistrasi secara manual menggunakan buku besar.

5). Wajib pajak datang dan mengambil SPPT yang sudah jadi dan tanda tangan pada buku besar yang sudah diregistrasi sebagai tanda bukti.


Masalah Yang Dihadapi

Masalah yang dihadapi pada sistem yang berjalan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem masih manual dengan demikian sistem dianggap lambat sehingga tingkat efisiensi yang diharapkan sulit untuk dicapai.

2. Pencatatan SPPT yang sudah jadi membutuhkan waktu yang lama dalam pengregistrasian sehingga mengakibatkan keterlambatan pemberian SPPT kepada wajib pajak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.


Alternatif Pemecahan Masalah

Untuk menanggulangi permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan, maka alternatif pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan merancang, membangun dan menyediakan suatu sistem informasi registrasi untuk memudahkan para petugas dalam proses registrasi.


TataLaksana Sistem yang Berjalan

UseCase Diagram

Pada gambar 3.3 adalah proses pendaftaran baru dalam bentuk usecase diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.



Berdasarkan gambar 3.3 Use Case Diagram Pendaftaran Baru yang berjalan pada saat ini terdapat :

a. 1 System yang mencakup seluruh kegiatan yang sedang berjalan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang

b. 9 actor yang melakukan kegiatan yaitu : Wajib Pajak, Staff Pelayanan,Staff Pendataan, Kasi Pendataan, Staff Penetapan, Kasi Penetapan, Staff Pengolahan Data dan Informasi, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Bidang.

c. 22 use case yang bisa dilakukan oleh actor - aktor.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut :

1. Wajib pajak datang ke Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB untuk meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikan berkas kepada staff pelayanan lalu diperiksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

5. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

6. Setelah berkas sudah di ACC maka kasi penetapan akan memberi keputusan untuk survey lapangan yang akan dilakukan oleh stff penetapan.

7. Setelah survey lapangan maka staff penetapan akan membuat laporan hasil survey yang selanjutnya akan di paraf oleh kasi pendataan.

8. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2, lalu diparaf oleh kasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

9. SPPT PBB-P2 yang sudah diparaf dan ditanda tangani akan diregistrasi oleh staff pendataan.

10. Setelah diregistrasi maka SPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.


Pada gambar 3.4 adalah proses mutasi dalam bentuk use case diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Berdasarkan gambar 3.4 Use Case Diagram Mutasi yang berjalan pada saat ini terdapat :

a. 1 System yang mencakup seluruh kegiatan yang sedang berjalan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

b. 9 actor yang melakukan kegiatan yaitu : Wajib Pajak, Staff Pelayanan,Staff Pendataan, Kasi Pendataan, Staff Penetapan, Kasi Penetapan, Staff Pengolahan Data dan Informasi, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Bidang.

c. 25 use case yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut :

1. Wajib pajak datang keDinas Pelayanan PBB dan BPHTB untuk meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikan berkas kepada staff pelayanan lalu diperiksa apakah berkas sudah lengkap ataut idak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

5. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

6. Setelah berkas sudah diACC maka kasi penetapan akan memberi keputusan perlu atau tidaknya untuk survey lapangan yang akan dilakukan oleh stff penetapan.

7. Jika tidak perlu survey lapangan maka SPPT PBB-P2 akan langsung di cetak tetapi apabila perlu survey lapangan maka staff penetapan akan membuat laporan hasil survey yang selanjutnya akan di paraf oleh kasi pendataan.

8. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2, lalu diparaf oleh kasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

9. SPPT PBB-P2 yang sudah diparaf dan ditanda tangani akan diregistrasi oleh staff pendataan.

10.Setelah diregistrasi maka SPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.

Pada gambar 3.5 adalah proses pembetulan dalam bentuk use case diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.



Berdasarkan gambar 3.5 Use Case Diagram Pembetulan yang berjalan pada saat ini terdapat :

a. 1 System yang mencakup seluruh kegiatan yang sedang berjalan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

b. 8 actor yang melakukan kegiatan yaitu : Wajib Pajak, Staff Pelayanan,Staff Pendataan, Kasi Pendataan,, Kasi Penetapan, Staff Pengolahan Data danInformasi, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Bidang.

c. 15 use case yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut :

1. Wajib pajak datang ke Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB untuk meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi datapada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikan berkas kepada staff pelayanan lalu diperiksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

5. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

6. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2, lalu diparaf oleh kasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

7. SPPT PBB-P2 yang sudah diparaf dan ditanda tangani akan diregistrasi oleh staff pendataan.

8. Setelah diregistrasi makaSPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.

Pada gambar 3.6 adalah proses salinan dalam bentuk use case diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Berdasarkan gambar 3.6 Use Case Diagram Salinan yang berjalan pada saat ini terdapat :

a. 1 System yang mencakup seluruh kegiatan yang sedang berjalan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

b. 8 actor yang melakukan kegiatan yaitu : Wajib Pajak, Staff Pelayanan,Staff Pendataan, Kasi Pendataan,, Kasi Penetapan, Staff Pengolahan Data dan Informasi, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Bidang.

c. 15 use case yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut :

1. Wajib pajak datang ke Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB untuk meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikan berkas kepada staff pelayanan lalu diperiksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajibpajak untuk dilengkapi.

5. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

6. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2, lalu diparaf oleh kasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

7. SPPT PBB-P2 yang sudah diparaf dan ditanda tangani akan diregistrasi oleh staff pendataan.

8. Setelah diregistrasi maka SPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.


Activity Diagram

Pada gambar 3.7 adalah proses pendaftaran baru dalam bentuk activity diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Berdasarkan gambar 3.7 Activity Diagram pendaftaran baru yang berjalan saat ini terdapat :

a. 1 Initial Node, sebagai awal objek.

b. 20 action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.

c. 3 Decision.

c. 1 final Node, sebagai objek yang diakhiri.

Dari gambar Diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut:

1. Wajib pajak datang ke Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB untuk meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikan berkas kepada staff pelayanan lalu diperiksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

5. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

6. Setelah berkas sudah di ACC maka kasi penetapan akan memberi keputusan untuk survey lapangan yang akan dilakukan oleh stff penetapan.

7. Setelah survey lapangan maka staff penetapan akan membuat laporan hasil survey yang selanjutnya akan di paraf oleh kasi pendataan.

8. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2, lalu diparaf oleh kasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

9. SPPT PBB-P2 yang sudah diparaf dan ditanda tangani akan diregistrasi oleh staff pendataan.

10. Setelah diregistrasi maka SPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepadawajib pajak.

Pada gambar 3.8 adalah proses mutasi dalam bentuk activity diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Berdasarkan gambar 3.8 Activity Diagram mutasi yang berjalan saat ini terdapat :

a. 1 Initial Node, sebagai awal objek.

b. 20 action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.

c. 3 Decision.

d. 1 final Node, sebagai objek yang diakhiri.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut :

1. Wajib pajak datang keDinas Pelayanan PBB dan BPHTB untuk meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikanberkas kepada staff pelayanan lalu diperiksa apakah berkas sudah lengkap atautidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajibpajak untuk dilengkapi.

5. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

6. Setelah berkas sudah diACC maka kasi penetapan akan memberi keputusan perlu atau tidaknya untuk survey lapangan yang akan dilakukan oleh stff penetapan.

7. Jika tidak perlu survey lapangan maka SPPT PBB-P2 akan langsung di cetak tetapi apabila perlu survey lapangan maka staff penetapan akan membuat laporan hasil survey yang selanjutnya akan di paraf oleh kasi pendataan.

8. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2, lalu diparaf oleh kasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

9. SPPT PBB-P2 yang sudah diparaf dan ditanda tangani akan diregistrasi oleh staff pendataan.

10.Setelah diregistrasi maka SPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.

Pada gambar 3.9 adalah proses pembetulan dalam bentuk activity diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Berdasarkan gambar 3.9 Activity Diagram Pembetulan yang berjalan pada saat ini terdapat :

a. 1 Initial Node, sebagai awal objek.

b. 15 action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.

c. 2 Decision.

d. 1 final Node, sebagai objek yang diakhiri.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut :

1. Wajib pajak datang ke Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB untuk meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikan berkas kepada staff pelayanan lalu diperiksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

5. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

6. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2, lalu diparaf oleh kasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

7. SPPT PBB-P2 yang sudah diparaf dan ditanda tangani akan diregistrasi oleh staff pendataan.

8. Setelah diregistrasi maka SPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.


Pada gambar 3.10 adalah proses salinan dalam bentuk activity diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.






Berdasarkan gambar 3.10 Activity Diagram Salinan yang berjalan pada saat ini terdapat :

a. 1 Initial Node, sebagai awal objek.

b. 15 action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.

c. 2 Decision.

d. 1 final Node, sebagai objek yang diakhiri.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut :

1. Wajib pajak datang ke Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB untuk meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikan berkas kepada staff pelayanan lalu diperiksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

5. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

6. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2, lalu diparaf oleh kasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

7. SPPT PBB-P2 yang sudah diparaf dan ditanda tangani akan diregistrasi oleh staff pendataan.

8. Setelah diregistrasi maka SPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.


Sequence Diagram

Pada gambar 3.11 adalah proses pendaftaran baru dalam bentuk sequence diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Dari gambar 3.11 Sequence Diagram pendaftaran baru penulis akan menjelaskan skenario sebagai berikut :

a. 9 Actor yang melakukan kegiatan sebagai Wajib Pajak, Staff Pelayanan,Staff Pendataan, Kasi Pendataan, Staff Penetapan, Kasi Penetapan, Staff Pengolahan Data dan Informasi, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Bidang.

a. 3 control life line yang digunakan, yaitu

b. 20 Masssage yang ada dalam sistem registrasi SPPT PBB-P2.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut:

1. Wajib pajak meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikan berkas kepada staff pelayanan

5. Berkas diperiksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

6. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

7. Kasi penetapan memberi keputusan untuk survey lapangan yang akan dilakukan oleh stff penetapan.

8. Setelah survey lapangan maka staff penetapan membuat laporan hasil survey yang akan di paraf oleh kasi pendataan.

9. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2

10. SPPT PBB-P2 diparaf olehkasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

11. SPPT PBB-P2 diregistrasi oleh staff pendataan.

12. SPPT PBB-P2 diambil olehstaff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.

Pada gambar 3.12 adalah proses mutasi dalam bentuk sequen cediagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Gambar3.12 : Sequence Diagram Poses Mutasi

Berdasarkan gambar 3.12 Sequene Diagram mutasi yang berjalan saat ini terdapat :

a. 9 Actor yang melakukan kegiatan sebagai Wajib Pajak, Staff Pelayanan,Staff Pendataan, Kasi Pendataan, Staff Penetapan, Kasi Penetapan, Staff Pengolahan Data dan Informasi, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Bidang.

b. 3 control lifeline yang digunakan.

c. 20 Masssage yang ada dalam sistem registrasi SPPT PBB-P2.

Dari gambar Diagram di atas dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut:

1. Wajib pajak meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi datapada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikan berkas kepada staff pelayanan

5. Berkas diperiksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

6. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

7. Kasi penetapan memberi keputusan untuk survey lapangan yangakan dilakukan oleh stff penetapan, jika tidak perlu survey lapangan makalangsung ke proses cetak SPPT PBB-P2

8. Setelah survey lapangan maka staff penetapan membuat laporan hasil survey yang akan di paraf oleh kasi pendataan.

9. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2

10. SPPT PBB-P2 diparaf olehkasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

11. SPPT PBB-P2 diregistrasioleh staff pendataan.

12. SPPT PBB-P2 diambil olehstaff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.

Pada gambar 3.13 adalah proses pembetulan dalam bentuk sequence diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Berdasarkan gambar 3.13 Activity Diagram Pembetulan yang berjalan pada saat ini terdapat :

a. 8 Actor yang melakukan kegiatan sebagai Wajib Pajak, Staff Pelayanan,Staff Pendataan Kasi Pendataan, Kasi Penetapan, Staff Pengolahan Data dan Informasi, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Bidang.

b. 2 control lifeline yang digunakan.

c. 15 Masssage yang ada dalam sistem registrasi SPPT PBB-P2.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut :

1. Wajib pajak meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi datapada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikan berkas kepada staff pelayanan lalu diperiksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

5. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

6. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2

7. SPPT PBB-P2 diparaf olehkasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

8. SPPT PBB-P2 diregistrasi oleh staff pendataan.

9. SPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.

Pada gambar 3.14 adalah proses salinan dalam bentuk sequence diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.



Berdasarkan gambar 3.14 Activity Diagram Salinan yang berjalanpada saat ini terdapat :

a. 8 Actor yang melakukan kegiatan sebagai Wajib Pajak, Staff Pelayanan,Staff Pendataan, Kasi Pendataan, Kasi Penetapan, Staff Pengolahan Data dan Informasi, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Bidang.

b. 2 control lifeline yang digunakan.

c. 15 Masssage yang ada dalam sistem registrasi SPPT PBB-P2.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut :

1. Wajib pajak meminta formulir.

2. Staff pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak.

3. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.

4. Wajib pajak memberikan berkas kepada staff pelayanan lalu diperiksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

5. Berkas yang sudah lengkapakan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LPP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.

6. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2

7. SPPT PBB-P2 diparaf oleh kasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.

8. SPPT PBB-P2 diregistrasi oleh staff pendataan.

9. SPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.


User Requirement

Requirement Elisitasi Tahap I

Elisitasi tahap I merupakan daftar yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dari lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Untuk membuat sistem registrasi yang terkomputerisasi.Berikut lampiran Elisitasi Tahap I yang telah dibuat ditunjukkan pada table3.2.




Requirement Elisitasi Tahap II

Elisitasi tahap II disusun berdasarkan Elisitasi tahap I yang kemudian diklasifikasikan lagi dengan metode MDI. Berikut lampiran Elisitasi Tahap II yang telah dibuat ditunjukkan pada table3.3.

Table 3.3: Elisitasi Tahap II




Berikut lampiran Elisitasi Tahap II yang telah dibuat keterangan MDI :

a. “M” pada MDI berarti Mandatory (penting). Maksudnya,requirement tersebut harus ada dan tidak boleh dihilangkan pada saat membuat sistem baru.

b. “D”pada MDI berarti Desirable. Maksudnya, requirement tersebut tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan. Namun, jika requirement tersebut digunakan dalam pembentukan sistem maka akan membuat sistem tersebut lebih sempurna.

c. “I” pada MDI berarti Inessential. Maksudnya, requirement tersebut bukanlah bagian sistem yang dibahas, tetapi bagian dari luar system.


Requirement Elisitasi Tahap III

Berdasarkan Elisitasi Tahap II di atas, maka dibuatlah Elisitasi Tahap III yang diklasifikasikankembali dengan metode TOE dengan opse KML. Terdapat requirement yang pilihannyaantara lain high (H) dan harus dieliminasi, Middle mampu dikerjakan (M) dan Lowartinya mudah dikerjakan (L). Berikut lampiran Elisitasi Tahap III yang telahdibuat ditunjukkan pada table 3.4.

Table 3.4: Elisitasi Tahap III





Keterangan :

1. “T” artinya Teknikal, bagaimana tata cara atau teknik pembuatan requirement dalam sistem yang diusulkan?

2. “O” artinya Operasional, bagaimana tata cara penggunaan requirement dalam sistem yang akan dikembangkan?

3. “E” artinya Ekonomi,berapakah biaya yang diperlukan guna membangun requirement didalam sistem?

Metode TOE tersebut dibagi kembali menjadi beberapa option, yaitu :

a. Hight(H) : Sulit untuk dikerjakan, karena teknik pembuatan dan pemakainya sulit serta biayanya mahal. Maka requirement tersebut harus dieliminasi.

b. Middle(M) : Mampu dikerjakan

c. Low (L) : Mudah dikerjakan


Requirement Elisitasi Tahap Final

Merupakan bentuk akhir dari tahap tahap elisitasi yang dapat dijadikan acuan dan dasar untuk membangun Sistem Registrasi SPPT PBB-P2 Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang. Berdasarkan Elisitasi Tahap III maka dapat dihasilkan requirement final draft yang diharapkan dapat mempermudah penulis untuk membangun suatu Sistem RegistrasiSPPT PBB-P2 Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang. Berikut lampiran final draft elisitasi yang telah dibuat ditunjukkan pada table 3.5.








BAB IV

RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

Usulan Prosedur Yang Baru

Berdasarkan analisa maka diketahui bahwa sistem yang lama masih bersifat manual sehingga tidak memenuhi kebutuhan dalam pengolahan data secara cepat dan efektif.

Setelah kebutuhan sistem diketahui maka langkah selanjutnya adalah merancang sistem registrasi SPPT PBB-P2 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam melakukan pengregistrasian secara efektif. Untuk merancang sistem yang diusulkan pada penelitian ini menggunakan UML (Unifited Modelling Language) dengan software Visual Paradigm melalui tahap : Use Case Diagram, Activity Diagram Sequence Daigram, Class Diagram, dan Statechart Diagram serta menggunakan Bluefish dan MySQL sebagai database.

Keuntungan dalam rancangan sistem ini akan mempermudah pegawai dalam melakukan proses registrasi SPPT PBB-P2 secara efektif serta mempermudah dalam membuat laporan.



Rancangan Diagram Sistem Yang Diusulkan

UseCase Diagram Yang Diusulkan

Pada gambar 4.1 adalah proses sistem yang diusulkan dalam bentuk use case diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Berdasarkan gambar 4.1 Use Case Diagram yang diusulkan terdapat:

a.2 Actor yang melakukan kegiatan yaitu :Admin dan Pegawai Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

b.2 Use Case yang dilakukan oleh actor-actor yaitu Log In dan Menu utama admin.

c.12 include yaitu : form pendaftaran baru, data pendaftaran baru, form mutasi, data mutasi, form pembetulan, data pembetulan, form salinan, data salinan, laporan pendaftaran baru, laporan mutasi, laporan pembetulan, dan laporan salinan.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut :

1.Admin dan pegawai melakukan Log Indengan memasukan username dan password.

2.Jika Log In benar lalu masuk ke menu utama admin, jika Log In salah kembali ke LogIn.

3.Setelah masuk ke halaman utama akan tampil menu pendaftaran baru yang berisi menu form pendaftaran baru dan menu data pendaftaran baru, mutasi yang berisi menu form mutasi dan menu data mutasi, pembetulan yang berisi menu form pembetulan dan menu data pembetulan, salinan yang berisi menu form salinan dan menu data salinan, danlaporan yang berisi menu laporan pendaftaran baru, menu laporan mutasi, menu laporan pembetulan, dan menu laporan salinan.

4.Admin dapat mengakses menu pendaftaran baru, mutasi, pembetulan, salinan, dan laporan.

5.Pegawai dapat mengakses menu laporan.


Activity Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Pada gambar 4.2 adalah proses sistem yang diusulkan untuk admin dalam bentuk activity diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Dari gambar 4.2activity diagram untuk admin penulis akan menjelaskan scenario sebagai berikut :

a.1 Initial Node, sebagai awal objek.

b.1 Decision Node

c. 17 Action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi yaitu : Pendaftaran baru, form pendaftaran baru, data pendaftaran baru, mutasi, form mutasi, data mutasi, pembetulan, form pembetulan, data pembetulan,salinan, form salinan, data salinan,, laporan, laporan pendaftaran baru,laporan mutasi, laporan pembetulan, dan laporan salinan.

d.2 Fork Node dari sistem yang mencerminkan penggabungan action.

e.1 Final Node, sebagai objek yang diakhiri.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut:

Admin dan pegawai melakukan Log Indengan memasukan username dan password.

1.Jika Log In benar lalu masuk ke menu utama admin, jika Log In salah kembali ke LogIn.

2.Setelah masuk ke halaman utama akan tampil menu pendaftaran baru yang berisi menu form pendaftaran baru dan menu data pendaftaran baru, mutasi yang berisi menu form mutasi dan menu data mutasi, pembetulan yang berisi menu form pembetulan dan menu data pembetulan, salinan yang berisi menu form salinan dan menu data salinan, danlaporan yang berisi menu laporan pendaftaran baru, menu alporan mutasi, menu laporan pembetulan, dan menu laporan salinan.

3.Admin dapat mengakses menu pendaftaran baru, menu mutasi, menu pembetulan, menu salinan, dan menu laporan.


Activity Diagram Yang Diusulkan Untuk Pegawai

Pada gambar 4.3 adalah proses sistem yang diusulkan untuk pegawai dalam bentuk activity diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Dari gambar 4.2 activity diagram untuk admin penulis akan menjelaskan scenario sebagai berikut :

a. 1 Initial Node, sebagai awal objek.

b. 1 Decision Node

c. 17 Action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi yaitu : Pendaftaran baru, form pendaftaran baru, data pendaftaran baru, mutasi, form mutasi, data mutasi, pembetulan, form pembetulan, data pembetulan, salinan, form salinan, data salinan,, laporan, laporan pendaftaran baru, laporan mutasi, laporan pembetulan, dan laporan salinan.

d. 2 Fork Node dari sistem yang mencerminkan penggabungan action

e. 1 Final Node, sebagai objek yang diakhiri.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut :

Admin dan pegawai melakukan Log In dengan memasukan username dan password.

1. Jika Log In benar lalu masuk ke menu utama admin, jika Log In salah kembali ke Log In.

2. Setelah masuk ke halaman utama akan tampil menu pendaftaran baru yang berisi menu form pendaftaran baru dan menu data pendaftaran baru, mutasi yang berisi menu form mutasi dan menu data mutasi, pembetulan yang berisi menu form pembetulan dan menu data pembetulan, salinan yang berisi menu form salinan dan menu data salinan, dan laporan yang berisi menu laporan pendaftaran baru, menu alporan mutasi, menu laporan pembetulan, dan menu laporan salinan.

3. Admin dapat mengakses menu pendaftaran baru, menu mutasi, menu pembetulan, menu salinan, dan menu laporan.


Activity Diagram Yang Diusulkan Untuk Pegawai

Pada gambar 4.3 adalah proses sistem yang diusulkan untuk pegawai dalam bentuk activity diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Dari gambar 4.3 activity diagram penulis akan menjelaskan Scenario sebagai berikut :

a. 1 Initial Node, sebagai awal objek.

b. 1 Decision Node

c. 5 Action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi yaitu : laporan, laporan pendaftaran baru, laporan mutasi, laporan pembetulan, laporan salinan.

d. 2 Fork Node dari sistem yang mencerminkan penggabungan action

e. 1 Final Node, sebagai objek yang diakhiri.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut :

Pegawai melakukan Log In dengan memasukan username dan password.

2. Jika Log In benar lalu masuk ke menu utama admin, jika Log In salah kembali ke Log In.

3. Setelah masuk ke halaman utama akan tampil menu pendaftaran baru, menu mutasi, menu pembetulan, menu salinan dan menu laporan yang berisi menu laporan pendaftaran baru, menu laporan mutasi, menu laporan pembetulan, dan menu laporan salinan.

4. Pegawai dapat mengakses menu laporan yang berisi menu laporan pendaftaran baru, menu laporan mutasi, menu laporan pembetulan, dan menu laporan salinan.


Sequence Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Pada gambar 4.4 adalah proses sistem yang diusulkan untuk admin dalam bentuk sequence diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Dari gambar 4.4 Sequence Diagram penulis akan menjelaskan scenario sebagai berikut :

a. 1 actor yang melakukan kegiatan sebagai admin.

b. 15 control lifeline yang digunakan, yaitu login, menu utama, form pendaftaran baru, data pendaftaran baru, form mutasi, data mutasi, form pembetulan, data pembetulan, form salinan, data salinan, laporan pendaftaran baru, laporan mutasi, laporan pembetulan, laporan salinan, dan log out.

c. 30 Massage yang ada didalam sistem registrasi SPPT PBB-P2 yaitu: pilih menu log in, memasukan username dan password, verifikasi log in, menampilkan menu utama, pilih menu form pendaftaran baru, menampilkan menu form pendaftaran baru, pilih menu data pendaftaran baru, menampilkan menu data pendaftaran baru, pilih menu form mutasi, menampilkan menu mutasi, pilih menu data mutasi, menampilkan menu data mutasi, pilih menu form pembetulan, menampilkan menu form pembetulan, pilih menu data pembetulan, menampilkan menu data pembetulan, pilih menu form salinan, menampilkan menu form salinan, pilih menu data salianan, menampilkan menu data salinan, pilih menu laporan pendaftaran baru, menampilkan menu laporan pendaftaran baru, pilih menu laporan mutasi, menampilkan menu laporan mutasi, pilih menu laporan pembetulan, menampilkan menu laporan pembetulan, pilih menu laporan salinan, menampilkan menu laporan salinan, pilih menu log out, menampilkan menu log out.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut :

1. Admin melakukan Log In dengan memasukan username dan password, jika Log In salah maka kembali lagi ke menu Log In.

2. Admin memilih menu utama lalu menampilkan menu utama.

3. Admin memilih form pendaftaran baru lalu menampilkan form pendaftaran baru.

4. Admin memilih data pendaftaran baru lalu menampilkan data pendaftaran baru.

5. Admin memilih form mutasi lalu menampilkan form mutasi.

6. Admin memilih data mutasi lalu menampilkan data mutasi.

7. Admin memilih form pembetulan lalu menampilkan form pembetulan.

8. Admin memilih data pembetulan lalu menampilkan data pembetulan.

9. Admin memilih form salinan lalu menampilkan form salinan.

10. Admin memilih data salinan lalu menampilkan data salinan.

11. Admin memilih laporan pendaftaran baru lalu menampilkan laporan pendaftaran baru.

12. Admin memilih laporan mutasi lalu menampilkan laporan mutasi.

13. Admin memilih laporan pembetulan lalu menampilkan laporan pembetulan

14. Admin memilih laporan salinan lalu menampilkan laporan salinan.


Sequence Diagram Yang Diusulkan Untuk Pegawai

Pada gambar 4.5 adalah proses sistem yang diusulkan dalam bentuk sequence diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.






Dari gambar 4.5 Sequence Diagram penulis akan menjelaskan scenario sebagai berikut :

a. 1 actor yang melakukan kegiatan sebagai petugas koperasi

b. 7 control lifeline yang digunakan, yaitu login, menu utama, laporan pendaftaran baru, laporan mutasi, laporan pembetulan, laporan salinan, dan log out.

c. 14 Massage yang ada didalam sistem registrasi SPPT PBB-P2 yaitu: pilih menu log in, memasukan username dan password, verifikasi log in, menampilkan menu utama, pilih menu laporan pendaftaran baru, menampilkan menu laporan pendaftaran baru, pilih menu laporan mutasi, menampilkan menu laporan mutasi, pilih menu laporan pembetulan, menampilkan menu laporan pembetulan, pilih menu laporan salinan, menampilkan menu laporan salinan, pilih menu log out, menampilkan menu log out.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut :

1. Pegawai melakukan Log In dengan memasukan username dan password, jika Log In salah maka kembali lagi ke menu Log In.

2. Pegawai memilih menu utama lalu menampilkan menu utama.

3. Admin memilih laporan pendaftaran baru lalu menampilkan laporan pendaftaran baru.

4. Admin memilih laporan mutasi lalu menampilkan laporan mutasi.

5. Admin memilih laporan pembetulan lalu menampilkan laporan pembetulan

6. Admin memilih laporan salinan lalu menampilkan laporan salinan.


State Machine Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Pada gambar 4.6 adalah proses sistem yang diusulkan untuk admin dalam bentuk state machine diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Dari gambar 4.6 State Machine penulis akan menjelaskan scenario sebagai berikut :

a. 1 Initial Node sebagai awal objek.

b. 17 Action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi yaitu : Pendaftaran baru, form pendaftaran baru, data pendaftaran baru, mutasi, form mutasi, data mutasi, pembetulan, form pembetulan, data pembetulan, salinan, form salinan, data salinan, laporan, laporan pendaftaran baru, laporan mutasi, laporan pembetulan, dan laporan salinan.

c. 1 Decision Node

d. 1 Final Node sebagai objek yang diakhiri.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut :

1. Admin dan pegawai melakukan Log In dengan memasukan username dan password.

2. Jika Log In benar lalu masuk ke menu utama admin, jika Log In salah kembali ke Log In.

3. Setelah masuk ke halaman utama akan tampil menu pendaftaran baru yang berisi menu form pendaftaran baru dan menu data pendaftaran baru, mutasi yang berisi menu form mutasi dan menu data mutasi, pembetulan yang berisi menu form pembetulan dan menu data pembetulan, salinan yang berisi menu form salinan dan menu data salinan, dan laporan yang berisi menu laporan pendaftaran baru, menu alporan mutasi, menu laporan pembetulan, dan menu laporan salinan.

4. Admin dapat mengakses menu pendaftaran baru, menu mutasi, menu pembetulan, menu salinan, dan menu laporan.


State Machine Diagram Yang Diusulkan Untuk Pegawai

Pada gambar 4.7 adalah proses sistem yang diusulkan untuk pegawai dalam bentuk state machine diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Dari gambar 4.3 activity diagram penulis akan menjelaskan Scenario sebagai berikut :

a. 1 Initial Node, sebagai awal objek.

b. 1 Decision Node

c. 5 Action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi yaitu : laporan, laporan pendaftaran baru, laporan mutasi, laporan pembetulan, laporan salinan.

d. 1 Final Node, sebagai objek yang diakhiri.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut :

1. Pegawai melakukan Log In dengan memasukan username dan password.

2. Jika Log In benar lalu masuk ke menu utama admin, jika Log In salah kembali ke Log In.

3. Setelah masuk ke halaman utama akan tampil menu pendaftaran baru, menu mutasi, menu pembetulan, menu salinan dan menu laporan yang berisi menu laporan pendaftaran baru, menu laporan mutasi, menu laporan pembetulan, dan menu laporan salinan.

4. Pegawai dapat mengakses menu laporan yang berisi menu laporan pendaftaran baru, menu laporan mutasi, menu laporan pembetulan, dan menu laporan salinan.


Class Diagram Yang Diusulkan

Pada gambar 4.8 adalah proses sistem yang diusulkan dalam bentuk class diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Dari gambar 4.8 Class Diagram penulis akan menjelaskan scenario sebagai berikut :

a. 12 class, himpunan dari objek - objek yang berbagai atribut serta operasi yang sama yaitu form pendaftaran baru, data pendaftaran baru, form mutasi, data mutasi, form pembetulan, data pembetulan, form salinan, data salinan, laporan pendaftaran baru, laporan mutasi, laporan pembetulan, dan laporan salinan.

b. 11 association, digunakan untuk memodelkan relasi yang sama.


Testing Atau Pengujian

Black Box Testing

Setelah melakukan perancangan, langkah selanjutnya adalah melakukan serangkaian uji coba pada masing - masing sistem yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Adapun pembahasan hasil dari black box testing ditunjukan pada table4.1.




Padametode ini penulis mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi instansi. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi unsur - unsur internal yaitu kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness),terhadap unsur eksternal yaitu peluang (opportunites)­dan ancaman (treats). Identifikasi SWOT pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB ditunjukan pada table 4.2.

Tabel 4.2 : Identifikasi SWOT




Berdasarkan identifikasi SWOT pada table 4.2, maka dilakukan analisis untuk mencari strategi dengan menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang yang tersedia(strategi S-O) serta menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang ada (strategi S-T). Selain itu dianalisis pula strategi untuk mengurangi kelemahan yang dimiliki dalam meraih peluang yang ada (strategi W-O) maupun mengatasi ancaman yang ada (strategi W-T). Pemetaan strategi S-O, W-O, S-T danW-T dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Analisis SWOT




Rancangan Tampilan Yang Diusulkan

Rancangan Tampilan Log In Admin

Pada gambar 4.10 adalah rancangan tampilan Log In Admin yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Dashboard Admin

Pada gambar 4.11 adalah rancangan tampilan dashboard admin yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Input Pendaftaran Baru Admin

Pada gambar 4.12 adalah rancangan tampilan menu input pendaftaran baru admin yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Input Mutasi Admin

Pada gambar 4.13 adalah rancangan tampilan menu input mutasi admin yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Input Pembetulan Admin

Pada gambar 4.14 adalah rancangan tampilan menu input pembetulan admin yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Input Salinan Admin

Pada gambar 4.15 adalah rancangan tampilan menu input salinan admin yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Data Pendaftaran Baru Admin

Pada gambar 4.16 adalah rancangan tampilan menu data pendaftaran baru admin yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Data Mutasi Admin

Pada gambar 4.17 adalah rancangan tampilan menu data mutasi admin yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Data Pemebetulan Admin

Pada gambar 4.18 adalah rancangan tampilan menu data pembetulan admin yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Data Salinan Admin

Pada gambar 4.19 adalah rancangan tampilan menu data salinan admin yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Laporan Pendaftaran Baru

Pada gambar 4.20 adalah rancangan tampilan laporan pendaftaran baru yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Laporan Mutasi

Pada gambar 4.21 adalah rancangan tampilan laporan mutasi yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Laporan Pembetulan

Pada gambar 4.22 adalah rancangan tampilan laporan pembetulan yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Rancangan Tampilan Laporan Salinan

Padagambar 4.23 adalah rancangan tampilan laporan salinan yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Log In Pegawai

Pada gambar 4.24 adalah rancangan tampilan Log In Pegawai yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Utama Pegawai

Pada gambar 4.25 adalah rancangan tampilan menu utama pegawai yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Input Pendaftaran Baru Pegawai

Pada gambar 4.26 adalah rancangan tampilan menu input pendaftaran baru pegawai yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Input Mutasi Pegawai

Pada gambar 4.27 adalah rancangan tampilan menu input mutasi pegawai yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Input Pembetulan Pegawai

Pada gambar 4.28 adalah rancangan tampilan menu input pembetulan pegawai yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Input Salinan Pegawai

Pada gambar 4.29 adalah rancangan tampilan menu input salinan pegawai yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.






Rancangan Tampilan Menu Data Pendaftaran Baru Pegawai

Pada gambar 4.30 adalah rancangan tampilan menu data pendaftaran baru pegawai yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.






Rancangan Tampilan Menu Data Mutasi Pegawai

Pada gambar 4.31 adalah rancangan tampilan menu data mutasi pegawai yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Data Pembetulan Pegawai

Pada gambar 4.32 adalah rancangan tampilan menu data pembetulan pegawai yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Menu Data Salinan Pegawai

Pada gambar 4.33 adalah rancangan tampilan menu data salinan pegawai yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Hasil Cetak Pendaftaran Baru

Pada gambar 4.34 adalah rancangan tampilan haisl cetak pendaftaran baru yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Hasil Cetak Mutasi

Pada gambar 4.35 adalah rancangan tampilan hasil cetak mutasi yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Rancangan Tampilan Hasil Cetak Pembetulan

Pada gambar 4.36 adalah rancangan tampilan hasil cetak pembetulan yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.




Rancangan Tampilan Hasil Cetak Salinan

Pada gambar 4.22 adalah rancangan tampilan Hasil Cetak Salinan yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.





Implementasi Aplikasi Yang Diusulkan

Rancangan Perangkat Keras (Hardwere)

Perangkat keras yang dibutuhkan olehsistem ini adalahsuatu unit personal komputer. Perangkat keras yang diusulkan ini dibuatberdasarkan kebutuhan sistem saat ini dan antisipasi kebutuhan di masa yang akandatang. Konfigurasi yang dibutuhkan adalah :

Perangkat Keras (hardware) yang digunakan sebagai berikut :

a. Processor  : AMDQuad Core A4

b. Monitor  : 14” LCD

c. RAM  : 2 GB

d. Hardisk  : 500 GB

e. Printer  : Cannon MP230


Instalasi Perangkat Lunak (Software)

Untuk menjalankan proses input data penelitimenggunakan software :

1. Sistem Operasi Windows 8.

2. Instan PHP (PHP dan Mysql).

3. XAMPP

4. Bluefish 2.2.7.

5. Mozilla Firefox.

6. Visual Paradigm 6.4 Enterprise Edition.

7. Microsoft Office 2010.


Hak Akses (Brainware)

Ada 2 actor yang dapat mengakses aplikasi Registrasi SPPT PBB-P2 ini yaitu :

1. Admin (Staff Pengolahan Data dan Informasi).

2. Staff Pelayanan.


Penggunaan Porgram Yang Diusulkan

Penggunaan program yang diusulkan adalahaplikasi yang dibuat dengan berbasiskan webyang menggunakan bahasa pemrogaman PHPdan Mysql.


Jadwal Pengolahan

Perancangan sistem yang diusulkandiperkirakan memakan waktu kurang lebih 4bulan, dan kegiatan yang dilakukan selamapenelitian sampai pembuatan ditunjukan pada table 4.4.

Estimasi Biaya

Pada table4.5 Estimasi Biaya ini berisi rincian biaya sistem yangnantinya akan diaplikasikan ke dalam DPPB.










BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab - bab sebelumnya serta hasil analisa yang dilakukan mengenai Perancangan Sistem Informasi Registrasi SPPT PBB-P2 Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang,maka sebagai akhir penulisan laporan Skripsi memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1.Proses Sistem Registrasi SPPT PBB-P2 yang sedang berjalan saat ini Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang masih berjalan secara manual dan belum optimal sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pengolahan data.

2.Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang belum terkomputerisasi dengan baik karena dokumen masih berbentuk buku - buku sehingga sering terjadi kerangkapan data dan kehilangan data,selain itu pembuatan laporan masih belum akurat dan tepat waktu karena membutuhkan waktu yang lama dalam pengolahaan data.

3.Untuk membuat sistem registrasi SPPT PBB-P2 yang efektif diperlukan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalahan, seperti pembuatan Aplikasi Web dalam penginputan registrasi SPPT yang sudah jadi agar dapat meningkatkan keakuratan dalam pembuatan laporan.


Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan yang telah dilakukan di Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang,maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan untuk meningkatkan kinerjadan sistem yang ada pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, yaitu sebagai berikut:

Apabila sistem yang baru sudah berjalan maka perlu diperhatikan dan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem untuk selanjutnya diadakan perbaikan sesuai dengan perubahan dan perkembangan intansi atau perusahaan.

Untuk dimasa yang akan datang, diharapkan bagi mahasiswa yang mengambil judul Skripsi ini agar dapat mengembangkan sistem ini menjadi lebih baik lagi.




Daftar Pustaka
  1. 1,0 1,1 1,2 Sutabri.2012. Konsep Sistem Informasi.Yogyakarta: Andi Offset.
  2. Yakub. 2012. Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu
  3. 3,0 3,1 3,2 Yakub. 2012. Pengantar Sistem Informasi.Yogyakarta: Graha Ilmu
  4. Kadir, Abdul. 2009. Membuat Aplikasi Web dengan PHP dan Database MySQL. Yogyakarta: Andi Offset.
  5. 5,0 5,1 Sutarman. 2012. Buku Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara
  6. Amin. Zaenal. Santoso, Yudi. 2012. Pemodelan Sistem Informasi Persediaan Barang Pada PT. Nutech Pundi Arta. Jakarta:Universitas Budi Luhur.
  7. 7,0 7,1 Mulyanto, Agus.2009. Sistem Informasi Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  8. Mulyanto, Agus. 2009. Sistem Informasi Konsep & Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  9. Mustakini,Jogiyanto Hartono. 2010. Sistem Informasi Teknologi. Yogyakarta: AndiOffset.
  10. 10,0 10,1 Mustakini,Jogiyanto Hartono. 2009. Sistem Informasi Teknologi. Yogyakarta: Andi Offset.
  11. Sutabri. 2012. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: AndiOffset.
  12. 12,0 12,1 12,2 Mulyanto, Agus. 2009.Sistem Informasi Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  13. UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  14. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaiPajak Daerah.
  15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai PajakDaerah.
  16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
  17. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara PengelolaanPBB.
  18. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan PBB.

Contributors

Vanie