Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.
Namun dibalik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketata negaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Artikel ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu artikel ini lebih bersifat suatu "perbandingan" (bukan "pertandingan") antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir.
Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama.

Agar mahasiswa memahami di dalam pancasila terdapat nilai luhur dan budaya yang sangat bagus untuk di terapkan dalam hub masyarakat trutama ke pada mahasiswa mahasiswa dapat mempelajari dan meng aplikasikan ke hidupan sosial dan bermasyrakat, bagaimana cara mereka dalam beroganisasi, dan bagaimana cara mereka menghormati sesama umat beragama

Kode  : UM100

Mata Kuliah  : Pancasila

Beban Kredit  : SKS

Jenjang  : S1

Jurusan  : SI/TI/MI

Waktu Tatap Muka  :

Waktu Tugas Mandiri :

Metode Kuliah  : Tatap muka,Tugas,Presentasi

Alat  : RME, Multimedia Projector, Komputer dan Whiteboard

Evaluasi  : Kehadiran, Tugas, UTS, UAS

Dosen  : ALBERT Y. DIEN, SH.,MH.,MFILSAFAT

TIU  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.

TIK  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.

PENDIDIKAN PANCASILA

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

PENDAHULUAN

PENDIDIKAN ADALAH UPAYA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH GUNA KELANGSUNGAN HIDUP WARGANYA DAN GENERASI PENERUS. SEHINGGA BERMAKNA DAN MAMPU MENG-ANTISIPASI HARI DEPAN, YANG SENANTIASA TERKAIT DENGAN KONTEKS BUDAYA BANGSA INDONESIA

KEMAMPUAN TSB, MEMERLUKAN PEMBEKALAN IPTEKS YANG DILANDASI NILAI-NILAI YANG MENJADI PANDUAN DAN KEYAKINAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

MASYARAKAT (BANGSA) INDONESIA, SELAIN MENGUASAI IPTEKS, HARUS BERIMAN DAN BERTAKWA, BERBUDI PEKERTI LUHUR, SEHAT JASMANI DAN ROHANI, MEMILIKI RASA TANGGUNG JAWAB YANG BERSENDIKAN NILAI-NILAI PANCASILA.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA RI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA HARUS MENJADI PENUNTUN SIKAP DAN PERILAKU RAKYAT YANG SESUAI DENGAN KEHIDUPAN SEBAGAI WARGA NKRI.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA TSB. MERUPAKAN SATU KESATUAN & SALING BERKAITAN SERTA KETERGANTUNGAN.

PANCASILA

PANCASILA, SEBAGAI DASAR ATAU FILSAFAT NEGARA RI SECARA RESMI DISAHKAN PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI), TANGGAL 18 AGUSTUS 1945, DAN DIUNDANGKAN DALAM BERITA REPUPLIK INDONESIA, TAHUN II (TAHUN 1946) No. 7, TERDIRI ATAS 2 (DUA) BAGIAN, PEMBUKAAN & BATANG TUBUH (Pasal-Pasal).

PADA ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN TERCANTUM RUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA MELIPUTI:

BERDASARKAN KETENTUAN YURIDIS TERSEBUT, MAKA SETIAP WARGA NEGARA TERUTAMA KALANGAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI INSAN INTELEKTUAL SUDAH SEHARUSNYA MEMPELAJARI PANCASILA SERTA MENGHAYATI DAN MENDALAMI, DAN MENGEMBANGKAN, PADA AKHIRNYA MENG-AMALKAN DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN DALAM RANGKA BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA.

HAKEKAT PANCASILA MENGANDUNG DUA PENGERTIAN POKOK, “SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA DAN SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.

LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN PANCASILA

A. Menyiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan Akademik dan/atau Profesional yang dapat menerapkan, dan/atau memperkaya khasanah IPTEKS.

B. Mengembangkan & menyebarluaskan IPTEKS serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkat- kan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional.

LANDASAN HISTORIS

PANCASILA DIGALI SEMENJAK LAHIRNYA BANGSA INDONESIA, MELIPUTI NILAI KETUHANAN, SIKAP TOLERANSI, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.

MELALUI PROSES YANG CUKUP PANJANG, NILAI-NILAI PANCASILA TELAH MELALUI PEMATANGAN, MAKA PARA TOKOH BANGSA SAAT AKAN MENDIRIKAN NEGARA RI MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.

WALAUPUN DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945 TIDAK TERMUAT ISTILAH “PANCASILA”, NAMUN YANG DIMAKSUD DASAR NEGARA DENGAN ISTILAH “PANCASILA”.
HAL INI DIDASARKAN ATAS INTERPRETASI HISTORIS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN RUMUSAN DASAR NEGARA, YANG SECARA SPONTAN DITERIMA OLEH PARA TOKOH BANGSA.

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA TELAH TERJADI BEBERAPA KALI PERUBAHAN UUD.

UUD 1945 DIGANTI OLEH KONSTITUSI RIS (1949), KEMUDIAN BERUBAH MENJADI UUD SEMENTARA (1950), DAN AKHIRNYA DIKELUARKAN DEKRIT 5 Juli 1959, YANG ISINYA:

I. MEMBUBARKAN KONSTITUANTE,

II. MENETAPKAN BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945, DAN TIDAK BERLAKUNYA UUDS TAHUN 1950.

III. DIBENTUKNYA MPRS DAN DPAS DALAM WAKTU YANG SESINGKAT- SINGKATNYA.

DENGAN BERDASARKAN DEKRIT TSB, UUD 1945 BERLAKU KEMBALI HINGGA SAAT INI,

LANDASAN KULTURAL

DALAM HIDUP BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA, SETIAP NEGARA DI DUNIA MEMILIKI SUATU PANDANGAN HIDUP, FILSAFAT HIDUP YANG MERUPAKAN SUATU PEGANGAN DALAM KANCAH PERGAULAN MASYARAKAT INTERNASIONAL.

SETIAP BANGSA MEMILIKI CIRI PANDANGAN HIDUP YANG BERBEDA, BANGSA INDONESIA MENDASARKAN PADA PANDANGAN HIDUP DALAM SUATU ASAS KULTURAL YANG DIMILIKI DAN MELEKAT PADA BANGSA INDONESIA SENDIRI YAITU PANCASILA.

PANCASILA MERUPAKAN PENCERMINAN NILAI YANG TUMBUH DALAM KEHIDUPAN BANGSA, DIANGKAT DARI NILAI-NILAI KULTURAL YANG DIMILIKI BANGSA INDONESIA,

DENGAN MELALUI PROSES PEMIKIRAN FILOSOFIS PENDIRI NEGARA YANG DIGALI DARI BUDAYA SENDIRI, SEJAJAR DENGAN KARYA-KARYA BESAR BANGSA LAIN DI DUNIA.

PANCASILA TIDAK MENGANDUNG NILAI-NILAI YANG KAKU DAN TERTUTUP, TETAPI TERBUKA MASUKNYA NILAI-NILAI YANG POSITIF YANG DATANG DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR,

SEHINGGA GENERASI PENERUS, TERUTAMA MAHASISWA SEBAGAI KALANGAN INTELEKTUAL KAMPUS DAPAT MENDALAMI,

DALAM ARTIAN MENGEMBANGKAN SESUAI TUNTUTAN ZAMAN.

LANDASAN FILOSOFIS

PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA DAN FILOSOFIS BANGSA INDONESIA, MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN MORAL UNTUK SECARA KONSISTEN MEREALISASIKANNYA DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN DENGAN MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI DALAM SILA-SILA PANCASILA.

SECARA FILOSOFIS, BANGSA INDONESIA SEBELUM MENDIRIKAN NEGARA ADALAH SEBAGAI BANGSA YANG BERKETUHANAN DAN BERPERIKEMANUSIAAN.
SECARA OBJEKTIF, MANUSIA INDONESIA ADALAH BERKETUHANAN, BERPERIKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB SERTA BERUSAHA MEMPERTAHANKAN PERSATUAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN.

NILAI-NILAI PANCASILA MERUPAKAN DASAR FILSAFAT NEGARA, SEHINGGA MENJADI KONSEKUENSI, BAHWA SETIAP ASPEK PENYELENGGARAAN NEGARA HARUS BERSUMBER PADA NILAI-NILAI PANCASILA TERMASUK SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA, MENJADI SUMBER NILAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK, EKONOMI, HUKUM, SOSIAL & BUDAYA SERTA PERTAHANAN KEAMANAN.

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

RAKYAT MELALUI PERWAKILANNYA, MENYATAKAN BAHWA PENDIDIKAN NASIONAL DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN SERTA HARKAT DAN MARTABAT BANGSA.

MEWUJUDKAN MANUSIA SERTA MASYARAKAT INDONESIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, BERKUALITAS DAN MANDIRI, SEHINGGA MAMPU MEMBANGUN DIRINYA DAN MASYRAKAT SEKELILINGNNYA SERTA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBANGUNAN BANGSA.

PERKULIAHAN PANCASILA MENGARAHKAN PERHATIAN PADA MORAL, YANG DIHARAPKAN DAPAT DIWUJUDKAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DALAM MASYARAKAT YANG TERDIRI ATAS BERBAGAI GOLONGAN DAN AGAMA.

BERPERILAKU YANG ADIL DAN BERADAB, BERBUDAYA DENGAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BERSAMA DIATAS KEPENTINGAN PERORANGAN DAN GOLONGAN.

DENGAN DEMIKIAN PERBEDAAN PEMIKIRAN & PENDAPAT ATAU KEPENTINGAN, DAPAT DIATASI MELALUI MUSYAWARAH DENGAN DASAR KEADILAN.

TUJUAN PERKULIAHAN PANCASILA JUGA UNTUK MEMBERIKAN DASAR-DASAR ILMIAH ATAU TRANSFORMASI NILAI MELALUI PENGEMBANGAN PENGETAHUAN SECARA ILMIAH, SERTA UNTUK MEMBENTUK MANUSIA PANCASILAIS SEBAGAI CALON PEMIMPIN DI MASA DEPAN.

MEMBERIKAN PENGERTIAN, PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ATAU TATA NILAI BANGSA, DASAR NEGARA & IDEOLOGI NASIONAL DENGAN SEGALA IMPLIKASI YANG DIHADAPI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA YANG BERLANGSUNG SANGAT CEPAT, SERTA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN IPTEKS DISERTAI POLA KEHIDUPAN YANG MENGGLOBAL.

DENGAN MEMILIKI PENGETAHUAN PANCASILA SECARA ILMIAH, MAHASISWA AKAN MEMILIKI KETAHANAN IDEOLOGIS DALAM MENGHADAPI PENGARUH NEGATIF DARI LUAR.

MEMPERSIAPKAN WARGA NEGARA YANG BERKESADARAN KEBANGSAAN, SERTA PEMIMPIN-PEMIMPIN YANG BERTANGUNGJAWAB TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) YANG BERSENDIKAN PANCASILA.

KEBERHASILAN DALAM PENDIDIKAN PANCASILA, AKAN MEMBUAHKAN SIKAP MENTAL BERSIFAAT CERDAS, PENUH TANGGUNG JAWAB.

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA UNTUK MENCAPAI CITA-CITA TELAH BERJALAN BERABAD-ABAD, DENGAN BERMACAM-MACAM CARA DAN TAHAPAN. SEJARAHNYA MEMILIKI ALUR YANG SANGAT PANJANG, UTK. PEMBAHASANNYA DIPERLUKAN TONGGAK-TONGGAK TERHADAP ALUR PERJUANGAN TERSEBUT. PENENTUAN TONGGAK-TONGGAK TERSEBUT DITINJAU DARI PERISTIWA-PERISTIWA YANG MEMPENGARUHI KARAKTERISTIK PERJUANGAN, YANG ADA KAITANNYA DENGAN PANCASILA.

TONGGAK-TONGGAK TERSEBUT DAPAT DIIKHTISARKAN SBB.:

MASA KERAJAAN (abad VI-XII), BERDIRI KERAJAAN-KERAJAAN BESAR DENGAN SUASANA KEHIDUPAN GEMAH-RIPAH LOH-JINAWI, TATA-TENTREM, KERTARAHARJA. DAN MERUPAKAN NEGARA-NEGARA BERDAULAT, BERSATU MEMPUNYAI WILAYAH HAMPIR DI SELURUH NUSANTARA.
UNSUR-UNSUR YANG MERUPAKAN BENIH PANCASILA PADA JAMAN ITU, MELIPUTI :

- PERSATUAN,

- TATA PEMERINTAHAN ATAS DASAR MUSYAWARAH

- KEADILAN SOSIAL.

- KETUHANAN,

- KEMANUSIAAN,

DOKUMEN TERTULIS YANG MEMBUKTIKAN TERDAPATNYA UNSUR-UNSUR TERSEBUT IALAH PRASASTI-PRASASTI, JUGA DI DALAM NAGARAKERTAGAMA KARANGAN Mpu TANTULAR, DIURAIKAN SUSUNAN PEMERINTAHAN MAJAPAHIT YANG MENCERMINKAN UNSUR MUSYAWARAH, DISAMPING HUBUNGAN DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA.
SERTA KEHIDUPAN YANG BERKETUHANAN, TERCERMIN DALAM SUASANA KERUKUNAN ANTAR AGAMA, DILUKISKAN OLEH Mpu TANTULAR DALAM BUKUNYA YANG BERJUDUL SUTASOMA.

MASA PENJAJAHAN BARAT (abad XV-XIX) MERUPAKAN AWAL KONTAK DENGAN BANGSA-BANGSA BARAT, KEDATANGAN MEREKA KE DARATAN NUSANTARA KARENA KESUBURAN INDONESIA DENGAN HASIL BUMI.
MEREKA BERLOMBA-LOMBA MEREBUT KEMAKMURAN BUMI INDONESIA.
SEJAK ITU, MULAILAH LEMBARAN HITAM SEJARAH INDONESIA DENGAN PENJAJAHAN BARAT, KHUSUSNYA BELANDA.

MASA PENJAJAHAN BELANDA MENUJU KE ARAH PENGUASAAN TERHADAP SELURUH KEHIDUPAN BANGSA MAUPUN WILAYAH NUSANTARA. ITIKAD JAHAT TERSEBUT DIHADAPI OLEH BANGSA INDONESIA, NAMUN KARENA NILAI KEHIDUPAN TELAH DIROBEK-ROBEK OLEH POLITIK DEVIDE ET EMPERA, SEHINGGA SETIAP BENTUK PERJUANGAN DAPAT DIPATAHKAN.

MASA PENJAJAHAN BELANDA, DIJADIKAN TONGGAK SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MENCAPAI CITA-CITA.

MASA KEBANGKITAN NASIONAL (20 Mei 1908), MERUPAKAN AWAL TONGGAK KEBANGKITAN BANGSA YANG TELAH SEKIAN LAMANYA TERBENAM DALAM PENJAJAHAN.
PERLAWANAN SECARA FISIK YANG TIDAK ADA KOORDINASI, MENDORONG PEMIMPIN-PEMIMPIN INDONESIA UNTUK MERUBAH BENTUK PERLAWANAN YAITU DENGAN MENYADARKAN BANGSA INDONESIA AKAN PENTINGNYA BERNEGARA.

LAHIRLAH BERMACAM-MACAM ORGANISASI POLITIK, DISAMPING ORGANISASI YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN & SOSIAL, PELOPOR PERTAMA ADALAH ORGANISASI BUDI UTOMO (1908), TOKOHNYA YANG TERKENAL dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO.
KEMUDIAN BERMUNCULAN ORGANISASI PERGERAKAN LAINNYA.

TANGGAL 28 OKTOBER 1928, TERJADI PRESTASI GEMILANG BANGSA INDONESIA, DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA INDONESIA MERDEKA.
PARA PEMUDA BERIKRAR, MENYATAKAN PENGAKUAN ADANYA “BANGSA, TANAH AIR DAN BAHASA YANG SATU, YAITU INDONESIA”. PERISTIWA INI DISEBUT SEBAGAI “SUMPAH PEMUDA”, SEMAKIN TEGAS APA YANG DIINGINKAN OLEH BANGSA INDONESIA, YAKNI KEMERDEKAAN.
UNTUK MENCAPAI KEARAH ITU, DIPERLUKAN ADANYA RASA PERSATUAN & KESATUAN BANGSA, SEBAGAI TALI PENGIKAT ADALAH BAHASA INDONESIA.

MASA BERAKHIRNYA KOLONIALISME ASING (1942-1945), JEPANG MASUK KE INDONESIA MENGHALAU BELANDA, MERUPAKAN AWAL KOLONI JEPANG DI INDONESIA. NAMUN, TIDAK BISA BERTAHAN LAMA, TERJADI PERANG PASIFIK, JEPANG MULAI TERDESAK OLEH AMERIKA DAN SEKUTUNYA.

MELIHAT KENYATAAN YANG TIDAK MENGUNTUNGKAN, JEPANG MENGUBAH HALUAN POLITIK, MEMPROPAGANDAKAN BAHWA KEHADIRANNYA DI INDONESIA UNTUK MEMBEBASKAN INDONESIA DARI CENGKRAMAN PENJAJAH.

TETAPI HANYA MERUPAKAN TIPU MUSLIHAT AGAR RAKYAT INDONESIA MEMBANTU JEPANG. KENYATAAN YANG DIALAMI BANGSA INDONESIA, JEPANG SESUNGGUHNYA TIDAK KURANG KEJAM DARI PADA PENJAJAH BELANDA.

BANGSA INDONESIA MENGALAMI PENDERITAAN & PENINDASAN, MENGAKIBATKAN KEKECEWAAN RAKYAT INDONESIA ATAS PERLAKUAN JEPANG, SEHINGGA MENIMBULKAN PERLAWANAN.

JEPANG MENGETAHUI KEINGINAN BANGSA INDONESIA, YAITU KEMERDEKAAN.
UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN DARI RAKYAT INDONESIA, MAKA JEPANG MENJANJIKAN AKAN MEMBERIKAN KEMERDEKAAN DI KEMUDIAN HARI, APABILA PERANG TELAH SELESAI.

UNTUK MENUNJUKKAN JANJI TSB. TGL. 29 APRIL 1945, JEPANG MEMBOLEHKAN MEMBENTUK BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMER-DEKAAN INDONESIA (BPUPKI), DAN DILANTIK PADA TGL. 28 MEI 1945.
KEMUDIAN MEMULAI SIDANG PERTAMA UNTUK MERUMUSKAN KONSEP DASAR NEGARA.

USULAN RUMUSAN DASAR NEGARA YANG DIUSULKAN Ir. SOEKARNO, TGL. 1 JUNI 1945, YANG DIKENAL DENGAN PANCASILA.

JANJI KEDUA DIUMUMKAN, BERUPA “KEMERDEKAAN TANPA SYARAT”.
TETAPI KEMERDEKAAN YANG DIDAMBAKAN TIDAK MENUNJUKKAN TANDA-TANDA KEDATANGANNYA.
TANGGAL 14 AGUSTUS 1945, JEPANG MENYERAH KALAH PADA SEKUTU, SAAT ITU TERJADI KEKOSONGAN KEKUASAAN DI INDONESIA.
SITUASI TERSEBUT TIDAK DISIA-SIAKAN OLEH PIMPINAN-PIMPINAN BANGSA.

MENANGGAPI SITUASI INI, DENGAN MEMPERSIAPKAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN, PADA TGL. 17 AGUSTUS 1945, DIKUMANDANGKAN KEMERDEKAAN INDONESIA OLEH Ir. SOEKARNO dan Drs. MOH. HATTA, ATAS NAMA BANGSA INDONESIA.
BERDASARKAN KENYATAAN TERSEBUT DAPAT DISIMPULKAN BAHWA KEMERDEKAAN INDONESIA BUKANLAH HADIAH DARI JEPANG, MELAINKAN SEBAGAI SUATU PERJUANGAN DARI KEKUATAN SENDIRI.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN MERUPAKAN KULMINASI (puncak), PERGERAKKAN DAN PERJUANGAN BANGSA INDONESIA, DAN SEBAGAI TITIK-TOLAK BAGI BANGSA INDONESIA DALAM MEMBEBASKAN DIRI DARI CENGKRAMAN PENJA-JAH SELAMA BERABAD-ABAD.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH JEMBATAN EMAS, SEHINGGA MEMPUNYAI MAKNA YANG SANGAT PENTING BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 SEBAGAI TITIK PUNCAK BANGSA INDONESIA, DAN SEBAGAI SUMBER LAHIRNYA REPUBLIK INDONESIA SERTA MERUPAKAN NORMA PERTAMA DARI TATA HUKUM INDONESIA.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945, SEBAGAI TITIK PUNCAK BANGSA INDONESIA, MERUPAKAN BUAH PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHAN, BAIK DENGAN MENGGUNAKAN ORGANISASI MAUPUN PERLAWANAN DENGAN MELAHIRKAN RASA NASIONALISME.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN, SEBAGAI SUMBER LAHIRNYA RI TELAH MELAHIRKAN SUMBER HUKUM BAGI PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).
SERTA MERTA MERUPAKAN NORMA PERTAMA DARI TATA HUKUM INDONESIA. BERARTI BANGSA INDONESIA MULAI SAAT ITU TELAH MENDIRIKAN TATA HUKUM YANG BARU, YAITU TATA HUKUM INDONESIA. JUGA MERUPAKAN DASAR BERLAKUNYA NORMA-NORMA DAN ATURAN HUKUM YANG LAIN.

PROKLAMASI SEBAGAI NORMA PERTAMA ATAU NORMA DASAR, HARUS DITERIMA SEBAGAI SUATU KENYATAN BAHWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN BENAR-BENAR TERJADI.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN, MERUPAKAN PERWUJUDAN FORMAL DARI REVOLUSI BANGSA INDONESIA UNTUK MENYATAKAN, KEPADA DIRI SENDIRI MAUPUN KEPADA DUNIA LUAR (INTERNASIONAL).

BAHWA BANGSA INDONESIA MULAI SAAT ITU TELAH MENGAMBIL SIKAP UTK. MENENTUKAN NASIB SENDIRI, YAITU MENDIRIKAN NEGARA SENDIRI, TERMASUK TATA HUKUM DAN TATA NEGARANYA.

SEHARI SETELAH PROKLAMASI, 18 AGUSTUS 1945, PANITIA PERSIAPAN KEMEREKAAN INDONESIA BERSIDANG UNTUK MENYEMPURNAKAN & MENGESAHKAN UUD 1945, YANG DITUANGKAN DALAM URAIAN KONKRIT DAN TERPERINCI DALAM “PEMBUKAAN” DAN “BATANG TUBUH UUD 1945” (Pasal-pasal).

DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM, UUD DIMUAT DALAM BERITA NEGARA INDONESIA TAHUN 1946, (TAHUN II), No. 7, TANGGAL 15 PEBRUARI 1946.

UUD 1945 HANYA MEMUAT ATURAN-ATURAN POKOKNYA. ADAPUN ATURAN-ATURAN YANG MENYANGKUT PELAKSANAAN, DISERAHKAN PADA UNDANG-UNDANG ORGANIK ATAU PERATURAN YANG LEBIH RENDAH, YANG LEBIH MUDAH CARA PEMBUATAN, MERUBAH, DAN MENCABUTNYA.

PEMBUKAAN UUD 1945, MEMUAT POKOK-POKOK PIKIRAN SESUAI PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH YANG MENUNJUKKAN SUATU SISTEM PEMERINTAHAN YANG DEMOKRASI PANCASILA.

Catatan :

Secara ilmiah Proklamasi Kemerdekaan dapat mengandung pengertian sbb. :

a. Dari sudut hukum (secara yuridis), sejak proklamasi mulai saatnya berlaku tertib hukum nasional.

b. Secara politis, ideologi proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indoneia telah terbebas dari penjajahan asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara Proklamasi.

PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN

PANCASILA SEBAGAI OBYEK PEMBAHASAN ILMIAH MEMILIKI RUANG LINGKUP YANG SANGAT LUAS, TERGANTUNG PADA OBYEK FORMA ATAU SUDUT PANDANG PEMBAHASANNYA MASING-MASING.

PANCASILA DIBAHAS DARI SUDUT PANDANG MORAL ATAU ETIKA, MAKA LINGKUP PEMBAHASANNYA MELIPUTI : “ETIKA PANCASILA” DIBAHAS DARI SUDUT EKONOMI KITA DAPATKAN BIDANG “EKONOMI PANCASILA”, DARI SUDUT PANDANG FILSAFAT “FILSAFAT PANCASILA” YANG MELIPUTI AKSIOLOGI, EPISTEMOLOGI, BILAMANA DIBAHAS DARI SUDUT PANDANG YURIDIS KENEGARAAN, MAKA KITA DAPATKAN BIDANG “PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN”.

PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN, MELIPUTI KEDUDUKAN SEBAGAI DASAR NEGARA YANG MELIPUTI BIDANG YURIDIS DAN KETATA-NEGARAAN.
REALISASI PANCASILA DI SEGALA ASPEK PENYELENG-GARAAN NEGARA, BAIK YANG MENYANGKUT NORMA HUKUM MAUPUN NORMA MORAL.

PEMBAHASAN PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN, MELIPUTI PENGETAHUAN DESKRIPTIF, KAUSAL DAN NORMATIF.
TINGKAT PENGETAHUAN ILMIAH ESSENSIAL DIBAHAS DALAM BIDANG FILSAFAT PANCASILA, YAITU MEMBAHAS SILA-SILA SAMPAI INTI SARINYA, MAKNA YANG TERDALAM, ATAU MEMBAHAS SILA-SILA PANCASILA SAMPAI TINGKAT HAKIKATNYA.

SECARA ILMIAH

SEBAGAI SUATU KAJIAN ILMIAH HARUS MEMENUHI SYARAT ILMIAH YAITU DENGAN METODE ANALISIS-ABSTRAKSI-SISTESIS. PENGETAHUAN ILMIAH PERLU DISUSUN SEBAGAI SUATU SISTEM, ANTARA BAGIAN YANG SATU DENGAN BAGIAN YANG LAIN DARI SUSUNAN ITU SALING BERHUBUNGAN, DAN SEMUA BAGIAN MERUPAKAN SATU KESATUAN.

SISTEM PENGETAHUAN ILMIAH ITU BERTINGKAT-TINGKAT SEBAGAIMANA DIKEMUKA KAN OLEH I.R. POEDJOWIJATNO DALAM BUKUNYA :
“TAHU DAN PENGETAHUAN”,
sbb. :

1. BEROBYEK

SYARAT SUATU PENGETAHUAN ILMIAH, BAHWA ILMU PENGETAHUAN ITU HARUS MEMILIKI OBYEK. OBYEK HARUS DITETAPKAN DENGAN JELAS. DALAM FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN DIBEDAKAN ATAS DUA MACAM YAITU “OBYEK FORMA” DAN “OBYEK MATERIA”.

OBYEK FORMA DARI PANCASILA, MERUPAKAN SUATU SUDUT PANDANG TERTENTU.
PANCASILA YANG DALAM ARTI FORMA, YAITU PANCASILA DALAM RUMUSAN YANG SUDAH TERTENTU BUNYINYA DAN BERKEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA, YANG PADA HAKIKATNYA PANCASILA DAPAT DIBAHAS DARI BERBAGAI MACAM SUDUT PANDANG.

OBYEK MATERIA, PANCASILA ADALAH SUATU OBYEK YANG MERUPAKAN SASARAN PEMBAHASAN DAN PENGKAJIAN, BAIK BERSIFAT EMPIRIS MAUPUN NONEMPIRIS.

PANCASILA MERUPAKAN BUDAYA BANGSA, MAKA BANGSA INDONESIA SEBAGAI KAUSA MATERIALIS PANCASILA ATAU SEBAGAI ASAL MULA NILAI-NILAI PANCASILA.

OBYEK MATERIA PEMBAHASAN, ADALAH PANDANGAN HIDUP BANGSA YANG SUDAH LAMA DIAMALKAN DALAM SEGALA ASPEK, ADAT DAN KEBUDAYAN, DLM. KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA .

SELAIN ITU, OBYEK MATERIA PEMBAHASAN PANCASILA BERUPA: LEMBARAN NEGARA, LEMBARAN HUKUM MAUPUN NASKAH-NASKAH RESMI KENEGARAAN YANG MEMPUNYAI SIFAT IMPERATIF YURIDIS.
“UUD 1945, KETETAPAN MPR, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA FAKTA-FAKTA HISTORIS YANG TELAH DIAKUI KEBENARANNYA SECARA RESMI OLEH NEGARA, YANG SEMUANYA ITU TERKAIT DENGAN KETATANEGARAAN DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA”.

ADAPUN OBYEK YG. BERSIFAT NONEMPERIS MELIPUTI: NILAI MORAL, SERTA NILAI-NILAI RELIGIUS YANG TERCERMIN DALAM KEPRIBADIAN, SIFAT, KARAKTER DAN POLA-POLA BUDAYA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

2. BERMETODE

SETIAP PENGETAHUAN HARUS MEMILIKI METODE ILMIAH DALAM PENDEKATANNYA YAITU SEPERANGKAT CARA ATAU SISTEM, DALAM RANGKA PEMBAHASAN PANCASILA UNTUK MENDAPATKAN SUATU KEBENARAN YANG BERSIFAT OBJEKTIF.

METODE DALAM PEMBAHASAN PANCASILA SANGAT TERGANTUNG PADA KARAKTERISTIK OBYEK FORMA MAUPUN OBYEK MATERIA.

SALAH SATU METODE DALAM PEMBAHASAN PANCASILA ADALAH METODE “ANALITICO SYNTETIC” YAITU SUATU PERPADUAN METODE ANALITIS DAN SINTESIS. DIKARENAKAN OBYEK PANCASILA BANYAK BERKAITAN DENGAN HASIL-HASIL BUDAYA & OBYEK SEJARAH, MAKA LAZIM DIGUNAKAN METODE “HERMENEUTIKA”: YAITU SUATU METODE UNTUK MENEMUKAN MAKNA DI BALIK OBYEK.

DEMIKIAN JUGA METODE “KOHERENSI HISTORIS”', SERTA METODE “PEMAHAMAN, PENAFSIRAN DAN INTERPRETASI”, METODE-METODE TSB. SENANTIASA DIDASARKAN ATAS HUKUM-HUKUM LOGIKA DALAM SUATU PENARIKAN KESIMPULAN TERHADAP:

UUD 1945, TAP. MPR, PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA FAKTA-FAKTA HISTORIS YANG TELAH DIAKUI KEBENARANNYA, DITELITI DENGAN MENGUNAKAN METODE & TEKNIK YANG BERSIFAT ILMIAH AGAR DAPAT DIPAHAMI OBYEK SECARA LEBIH BERHASIL, SEHINGGA DIPEROLEH PENGETAHUAN YANG BENAR MENGENAI OBYEK ITU.

3. BERSISTEM

PENGETAHUAN ILMIAH HARUS MERUPAKAN SUATU KESATUAN, ARTINYA KESELURUHAN PROSES DAN HASIL BERPIKIR DISUSUN DALAM SATU KESATUAN YANG BULAT. SALING BERHUBUNGAN, BAIK HUBUNGAN INTERELASI (saling hubungan) MAUPUN INTERDEPENDENSI (saling ketergantungan) SEHINGGA DIPEROLEH KESATUAN YANG ORGANIS, HARMONIS, DAN DINAMIS.

PEMBAHASAN PANCASILA SEBAGAIMANA YANG TERDAPAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 SECARA ILMIAH, HARUS MERUPAKAN SUATU KESATUAN & KEUTUHAN. BAHKAN PANCASILA ITU SENDIRI DALAM DIRINYA MERUPAKAN SUATU KESATUAN DAN KEUTUHAN SEBAGAI ”MAJEMUK TUNGGAL” YAITU KELIMA SILA, BAIK RUMUSANNYA, INTI & ISI DARIPADA SILA-SILA PANCASILA, MERUPAKAN SUATU KESATUAN DAN KEBULATAN.

4. BERSIFAT UNIVERSAL

KEBENARAN PENGETAHUAN ILMIAH HARUS BERSIFAT UNIVERSAL, TIDAK TERBATAS OLEH WAKTU, SITUASI, MAUPUN JUMLAH TERTENTU.

KAJIAN HAKIKAT PADA NILAI-NILAI PANCASILA BERSIFAT UNIVERSAL, DENGAN KATA LAIN BAHWA INTISARI, ESSENSI ATAU MAKNA YANG TERDALAM DARI SILA-SILA PANCASILA ADALAH BERSIFAT UNIVERSAL YANG MENDUKUNG KEBENARAN ATAS KESIMPULAN-KESIMPULAN DAN PERNYATAAN-PERNYATAAN.

TINGKATAN PENGETAHUAN ILMIAH

LINGKUP KAJIAN SERTA KOMPETENSI DALAM MEMBAHAS PANCASILA SECARA ILMIAH, PERLU DIKETAHUI TINGKAT PENGETAHUAN ILMIAH-NYA SEBAGAIMANA PADA PENGKAJIAN PENGETAHUAN-PENGETAHUAN LAINNYA.

TINGKATAN ILMIAH DALAM MASALAH INI LEBIH MENEKANKAN PADA KARAKTERISTIK PENGETAHUAN. SEHINGGA SANGAT DITENTUKAN OLEH MACAM PERTANYAAN, SBB.:

PENGETAHUAN DESKRIPTIF

DENGAN MENJAWAB SUATU PERTANYAN “BAGAIMANA”, MAKA AKAN DIPEROLEH SUTU PENGETAHUAN YANG BERSIFAT DESKRIPTIF. PENGETAHUAN SEMACAM INI ADALAH SUATU JENIS PENGETAHUAN YANG MEMBERIKAN SUATU PENJELASAN SECARA OBYEKTIF, TANPA ADANYA UNSUR SUBYEKTIVITAS.

MENGKAJI PANCASILA SECARA OBYEKTIF, HARUS MENERANGKAN DAN MENJELASKAN SERTA MENGURAIKAN PANCASILA SECARA OBYEKTIF SESUAI DENGAN KENYATAAN PANCASILA ITU SENDIRI SEBAGAI HASIL BUDAYA BANGSA INDONESIA.

KAJIAN PANCASILA SECARA DESKRIPTIF, a.l. BERKAITAN DGN KAJIAN SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA, NILAI-NILAI PANCASILA SERTA KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA.

MISALKAN: PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA, PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN BANGSA, PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA. Dsb.nya.

PENGETAHUAN KAUSAL

DALAM SUATU ILMU PENGETAHUAN UPAYA UNTUK MEMBERIKAN SUATU JAWABAN DARI PERTANYAAN “MENGAPA”, AKAN DIPEROLEH SUATU JENIS PENGETAHUAN “KAUSAL”, YAITU PENGETAHUAN YANG MEMBERIKAN JAWABAN TENTANG SEBAB DAN AKIBAT.

KAITAN DENGAN KAJIAN TENTANG PANCASILA, MAKA TINGKAT PENGETAHUAN SEBAB-AKIBAT AKAN BERKAITAN DENGAN KAJIAN PROSES KAUSALITAS TERJADINYA PANCASILA, MELIPUTI EMPAT KAUSA: KAUSA MATERIALIS, KAUSA FORMALIS, KAUSA EFFISIEN DAN KAUSA FINALIS.

SELAIN ITU, BERKAITAN DENGAN SEBAGAI SUMBER NILAI, YAITU PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA NORMA DALAM NEGARA, SEHINGGA KONSEKUENSINYA DALAM SEGALA REALISASI DAN PENJABARANNYA SENANTIASA BERKAITAN DENGAN HUKUM KAUSALITAS.

PENGETAHUAN NORMATIF

TINGKATAN PENGETAHUAN “NORMATIF” SEBAGAI HASIL DARI PERNYATAAN “KEMANA”. SENANTIASA BERKAITAN DENGAN PARAMETER, SERTA NORMA-NORMA.
MEMBAHAS PANCASILA TIDAK CUKUP HANYA BERUPA HASIL DESKRIPSI / HASIL KAUSALITAS, MELAINKAN PERLU DIKAJI NORMA-NORMA MELIPUTI NORMA HUKUM, KENEGARAAN SERTA NORMA MORAL. KARENA PANCASILA UNTUK DIAMALKAN, DIREALISASIKAN SERTA DIKONGKRITISASIKAN.

DENGAN KAJIAN NORMATIF, DAPAT MEMBEDAKAN SECARA NORMATIF REALISASI ATAU PENGAMALAN PANCASILA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN.
REALISASI PANCASILA DALAM KENYATAAN FAKTUALNYA YAITU PANCASILA YANG SENANTIASA BERKAITAN DENGAN DINAMIKA KEHIDUPAN SERTA PERKEMBANGAN ZAMAN.

PENGETAHUAN ESSENSIAL

ILMU PENGETAHUAN UNTUK MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PERTANYAAN “APA” , AKAN DIPEROLEH PENGETAHUAN YG. “ESSENSIAL”
. TINGKAT PENGETAHUAN ESSENSIAL ADALAH UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN YANG TERDALAM TENTANG HAKIKAT SEGALA SESUATU.
HAL INI DIKAJI DALAM BIDANG ILMU FILSAFAT. MAKA KAJIAN PANCASILA SECARA ESSENSIAL PADA HAKIKATNYA UNTUK MENDAPATKAN SUATU PENGETAHUAN TENTANG INTI SARI ATAU MAKNA YANG TERDALAM DARI SILA-SILA PANCASILA.

SECARA FILOSOFIS MENGKAJI HAKIKAT SILA-SILA PANCASILA SBB.:
HAKIKAT SILA-SILA PANCASILA

APABILA HAK SATU PIHAK TELAH DIPENUHI OLEH PIHAK YANG LAIN, MAKA TECIPTA KEADILAN.
PEMERINTAH MEMPUYAI HAK TERHADAP WARGA NEGARA, HAK UNTUK DITAATI SECARA HUKUM.
WARGA NEGARA JUGA MEMPUYAI HAK TERHADAP PEMERINTAH, YAITU HAK UNTUK DILINDUNGI KEPENTINGANNYA.

ANTAR WARGA NEGARA JUGA TERDAPAT MASALAH KEADILAN, BILA DALAM HUBUNGAN HIDUP ANTAR WARGA NEGARA YANG SATU TELAH DIPENUHI OLEH WARGA NEGARA YANG LAIN DI DALAM HUBUNGAN HIDUPNYA, DI SITU TELAH TERJADI KEADILAN KOMUNITATIP. ARTINYA KEADILAN SAMA-SAMA TIMBAL BALIK.

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA MENGANDUNG PENGERTIAN SETIAP ORANG HARUS MENDAPAT PERLAKUAN YANG ADIL DALAM SEMUA SEGI KEHIDUPAN.

HAKIKAT PANCASILA

BERBICARA TENTANG HAKEKAT BERARTI MEMBICARAKAN HAL-HAL YANG HAKIKI (mendasar) ATAU PEMBICARAAN YANG MENGARAH PADA SUATU PEMAHAMAN YANG SANGAT ESSENSIAL.

DEMIKIAN HALNYA DENGAN UPAYA PEMAHAMAN HAKEKAT PANCASILA, INI BERARTI, SUATU UPAYA PENALARAN RASIONAL YANG ABSTRAK GUNA MEMAHAMI MAKNA YANG HAKIKI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA REPUBLIK INDONESIA.

UPAYA UNTUK MEMPERDALAM DAN MEMPELAJARI HAKEKAT DARI PANCASILA AKAN BERHADAPAN DENGAN DUA SISI YANG HAKIKI, YAITU PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP (WAY OF LIFE) DAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ( STAATS FUNDAMENTAL NORM) .

DARI KEDUA SISI YANG FUNDAMENTAL INI, TERBENTUKLAH BEBERAPA FUNGSI YANG LAIN.
MISALKAN: PANCASILA SEBAGAI JIWA DAN KEPRIBADIAN BANGSA, IDOLOGI NEGARA, SUMBER CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONAL, PERJANJIAN LUHUR RAKYAT INDONESIA, BAHKAN JUGA SEBAGAI NORMA DASAR DAN KRITERIA DASAR MANUSIA INDONESIA.

DARI KEDUDUKAN YANG HAKIKI INILAH LAHIR BERBAGAI NILAI DAN FUNGSI PANCASILA YANG MELANDASI SEGALA TATA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA

ARTI PANDANGAN HIDUP BAGI SUATU BANGSA

SETIAP BANGSA YANG INGIN BERDIRI KOKOH HARUS MENGETAHUI DENGAN JELAS KE ARAH MANA TUJUAN YANG INGIN DICAPAINYA, MAKA SANGAT MEMERLUKAN PANDANGAN HIDUP .
PANDANGAN HIDUP BERKENAAN DENGAN MANUSIA DI DALAM MEMANDANG DIRI & LINGKUNGAN, DENGAN ADANYA PANDANGAN HIDUP, SUATU BANGSA AKAN MEMANDANG PERSOALAN-PERSOALAN YANG DIHADAPINYA, DAN AKAN DAPAT MENENTUKAN ARAH SERTA CARA BAGAIMANA BANGSA ITU MEMECAHKAN PERSOALAN-PERSOALAN TERSEBUT.
BANGSA TANPA MEMLIKI PANDANGAN HIDUP, MAKA BANGSA TSB. AKAN TEROMBANG-AMBING DALAM MENGHADAPI PERSOALAN-PERSOALAN YANG PASTI TIMBUL, BAIK DI MASYARAKAT SENDIRI MAUPUN PERSOALAN-PERSOALAN BESAR UMAT MANUSIA DALAM PERGAULAN MASYARAKAT BANGSA-BANGSA DI DUNIA.

DENGAN PANDANGAN HIDUP YANG JELAS SUATU BANGSA AKAN MEMILIKI PEGANGAN & PEDOMAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH: POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN PERTAHANAN KEAMANAN YANG TIMBUL DALAM GERAK MASYARAKAT YANG SEMAKIN MAJU DAN SEMAKIN MENGLOBAL.
DENGAN BERPEDOMAN PADA PANDANGAN HIDUP ITU PULA SUATU BANGSA AKAN MAMPU MEMBANGUN DIRINYA.

DALAM PANDANGAN HIDUP TERKANDUNG KONSEP DASAR MENGENAI KEHIDUPAN YANG DICITA-CITAKAN DAN TERKANDUNG PIKIRAN-PIKIRAN YANG TERDALAM SERTA GAGASAN YANG DIANGGAP BAIK.
DARI HAL TERSEBUT, MAKA PANDANGAN HIDUP SUATU BANGSA MERUPAKAN MASALAH YANG SANGAT ASASI BAGI KEKOKOHAN DAN KELESTARIAN BANGSA TSB.

“PANDANGAN HIDUP SUATU BANGSA ADALAH SUATU KRISTALISASI DARI NILAI-NILAI YANG DIMILIKI OLEH BANGSA ITU SENDIRI, YANG DIYAKINI KEBENARANYA DAN MENIMBULKAN TEKAD PADA BANGSA ITU UNTUK MEWUJUDKANNYA”.

DEFINISI ATAU BATASAN TENTANG PANDANGAN HIDUP INI MERUPAKAN PEGANGAN BAGI BANGSA INDONESIA & PENGANTAR PEMAHAMAN ATAS LATAR BELAKANG PANCASILA YANG LAHIR DAN TUMBUH DARI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN BANGSA.

KARENA ITULAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN, BANGSA INDONESIA TIDAK DAPAT BEGITU SAJA MENCONTOH MODEL YANG DILAKUKAN OLEH BANGSA LAIN, TANPA MENYESUAIKAN DENGAN PANDANGAN HIDUP DAN KEBUTUHAN BANGSA SENDIRI.

SUATU CORAK PEMBANGUNAN YANG MUNGKIN BAIK & MEMUASKAN BAGI SUATU BANGSA, BELUM TENTU BAIK DAN MEMUASKAN BAGI BANGSA YANG LAIN.

MANFAAT PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP ADALAH:

MENJADIKAN BANGSA INDONESIA BERDIRI KOKOH & MENGETAHUI DENGAN JELAS KEARAH MANA TUJUAN YANG INGIN DICAPAI. SEBAGAI PEGANGAN & PEDOMAN BAGI PEMECAHAN MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI & SEBAGAI PEDOMAN BANGSA INDONESIA MEMBANGUN DIRINYA.

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA BERISIKAN:

KONSEP DASAR MENGENAI KEHIDUPAN YANG DICITA-CITAKAN.

PIKIRAN YANG TERDALAM DAN GAGASAN BANGSA INDONESIA MENGENAI WUJUD KEHIDUPAN YANG DIANGGAP TERBAIK, COCOK DAN SESUAI DENGAN SUATU KRISTALISASI DARI NILAI-NILAI YANG DIMILIKI OLEH BANGSA INDONESIA SENDIRI YANG DIYAKINI KEBENARNYA & MENIMBULKAN TEKAD UNTUK MEWUJUDKANNYA.

Cataan: Pandangan hidup (Pancasila) sebagai petunjuk arah semua aktivitas hidup dan kehidupan di berbagai bidang, dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagian lahir & bathin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya.

PENERAPAN PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA & DASAR NEGARA INDONESIA DALAM USAHA MEWUJUDKAN CITA-CITA & TUJUAN SESUAI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERING DIISTILAHKAN DENGAN DASAR FALSAFAH NEGARA (Philosofische Groundslag) atau IDEOLOGI NEGARA (Staat Idee).

PANCASILA BERKEDUDUKAN SEBAGAI DASAR NEGARA BERARTI PANCASILA DIJADIKAN SEBAGAI DASAR MENGATUR PEMERINTAHAN NEGARA DAN PENYELENGGARAAN NEGARA. HAL INI MEMBAWA KONSEKUENSI BAHWA SEGALA YANG ADA DALAM NEGARA HARUS TAAT ASAS DENGAN KAIDAH-KAIDAH PANCASILA.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA TIDAK HANYA MENJADI CITA-CITA HUKUM/NORMA HUKUM NEGARA, TETAPI LEBIH DARIPADA ITU. PANCASILA BERKEDUDUKAN SEBAGAI SUMBER TERTINGGI DARI PADA HUKUM YANG MENGATUR KEHIDUPAN NEGARA & MASYARAKAT, SEMUA HUKUM YANG BERLAKU DALAM KEGIATAN PRIKEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA HARUS BERSUMBER DARI PANCASILA.

DENGAN DEMIKIAN, NILAI PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR NEGARA (GRUNDNORM) BERSIFAT IMPERATIF, ARTINYA MENGIKAT DAN KEHARUSAN SEMUA YANG ADA DI DALAM WILAYAH KEKUASAAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TIDAK MENGESAM-PINGKAN ATAU MELANGGAR NORMA-NORMA HUKUM.

PELANGGARAN ATASNYA DAPAT BERAKIBAT HUKUM (DIKENAKAN SUATU SANKSI FISIK/PENJARA SESUAI DENGAN BERAT RINGANNYA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN)

NILAI-NILAI PANCASILA MERUPAKAN ASAS UTAMA YANG MEMBIMBING PARA PEMBUAT HUKUM DALAM MEMBUAT UNDANG-UNDANG.
TETAPI DALAM HAL INI TIDAK BERARTI BAHWA SETIAP NORMA MORAL HARUS DIJADIKAN UNDANG-UNDANG.
NEGARA MEMPUNYAI KETERBATASAN DALAM MEMBUAT UNDANG-UNDANG, YAITU BERUPA PERSETUJUAN RAKYAT YANG DIWAKILI OLEH LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF.
LAGI PULA NORMA YANG BERADA DALAM LINGKUP BATINIAH ADALAH DI LUAR KOMPETENSI HUKUM, HANYA NORMA-NORMA MORAL YANG MENGATUR TINDAKKAN ATAU HUBUNGAN LAHIRIAH YANG DAPAT DIUNDANGKAN.

DARI ASPEK KETATANEGARAAN INDONESIA, MAKA PANCASILA DINYATAKAN SEBAGAI DASAR NEGARA MENGANDUNG PENGERTIAN SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM, SEPERTI DINYATAKAN DALAM TAP. MPR No. III/MPR/2000, TANGGAL 10 AUGUSTUS 2000, tentang SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
(catatan : isinya terdapat dalam slide berikutnya)

DENGAN TERBITNYA TAP MPR No.III/MPR/2000 INI, MAKA TAP. MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Joncto TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978, DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.

SUMBER HUKUM DALAM ARTIAN ADALAH SUMBER YANG DIJADIKAN PEDOMAN DALAM PEMBUATAN ATURAN HUKUM DI BAWAHNYA DENGAN MELIHAT PADA TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU PADA SAAT INI, YAITU:

PANCASILA SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM

SUMBER TERTIB HUKUM RI ADALAH PANDANGAN HIDUP, KESADARAN DAN CITA-CITA HUKUM SERTA CITA-CITA MORAL YANG MELIPUTI SUASANA KEJIWAAN SERTA WATAK DARIPADA BANGSA INDONESIA, IALAH CITA-2 MENGENAI KEMERDEKAAN INDIVIDU, KEMERDEKAAN BANGSA, PERIKEMANUSIAAN, KEADILAN SOSIAL, PERDAMAIAN NASIONAL, CITA-CITA POLITIK MENGENAI SIFAT, BENTUK & TUJUAN NEGARA, CITA-CITA MORAL MENGENAI KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN DAN KEAMANAN SEBAGAI PENGEJAWANTAHAN DARIPADA BUDI NURANI MANUSIA.

TERTIB HUKUM YANG TERTINGGI DAN SEKALIGUS SUMBER HUKUM DARI SEGALA SUMBER HUKUM ITU BERASAL DARI RAKYAT (KEDAULATAN RAKYAT).

KEDAULATAN RAKYAT MENURUT SEJARAH PEMBENTUKAN NEGARA INDONESIA, SEMULA DIWAKILKAN KEPADA SUATU BADAN ISTIMEWA, YAITU: PANITIA PESIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI).

BADAN TERSEBUT MENURUT TEORI HUKUM, MEMPUNYAI WEWENANG MENETAPKAN DASAR NEGARA YANG PALING FUNDA-MENTAL, YANG DISEBUT DASAR FALSAFAH NEGARA ATAU NORMA DASAR HUKUM NEGARA.

YANG PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 TELAH DIMURNIKAN DAN MENJADI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA, “PANCASILA”.

PANCASILA MELIPUTI :

KETUHANAN YANG MAHA ESA,

KEMANUSIAAN YANG ADIL & BERADAB,

PERSATUAN INDONESIA,

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN, DAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

MAKA DENGAN DEMIKIAN, SUMBER HUKUM DASAR NASIONAL ADALAH PANCASILA SEBAGAIMANA TERTULIS DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA KEEMPAT DAN BATANG TUBUH UUD 1945.

MENGUMPULKAN TUGAS MANDIRI


PERTEMUAN SELANJUTNYA PRESENTASI

PENGERTIAN HUKUM DASAR

HUKUM DASAR ADALAH ATURAN-ATURAN DASAR YANG DIPAKAI SEBAGAI LANDASAN DAN SUMBER BAGI BERLAKUNYA SELURUH HUKUM ATAU PERATURAN ATAU PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA PADA SUATU NEGARA. BAHWA UUD SUATU NEGARA, HANYA SEBAGIAN DARI PENGERTIAN KONSTITUSI, YAITU KONSTITUSI YANG TERTULIS (HUKUM DASAR) NEGARA ITU.

HUKUM DASAR DAPAT DIBEDAKAN ATAS DUA, YAITU :

ATURAN-ATURAN DASAR YANG MENGATUR PENYELENGGARAN NEGARA PADA UMUMNYA DALAM BENTUK TERTULIS.
CONTOH : UUD DALAM KONTEKS KEINDONESIAN. UUD1945 YANG BERLAKU DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, MERUPAKAN UUD TERTULIS. DISAMPING UUD YANG TERTULIS BERLAKU JUGA UUD LAINNYA YANG TIDAK TERTULIS.

HUKUM DASAR TERULIS

HUKUM DASAR YANG TIDAK TERTULIS

HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS, YAITU ATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA.
Contoh: - pidato kenegaraan oleh presiden pada setiap tgl. 16 Agustus

HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS MEMPUNYAI SIFAT SBB.:

DENGAN SENDIRINYA HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS (KONVENSI) TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UUD ITU SENDIRI DAN BIASANYA MERUPAKAN ATURAN-ATURAN SEBAGAI PELENGKAP ATAU PENGISI KEKOSONGAN YANG TIMBUL DARI PRAKTEK KENEGARAAN, KARENA ATURAN TSB. TIDAK TERDAPAT DALAM UUD.

KEDUDUKAN UUD 1945, ADALAH NORMA HUKUM TATA NEGARA YANG MEMUAT NORMA-NORMA, YANG MENGATUR STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGARA, JUGA MENGATUR TUGAS-TUGAS ALAT PERLENGKAPAN NEGARA, BAIK DI PUSAT & DAERAH SERTA HUBUNGAN SATU SAMA LAIN.

UUD 1945 BERSIFAT MENGIKAT & FUNGSI SEBAGAI KONTROL, ALAT PENGECEK APAKAH MORMA HUKUM YANG LEBIH RENDAH ITU SESUAI ATAU TIDAK DENGAN KETENTUAN UUD.

UUD MENENTUKAN CARA BAGAIMANA PUSAT-PUSAT KEKUASAN BEKERJA SAMA & MENYESUAIKAN DIRI DALM SUATU MEKANISME.

MEKANISME & DASAR DARI SETIAP SISTEM PEMERINTAHAN DIATUR DALAM UUD YANG MENETAPKAN BAGAIMANA KEKUASAAN ITU DIBAGI ANTARA BADAN LEGISLATIF, EKSEKUTIF & BADAN YUDIKATIF.

kekuasaan legislatif - kekuasaan membentuk UU (pasal 20),

kekuasaan eksekutif - kekuasaan mengajukan rancangan UU, menetapkan serta melaksanakan undang-undang (pasal 5)

kekuasaan yudikatif - kekuasaan mengadili (pasal 24).

SEMENJAK DITETAPKAN DAN DISAHKAN UUD 1945 OLEH PPKI PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 SEBAGAI UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA, MAKA UUD 1945 TELAH MERUPAKAN HUKUM DASAR MELIPUTI: HUKUM DASAR TERTULIS (UUD), SELAIN ITU DALAM SISTEM KETATANEGARAN TERDAPAT JUGA HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS (KONVENSI).

UUD1945 BERDASARKAN SIFATNYA SEBAGAI HUKUM NEGARA, YANG BERISI ATURAN POKOK ATAU DASAR, HARUS DIBERIKAN SIFAT UNTUK TIDAK DIGANTI-GANTI DENGAN UUD LAIN, YANG DAPAT MEMBAWA PERGANTIAN NEGARA.

PADA DASARNYA UUD 1945 MEMILIKI SIFAT-SIFAT, SBB:

1. FLEKSIBEL, MEMPUNYAI ARTI: SUPLE & ELASTIS, ARTINYA UUD 1945 TIDAK PERNAH KETINGGALAN ZAMAN, LUWES DALAM ARTIAN BERLAKU DIMANA SAJA, TIDAK KAKU DAPAT DIIKUTI OLEH SIAPA SAJA YANG MENJADI PENDUDUK (WARGA NEGARA) INDONESIA.

2. UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERSIFAT SINGKAT & SUPEL, HANYA MEMUAT 37 PASAL, SERTA ATURAN PERALIHAN & ATURAN TAMBAHAN. HAL INI MENGADUNG MAKNA:

a. UUD CUKUP HANYA MEMUAT ATURAN-ATURAN POKOK & MEMUAT GARIS-GARIS BESAR INSTRUKSI KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN LAIN-LAIN PENYELENGGARA NEGARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN NEGARA & KESEJAHTERAAN SOSIAL,

b. SIFAT “SUPEL” DIMAKSUDKAN, SENANTIASA HARUS INGAT BAHWA MASYARAKAT HARUS TERUS BERKEMBANG.

Catatan: Aturan Peralihan sebelum perubahan, Pasal II, sbb. “Segala badan negara & peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Aturan Peralihan setelah Perubahan yang dilaksanakan Tahun 1999-2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, sbb:
Pasal I, Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undan-Undang Dasar Ini.Pasal II, Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

NEGARA INDONESIA HARUS TERUS TUMBUH & BERKEMBANG SEIRING DENGAN PERUBAHAN ZAMAN, SEHINGGA JANGAN TERGESA-GESA MEMBERIKAN KRISTALISASI, ATAU MEMBERI BENTUK KEPADA PIKIRAN-PIKIRAN YANG MASIH BERUBAH-RUBAH, KARENA SEMAKIN “SUPEL” SIFAT ATURAN ITU, SEMAKIN BAIK.

FUNGSI UUD 1945

DARI URIAN DI ATAS DAPAT DISIMPULKAN FUNGSI UUD 1945 SBB.:
SUMBER HUKUM BAGI PRODUK-PRODUK HUKUM & KEBIJAKSANAAN- KEBIJAKSANAN PEMERINTAH,
2. SARANA / ALAT PENGAWASAN (KONTROL) BERLAKUNYA SEMUA PERATURAN DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, APAKAH PERATURAN YANG LEBIH RENDAH YANG BERLAKU SESUAI ATAU TIDAK DENGAN KETENTUAN UUD 1945.

MAKNA PEMBUKAN UUD 1945, SEBAGAI PENGANTAR BATANG TUBUH UUD 1945, MENGADUNG KAIDAH-KAIDAH NEGARA FUNDAMENTAL YANG DENGAN JALAN HUKUM TIDAK DAPAT DIUBAH, SERTA PERNYATAAN KEMERDEKAAN (deklarasi kemerdekaan). ISI DARI PEBUKAAN UUD 1945 MEMUAT:

a. Alinea pertama  : pernyataan kemerdekaan dari segala bangsa (hak asasi),

b. Alinea kedua  : pernyataan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia,

c. Alinea ketiga  : pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia,

d. Aline kempat  : memuat asas pokok pembentukan Pemerintahan Negara

Indonesia meliputi:

- Tujuan Negara

- Ketentuan diadakannya UUD Negara Indonesia

- Bentuk Negara

- Dasar Filsafat Negara Pancasila.

HUBUNGAN ANTARA PROKLAMASI DAN PEMBUKAAN UUD 1945 PROKLAMASI SEBAGAI PROKLAMASI KEMERDEKAAN, PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI DEKLARASI KEMERDEKAAN. KEDUANYA MERUPAKAN PERNYATAAN KEMERDEKAAN, BAIK PADA BANGSA SENDIRI MAUPUN KEPADA DUNIA LUAR. PROKLAMASI KEMERDEKAAN MERUPAKAN SUMBER HUKUM, ADAPUN PEMBUKAAN SEBAGAI PEDOMAN DASAR, MEMUAT PRINSIP-PRINSIP, ASAS-ASAS, DAN TUJUAN BANGSA INDONESIA YANG AKAN DIWUJUDKAN DENGAN JALAN BERNEGARA.
PRINSIP-PRINSIP DAN ASAS-ASAS TERSEBUT DIKENAL DENGAN PANCASILA.

PENGERTIAN HUKUM TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI MASYARAKAT. CICERO (106-43 SM), MENGATAKAN DI MANA “ADA MASYARAKAT DI SITU ADA HUKUM” (ubi societas, ibi ius).

HUKUM JUGA TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DENGAN NEGARA DALAM ARTI LUAS (MASYARAKAT BERNEGARA).

BERBICARA NEGARA, MAKA KITA BERBICARA TENTANG ORGANISASI KEKUASAAN, SEHINGGA HUKUM ERAT SEKALI HUBUNGANNYA DENGAN KEKUASAAN.

MENURUT MOCHTAR KUSUMAATMADJA, “HUKUM TANPA KEKUASAAN ADALAH ANGAN-ANGAN, DAN KEKUASAAN TANPA HUKUM ADALAH KELALIMAN.

HUKUM MEMERLUKAN KEKUASAAN BAGI PELAKSANAANNYA, SEBALIKNYA KEKUASAAN ITU SENDIRI DITENTUKAN BATAS-BATASNYA OLEH HUKUM. DISINI TERLIHAT BETAPA ERAT HUBUNGAN ANTARA HUKUM, NEGARA DAN KEKUASAAN.

WALAUPUN TERDAPAT HUBUNGAN YANG ERAT, TIDAK BERARTI BAHWA NEGARA BERDASARKAN ATAS HUKUM IDENTIK DENGAN NEGARA YANG BERDASARKAN ATAS KEKUASAAN.

Contributors

Yessi Frecilia