Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.
Namun dibalik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketata negaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Artikel ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu artikel ini lebih bersifat suatu "perbandingan" (bukan "pertandingan") antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir.
Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama.

Agar mahasiswa memahami di dalam pancasila terdapat nilai luhur dan budaya yang sangat bagus untuk di terapkan dalam hub masyarakat trutama ke pada mahasiswa mahasiswa dapat mempelajari dan meng aplikasikan ke hidupan sosial dan bermasyrakat, bagaimana cara mereka dalam beroganisasi, dan bagaimana cara mereka menghormati sesama umat beragama

Kode  : UM100

Mata Kuliah  : Pancasila

Beban Kredit  : SKS

Jenjang  : S1

Jurusan  : SI/TI/MI

Waktu Tatap Muka  :

Waktu Tugas Mandiri :

Metode Kuliah  : Tatap muka,Tugas,Presentasi

Alat  : RME, Multimedia Projector, Komputer dan Whiteboard

Evaluasi  : Kehadiran, Tugas, UTS, UAS

Dosen  : ALBERT Y. DIEN, SH.,MH.,MFILSAFAT

TIU  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.

TIK  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.

PENDIDIKAN PANCASILA

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

PENDAHULUAN

PENDIDIKAN ADALAH UPAYA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH GUNA KELANGSUNGAN HIDUP WARGANYA DAN GENERASI PENERUS. SEHINGGA BERMAKNA DAN MAMPU MENG-ANTISIPASI HARI DEPAN, YANG SENANTIASA TERKAIT DENGAN KONTEKS BUDAYA BANGSA INDONESIA

KEMAMPUAN TSB, MEMERLUKAN PEMBEKALAN IPTEKS YANG DILANDASI NILAI-NILAI YANG MENJADI PANDUAN DAN KEYAKINAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

MASYARAKAT (BANGSA) INDONESIA, SELAIN MENGUASAI IPTEKS, HARUS BERIMAN DAN BERTAKWA, BERBUDI PEKERTI LUHUR, SEHAT JASMANI DAN ROHANI, MEMILIKI RASA TANGGUNG JAWAB YANG BERSENDIKAN NILAI-NILAI PANCASILA.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA RI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA HARUS MENJADI PENUNTUN SIKAP DAN PERILAKU RAKYAT YANG SESUAI DENGAN KEHIDUPAN SEBAGAI WARGA NKRI.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA TSB. MERUPAKAN SATU KESATUAN & SALING BERKAITAN SERTA KETERGANTUNGAN.

PANCASILA

PANCASILA, SEBAGAI DASAR ATAU FILSAFAT NEGARA RI SECARA RESMI DISAHKAN PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI), TANGGAL 18 AGUSTUS 1945, DAN DIUNDANGKAN DALAM BERITA REPUPLIK INDONESIA, TAHUN II (TAHUN 1946) No. 7, TERDIRI ATAS 2 (DUA) BAGIAN, PEMBUKAAN & BATANG TUBUH (Pasal-Pasal).

PADA ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN TERCANTUM RUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA MELIPUTI:

BERDASARKAN KETENTUAN YURIDIS TERSEBUT, MAKA SETIAP WARGA NEGARA TERUTAMA KALANGAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI INSAN INTELEKTUAL SUDAH SEHARUSNYA MEMPELAJARI PANCASILA SERTA MENGHAYATI DAN MENDALAMI, DAN MENGEMBANGKAN, PADA AKHIRNYA MENG-AMALKAN DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN DALAM RANGKA BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA.

HAKEKAT PANCASILA MENGANDUNG DUA PENGERTIAN POKOK, “SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA DAN SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.

LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN PANCASILA

A. Menyiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan Akademik dan/atau Profesional yang dapat menerapkan, dan/atau memperkaya khasanah IPTEKS.

B. Mengembangkan & menyebarluaskan IPTEKS serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkat- kan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional.

LANDASAN HISTORIS

PANCASILA DIGALI SEMENJAK LAHIRNYA BANGSA INDONESIA, MELIPUTI NILAI KETUHANAN, SIKAP TOLERANSI, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.

MELALUI PROSES YANG CUKUP PANJANG, NILAI-NILAI PANCASILA TELAH MELALUI PEMATANGAN, MAKA PARA TOKOH BANGSA SAAT AKAN MENDIRIKAN NEGARA RI MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.

WALAUPUN DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945 TIDAK TERMUAT ISTILAH “PANCASILA”, NAMUN YANG DIMAKSUD DASAR NEGARA DENGAN ISTILAH “PANCASILA”.
HAL INI DIDASARKAN ATAS INTERPRETASI HISTORIS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN RUMUSAN DASAR NEGARA, YANG SECARA SPONTAN DITERIMA OLEH PARA TOKOH BANGSA.

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA TELAH TERJADI BEBERAPA KALI PERUBAHAN UUD.

UUD 1945 DIGANTI OLEH KONSTITUSI RIS (1949), KEMUDIAN BERUBAH MENJADI UUD SEMENTARA (1950), DAN AKHIRNYA DIKELUARKAN DEKRIT 5 Juli 1959, YANG ISINYA:

I. MEMBUBARKAN KONSTITUANTE,

II. MENETAPKAN BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945, DAN TIDAK BERLAKUNYA UUDS TAHUN 1950.

III. DIBENTUKNYA MPRS DAN DPAS DALAM WAKTU YANG SESINGKAT- SINGKATNYA.

DENGAN BERDASARKAN DEKRIT TSB, UUD 1945 BERLAKU KEMBALI HINGGA SAAT INI,

LANDASAN KULTURAL

DALAM HIDUP BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA, SETIAP NEGARA DI DUNIA MEMILIKI SUATU PANDANGAN HIDUP, FILSAFAT HIDUP YANG MERUPAKAN SUATU PEGANGAN DALAM KANCAH PERGAULAN MASYARAKAT INTERNASIONAL.

SETIAP BANGSA MEMILIKI CIRI PANDANGAN HIDUP YANG BERBEDA, BANGSA INDONESIA MENDASARKAN PADA PANDANGAN HIDUP DALAM SUATU ASAS KULTURAL YANG DIMILIKI DAN MELEKAT PADA BANGSA INDONESIA SENDIRI YAITU PANCASILA.

PANCASILA MERUPAKAN PENCERMINAN NILAI YANG TUMBUH DALAM KEHIDUPAN BANGSA, DIANGKAT DARI NILAI-NILAI KULTURAL YANG DIMILIKI BANGSA INDONESIA,

DENGAN MELALUI PROSES PEMIKIRAN FILOSOFIS PENDIRI NEGARA YANG DIGALI DARI BUDAYA SENDIRI, SEJAJAR DENGAN KARYA-KARYA BESAR BANGSA LAIN DI DUNIA.

PANCASILA TIDAK MENGANDUNG NILAI-NILAI YANG KAKU DAN TERTUTUP, TETAPI TERBUKA MASUKNYA NILAI-NILAI YANG POSITIF YANG DATANG DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR,

SEHINGGA GENERASI PENERUS, TERUTAMA MAHASISWA SEBAGAI KALANGAN INTELEKTUAL KAMPUS DAPAT MENDALAMI,

DALAM ARTIAN MENGEMBANGKAN SESUAI TUNTUTAN ZAMAN.

LANDASAN FILOSOFIS

PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA DAN FILOSOFIS BANGSA INDONESIA, MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN MORAL UNTUK SECARA KONSISTEN MEREALISASIKANNYA DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN DENGAN MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI DALAM SILA-SILA PANCASILA.

SECARA FILOSOFIS, BANGSA INDONESIA SEBELUM MENDIRIKAN NEGARA ADALAH SEBAGAI BANGSA YANG BERKETUHANAN DAN BERPERIKEMANUSIAAN.
SECARA OBJEKTIF, MANUSIA INDONESIA ADALAH BERKETUHANAN, BERPERIKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB SERTA BERUSAHA MEMPERTAHANKAN PERSATUAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN.

NILAI-NILAI PANCASILA MERUPAKAN DASAR FILSAFAT NEGARA, SEHINGGA MENJADI KONSEKUENSI, BAHWA SETIAP ASPEK PENYELENGGARAAN NEGARA HARUS BERSUMBER PADA NILAI-NILAI PANCASILA TERMASUK SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA, MENJADI SUMBER NILAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK, EKONOMI, HUKUM, SOSIAL & BUDAYA SERTA PERTAHANAN KEAMANAN.

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

RAKYAT MELALUI PERWAKILANNYA, MENYATAKAN BAHWA PENDIDIKAN NASIONAL DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN SERTA HARKAT DAN MARTABAT BANGSA.

MEWUJUDKAN MANUSIA SERTA MASYARAKAT INDONESIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, BERKUALITAS DAN MANDIRI, SEHINGGA MAMPU MEMBANGUN DIRINYA DAN MASYRAKAT SEKELILINGNNYA SERTA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBANGUNAN BANGSA.

PERKULIAHAN PANCASILA MENGARAHKAN PERHATIAN PADA MORAL, YANG DIHARAPKAN DAPAT DIWUJUDKAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DALAM MASYARAKAT YANG TERDIRI ATAS BERBAGAI GOLONGAN DAN AGAMA.

BERPERILAKU YANG ADIL DAN BERADAB, BERBUDAYA DENGAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BERSAMA DIATAS KEPENTINGAN PERORANGAN DAN GOLONGAN.

DENGAN DEMIKIAN PERBEDAAN PEMIKIRAN & PENDAPAT ATAU KEPENTINGAN, DAPAT DIATASI MELALUI MUSYAWARAH DENGAN DASAR KEADILAN.

TUJUAN PERKULIAHAN PANCASILA JUGA UNTUK MEMBERIKAN DASAR-DASAR ILMIAH ATAU TRANSFORMASI NILAI MELALUI PENGEMBANGAN PENGETAHUAN SECARA ILMIAH, SERTA UNTUK MEMBENTUK MANUSIA PANCASILAIS SEBAGAI CALON PEMIMPIN DI MASA DEPAN.

MEMBERIKAN PENGERTIAN, PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ATAU TATA NILAI BANGSA, DASAR NEGARA & IDEOLOGI NASIONAL DENGAN SEGALA IMPLIKASI YANG DIHADAPI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA YANG BERLANGSUNG SANGAT CEPAT, SERTA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN IPTEKS DISERTAI POLA KEHIDUPAN YANG MENGGLOBAL.

DENGAN MEMILIKI PENGETAHUAN PANCASILA SECARA ILMIAH, MAHASISWA AKAN MEMILIKI KETAHANAN IDEOLOGIS DALAM MENGHADAPI PENGARUH NEGATIF DARI LUAR.

MEMPERSIAPKAN WARGA NEGARA YANG BERKESADARAN KEBANGSAAN, SERTA PEMIMPIN-PEMIMPIN YANG BERTANGUNGJAWAB TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) YANG BERSENDIKAN PANCASILA.

KEBERHASILAN DALAM PENDIDIKAN PANCASILA, AKAN MEMBUAHKAN SIKAP MENTAL BERSIFAAT CERDAS, PENUH TANGGUNG JAWAB.

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA UNTUK MENCAPAI CITA-CITA TELAH BERJALAN BERABAD-ABAD, DENGAN BERMACAM-MACAM CARA DAN TAHAPAN. SEJARAHNYA MEMILIKI ALUR YANG SANGAT PANJANG, UTK. PEMBAHASANNYA DIPERLUKAN TONGGAK-TONGGAK TERHADAP ALUR PERJUANGAN TERSEBUT. PENENTUAN TONGGAK-TONGGAK TERSEBUT DITINJAU DARI PERISTIWA-PERISTIWA YANG MEMPENGARUHI KARAKTERISTIK PERJUANGAN, YANG ADA KAITANNYA DENGAN PANCASILA.

TONGGAK-TONGGAK TERSEBUT DAPAT DIIKHTISARKAN SBB.:

MASA KERAJAAN (abad VI-XII), BERDIRI KERAJAAN-KERAJAAN BESAR DENGAN SUASANA KEHIDUPAN GEMAH-RIPAH LOH-JINAWI, TATA-TENTREM, KERTARAHARJA. DAN MERUPAKAN NEGARA-NEGARA BERDAULAT, BERSATU MEMPUNYAI WILAYAH HAMPIR DI SELURUH NUSANTARA.
UNSUR-UNSUR YANG MERUPAKAN BENIH PANCASILA PADA JAMAN ITU, MELIPUTI :

- PERSATUAN,

- TATA PEMERINTAHAN ATAS DASAR MUSYAWARAH

- KEADILAN SOSIAL.

- KETUHANAN,

- KEMANUSIAAN,

DOKUMEN TERTULIS YANG MEMBUKTIKAN TERDAPATNYA UNSUR-UNSUR TERSEBUT IALAH PRASASTI-PRASASTI, JUGA DI DALAM NAGARAKERTAGAMA KARANGAN Mpu TANTULAR, DIURAIKAN SUSUNAN PEMERINTAHAN MAJAPAHIT YANG MENCERMINKAN UNSUR MUSYAWARAH, DISAMPING HUBUNGAN DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA.
SERTA KEHIDUPAN YANG BERKETUHANAN, TERCERMIN DALAM SUASANA KERUKUNAN ANTAR AGAMA, DILUKISKAN OLEH Mpu TANTULAR DALAM BUKUNYA YANG BERJUDUL SUTASOMA.

MASA PENJAJAHAN BARAT (abad XV-XIX) MERUPAKAN AWAL KONTAK DENGAN BANGSA-BANGSA BARAT, KEDATANGAN MEREKA KE DARATAN NUSANTARA KARENA KESUBURAN INDONESIA DENGAN HASIL BUMI.
MEREKA BERLOMBA-LOMBA MEREBUT KEMAKMURAN BUMI INDONESIA.
SEJAK ITU, MULAILAH LEMBARAN HITAM SEJARAH INDONESIA DENGAN PENJAJAHAN BARAT, KHUSUSNYA BELANDA.

MASA PENJAJAHAN BELANDA MENUJU KE ARAH PENGUASAAN TERHADAP SELURUH KEHIDUPAN BANGSA MAUPUN WILAYAH NUSANTARA. ITIKAD JAHAT TERSEBUT DIHADAPI OLEH BANGSA INDONESIA, NAMUN KARENA NILAI KEHIDUPAN TELAH DIROBEK-ROBEK OLEH POLITIK DEVIDE ET EMPERA, SEHINGGA SETIAP BENTUK PERJUANGAN DAPAT DIPATAHKAN.

MASA PENJAJAHAN BELANDA, DIJADIKAN TONGGAK SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MENCAPAI CITA-CITA.

MASA KEBANGKITAN NASIONAL (20 Mei 1908), MERUPAKAN AWAL TONGGAK KEBANGKITAN BANGSA YANG TELAH SEKIAN LAMANYA TERBENAM DALAM PENJAJAHAN.
PERLAWANAN SECARA FISIK YANG TIDAK ADA KOORDINASI, MENDORONG PEMIMPIN-PEMIMPIN INDONESIA UNTUK MERUBAH BENTUK PERLAWANAN YAITU DENGAN MENYADARKAN BANGSA INDONESIA AKAN PENTINGNYA BERNEGARA.

LAHIRLAH BERMACAM-MACAM ORGANISASI POLITIK, DISAMPING ORGANISASI YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN & SOSIAL, PELOPOR PERTAMA ADALAH ORGANISASI BUDI UTOMO (1908), TOKOHNYA YANG TERKENAL dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO.
KEMUDIAN BERMUNCULAN ORGANISASI PERGERAKAN LAINNYA.

TANGGAL 28 OKTOBER 1928, TERJADI PRESTASI GEMILANG BANGSA INDONESIA, DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA INDONESIA MERDEKA.
PARA PEMUDA BERIKRAR, MENYATAKAN PENGAKUAN ADANYA “BANGSA, TANAH AIR DAN BAHASA YANG SATU, YAITU INDONESIA”. PERISTIWA INI DISEBUT SEBAGAI “SUMPAH PEMUDA”, SEMAKIN TEGAS APA YANG DIINGINKAN OLEH BANGSA INDONESIA, YAKNI KEMERDEKAAN.
UNTUK MENCAPAI KEARAH ITU, DIPERLUKAN ADANYA RASA PERSATUAN & KESATUAN BANGSA, SEBAGAI TALI PENGIKAT ADALAH BAHASA INDONESIA.

MASA BERAKHIRNYA KOLONIALISME ASING (1942-1945), JEPANG MASUK KE INDONESIA MENGHALAU BELANDA, MERUPAKAN AWAL KOLONI JEPANG DI INDONESIA. NAMUN, TIDAK BISA BERTAHAN LAMA, TERJADI PERANG PASIFIK, JEPANG MULAI TERDESAK OLEH AMERIKA DAN SEKUTUNYA.

MELIHAT KENYATAAN YANG TIDAK MENGUNTUNGKAN, JEPANG MENGUBAH HALUAN POLITIK, MEMPROPAGANDAKAN BAHWA KEHADIRANNYA DI INDONESIA UNTUK MEMBEBASKAN INDONESIA DARI CENGKRAMAN PENJAJAH.

TETAPI HANYA MERUPAKAN TIPU MUSLIHAT AGAR RAKYAT INDONESIA MEMBANTU JEPANG. KENYATAAN YANG DIALAMI BANGSA INDONESIA, JEPANG SESUNGGUHNYA TIDAK KURANG KEJAM DARI PADA PENJAJAH BELANDA.

BANGSA INDONESIA MENGALAMI PENDERITAAN & PENINDASAN, MENGAKIBATKAN KEKECEWAAN RAKYAT INDONESIA ATAS PERLAKUAN JEPANG, SEHINGGA MENIMBULKAN PERLAWANAN.

JEPANG MENGETAHUI KEINGINAN BANGSA INDONESIA, YAITU KEMERDEKAAN.
UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN DARI RAKYAT INDONESIA, MAKA JEPANG MENJANJIKAN AKAN MEMBERIKAN KEMERDEKAAN DI KEMUDIAN HARI, APABILA PERANG TELAH SELESAI.

UNTUK MENUNJUKKAN JANJI TSB. TGL. 29 APRIL 1945, JEPANG MEMBOLEHKAN MEMBENTUK BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMER-DEKAAN INDONESIA (BPUPKI), DAN DILANTIK PADA TGL. 28 MEI 1945.
KEMUDIAN MEMULAI SIDANG PERTAMA UNTUK MERUMUSKAN KONSEP DASAR NEGARA.

USULAN RUMUSAN DASAR NEGARA YANG DIUSULKAN Ir. SOEKARNO, TGL. 1 JUNI 1945, YANG DIKENAL DENGAN PANCASILA.

JANJI KEDUA DIUMUMKAN, BERUPA “KEMERDEKAAN TANPA SYARAT”.
TETAPI KEMERDEKAAN YANG DIDAMBAKAN TIDAK MENUNJUKKAN TANDA-TANDA KEDATANGANNYA.
TANGGAL 14 AGUSTUS 1945, JEPANG MENYERAH KALAH PADA SEKUTU, SAAT ITU TERJADI KEKOSONGAN KEKUASAAN DI INDONESIA.
SITUASI TERSEBUT TIDAK DISIA-SIAKAN OLEH PIMPINAN-PIMPINAN BANGSA.

MENANGGAPI SITUASI INI, DENGAN MEMPERSIAPKAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN, PADA TGL. 17 AGUSTUS 1945, DIKUMANDANGKAN KEMERDEKAAN INDONESIA OLEH Ir. SOEKARNO dan Drs. MOH. HATTA, ATAS NAMA BANGSA INDONESIA.
BERDASARKAN KENYATAAN TERSEBUT DAPAT DISIMPULKAN BAHWA KEMERDEKAAN INDONESIA BUKANLAH HADIAH DARI JEPANG, MELAINKAN SEBAGAI SUATU PERJUANGAN DARI KEKUATAN SENDIRI.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN MERUPAKAN KULMINASI (puncak), PERGERAKKAN DAN PERJUANGAN BANGSA INDONESIA, DAN SEBAGAI TITIK-TOLAK BAGI BANGSA INDONESIA DALAM MEMBEBASKAN DIRI DARI CENGKRAMAN PENJA-JAH SELAMA BERABAD-ABAD.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH JEMBATAN EMAS, SEHINGGA MEMPUNYAI MAKNA YANG SANGAT PENTING BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 SEBAGAI TITIK PUNCAK BANGSA INDONESIA, DAN SEBAGAI SUMBER LAHIRNYA REPUBLIK INDONESIA SERTA MERUPAKAN NORMA PERTAMA DARI TATA HUKUM INDONESIA.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945, SEBAGAI TITIK PUNCAK BANGSA INDONESIA, MERUPAKAN BUAH PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHAN, BAIK DENGAN MENGGUNAKAN ORGANISASI MAUPUN PERLAWANAN DENGAN MELAHIRKAN RASA NASIONALISME.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN, SEBAGAI SUMBER LAHIRNYA RI TELAH MELAHIRKAN SUMBER HUKUM BAGI PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).
SERTA MERTA MERUPAKAN NORMA PERTAMA DARI TATA HUKUM INDONESIA. BERARTI BANGSA INDONESIA MULAI SAAT ITU TELAH MENDIRIKAN TATA HUKUM YANG BARU, YAITU TATA HUKUM INDONESIA. JUGA MERUPAKAN DASAR BERLAKUNYA NORMA-NORMA DAN ATURAN HUKUM YANG LAIN.

PROKLAMASI SEBAGAI NORMA PERTAMA ATAU NORMA DASAR, HARUS DITERIMA SEBAGAI SUATU KENYATAN BAHWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN BENAR-BENAR TERJADI.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN, MERUPAKAN PERWUJUDAN FORMAL DARI REVOLUSI BANGSA INDONESIA UNTUK MENYATAKAN, KEPADA DIRI SENDIRI MAUPUN KEPADA DUNIA LUAR (INTERNASIONAL).

BAHWA BANGSA INDONESIA MULAI SAAT ITU TELAH MENGAMBIL SIKAP UTK. MENENTUKAN NASIB SENDIRI, YAITU MENDIRIKAN NEGARA SENDIRI, TERMASUK TATA HUKUM DAN TATA NEGARANYA.

SEHARI SETELAH PROKLAMASI, 18 AGUSTUS 1945, PANITIA PERSIAPAN KEMEREKAAN INDONESIA BERSIDANG UNTUK MENYEMPURNAKAN & MENGESAHKAN UUD 1945, YANG DITUANGKAN DALAM URAIAN KONKRIT DAN TERPERINCI DALAM “PEMBUKAAN” DAN “BATANG TUBUH UUD 1945” (Pasal-pasal).

DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM, UUD DIMUAT DALAM BERITA NEGARA INDONESIA TAHUN 1946, (TAHUN II), No. 7, TANGGAL 15 PEBRUARI 1946.

UUD 1945 HANYA MEMUAT ATURAN-ATURAN POKOKNYA. ADAPUN ATURAN-ATURAN YANG MENYANGKUT PELAKSANAAN, DISERAHKAN PADA UNDANG-UNDANG ORGANIK ATAU PERATURAN YANG LEBIH RENDAH, YANG LEBIH MUDAH CARA PEMBUATAN, MERUBAH, DAN MENCABUTNYA.

PEMBUKAAN UUD 1945, MEMUAT POKOK-POKOK PIKIRAN SESUAI PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH YANG MENUNJUKKAN SUATU SISTEM PEMERINTAHAN YANG DEMOKRASI PANCASILA.

Catatan :

Secara ilmiah Proklamasi Kemerdekaan dapat mengandung pengertian sbb. :

a. Dari sudut hukum (secara yuridis), sejak proklamasi mulai saatnya berlaku tertib hukum nasional.

b. Secara politis, ideologi proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indoneia telah terbebas dari penjajahan asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara Proklamasi.

Contributors

Yessi Frecilia