Kewarganegaraan (UM140)

BAB I

PENDAHULUAN

Pengertian Bangsa :
Bangsa adalah orang – orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah. Serta memiliki pemerintahan sendiri, atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi.
Pengertian Negara :
Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama – sama mendiami suatu wilayah tertentu, dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata – tertib. Serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

Fungsi Negara :

1. Menjaga ketertiban ( law and order ) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dan perselisihan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Negara bertindak sebagai stabilistator.

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap penting terutama bagi negara – negara baru atau sedang berkembang.

3. Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar. Negara harus dilengkapi dengan alat – alat pertahanan yang kuat dan canggih.

4. Menegakkan keadilan, yang dilaksanakan melalui badan – badan peradilan.

Unsur Negara :

1. Rakyat yang bersatu

2. Dareah atau wilayah

3. Pemerintahan yang berdaulat

4. Pengakuan dari negara lain

Hak warga negara :

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum

2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

3. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

4. Setiap warga negara bebas untuk memilih dan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing – masing yang dipercayai.

5. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

SILABUS

TUJUAN

Tujuan Mahasiswa/i mempelajari Kewargaanegaraan adalah unggul bangsa yang di mana pada masanya nanti bibit ini akan melahirkan pemimpin dunia. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa. Kepribadian mahasiswa akan tumbuh seiring dengan waktu dan mengalami proses pembenahan, pembekalan, penentuan, dan akhirnya pemutusan prinsip diri. Negara, masyarakat masa datang, diperlukan ilmu yang cukup untuk dapat mendukung kokohnya pendirian suatu Negara.

---

BAB II

LANDASAN TEORI

SATUAN ACARA PENGAJARAN

Kode  : UM140

Mata Kuliah  : Kewarganegaan

Beban Kredit  : SKS

Jenjang  : S1

Jurusan  : SI/TI/MI

Waktu Tatap Muka  :

Waktu Tugas Mandiri :

Metode Kuliah  : Tatap muka,Tugas,Presentasi

Alat  : RME, Multimedia Projector, Komputer dan Whiteboard

Evaluasi  : Kehadiran, Tugas, UTS, UAS

Dosen  : Albert Y Dien, S.H.,M.Hum

TIU  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.

TIK  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.

---

BAB III

PEMBAHASAN MATERI

MATERI KEWARGANEGARAAN

PERTEMUAN 1

CIVIC EDUCATION DAN CITA-CITA MENUJU MASYARAKAT MADANI

• Cita-cita mewujudkan masyarakat Madani memerlukan upaya yang serius dan sistematis

• Masyarakat Madani bukan hanya sistem, tetapi juga proses.

• Proses yang sistematis dalam mewujudkan Masyarakat Madani dan yang paling strategis adalah melalui pendidikan.

• Didalam Masyarakat Madani terdapat konsep masyarakat, hukum, demokrasi, kepemerintahan dan kenegaraan, keterbukaan, perubahan sosial dan kebudayaan.

• Salah satu cara yang paling strategis mentransformasikan konsep masyarakat madani agar aplikatif dalam dinamika kehidupan sosial ialah melalui civic education (Pendidikan kewarganegaraan)

URGENSI CIVIC EDUCATION DI INDONESIA</<b></p></div>

<p style="line-height: 2" >• Penanaman nilai-nilai kewargaan (civic values) melalui dunia pendidikan menemukan momentumnya dalam era “menuju demokrasi” dan cara yang paling strategis untuk mengalami demokrasi”' ialah melalui pendidikan kewargaan (civic education) yang didalamnya mengandung upaya sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai dan budaya demokrasi melalaui pendidikan.</p>

<p style="line-height: 2" >• Urgensi dunia pendidikan dalam transisi sosial-politik “menuju demokrasi” itu juga semakin disadari dan dilakukan banyak pihak, terutama dalam mempersiapkan anak didiknya menghadapi fenomena perubahan sosial pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.</p>

<p style="line-height: 2" >• Penyeragaman pendidikan secara nasional (untuk kepentingan politik kekuasaan) dimasa lalu menyebabkan dunia pendidikan menjadi mandul dan tidak antisipatif terhadap problem-problem lokal, disamping juga kurang antisipatif terhadap perubahan sosial dalam skala global yang mengedepankan isu-isu pluralisme, demokrasi dan hak asasi manusia.</p>

<p style="line-height: 2" >• Dalam hal ini, dunia pendidikan dituntut perannya secara signifikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan civic culture di kalangan anak-anak muda yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan.</p>

<p style="line-height: 2" >• Dibanyak negara, civic education yang dikembangkan melalui lembaga pendidikan lebih banyak menggunakan integrative approach, dimana civic education tidak dimunculkan sebagai mata kuliah atau mata pelajaran yang berdiri sendiri (independent subject/course). Civic education tersebut terintegrasi dalam sejumlah mata kuliah atau mata pelajaran, terutama dalam disiplin humaniora dan ilmu-ilmu sosial.</p>

<p style="line-height: 2" >• Jika dibandingkan dengan Indonesia, sesungguhnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia lebih progresif dalam pengembangan civic education.</p>

<p style="line-height: 2" >• Pengembangan civic education dilakukan dengan menggunakan separated approach melalui mata pelajaran atau mata kuliah khusus, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), mata kuliah Dasar Umum (MKDU) Pancasila dan Kewiraan.</p>

<p style="line-height: 2" >• Akan tetapi, terjadi kegagalan yang cukup serius dalam upaya sosilaisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi dalam pembentukan cara berfikir (world-view) dan perilaku demokrasi di lingkungan peserta didik dan masyarakat sekolah/universitas pada umumnya.Kegagalan tersebut umumnya bersumber pada tiga hal, yaitu : </p>

1. <p style="line-height: 2">Secara substantif, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), mata kuliah umum (MKDU) Pancasila dan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewargaan. Materi-materi yang ada umumnya cenderung bersifat idealistic, legalistic, dan normative, bahkan cenderung menggunakan perspektif militerisme</p>
2. <p style="line-height: 2">Kalaupun yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan kewargaan, potensi tersebut tidak bisa berkembang karena pendekatan dalam pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis dan tidak partisipatif.</p>
3. <p style="line-height: 2">Materi-materi perkuliahan tersebut lebih teoritis daripada praksis. Akibatnya, terdapat diskrepansi yang jelas di antara teori/wacana yang dibahas dengan realitas sosial-politik yang berlangsung.
   </li></ol>

   KONSEP MASYARAKAT MADANI

   • Istilah Masyarakat Madani (al-mujtama’ al-madani) selain menjadi isu penting dalam gerakan Islam di Indonesia, pada saat yang sama telah menjadi wacana akademik yang cukup menarik dikampus-kampus dalam beberapa tahun terakhir ini.

   • Pada tingkat empirik, apakah konsep masyarakat madani sekedar merupakan reaksi tandingan untuk peneguhan identitas kolektif kaum muslimin dari kehadiran civil society dengan identitas dan latar belakang Barat yang menyertainya, atau lebih jauh lagi memang memiliki akar sosio-historis pada sejarah Islam masa Nabi Muhammad yang menjadi model utama dari masyarakat yang dicita-citakan Umat Islam ?Istilah Masyarakat Madani, menurut sementara sumber, diperkenalkan oleh Dr Anwar Ibrahim, mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia. Dalam pidato kebudayaannya pada forum Festifal Istiqlal 1995 di Jakarta, menyatakan “Justru Islamlah yang pertama kali memperkenalkan kepada kita dirantau ini kepada cita-cita keadilan sosial dan pembentukan masyarakat madani, yaitu civil society yang bersifat demokratis” (Hamiwanto & M.Ali Said, 2000:1)

   
   

   
   

   ---

   PERTEMUAN 2

   ---

   PERTEMUAN 3

   ---

   PERTEMUAN 4

   ---

   PERTEMUAN 5

   ---

   PERTEMUAN 6

   ---

   PERTEMUAN 7

   ---

   PERTEMUAN 8

   ---

   PERTEMUAN 9

   ---

   PERTEMUAN 10

   ---

   PERTEMUAN 11

   ---

   PERTEMUAN 12

   ---

   PERTEMUAN 13

   ---

   PERTEMUAN 14

   ---

Contributors

Admin, Yessi Frecilia