Hukum Paten dan Merek (HP100)
BAB I
PENDAHULUAN
Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu di akui dan perlu dilindungi, agar ide-ide cemerlang dan kratif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut. Untuk Tingkat internasional 0rganisasi yang mewadahi bidang H.K.I ( Hak Kekayaan Intelektual ) adalah WIPO ( World Intellectual Property Organization).
Di Indonesia sendiri untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, maka dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perlindungan Hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Di Indonesia, Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan. Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang teknologi ( hak paten ) dan kreasi tentang penggabungan antara unsure bentuk,warna, garis( desain produk industry ) serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa ( merek ) juga perlu diakui dan dilindungi dibawah perlindungan hukum . Dengan kata lain Hak atas kekayaan Intelektual ( HaKI) perlu didokumentasikan agar kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah.
SILABUS
TUJUAN
-
Mahasiswa mampu menjelaskan ttg. Keberadaan Hak Cipta.
-
Melakukan identifikasi ttg. Karakteristik sebuah karya Karya Cipta.
-
Mahasiswa mampu menjelaskan karya cipta apa saja yang dilindungi
-
Mengerti siapa saja pemegang Hak Cipta.
-
Mengerti Hak-hak apa saja yang terdapat di dalam karya cipta.
Diktat
PENGANTAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
PADA DASARNYA, HAK DILAHIRKAN DARI HUKUM KODRAT DAN KEWENANGAN LAHIR DARI HUKUM POSITIF, OLEH KARENA ITU HAK & KEWENANGAN ITU SAH, APABILA DIJALANKAN MENURUT HUKUM.
HAK MERUPAKAN AKIBAT YANG MUNCUL DALAM KEBERLAKUAN HUKUM & SETIAP JENIS HUKUM MENENTUKAN HAK YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA. SEMUA HUKUM MENGHARAPKAN ADANYA HAK & SEBALIKNYA SEMUA HAK MENTAATI ADANYA HUKUM YANG BERLAKU.
MILIK SEBAGAI SUATU HAK, UNTUK MENIKMATI SUATU DENGAN SEPENUHNYA ASAL TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU/PERATURAN UMUM, PANDANGAN PARA AHLI BAHWA MILIK SEBAGAI SUATU HAK.
JOHN LOCKE, MEMANDANG HAK MILIK SEBAGAI SATU PRANATA YANG SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI SETIAP INDIVIDU MANUSIA. HAK MILIK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP & HARUS DIMILIKI, MELIPUTI PULA “HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)”. MERUPAKAN HAK EKSKLUSIF (KHUSUS).
• PROPERTY, DIARTIKAN SEBAGAI KEKAYAAN YANG BERUPA HAK YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM DI MANA ORANG LAIN DILARANG MENGGUNAKAN HAK TSB. TANPA IZIN PEMILIKNYA.
• INTELLECTUAL, KEGIATAN INTELEKTUAL BERDASARKAN DAYA CIPTA PIKIR DALAM BENTUK EKSPRESI, TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA DALAM BENTUK PENEMUAN (INVENTION) SEBAGAI BENDA IMMATERIAL.
HAKI MERUPAKAN HAK KEBENDAAN, HAK ATAS SESUATU BENDA YANG BERSUMBER DARI HASIL KERJA OTAK, HASIL KERJA RASIO YANG BERADA DALAM RUANG LINGKUP: TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA YANG TIMBUL ATAU LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUAL MANUSIA & MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS.
(SUDUT PANDANG INDUSTRI & SISTEM ROYALTI).
KLASIFIKASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
• KLASIFIKASI HAKI MENURUT “WIPO” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION), DIBAGI DALAM 2 (DUA) BAGIAN BESAR, YAITU :
1. HAK CIPTA (COPY RIGHT);
2. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS) YANG
MENCAKUP:
a. PATEN
b. MEREK
c. DESAIN INDUSTRI
d. RAHASIA DAGANG
e. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
f. PRAKTIK PERSAINGAN CURANG.
• WIPO YANG DIBENTUK MELALUI KONFERENSI STOCKHOLM TAHUN 1967 MERUPAKAN ORGANISASI DUNIA YANG MENANGANI HAKI DENGAN TUGAS MELAKSANAKAN PENGADMINISTRASIAN KONVENSI DI BIDANG HAKI; MENDORONG KERJASAMA INTERNASIONAL DIBIDANG HAKI & MEMBANTU NEGARA SEDANG BERKEMBANG MEMBANGUN SISTEM HAKI.
KEMAJUAN TEKNOLOGI KHUSUSNYA DI BIDANG INFORMASI DAN TELEKOMUNNIKASI, MENJADIKAN DUNIA SEBAGAI SUATU PASAR TUNGGAL, SEHINGGA HAKI MULAIMELEWATI BATAS-2 NEGARA, YANG DIMULAI DENGAN DIBENTUKNYA UNI PARIS, UNTUK :
-
PERLINDUNGAN INTERNASIONAL HAK MILIK PERINDUSTRIAN, KEMUDIAN DIBENTUK PULA SEBUAH KONVENSI;
-
PERLINDUNGAN DI BIDANG HAK CIPTA, DIKENAL DENGAN INTER-NATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS, YANG DITANDATANGANI DI BERN, SWISS.
DARI BEBERAPA KONVENSI YANG MENGATUR TTG. HAKI, DIBAGI DALAM DUA KELOMPOK, YAITU YANG MENGATUR, MASALAH :
-
HAK CIPTA; DAN
-
HAK MILIK PERINDUSTRIAN YANG MELIPUTI :
PATEN (PATENTS),
PATEN SEDERHANA (UTILITY MODELS),
MEREK
MEREK DAGANG (TRADEMARKS),
MEREK JASA (SERVICEMARKS), DAN
HAK DESAIN INDUSTRI (INDUSTRIAL DESIGNS).
KHUSUS MENYANGKUT HAK ATAS KEKAYAAN INDUSTRI, MENURUT Pasal 1, KONVENSI PARIS MENGENAI PELINDUNGAN HAKI TAHUN 1883, SEBAGAIMANA YANG DIREVISI DAN TELAH DI AMANDEMEN PADA TGL. 2-10-1979 YANG BIASA DISEBUT DENGAN KONVENSI PARIS.
INDONESIA BESERTA DENGAN 125 NEGARA TELAH MENANDA-TANGANI PAKET PERSETUJUAN “PENGAKUAN BARU DI BIDANG ASPEK-ASPEK DAGANG YANG TERKAIT DENGAN HAK MILIK INTELEKTUAL YANG DIKENAL DENGAN ISTILAH “HAKI”, KETENTUAN INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERDANGANGAN, & PERDAGANGAN JASA”.
PERTEMUAN INI SEBELUMNYA, TELAH DIADAKAN PERUNDINGAN DI JENEWA YANG DIKENAL DENGAN TRIPs (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Aspek-2 dagang yang terkait dengan Hak Milik Intelektual)). & INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG TERKAIT, TELAH MERATIFIKASI PERSEUJUAN TERSEBUT MELALUI UU No. 7 Tahun 1994 TTG. PERSETUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (Agreement Establishing World Trade Organization).
UU No. 7 Tahun 1994, BERTUJUAN UNTUK :
-
MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAKI DARI PRODUK-2 YANG DIPERDAGANGKAN;
-
MENJAMIN PROSEDUR PELAKSANAAN HAKI YANG TIDAK MENGHAMBAT KEGIATAN PERDAGANGAN;
-
MERUMUSKAN ATURAN SERTA DISIPLIN MENGENAI PELAKSANAAN YANG TIDAK MENGHAMBAT HAKI;
-
MENGEMBANGKAN PRINSIP, ATURAN, & MEKANISME KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK MENANGANI PERDAGANGAN BARANG-2 HASIL PEMALSUAN ATAU PEMBAJAKAN ATAS HAKI DENGAN MEMPERHATIKAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKLAN OLEH WIPO.
HAKI TELAH MENJADI BAGIAN TERPENTING SUATU NEGARA UNTUK MENJAGA KEUNGGULAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.
PERMASALAHAN HAKI ADALAH PERMASALAHAN YANG TERUS BERKEMBANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN WAKTU.
SETELAH INDONESIA MERDEKA YANG SECARA KETATANEGARAAN TELAH TERPUTUS HUBUNGAN SELURUH TATA TERTIB HUKUM INDONSIA DENGAN TATA TERTIB HUKUM HINDIA BELANDA, NAMUN SEMUA ITU MENGHENDAKI WAKTU YANG PANJANG, TETAPI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HUKUM DI INDONESIA, MAKA PADA AKHIRNYA, PEMERINTAH MELALUI MENTERI KEHAKIMAN RI MENGELUARKAN PENGUMUMAN NO: J.S. 5/41/4, & NO: J.G. 1/2/17 TTG. MENGATUR PENGAJUAN SEMENTARA PERMINTAAN PATEN.
DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG TELAH MAMPU MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH MENGANTISIPASI PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN, SEHINGGA TUJUAN NASIONAL DAPAT TERCAPAI, MAKA PADA 11-10-1961 PEMERINTAH MENGUNDANGKAN UU NO: 21Tahun 1961 TTG. MEREK PERUSAHAAN & MEREK PERNIAGAAN DENGAN MAKSUD UNTUK PELINDUNGI MASYARAKAT DARI BARANG-2 TIRUAN/BAJAKAN.
• PADA 10-5-1979 INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI PARIS (PARISCONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY) DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO: 24 TAHUN 1979.
• PADA 12-4-1982 PEMERINTAH MENGESAHKAN UU NO: 6/1982 TTG. HAK CIPTA, DIUBAH DENGAN UU NO: 7/1987 jo. UU NO: 12/1997, DAN TAHUN 2002 DISAHKAN UU NO: 19/2002.
• PADA 13-10-1989 DISAHKAN UU NO: 6/1989 TTG. PATEN, DIUBAH DGN. UU NO: 13/1997, DAN 2001 MENGESAHKAN UU NO: 14/2001.
• PADA 28-8-1992 DISAHKAN UU NO: 19/1992 TTG. MEREK & DIUBAH DGN. UU NO: 14/1997, PADA 28-8-1992 DISAHKAN UU NO: 19/1992,DAN DIUBAH DENGAN UU NO: 14/1997, KEMUDIAN PADA TAHUN 2001 MENGESAHKAN UU 15/2001.
• DI PENGHUJUNG TAHUN 2000 PEMERINTAH MENGESAHKAN 3 (TIGA) UNDANG-UNDANG BARU DI BIDANG HAKI, YAITU: UU No. 30/2000 TTG. RAHASIA DAGANG, UU No. 31/2000 TTG. DESAIN INDUSTRI DAN UU No. 32/2000 TTG. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU. MENGAPA DIPERLUKAN PENGETAHUAN TTG. HAKI.
• MEMBUKA WAWASAN MASYARAKAT AGAR LEBIH MENGENAL HAKI YANG RELATIF MASIH BELUM BANYAK YANG MENGETAHUI MANFAATNYA SEJAK DIAWALI S/D. DILINDUNGI.
• TERDAPAT 3 (TIGA) KOMUNITAS YANG MENYUMBANG KEBERADAAN HAKI, YAITU KOMUNITAS PENEMU, YANG TERDIRI DARI PENELITI, PEREKAYASA, SERTA MASYARAKAT UMUM, KOMUNITAS INDUSTRI, YANG MELAKUKAN PRODUKSI MASSAL DARI SUATU TEMUAN, SERTA KOMUNITAS HUKUM, SEBAGAI PIHAK YANG MELINDUNGI PENEMU DAN INDUSTRI.
• MEMAHAMI HAKI MERUPAKAN BAGIAN UNTUK MEMAHAMI PERKEMBANGAN-2 BARU DI DUNIA YANG TERKAIT DENGAN PROSES GLOBALISASI, PERLU DIKETAHUI KARYA-2 INTELEKTUAL YANG SEDANG DINIKMATI MASYARAKAT SAAT INI ADALAH HASIL/TEMUAN DARI PENELITIAN KARYA ORANG-2 ASING.
• HAKI MERUPAKAN SUATU RUANG LINGKUP ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI, MAKA MASYARAKAT INTELEKTUAL DITINGKAT PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA PENELITIAN, HARUS MENGETAHUI & MEMAHAMI TENTANG KEMAJUAN TEKNOLOGI (IPTEK) MULAI DARI TEKNOLOGI SEDERHANA SAMPAI DENGAN TEKNOLOGI YANG KOMPLEKS.
• MASYARAKAT INTELEKTUAL MELALUI PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA PENELITIAN DIPACU BERPIKIR KRITIS, KREATIF, INOVATIF & PRODUKTIF, SERTA BERMORAL DENGAN :
a. MENGHARGAI PEMIKIRAN & KARYA ORANG LAIN;
b. BERTINDAK JUJUR;
c. MENGHASILKAN PEMIKIRAN & KARYA-2 INTELEKTUAL YANG MEMENUHI SYARAT PENGHARGAAN/POTENSIPERLINDUNGAN SECARA HUKUM
• INDONESIA YANG TELAH MERATIFIKASI KONVENSI-2 INTERNASIONAL MAUPUN REGIONAL, DIHARUSKAN PEMBENTUKKAN & PEMBAHARUAN PERANGKAT HUKUM DI BIDANG PERDAGANGAN & INDUSTRI DALAM RANGKA PENYESUAIAN & PERKEMBANGAN INTERNASIONAL.
• MENINGKATNYA KEBUTUHAN INDUSTRI DI INDONESIA ATAS ALTERNATIF PENGADAAN TEKNOLOGI & INOVASI YANG DAPAT MENDORONG KEUNGGULAN KOMPETITIF BAIK DI TINGKAT LOKAL DAN GLOBAL SEHINGGA DIPERLUKAN SUATU JASA YANG DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN.
• PERLINDUNGAN TEHADAP HAKI SECARA HUKUM AKAN BERKAITAN ERAT DENGAN BERBAGAI SEGI HUKUM, ANTARA LAIN HUKUM INTERNASIONAL, HUKUM BISNIS, HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA DAN BIDANG-2 HUKUM LAIN.
• PERLINDUNGAN HAKI YANG KUAT AKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN BAHKAN DAPAT MEMBERIKAN DORONGAN UNTUK MENINGKATKAN LANDASAN TEKNOLOGI (TECHNOLOGICAL BASE), JUGA MEMBERIKAN MANFAAT YANG DAPAT DIRASAKAN DARI SEGI POLITIS, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, BAHKAN SEGI PERTAHANAN KEAMANAN.
• PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKI DIMAKSUDKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN IKLIM YANG LEBIH BAIK BAGI TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA KEINGINAN MENCIPTA / MENEMUKAN SESUATU DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA.
• PERLINDUNGAN HUKUM HAKI BUKAN SAJA HANYA PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HASIL KARYA, TETAPI SECARA MAKRO MERUPAKAN PENCIPTAAN SUASANA SEHAT UNTUK MENARIK PENANAMAN MODAL ASING, SERTA MEMPERLANCAR PERDAGANGAN INTERNASIONAL.
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKI AKAN TERKAIT ERAT DENGAN PROSES PENEGAKKAN HUKUM ATAU PROSES PERADILAN DALAM PROSES PERADILAN AKAN MELIBATKAN KINERJA KOMPONEN-2 DALAM SISTEM PERADILAN YAITU: POLISI / PENYIDIK, JAKSA PENUNTUT & HAKIM.
Catatan :
• INDONESIA MASUK DAFTAR UNTUK DIAWASI (PRIORITY WATCH LIST), KARENA BANYAK MELAKUKAN PELANGGARAN HAKI, JIKA DIBIARKAN, MAKA SANKSI INTERNASIONAL TAK TERELAKKAN.
• MENURUT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE (IIPA), DI PASAR INDONESIA DI DOMINASI OLEH PEMBAJAKAN DI HAMPIR SELURUH JENIS, (PEMBAJAKAN MEDIA OPTIK, BUKU-2 SERTA FOTOCOPY DI KAMPUS-2, TERUTAMA BUKU YANG DITULIS DALAM BAHASA INGGRIS, TERMASUK MENTERJEMAHKAN KEDALAM BAHASA INDONESIA TANPA IZIN, JUGA BUKU-2 REFERENSI DAN COMPUTER PROGRAM).
• PETUMBUHAN EKONOMI SUATU BANGSA, BANYAK TERGANTUNG OLEH KEMAMPUAN IPTEK.
• International Property Rights (the IPR) does not only deal with Copyrights, Patent and Trade Mark, it also deal with Intellectual Property Rights in such creation as Industry Designs, Lay out Designs of Integrated Circuits, Trade Secret and Geographical Indication, and with Herbal variety.
• In fact the IPR is a sub-system of regulation to protect Intellectual Property in a wide range, from traditional knowledge, folklore till computer program, and electronic commerce in a digital era.
• In between there are activities to support law enforcement.
• HAKI TIDAK HANYA BERURUSAN DENGAN HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK; IA JUGA MENGURUS KARYA INTELEKTUAL YANG BERASAL DARI KREASI DI BIDANG DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, RAHASIA DAGANG, INDIKASI GEOGRAFIS DAN BAHKAN VERIETAS TANAMAN.
• SECARA FAKTUAL HAKI MERUPAKAN SATU SISTEM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYA INTELEKTUAL PADA JANGKAUAN YANG LUAS, MULAI DARI PENGETAHUAN TRADISIONAL, FOLKLORE SAMPAI PROGRAM KOMPUTER DAN INTERNET DI ERA EKONOMI DIGITAL INI.
• DIANTARA KEGIATAN-2 PENDUKUNG PENTING YAITU MENDORONG PENEGAKAN HUKUM. HAK CIPTA (COPYRIGHTS)
DALAM KEPUSTAKAAN HUKUM DI INDONESIA YANG PERTAMA DIKENAL ADALAH ISTILAH “HAK PENGARANG” (AUTHOR RIGHT) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG, MAKA ISTILAH INI DIGANTI DENGAN HAK CIPTA. ISTILAH INI YANG SELANJUTNYA DIPAKAI DALAM PERATURAN PER-UU-AN SELANJUTNYA. ISTILAH HAK CIPTA ASAL MULANYA HANYA MENGGAMBARKAN HAK UNTUK MENGGANDAKAN / MEMPERBANYAK SUATU KARYA CIPTA.
IDE DASAR SISTEM HAK CIPTA ADALAH UNTUK MELINDUNGI WUJUD HASIL KARYA MANUSIA YANG LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUALNYA. PERLINDUNGAN HUKUM INI HANYA BERLAKU KEPADA CIPTAAN YANG TELAH MEWUJUD SECARA KHAS SEHINGGA DAPAT DILIHAT, DIDENGAR, ATAU DIBACA, MAKA YANG DILINDUNGI SUDAH DALAM BENTUK NYATA SEBAGAI SUATU CIPTAAN, & BUKAN MASIH MERUPAKAN GAGASAN SEHINGGA HAK CIPTA DAPATLAH DIKATAKAN SEBAGAI HAK KEBENDAAN. PANDANGAN INI DAPAT DISIMPULKAN DARI RUMUSAN PASAL 1, UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA , SBB : HAK CIPTA ADALAH HAK EKSKLUSIF (KHUSUS) BAGI PENCIPTA ATAU PENERIMA HAK UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAANNYA ATAU MEMBERIKAN IZIN UNTUK ITU DENGAN TIDAK MENGURANGI PEMBATASAN-2 MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.(pasal 1 point 1).
MENUNJUKKAN BAHWA HAK CIPTA ITU MERUPAKAN HAK KHUSUS
(EXCLUSIVE RIGHTS), KARENA HAK TSB. HANYA DIBERIKAN KEPADA PENCIPTA SEBAGAI PEMEGANG HAK. ORANG LAIN DILARANG MENGGUNAKANNYA, KECUALI ATAS IZIN PENCIPTA ATAU DARI ORANG YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PENCIPTA.MISALKAN: “A” PENCIPTA—PEMILIK HAK CIPTA, “B” SI PENERIMA HAK DARI “A”. KEMUDIAN “C” PENERIMA HAK DARI ”B”. DALAM HAL INI “C” ORANG LAIN YANG MENERIMA HAK LEBIH LANJUT.
TETAPI PERLU DIINGAT, SETIAP PENGGUNAAN HAK HARUSDIPERHATIKAN, APAKAH HAK ITU TIDAK BERTENTANGAN ATAU TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM.
PEMEGANG HAK CIPTA ADALAH PENCIPTA SEBAGAI PEMILIK HAK CIPTA, ATAU PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PENCIPTA, ATAU PIHAK LAIN YANG MENERIMA LEBIH LANJUT HAK, DARI PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. (pasal 1 point 4)
PENCIPTA ADALAH SESEORANG / BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS INSPIRASINYA MELAHIRKAN SUATU CIPTAAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN, ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN KE DALAM BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI (ARTINYA PENCIPTA ITU HARUS MENCIPTAKAN SESUATU YANG ASLI DALAM ARTI TIDAK
DALAM KONTEKS HUKUM YANG DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA ADALAH ORANG YANG NAMANYA DISEBUT DALAM CIPTAAN TSB. YANG DIUMUMKAN SEBAGAI PENCIPTA PADA SUATU CIPTAAN, ATAU ORANG YANG NAMANYA TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM CIPTAAN & PENGUMUMAN RESMI.
PENCIPTA SEORANG PENCIPTA INSPIRASI CIPTAAN DASAR :
- KEMAMPUAN PIKIRAN
- IMAJINASI
- KECEKATAN BENTUK KHAS BEBERAPA
- KETRAMPILAN DAN BERSIFAT ORANG
- KEAHLIAN PRIBADI
PENGUMUMA PEMBACAAN DIBACA PENYUARAAN PENGUMUMAN CIPTAAN DIDENGA DENGAN :
- PENYIARAN
- ALAT APAPUN
- CARA SEDEMIKIAN RUPA PENYEBARAN DILIHAT
CATATAN: PEMERINTAH MELARANG PENGUMUMAN SETIAP CIPTAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG AGAMA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, KESUSILAAN, SERTA KETERTIBAN UMUM SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN DEWAN HAK CIPTA . (pasal 17).
LEMBAGA PENYIARAN ADALAH ORGANISASI PENYELENGGARA SIARAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM, YANG MELAKUKAN PENYIARAN ATAS SUATU KARYA SIARAN DENGAN MENGGUNAKAN TRANSMISI DENGAN ATAU TANPA KABEL ATAU MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. (pasal 1 point 12).
Pasal 2 ayat 2, PENCIPTA / PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI & PROGRAM KOMPUTER, MEMILIKI HAK UNTUK MELARANG ORANG LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MENYEWAKAN CIPTAANNYA UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIL.
(MENUNJUKKAN BAHWA HAK INDIVIDU ITU DIHORMATI).
CATATAN: PEMERINTAH MELARANG PENGUMUMAN SETIAP CIPTAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG AGAMA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, KESUSILAAN, SERTA KETERTIBAN UMUM SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN DEWAN HAK CIPTA . (pasal 17).
LEMBAGA PENYIARAN ADALAH ORGANISASI PENYELENGGARA SIARAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM, YANG MELAKUKAN PENYIARAN ATAS SUATU KARYA SIARAN DENGAN MENGGUNAKAN TRANSMISI DENGAN ATAU TANPA KABEL ATAU MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. (pasal 1 point 12).
Pasal 2 ayat 2, PENCIPTA / PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI & PROGRAM KOMPUTER, MEMILIKI HAK UNTUK MELARANG ORANG LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MENYEWAKAN CIPTAANNYA UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIL. (MENUNJUKKAN BAHWA HAK INDIVIDU ITU DIHORMATI).
• SUATU KARYA CIPTA HARUS MEMILIKI BENTUK YANG KHAS DAN MENUNJUKKAN KEASLIANNYA SEBAGAI CIPTAAN SESEORANG ATAS DASAR KEMAMPUAN & KREATIVITAS YANG BERSIFAT PRIBADI DALAM LAPANGAN ILMU PENGETAHUAN, SENI ATAU SASTRA.
• BENTUK YANG KHAS, ARTINYA KARYA TSB. HARUS SUDAH SELESAI DIWUJUDKAN SEHINGGA DAPAT DILIHAT / DIDENGAR / DIBACA (TERMASUK PEMBACAAN HURUF BRAILE). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TIDAK DIBERIKAN PADA SEKEDAR IDE. IDE BELUM MEMILIKI WUJUD UNTUK DILIHAT, DIDENGAR ATAU DIBACA, SEHINGGA IDE TIDAK DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.
• BERDASARKAN HAL TSB. MAKA HAK CIPTA MERUPAKAN SUATU HAK MONOPOLI UNTUK MEMPERBANYAK / MENGUMUMKAN CIPTAAN YANG DIMILIKI OLEH PENCIPTA /PEMEGANG HAK CIPTA LAINNYA YANG DALAM IMPLEMENTASINYA MEMPERHATIKAN PERATURAN YANG BERLAKU. SAAT LAHIRNYA HAK CIPTA
• PENCIPTA ADALAH SESEORANG / BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS INSPIRASINYA MELAHIRKAN SUATU CIPTAAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN, ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN KE DALAM BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI (ARTINYA PENCIPTA ITU HARUS MENCIPTAKAN SESUATU YANG ASLI DALAM ARTI TIDAK MENIRU).
• JIKA CIPTAAN DICIPTAKAN OLEH BEBERAPA ORANG, MAKA YANG DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA IALAH ORANG YANG MEMIMPIN SERTA MENGAWASI PENYELESAIAN SELURUH CIPTAAN ITU / ORANG YANG MENGHIMPUNNYA, DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK CIPTA MASING-MASING ATAS BAGIAN CIPTAANNYA.
» JIKA SUATU CIPTAAN DIRANCANG SESEORANG, DIWUJUDKAN OLEH ORANG LAIN DIBAWAH PIMPINAN & PENGAWASAN ORANG YANG MERANCANG, MAKA PENCIPTANYA ADALAH ORANG YANG MERANCANG CIPTAAN TSB.
» JIKA SUATU CIPTAAN ITU DIBUAT DALAM HUBUNGAN DINAS DENGAN PIHAK LAIN, MAKA PEMEGANG HAK CIPTA ADALAH PIHAK YANG UNTUK & DALAM DINASNYA CIPTAAN ITU DIKERJAKAN KECUALI JIKA ADA PERJANJIAN LAIN ANTARA KEDUA PIHAK.
» JIKA CIPTAAN ITU DIBUAT BERDASARKAN PESANAN, MAKA PIHAK YANG MEMBUAT KARYA ITU DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA & PEMEGANG HAK CIPTA.
• JIKA SUATU BADAN HUKUM MENGUMUMKAN BAHWA CIPTAAN BERASAL DARI PADANYA DENGAN TIDAK MENYEBUT SESEORANG SEBAGAI PENCIPTANYA, MAKA BADAN HUKUM TSB. DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTANYA.
• CATATAN : RUANG LINGKUP CIPTAAN YANG DILINDUNGI ADALAH SETIAP KARYA CIPTA YANG MENUNJUKKAN KEASLIANNYA DALAM BIDANG ILMU PENGETAHUAN (SIENCE), SENI DAN SASTRA (LITERARY AND ARTISTIC WORK).
• PERBANYAK ADALAH MENAMBAH JUMLAH SESUATU CIPTAAN, BAIK SECARA KESELURUHAN DENGAN PEMBUATAN YANG SAMA, HAMPIR SAMA / MENYERUPAI CIPTAAN TSB. DENGAN MEMPERGUNAKAN BAHAN-2 YANG SAMA MAUPUN TIDAK SAMA, TERMASUK MENGALIH- WUJUDKAN SESUATU CIPTAAN SECARA PERMANEN ATAU TEMPORER.
PERBANYAK
PERBANYAKAN CIPTAAN MENAMBAH JUMLAH, DENGAN :
- PERBUATAN YANG SAMA
- HAMPIR SAMA SAMA
- MENYERUPAI BAHAN TIDAK SAMA
PENGALIHWUJUDAN SECARA PERMANEN / TEMPORERKARYA CIPTA YANG TIDAK DIKETAHUI
• HAK CIPTA YANG PENCIPTANYA TIDAK DIKETAHUI, MAKA NEGARA MEMEGANG ATAS HAK CIPTANYA.(NEGARA MEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA PENINGGALAN PRASEJARAH, SEJARAH, DAN BENDA BUDAYA NASIONAL LAINNYA, pasal 10 ayat 1.) YAITU:
-
KARYA PENINGGALAN SEJARAH,
-
BENDA BUDAYA NASIONAL,
-
FOKLOR, DAN
-
KEBUDAYAAN RAKYAT YG. MENJADI MILIK BERSAMA:
- CERITA, HIKAYAT, LEGENDA, BABAD, LAGU, KERAJINAN, KOREOGRAFI, TARIAN, KALIGRAFI & KARYA SENI LAINNYA. -
MENGUMUMKAN DAN MEMPERBANYAK “FOKLOR & BUDAYA RAKYAT oleh ORANG ASING, HARUS MENDAPAT IZIN DARI INSTANSI YANG TERKAIT DALAM MASALAH TSB. (Pasal 10 ayat 3).
HAK–HAK PENCIPTASEORANG PENCIPTA MEMILIKI DUA MACAM HAK ATAS CIPTAANNYA, YAITU :
1. HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHTS), DAN
2. HAK MORAL (MORAL RIGHTS)
HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHTS)
• HAK EKONOMI MERUPAKAN HAK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PENCIPTA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN ATAS CIPTAAN SERTA PRODUKNYA.
• HAK EKONOMI MERUPAKAN HAK KHUSUS, HAK TSB. BERWUJUD HAK UNTUK MENGUMUMKAN / MEMPERBANYAK CIPTAANNYA, MELIPUTI :
HAK REPRODUKSI/PENGGANDAAN (REPRODUSTION RIGHTS)
HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHTS)
HAK DISTRIBUSI (DISTRIBUTION RIGHTS)
HAK PERTUNJUKAN (PUBLIC PERFORMANCE RIGHTS)
HAK PENYIARAN (BROADCASTING RIGHTS)
HAK PROGRAMA KABEL (CABLECASTING RIGHTS)
DROIT de SUITE
HAK PINJAM MASYARAKAT (PUBLIC LENDING RIGHTS
• HAK REPRODUKSI / PENGGANDAAN CIPTAANNYA (REPRODUCTION RIGHTS), MENGGANDAKAN CIPTAAN INI MERUPAKAN PENJABARAN DARI HAK EKONOMI SI PENCIPTA. BENTUK PENGGANDAAN ATAU PERBANYAK DAPAT DILAKUKAN SECARA TRADISIONAL / MELALUI PERALATAN MODERN.
HAK REPRODUKSI, JUGA MENCAKUP PERUBAHAN BENTUK DARI CIPTAAN SATU KE CIPTAAN LAINNYA.
MISALNYA : REKAMAN MUSIK, PERTUNJUKAN DRAMA, JUGA PEMBUATAN DUPLIKASI DALAM REKAMAN SUARA & FILM.
• HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHTS), BERUPA PENERJEMAHAN DARI BAHASA SATU KE BAHASA LAIN, ARANSEMEN MUSIK, DRAMATISASI DARI NON DRAMATIK, MENGUBAH MENJADI CERITA FIKSI DARI KARANGAN NONFIKSI ATAU SEBALIKNYA.
HAK ADAPTASI, DIATUR BAIK DALAM KONVENSI BERNE MAUPUN KONVENSI UNIVERSAL (UNIVERSAL COPYRIGHT CONVENYION). RUANG LINGKUP HAK INI MEMUNGKINKAN TIMBUL HAK-HAK YANG BARU.
MISALNYA : BERUPA SERIAL RIGHT, YAITU ADAPTASI SUATU KARYA CIPTA YANG DISERIALKAN, DI MAJALAH, KORAN, FILM & PROGRAM RADIO.
• HAK PENYIARAN (BROADCASTING RIGHTS), BERUPA MENTRANSMISIKAN SUATU CIPTAAN OLEH PERALATAN TANPA KABEL, MELIPUTI PENYIARAN & MENTRANSMISI ULANG. “UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL, DAPAT DILAKUKAN PENGUMUMAN SUATU CIPTAAN MELALUI RADIO ATAU TELEVISI.
• HAK PROGRAM KABEL (CABLECASTING RIGHTS) , HAK PENYIARAN/ MENTRANSMISI MELALUI KABEL, DARI SUATU STUDIO TERTENTU KEPADA PESAWAT PELANGGAN SASARANNYA BERSIFAT KOMERSIL.
• DROIT de SUITE, MENURUT PETUNJUK WIPO YANG TERCANTUM DALAM BUKU GUIDE TO THE BERNE CONVENTION, DROIT de SUITE
MERUPAKAN HAK TAMBAHAN. HAK INI BERSIFAT KEBENDAAN.
• HAK PINJAM MASYARAKAT (PUBLIC LENDING RIGHTS), HAK YANG DIMILIKI PENCIPTA YANG KARYANYA TERSIMPAN DI PERPUSTAKAN, DIA BERHAK ATAS SUATU PEMBAYARAN KARENA KARYA YANG DICIPTAKANNYA SERING DIPINJAM OLEH MASYARAKAT DARI PERPUSTAKAN. LAMA PERLINDUNGAN ATAS HAK INI, SELAMA HIDUP SI PENGARANG DAN DITAMBAH 50 TAHUN SETELAH MENINGGAL.
HAK EKONOMI MELIPUTI :
-
HAK UNTUK MEMPRODUKSI ULANG KARYA, HAK INI MERUPAKAN HAK DASAR DARI PEMEGANG HAK CIPTA. HAK INI MEMBUAT PEMEGANG HAK CIPTA UNTUK MENYALIN KARYANYA DALAM BENTUK APAPUN (MENGCOPY, MENGETIK, MENYALIN DENGAN TANGAN, MEN-SCANNYA KE DALAM KOMPUTER, ATAU MEMBUAT REKAMAN);
-
HAK UNTUK MEMPUBLIKASIKAN, PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SASTRA, DRAMA MUSIK DAN KARYA ARTISTIK MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPUBLIKASIKAN PERTAMA KALINYA;
-
HAK UNTUK MEMPERTUNJUKKAN KARYA DI DEPAN UMUM. PEMILIK HAK CIPTA DI BIDANG SASTRA, DRAMA MUSIK DAN KARYA MUSIK MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERTUNJUKKAN KARYANYA DI DEPAN UMUM, PEMILIK HAK CIPTA DI BIDANG REKAMAN SUARA MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERDENGARKAN DI DEPAN UMUM, PEMILIK FILM MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERLIHATKAN DAN DI DEPAN UMUM, TERMASUK MEMAINKAN / MEMPERDENGARKAN LAGU-LAGU YANG DILINDUNGI HAK CIPTA DI RESTORAN-RESTORAN ATAU DI TEMPAT KERJA.
-
HAK UNTUK MENYIARKAN KARYA PADA KHALAYAK, BERUPA KARYA SASTRA, DRAMA DAN MUSIK, REKAMAN SUARA DAN FILM SINEMATOGRAFI. PEMILIK HAK CIPTA MEMPUNYAI HAK EKSKLUSIF, MENYIARKAN KARYANYA DAN UNTUK MEMBUAT ADAPTASI, (TERJEMAHAN & DRAMATISASI).
-
HAK UNTUK MENYEWAKAN KARYANYA, PEMILIK HAK CIPTA ATAS PROGRAM KOMPUTER, KARYA SASTRA, DRAMA DAN MUSIK YANG DIPRODUKSI DALAM BENTUK REKAMAN SUARA MEMILIKI HAK CIPTA UNTUK MENGONTROL PENYEWAAN YANG BERSIFAT KOMERSIL ATAS KARYANYA.
• HAK-HAK TERSEBUT APABILA DILANGGAR DAPAT DI PIDANA PENJARA ATAU DENDA.
BAB II
LANDASAN TEORI
SATUAN ACARA PENGAJARAN
Kode : HP100
Mata Kuliah : Hukun dan Hak Paten
Beban Kredit : SKS
Jenjang : S1
Jurusan : SI/TI/MI
Waktu Tatap Muka :
Waktu Tugas Mandiri :
Metode Kuliah : Tatap muka,Tugas,Presentasi
Alat : RME, Multimedia Projector, Komputer dan Whiteboard
Evaluasi : Kehadiran, Tugas, UTS, UAS
Dosen : Albert Y Dien, S.H.,M.Hum
TIU : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.
TIK : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.
BAB III
PEMBAHASAN MATERI
HUKUM PATEN DAN MEREK
PERTEMUAN 1
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
PENGANTAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
PADA DASARNYA, HAK DILAHIRKAN DARI HUKUM KODRAT DAN KEWENANGAN LAHIR DARI HUKUM POSITIF, OLEH KARENA ITU HAK & KEWENANGAN ITU SAH, APABILA DIJALANKAN MENURUT HUKUM. HAK MERUPAKAN AKIBAT YANG MUNCUL DALAM KEBERLAKUAN HUKUM & SETIAP JENIS HUKUM MENENTUKAN HAK YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA. SEMUA HUKUM MENGHARAPKAN ADANYA HAK & SEBALIKNYA SEMUA HAK MENTAATI ADANYA HUKUM YANG BERLAKU.
MILIK SEBAGAI SUATU HAK, UNTUK MENIKMATI SUATU DENGAN SEPENUHNYA ASAL TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU/PERATURAN UMUM, PANDANGAN PARA AHLI BAHWA MILIK SEBAGAI SUATU HAK. JOHN LOCKE, MEMANDANG HAK MILIK SEBAGAI SATU PRANATA YANG SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI SETIAP INDIVIDU MANUSIA. HAK MILIK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP & HARUS DIMILIKI, MELIPUTI PULA “HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)”. MERUPAKAN HAK EKSKLUSIF (KHUSUS).
• PROPERTY, DIARTIKAN SEBAGAI KEKAYAAN YANG BERUPA HAK YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM DI MANA ORANG LAIN DILARANG MENGGUNAKAN HAK TSB. TANPA IZIN PEMILIKNYA.
• INTELLECTUAL, KEGIATAN INTELEKTUAL BERDASARKAN DAYA CIPTA PIKIR DALAM BENTUK EKSPRESI, TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA DALAM BENTUK PENEMUAN (INVENTION) SEBAGAI BENDA IMMATERIAL.
• HAKI MERUPAKAN HAK KEBENDAAN, HAK ATAS SESUATU BENDA YANG BERSUMBER DARI HASIL KERJA OTAK, HASIL KERJA RASIO YANG BERADA DALAM RUANG LINGKUP: TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA YANG TIMBUL ATAU LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUAL MANUSIA & MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS.(SUDUT PANDANG INDUSTRI & SISTEM ROYALTI).
KLASIFIKASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
KLASIFIKASI HAKI MENURUT “WIPO” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION), DIBAGI DALAM 2 (DUA) BAGIAN BESAR, YAITU :
1. HAK CIPTA (COPY RIGHT);
2. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS) YANG
MENCAKUP: a. PATEN
b. MEREK
c. DESAIN INDUSTRI
d. RAHASIA DAGANG
e. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
f. PRAKTIK PERSAINGAN CURANG.
• WIPO YANG DIBENTUK MELALUI KONFERENSI STOCKHOLM TAHUN 1967 MERUPAKAN ORGANISASI DUNIA YANG MENANGANI HAKI DENGAN TUGAS MELAKSANAKAN PENGADMINISTRASIAN KONVENSI DI BIDANG HAKI; MENDORONG KERJASAMA INTERNASIONAL DIBIDANG HAKI & MEMBANTU NEGARA SEDANG BERKEMBANG MEMBANGUN SISTEM HAKI.
KEMAJUAN TEKNOLOGI KHUSUSNYA DI BIDANG INFORMASI DAN TELEKOMUNNIKASI, MENJADIKAN DUNIA SEBAGAI SUATU PASAR TUNGGAL, SEHINGGA HAKI MULAI MELEWATI BATAS-2 NEGARA, YANG DIMULAI DENGAN DIBENTUKNYA UNI PARIS, UNTUK :
-
PERLINDUNGAN INTERNASIONAL HAK MILIK PERINDUSTRIAN,KEMUDIAN DIBENTUK PULA SEBUAH KONVENSI;
-
PERLINDUNGAN DI BIDANG HAK CIPTA, DIKENAL DENGAN INTER-NATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS, YANG DITANDATANGANI DI BERN, SWISS.
DARI BEBERAPA KONVENSI YANG MENGATUR TTG. HAKI, DIBAGI DALAM DUA KELOMPOK, YAITU YANG MENGATUR, MASALAH :
-
HAK CIPTA; DAN
-
HAK MILIK PERINDUSTRIAN YANG MELIPUTI :
PATEN (PATENTS),
PATEN SEDERHANA (UTILITY MODELS),
MEREK
MEREK DAGANG (TRADEMARKS),
MEREK JASA (SERVICEMARKS), DAN
HAK DESAIN INDUSTRI (INDUSTRIAL DESIGNS).
KHUSUS MENYANGKUT HAK ATAS KEKAYAAN INDUSTRI, MENURUT Pasal 1, KONVENSI PARIS MENGENAI PELINDUNGAN HAKI TAHUN 1883, SEBAGAIMANA YANG DIREVISI DAN TELAH DI AMANDEMEN PADA TGL. 2-10-1979 YANG BIASA DISEBUT DENGAN KONVENSI PARIS.
INDONESIA BESERTA DENGAN 125 NEGARA TELAH MENANDA-TANGANI PAKET PERSETUJUAN “PENGAKUAN BARU DI BIDANG ASPEK-ASPEK DAGANG YANG TERKAIT DENGAN HAK MILIK INTELEKTUAL YANG DIKENAL DENGAN ISTILAH “HAKI”, KETENTUAN INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERDANGANGAN, & PERDAGANGAN JASA”.
PERTEMUAN INI SEBELUMNYA, TELAH DIADAKAN PERUNDINGAN DI JENEWA YANG DIKENAL DENGAN TRIPs (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Aspek-2 dagang yang terkait dengan Hak Milik Intelektual)). & INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG TERKAIT, TELAH MERATIFIKASI PERSEUJUAN TERSEBUT MELALUI UU No. 7 Tahun 1994 TTG. PERSETUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (Agreement Establishing World Trade Organization).
UU No. 7 Tahun 1994, BERTUJUAN UNTUK :
-
MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAKI DARI PRODUK-2 YANG DIPERDAGANGKAN;
-
MENJAMIN PROSEDUR PELAKSANAAN HAKI YANG TIDAK MENGHAMBAT KEGIATAN PERDAGANGAN;
-
MERUMUSKAN ATURAN SERTA DISIPLIN MENGENAI PELAKSANAAN YANG TIDAK MENGHAMBAT HAKI;
-
MENGEMBANGKAN PRINSIP, ATURAN, & MEKANISME KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK MENANGANI PERDAGANGAN BARANG-2 HASIL PEMALSUAN ATAU PEMBAJAKAN ATAS HAKI DENGAN MEMPERHATIKAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKLAN OLEH WIPO.
HAKI TELAH MENJADI BAGIAN TERPENTING SUATU NEGARA UNTUK MENJAGA KEUNGGULAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.
PERMASALAHAN HAKI ADALAH PERMASALAHAN YANG TERUS BERKEMBANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN WAKTU.
SETELAH INDONESIA MERDEKA YANG SECARA KETATANEGARAAN TELAH TERPUTUS HUBUNGAN SELURUH TATA TERTIB HUKUM INDONSIA DENGAN TATA TERTIB HUKUM HINDIA BELANDA, NAMUN SEMUA ITU MENGHENDAKI WAKTU YANG PANJANG, TETAPI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HUKUM DI INDONESIA, MAKA PADA AKHIRNYA, PEMERINTAH MELALUI MENTERI KEHAKIMAN RI MENGELUARKAN PENGUMUMAN NO: J.S. 5/41/4, & NO: J.G. 1/2/17 TTG. MENGATUR PENGAJUAN SEMENTARA PERMINTAAN PATEN.
DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG TELAH MAMPU MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH MENGANTISIPASI PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN, SEHINGGA TUJUAN NASIONAL DAPAT TERCAPAI, MAKA PADA 11-10-1961 PEMERINTAH MENGUNDANGKAN UU NO: 21Tahun 1961 TTG. MEREK PERUSAHAAN & MEREK PERNIAGAAN DENGAN MAKSUD UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT DARI BARANG-2 TIRUAN/BAJAKAN.
• PADA 10-5-1979 INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI PARIS (PARISCONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY) DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO: 24 TAHUN 1979.
• PADA 12-4-1982 PEMERINTAH MENGESAHKAN UU NO: 6/1982 TTG. HAK CIPTA, DIUBAH DENGAN UU NO: 7/1987 jo. UU NO: 12/1997, DAN TAHUN 2002 DISAHKAN UU NO: 19/2002.
• PADA 13-10-1989 DISAHKAN UU NO: 6/1989 TTG. PATEN, DIUBAH DGN. UU NO: 13/1997, DAN 2001 MENGESAHKAN UU NO: 14/2001.
• PADA 28-8-1992 DISAHKAN UU NO: 19/1992 TTG. MEREK & DIUBAH DGN. UU NO: 14/1997, PADA 28-8-1992 DISAHKAN UU NO: 19/1992,DAN DIUBAH DENGAN UU NO: 14/1997, KEMUDIAN PADA TAHUN 2001 MENGESAHKAN UU 15/2001.
• DI PENGHUJUNG TAHUN 2000 PEMERINTAH MENGESAHKAN 3 (TIGA) UNDANG-UNDANG BARU DI BIDANG HAKI, YAITU: UU No. 30/2000 TTG. RAHASIA DAGANG, UU No. 31/2000 TTG. DESAIN INDUSTRI DAN UU No. 32/2000 TTG. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU.
MENGAPA DIPERLUKAN PENGETAHUAN TTG. HAKI.
• MEMBUKA WAWASAN MASYARAKAT AGAR LEBIH MENGENAL HAKI YANG RELATIF MASIH BELUM BANYAK YANG MENGETAHUI MANFAATNYA SEJAK DIAWALI S/D. DILINDUNGI.
• TERDAPAT 3 (TIGA) KOMUNITAS YANG MENYUMBANG KEBERADAAN HAKI, YAITU KOMUNITAS PENEMU, YANG TERDIRI DARI PENELITI, PEREKAYASA, SERTA MASYARAKAT UMUM, KOMUNITAS INDUSTRI, YANG MELAKUKAN PRODUKSI MASSAL DARI SUATU TEMUAN, SERTA KOMUNITAS HUKUM, SEBAGAI PIHAK YANG MELINDUNGI PENEMU DAN INDUSTRI.
• MEMAHAMI HAKI MERUPAKAN BAGIAN UNTUK MEMAHAMI PERKEMBANGAN-2 BARU DI DUNIA YANG TERKAIT DENGAN PROSES GLOBALISASI, PERLU DIKETAHUI KARYA-2 INTELEKTUAL YANG SEDANG DINIKMATI MASYARAKAT SAAT INI ADALAH HASIL/TEMUAN DARI PENELITIAN KARYA ORANG-2 ASING.
HAKI MERUPAKAN SUATU RUANG LINGKUP ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI, MAKA MASYARAKAT INTELEKTUAL DITINGKAT PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA PENELITIAN, HARUS MENGETAHUI & MEMAHAMI TENTANG KEMAJUAN TEKNOLOGI (IPTEK) MULAI DARI TEKNOLOGI SEDERHANA SAMPAI DENGAN TEKNOLOGI YANG KOMPLEKS.
MASYARAKAT INTELEKTUAL MELALUI PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA PENELITIAN DIPACU BERPIKIR KRITIS, KREATIF, INOVATIF & PRODUKTIF, SERTA BERMORAL DENGAN :
a. MENGHARGAI PEMIKIRAN & KARYA ORANG LAIN;
b. BERTINDAK JUJUR;
c. MENGHASILKAN PEMIKIRAN & KARYA-2 INTELEKTUAL YANG MEMENUHI SYARAT PENGHARGAAN/POTENSI.
PERLINDUNGAN SECARA HUKUM
• INDONESIA YANG TELAH MERATIFIKASI KONVENSI-2 INTERNASIONAL MAUPUN REGIONAL, DIHARUSKAN PEMBENTUKKAN & PEMBAHARUAN PERANGKAT HUKUM DI BIDANG PERDAGANGAN & INDUSTRI DALAM RANGKA PENYESUAIAN & PERKEMBANGAN INTERNASIONAL.
• MENINGKATNYA KEBUTUHAN INDUSTRI DI INDONESIA ATAS ALTERNATIF PENGADAAN TEKNOLOGI & INOVASI YANG DAPAT MENDORONG KEUNGGULAN KOMPETITIF BAIK DI TINGKAT LOKAL DAN GLOBAL SEHINGGA DIPERLUKAN SUATU JASA YANG DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN.
• PERLINDUNGAN TEHADAP HAKI SECARA HUKUM AKAN BERKAITAN ERAT DENGAN BERBAGAI SEGI HUKUM, ANTARA LAIN HUKUM INTERNASIONAL, HUKUM BISNIS, HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA DAN BIDANG-2 HUKUM LAIN.
• PERLINDUNGAN HAKI YANG KUAT AKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN BAHKAN DAPAT MEMBERIKAN DORONGAN UNTUK MENINGKATKAN LANDASAN TEKNOLOGI (TECHNOLOGICAL BASE), JUGA MEMBERIKAN MANFAAT YANG DAPAT DIRASAKAN DARI SEGI POLITIS, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, BAHKAN SEGI PERTAHANAN KEAMANAN.
• PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKI DIMAKSUDKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN IKLIM YANG LEBIH BAIK BAGI TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA KEINGINAN MENCIPTA / MENEMUKAN SESUATU DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA.
• PERLINDUNGAN HUKUM HAKI BUKAN SAJA HANYA PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HASIL KARYA, TETAPI SECARA MAKRO MERUPAKAN PENCIPTAAN SUASANA SEHAT UNTUK MENARIK PENANAMAN MODAL ASING, SERTA MEMPERLANCAR PERDAGANGAN INTERNASIONAL.
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKI AKAN TERKAIT ERAT DENGAN PROSES PENEGAKKAN HUKUM ATAU PROSES PERADILAN DALAM PROSES PERADILAN AKAN MELIBATKAN KINERJA KOMPONEN-2 DALAM SISTEM PERADILAN YAITU: POLISI / PENYIDIK, JAKSA PENUNTUT & HAKIM.
Catatan :
• INDONESIA MASUK DAFTAR UNTUK DIAWASI (PRIORITY WATCH LIST), KARENA BANYAK MELAKUKAN PELANGGARAN HAKI, JIKA DIBIARKAN, MAKA SANKSI INTERNASIONAL TAK TERELAKKAN.
• MENURUT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE (IIPA), DI PASAR INDONESIA DI DOMINASI OLEH PEMBAJAKAN DI HAMPIR SELURUH JENIS, (PEMBAJAKAN MEDIA OPTIK, BUKU-2 SERTA FOTOCOPY DI KAMPUS-2, TERUTAMA BUKU YANG DITULIS DALAM BAHASA INGGRIS, TERMASUK MENTERJEMAHKAN KEDALAM BAHASA INDONESIA TANPA IZIN, JUGA BUKU-2 REFERENSI DAN COMPUTER PROGRAM).
• PETUMBUHAN EKONOMI SUATU BANGSA, BANYAK TERGANTUNG OLEH KEMAMPUAN IPTEK.
• International Property Rights (the IPR) does not only deal with Copyrights, Patent and Trade Mark, it also deal with Intellectual Property Rights in such creation as Industry Designs, Lay out Designs of Integrated Circuits, Trade Secret and Geographical Indication, and with Herbal variety.
• In fact the IPR is a sub-system of regulation to protect Intellectual Property in a wide range, from traditional knowledge, folklore till computer program, and electronic commerce in a digital era.
• In between there are activities to support law enforcement.
• HAKI TIDAK HANYA BERURUSAN DENGAN HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK; IA JUGA MENGURUS KARYA INTELEKTUAL YANG BERASAL DARI KREASI DI BIDANG DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, RAHASIA DAGANG, INDIKASI GEOGRAFIS DAN BAHKAN VERIETAS TANAMAN.
• SECARA FAKTUAL HAKI MERUPAKAN SATU SISTEM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYA INTELEKTUAL PADA JANGKAUAN YANG LUAS, MULAI DARI PENGETAHUAN TRADISIONAL, FOLKLORE SAMPAI PROGRAM KOMPUTER DAN INTERNET DI ERA EKONOMI DIGITAL INI.
• DIANTARA KEGIATAN-2 PENDUKUNG PENTING YAITU MENDORONG PENEGAKAN HUKUM.
PERTEMUAN 2
HAK CIPTA (COPYRIGHTS)
DALAM KEPUSTAKAAN HUKUM DI INDONESIA YANG PERTAMA DIKENAL ADALAH ISTILAH “HAK PENGARANG” (AUTHOR RIGHT) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG, MAKA ISTILAH INI DIGANTI DENGAN HAK CIPTA. ISTILAH INI YANG SELANJUTNYA DIPAKAI DALAM PERATURAN PER-UU-AN SELANJUTNYA. ISTILAH HAK CIPTA ASAL MULANYA HANYA MENGGAMBARKAN HAK UNTUK MENGGANDAKAN / MEMPERBANYAK SUATU KARYA CIPTA.
IDE DASAR SISTEM HAK CIPTA ADALAH UNTUK MELINDUNGI WUJUD HASIL KARYA MANUSIA YANG LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUALNYA. PERLINDUNGAN HUKUM INI HANYA BERLAKU KEPADA CIPTAAN YANG TELAH MEWUJUD SECARA KHAS SEHINGGA DAPAT DILIHAT, DIDENGAR, ATAU DIBACA, MAKA YANG DILINDUNGI SUDAH DALAM BENTUK NYATA SEBAGAI SUATU CIPTAAN, & BUKAN MASIH MERUPAKAN GAGASAN SEHINGGA HAK CIPTA DAPATLAH DIKATAKAN SEBAGAI HAK KEBENDAAN.
PANDANGAN INI DAPAT DISIMPULKAN DARI RUMUSAN PASAL 1, UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA , SBB : HAK CIPTA ADALAH HAK EKSKLUSIF (KHUSUS) BAGI PENCIPTA ATAU PENERIMA HAK UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAANNYA ATAU MEMBERIKAN IZIN UNTUK ITU DENGAN TIDAK MENGURANGI PEMBATASAN-2 MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. (pasal 1 point 1).
MENUNJUKKAN BAHWA HAK CIPTA ITU MERUPAKAN HAK KHUSUS (EXCLUSIVE RIGHTS), KARENA HAK TSB. HANYA DIBERIKAN KEPADA PENCIPTA SEBAGAI PEMEGANG HAK. ORANG LAIN DILARANG MENGGUNAKANNYA, KECUALI ATAS IZIN PENCIPTA ATAU DARI ORANG YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PENCIPTA.MISALKAN: “A” PENCIPTA—PEMILIK HAK CIPTA, “B” SI PENERIMA HAK DARI“A”. KEMUDIAN “C” PENERIMA HAK DARI ”B”. DALAM HAL INI “C” ORANG LAINYANG MENERIMA HAK LEBIH LANJUT.
TETAPI PERLU DIINGAT, SETIAP PENGGUNAAN HAK HARUSDIPERHATIKAN, APAKAH HAK ITU TIDAK BERTENTANGAN ATAU TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM.
PEMEGANG HAK CIPTA ADALAH PENCIPTA SEBAGAI PEMILIK HAK CIPTA, ATAU PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PENCIPTA, ATAU PIHAK LAIN YANG MENERIMA LEBIH LANJUT HAK, DARI PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. (pasal 1 point 4)
PENCIPTA ADALAH SESEORANG / BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS INSPIRASINYA MELAHIRKAN SUATU CIPTAAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN, ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN KE DALAM BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI (ARTINYA PENCIPTA ITU HARUS MENCIPTAKAN SESUATU YANG ASLI DALAM ARTI TIDAK MENIRU).
DALAM KONTEKS HUKUM YANG DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA ADALAH ORANG YANG NAMANYA DISEBUT DALAM CIPTAAN TSB. YANG DIUMUMKAN SEBAGAI PENCIPTA PADA SUATU CIPTAAN, ATAU ORANG YANG NAMANYA TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM CIPTAAN & PENGUMUMAN RESMI.
HAK KHUSUS MELIPUTI HAK UNTUK MENGUMUMKAN / MEMPERBANYAK KARYA CIPTAANNYA, MENERBITKAN COPY KARYA CIPTA KE MASYARAKAT UMUM, MEMAMERKAN, MEMPERBANYAK & MEMAINKAN SECARA UMUM, MENYIARKAN/MEMASUKKANNYA DALAM SUATU JASA PROGRAM KABEL. KATEGORI INI MUNCUL KARENA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, YAITU MELIPUTI : SINEMATOGRAFI, FOTOGRAFI, REKAMAN SUARA, PENYIARAN (BROADCASTING) BAIK RADIO, TELEVISI & PROGRAM KOMPUTER.
PENGUMUMAN:PEMBACAAN,PENYUARAAN,PENYIAR- AN / PENYEBARAN SESUATU CIPTAAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT APAPUN, TERMASUK MEDIA INTERNET, ATAU MELAKUKAN DENGAN CARA APAPUN DENGAN SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA SUATU CIPTAAN DAPAT DIBACA, DIDENGAR ATAU DILIHAT OLEH ORANG LAIN.
CATATAN: PEMERINTAH MELARANG PENGUMUMAN SETIAP CIPTAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG AGAMA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, KESUSILAAN, SERTA KETERTIBAN UMUM SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN DEWAN HAK CIPTA . (pasal 17).
LEMBAGA PENYIARAN ADALAH ORGANISASI PENYELENGGARA SIARAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM, YANG MELAKUKAN PENYIARAN ATAS SUATU KARYA SIARAN DENGAN MENGGUNAKAN TRANSMISI DENGAN ATAU TANPA KABEL ATAU MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. (pasal 1 point 12).
Pasal 2 ayat 2, PENCIPTA / PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI & PROGRAM KOMPUTER, MEMILIKI HAK UNTUK MELARANG ORANG LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MENYEWAKAN CIPTAANNYA UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIL. (MENUNJUKKAN BAHWA HAK INDIVIDU ITU DIHORMATI).
• SUATU KARYA CIPTA HARUS MEMILIKI BENTUK YANG KHAS DAN MENUNJUKKAN KEASLIANNYA SEBAGAI CIPTAAN SESEORANG ATAS DASAR KEMAMPUAN & KREATIVITAS YANG BERSIFAT PRIBADI DALAM LAPANGAN ILMU PENGETAHUAN, SENI ATAU SASTRA.
• BENTUK YANG KHAS, ARTINYA KARYA TSB. HARUS SUDAH SELESAI DIWUJUDKAN SEHINGGA DAPAT DILIHAT / DIDENGAR / DIBACA (TERMASUK PEMBACAAN HURUF BRAILE). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TIDAK DIBERIKAN PADA SEKEDAR IDE. IDE BELUM MEMILIKI WUJUD UNTUK DILIHAT, DIDENGAR ATAU DIBACA, SEHINGGA IDE TIDAK DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.
• BERDASARKAN HAL TSB. MAKA HAK CIPTA MERUPAKAN SUATU HAK MONOPOLI UNTUK MEMPERBANYAK / MENGUMUMKAN CIPTAAN YANG DIMILIKI OLEH PENCIPTA /PEMEGANG HAK CIPTA LAINNYA YANG DALAM IMPLEMENTASINYA MEMPERHATIKAN PERATURAN YANG BERLAKU.
SAAT LAHIRNYA HAK CIPTA
• PENCIPTA ADALAH SESEORANG / BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS INSPIRASINYA MELAHIRKAN SUATU CIPTAAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN, ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN KE DALAM BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI (ARTINYA PENCIPTA ITU HARUS MENCIPTAKAN SESUATU YANG ASLI DALAM ARTI TIDAK MENIRU).
• JIKA CIPTAAN DICIPTAKAN OLEH BEBERAPA ORANG, MAKA YANG DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA IALAH ORANG YANG MEMIMPIN SERTA MENGAWASI PENYELESAIAN SELURUH CIPTAAN ITU / ORANG YANG MENGHIMPUNNYA, DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK CIPTA MASING-MASING ATAS BAGIAN CIPTAANNYA.
• JIKA SUATU CIPTAAN DIRANCANG SESEORANG, DIWUJUDKAN OLEH ORANG LAIN DIBAWAH PIMPINAN & PENGAWASAN ORANG YANG MERANCANG, MAKA PENCIPTANYA ADALAH ORANG YANG MERANCANG CIPTAAN TSB.
• JIKA SUATU CIPTAAN ITU DIBUAT DALAM HUBUNGAN DINAS DENGAN PIHAK LAIN, MAKA PEMEGANG HAK CIPTA ADALAH PIHAK YANG UNTUK & DALAM DINASNYA CIPTAAN ITU DIKERJAKAN KECUALI JIKA ADA PERJANJIAN LAIN ANTARA KEDUA PIHAK.
• JIKA CIPTAAN ITU DIBUAT BERDASARKAN PESANAN, MAKA PIHAK YANG MEMBUAT KARYA ITU DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA & PEMEGANG HAK CIPTA.
• JIKA SUATU BADAN HUKUM MENGUMUMKAN BAHWA CIPTAAN BERASAL DARI PADANYA DENGAN TIDAK MENYEBUT SESEORANG SEBAGAI PENCIPTANYA, MAKA BADAN HUKUM TSB. DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTANYA.
• CATATAN : RUANG LINGKUP CIPTAAN YANG DILINDUNGI ADALAH SETIAP KARYA CIPTA YANG MENUNJUKKAN KEASLIANNYA DALAM BIDANG ILMU PENGETAHUAN (SIENCE), SENI DAN SASTRA (LITERARY AND ARTISTIC WORK).
• PERBANYAK ADALAH MENAMBAH JUMLAH SESUATU CIPTAAN, BAIK SECARA KESELURUHAN DENGAN PEMBUATAN YANG SAMA, HAMPIR SAMA / MENYERUPAI CIPTAAN TSB. DENGAN MEMPERGUNAKAN BAHAN-2 YANG SAMA MAUPUN TIDAK SAMA, TERMASUK MENGALIH- WUJUDKAN SESUATU CIPTAAN SECARA PERMANEN ATAU TEMPORER.
KARYA CIPTA YANG TIDAK DIKETAHUI
• HAK CIPTA YANG PENCIPTANYA TIDAK DIKETAHUI, MAKA NEGARA MEMEGANG ATAS HAK CIPTANYA.(NEGARA MEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA PENINGGALAN PRASEJARAH, SEJARAH, DAN BENDA BUDAYA NASIONAL LAINNYA, pasal 10 ayat 1.) YAITU:
-
KARYA PENINGGALAN SEJARAH,
-
BENDA BUDAYA NASIONAL,
-
FOKLOR, DAN
-
KEBUDAYAAN RAKYAT YG. MENJADI MILIK BERSAMA:
- CERITA, HIKAYAT, LEGENDA, BABAD, LAGU, KERAJINAN, KOREOGRAFI, TARIAN, KALIGRAFI & KARYA SENI LAINNYA. -
MENGUMUMKAN DAN MEMPERBANYAK “FOKLOR & BUDAYA RAKYAT oleh ORANG ASING, HARUS MENDAPAT IZIN DARI INSTANSI YANG TERKAIT DALAM MASALAH TSB. (Pasal 10 ayat 3).
PERTEMUAN 3
HAK–HAK PENCIPTA
SEORANG PENCIPTA MEMILIKI DUA MACAM HAK ATAS CIPTAANNYA, YAITU :
1. HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHTS), DAN
2. HAK MORAL (MORAL RIGHTS).
HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHTS)
HAK EKONOMI MERUPAKAN HAK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PENCIPTA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN ATAS CIPTAAN SERTA PRODUKNYA.
HAK EKONOMI MERUPAKAN HAK KHUSUS, HAK TSB. BERWUJUD HAK UNTUK MENGUMUMKAN / MEMPERBANYAK CIPTAANNYA, MELIPUTI :
-
HAK REPRODUKSI/PENGGANDAAN (REPRODUSTION RIGHTS)
-
HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHTS)
-
HAK DISTRIBUSI (DISTRIBUTION RIGHTS)
-
HAK PERTUNJUKAN (PUBLIC PERFORMANCE RIGHTS)
-
HAK PENYIARAN (BROADCASTING RIGHTS)
-
HAK PROGRAMA KABEL (CABLECASTING RIGHTS)
-
DROIT de SUITE
-
HAK PINJAM MASYARAKAT (PUBLIC LENDING RIGHTS)
HAK REPRODUKSI / PENGGANDAAN CIPTAANNYA (REPRODUCTION RIGHTS), MENGGANDAKAN CIPTAAN INI MERUPAKAN PENJABARAN DARI HAK EKONOMI SI PENCIPTA. BENTUK PENGGANDAAN ATAU PERBANYAK DAPAT DILAKUKAN SECARA TRADISIONAL / MELALUI PERALATAN MODERN. HAK REPRODUKSI, JUGA MENCAKUP PERUBAHAN BENTUK DARI CIPTAAN SATU KE CIPTAAN LAINNYA. MISALNYA : REKAMAN MUSIK, PERTUNJUKAN DRAMA, JUGA PEMBUATAN DUPLIKASI DALAM REKAMAN SUARA & FILM.
HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHTS), BERUPA PENERJEMAHAN DARI BAHASA SATU KE BAHASA LAIN, ARANSEMEN MUSIK, DRAMATISASI DARI NON DRAMATIK, MENGUBAH MENJADI CERITA FIKSI DARI KARANGAN NONFIKSI ATAU SEBALIKNYA. HAK ADAPTASI, DIATUR BAIK DALAM KONVENSI BERNE MAUPUN KONVENSI UNIVERSAL (UNIVERSAL COPYRIGHT CONVENYION). RUANG LINGKUP HAK INI MEMUNGKINKAN TIMBUL HAK-HAK YANG BARU.
MISALNYA : BERUPA SERIAL RIGHT, YAITU ADAPTASI SUATU KARYA CIPTA YANG DISERIALKAN, DI MAJALAH, KORAN, FILM & PROGRAM RADIO.
HAK REPRODUKSI / PENGGANDAAN CIPTAANNYA (REPRODUCTION RIGHTS), MENGGANDAKAN CIPTAAN INI MERUPAKAN PENJABARAN DARI HAK EKONOMI SI PENCIPTA. BENTUK PENGGANDAAN ATAU PERBANYAK DAPAT DILAKUKAN SECARA TRADISIONAL / MELALUI PERALATAN MODERN. HAK REPRODUKSI, JUGA MENCAKUP PERUBAHAN BENTUK DARI CIPTAAN SATU KE CIPTAAN LAINNYA. MISALNYA : REKAMAN MUSIK, PERTUNJUKAN DRAMA, JUGA PEMBUATAN DUPLIKASI DALAM REKAMAN SUARA & FILM.
HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHTS), BERUPA PENERJEMAHAN DARI BAHASA SATU KE BAHASA LAIN, ARANSEMEN MUSIK, DRAMATISASI DARI NON DRAMATIK, MENGUBAH MENJADI CERITA FIKSI DARI KARANGAN NONFIKSI ATAU SEBALIKNYA.
HAK ADAPTASI, DIATUR BAIK DALAM KONVENSI BERNE MAUPUN KONVENSI UNIVERSAL (UNIVERSAL COPYRIGHT CONVENYION). RUANG LINGKUP HAK INI MEMUNGKINKAN TIMBUL HAK-HAK YANG BARU. MISALNYA : BERUPA SERIAL RIGHT, YAITU ADAPTASI SUATU KARYA CIPTA YANG DISERIALKAN, DI MAJALAH, KORAN, FILM & PROGRAM RADIO.
HAK DISTRIBUSI (DISTRIBUTION RIGHTS), HAK YANG DIMILIKI PENCIPTA UNTUK MENYEBARKNAN KEPADA MASYARAKAT SETIAP HASIL CIPTAANNYA. DAPAT BERUPA BENTUK PENJUALAN, PENYEWAAN, ATAU BENTUK LAIN DENGAN MAKSUD AGAR CIPTAAN TSB. DIKENAL OLEH MASYARAKAT. DARI HAK DISTRIBUSI TSB. DAPAT DIMUNGKINKAN TIMBUL HAK BARU BERUPA FOREIGN RIGHTS, YAITU HAK YANG DILINDUNGI DI LUAR NEGARANYA. MISALNYA: BUKU YANG MENARIK DAN SANGAT DIGEMARI DI NEGARA LAIN, KEMUDIAN BUKU ITU DIDISTRIBUSIKAN KE LUAR NEGARANYA, SEHINGGA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN SEBAGAI FOREIGN RIGHTS.
HAK PERTUNJUKAN (PUBLIC PERFORMANCE RIGHTS), DIMILIKI DRAMAWAN, PEMUSIK, MAUPUN SENIMAN YANG KARYANYA DAPAT DIUNGKAP DALAM BENTUK PERTUNJUKAN, ORANG / BADAN YANG MENAMPILKAN / MEMPERTUNJUKKAN HARUS MEMINTA IZIN PERTUNJUKAN TSB. UNTUK MEMPERMUDAH, DIADAKAN SUATU LEMBAGA YANG MENGURUS HAK PERTUJUKAN ITU YANG DIKENAL SEBAGAI “PERFORMING RIGHT SOCIETY.” DI INDONESIA LEMBAGA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI).
HAK PENYIARAN (BROADCASTING RIGHTS), BERUPA MENTRANSMISIKAN SUATU CIPTAAN OLEH PERALATAN TANPA KABEL, MELIPUTI PENYIARAN & MENTRANSMISI ULANG. “UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL, DAPAT DILAKUKAN PENGUMUMAN SUATU CIPTAAN MELALUI RADIO ATAU TELEVISI.
HAK PROGRAM KABEL (CABLECASTING RIGHTS), HAK PENYIARAN/ MENTRANSMISI MELALUI KABEL, DARI SUATU STUDIO TERTENTU KEPADA PESAWAT PELANGGAN SASARANNYA BERSIFAT KOMERSIL.
DROIT de SUITE, MENURUT PETUNJUK WIPO YANG TERCANTUM DALAM BUKU GUIDE TO THE BERNE CONVENTION, DROIT de SUITE MERUPAKAN HAK TAMBAHAN. HAK INI BERSIFAT KEBENDAAN.
HAK PINJAM MASYARAKAT (PUBLIC LENDING RIGHTS), HAK YANG DIMILIKI PENCIPTA YANG KARYANYA TERSIMPAN DI PERPUSTAKAN, DIA BERHAK ATAS SUATU PEMBAYARAN KARENA KARYA YANG DICIPTAKANNYA SERING DIPINJAM OLEH MASYARAKAT DARI PERPUSTAKAN. LAMA PERLINDUNGAN ATAS HAK INI, SELAMA HIDUP SI PENGARANG DAN DITAMBAH 50 TAHUN SETELAH MENINGGAL.
HAK EKONOMI MELIPUTI :
-
HAK UNTUK MEMPRODUKSI ULANG KARYA, HAK INI MERUPAKAN HAK DASAR DARI PEMEGANG HAK CIPTA. HAK INI MEMBUAT PEMEGANG HAK CIPTA UNTUK MENYALIN KARYANYA DALAM BENTUK APAPUN (MENGCOPY, MENGETIK, MENYALIN DENGAN TANGAN, MEN-SCANNYA KE DALAM KOMPUTER, ATAU MEMBUAT REKAMAN);
-
HAK UNTUK MEMPUBLIKASIKAN, PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SASTRA, DRAMA MUSIK DAN KARYA ARTISTIK MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPUBLIKASIKAN PERTAMA KALINYA;
-
HAK UNTUK MEMPERTUNJUKKAN KARYA DI DEPAN UMUM. PEMILIK HAK CIPTA DI BIDANG SASTRA, DRAMA MUSIK DAN KARYA MUSIK MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERTUNJUKKAN KARYANYA DI DEPAN UMUM, PEMILIK HAK CIPTA DI BIDANG REKAMAN SUARA MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERDENGARKAN DI DEPAN UMUM, PEMILIK FILM MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERLIHATKAN DAN DI DEPAN UMUM, TERMASUK MEMAINKAN / MEMPERDENGARKAN LAGU-LAGU YANG DILINDUNGI HAK CIPTA DI RESTORAN-RESTORAN ATAU DI TEMPAT KERJA.
-
HAK UNTUK MENYIARKAN KARYA PADA KHALAYAK, BERUPA KARYA SASTRA, DRAMA DAN MUSIK, REKAMAN SUARA DAN FILM SINEMATOGRAFI. PEMILIK HAK CIPTA MEMPUNYAI HAK EKSKLUSIF, MENYIARKAN KARYANYA DAN UNTUK MEMBUAT ADAPTASI, (TERJEMAHAN & DRAMATISASI).
-
HAK UNTUK MENYEWAKAN KARYANYA, PEMILIK HAK CIPTA ATAS PROGRAM KOMPUTER, KARYA SASTRA, DRAMA DAN MUSIK YANG DIPRODUKSI DALAM BENTUK REKAMAN SUARA MEMILIKI HAK CIPTA UNTUK MENGONTROL PENYEWAAN YANG BERSIFAT KOMERSIL ATAS KARYANYA.
• HAK-HAK TERSEBUT APABILA DILANGGAR DAPAT DI PIDANA PENJARA ATAU DENDA.
HAK MORAL
• HAK MORAL, HAK MELINDUNGI KEPENTINGAN PENCIPTA YANG TETAP MELEKAT PADA PENCIPTAANNYA, WALAUPUN PEMILIKAN HAK CIPTA ATAU HAK TERKAIT TELAH DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, TETAPI HAK MORALNYA TETAP TIDAK TERPISAHKAN DARI PENCIPTANYA, PENCIPTA BERHAK MENUNTUT DARI PEMEGANG HAK CIPTA SUPAYA TETAP MENCANTUMKAN DALAM CIPTAANNYA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIHILANGKAN ATAU DIHAPUS NAMA PENCIPTANYA, TANPA ALASAN APAPUN.
• HAK PENCIPTA UNTUK MENCEGAH BENTUK-BENTUK DISTORSI; MUTILASI / PEMUTARBALIKAN, PEMOTONGAN, PERUSAKAN, PENGGANTIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KARYA CIPTA YANG PADA AKHIRNYA AKAN MERUSAK APRESIASI DAN REPUTASI PENCIPTA. SELAMA PENCIPTANYA MASIH HIDUP TIDAK DAPAT DIPINDAHKAN KECUALI ATAS WASIAT PENCIPTANYA.
PENCIPTA TETAP BERHAK MENGADAKAN PERUBAHAN PADA CIPTAANNYA SESUAI DENGAN KEPATUTAN DALAM MASYARAKAT. (pasal 24 ayat 4).
HAK MORAL YANG DIMILIKI SEORANG PENCIPTA MELIPUTI :
1. LARANGAN MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM CIPTAAN,
2. LARANGAN MENGUBAH JUDUL,LARANGAN MENGUBAH PENENTUAN PENCIPTA,HAK UNTUK MENGADAKAN PERUBAHAN.(HAK MORAL MENYANGKUT PERLINDUNGAN ATAS REPUTASI SI PENCIPTA).
HAK TERKAIT ADALAH HAK EKSKLUSIF YANG BERKAITAN DENGAN HAK CIPTA, BAIK DALAM MEMBERI IZIN/MELARANG PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUANNYA MEMBUAT, MEMPERBANYAK, ATAU MENYIARKAN REKAMAN SUARA / GAMBAR PERTUJUKANNYA.
PRODUSER REKAMAN SUARA MEMILIKI HAK EKSKLUSIF. (pasal 49 ayat 2, “PRODUSER REKAMAN SUARA MEMILIKI HAK EKSKLUSIF UNTUK MEMBERIKAN IZIN ATAU MELARANG PIHAK LAIN YANG TANPA SEPENGETAHUANNYA MEMPERBANYAK ATAU MENYEWAKAN KARYA REKAMAN ATAU REKAMAN BUNYI”.
PROGRAM KOMPUTER ADALAH SEKUMPULAN INSTRUKSI YANG DIWUJUDKAN DALAM BENTUK BAHASA, KODE, SKEMA, ATAUPUN BENTUK LAINNYA, YANG APABILA DIGABUNGKAN DENGAN MEDIA YANG DAPAT DIBACA DENGAN KOMPUTER AKAN MAMPU MEMBUAT KOMPUTER BEKERJA UNTUK MELAKUKAN FUNGSI-FUNGSI KHUSUS / UNTUK MENCAPAI HASIL YANG KHUSUS, TERMASUK PERSIAPAN DALAM MERANCANG INSTRUKSI-INSTRUKSI TSB.
PROGRAM-2 KOMPUTER & KARYA-KARYA CIPTA YANG DICIPTAKAN DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTER ATAU YANG DISIMPAN KE DALAM KOMPUTER DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA.
COPYRIGHT, DESIGNS AND PATENTS ACT 1988, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAM-PROGRAM KOMPUTER & KARYA-KARYA CIPTA YANG TERCIPTA DALAM MENGGUNAKAN KOMPUTER ATAU YANG DIHASILKAN OLEH KOMPUTER, MENGATAKAN “KARYA-KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH ATAU DENGAN BANTUAN KOMPUTER ADALAH PANTAS MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HAK CIPTA”.
PERANGKAT LUNAK KOMPUTER MELIPUTI PROGRAM-PROGRAM KOMPUTER, FILE-FILE & DOKUMENTASI CETAK YANG ADA KAITANNYA, SEPERTI BUKU-BUKU PEDOMAN UNTUK PARA PENGGUNA, DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA.
DRAMA, MUSIK ATAU ARTISTIK YANG DIHASILKAN KOMPUTER, PENGARANG ATAU YANG MELAKUKAN PEMBUATAN ARANSEMEN-ARANSEMEN SEBAGAI PENCIPTA KARYA TSB.
CIPTAAN-CIPTAAN YANG MENGGUNAKAN SARANA PRODUKSI TEKNOLOGI TINGGI, KHUSUSNYA DI BIDANG CAKRAM OPTIK (optical disc), WAJIB MEMENUHI SEMUA PERATURAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PRODUKSI YANG DITETAPKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG.
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SARANAN PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI YANG MEMPRODUKSI CAKRAM OPTIK (optical disc) DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.
DASAR HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP CAKRAM OPTIK (optical disc) :
- Pasal 28 UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta,
- PP No. 29/2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Untuk Cakram Optik,
- Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan, Bahan baku & Cakram Optik.
SARANA KONTROL TEKNOLOGI SEBAGAI PENGAMAN HAK CIPTA TIDAK DIPERBOLEHKAN DIRUSAK, DITIADAKAN, ATAU DIBUAT TIDAK BERFUNGSI, KECUALI ADA IZIN PENCIPTA.
YANG DIMAKSUD DENGAN SARANA KONTROL TEKNOLOGI ADALAH INSTRUMEN TEKNOLOGI DALAM BENTUK,
Pasal 27, a.l. KODE RAHASIA, PASSWORD, BAR CODE, SERIAL NUMBER, TEKNOLOGI DEKRIPSI, ENKRIPSI (ENCRYPTION), DIGUNAKAN UNTUK MELINDUNGI CIPTAAN, MENCEGAH DAN / ATAU MEMBATASI PEMBAJAKAN DARI SUATU CIPTAAN.
MELANGGAR KETENTUAN Pasal 72, UU. No.19/2002 tentang HAK CIPTA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA ATAU DENDA.
Pasal 1365 KUHPERDATA, “TIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN TSB”.
PERTEMUAN 4
PATEN
PEMBANGUNAN EKONOMI SUATU BANGSA, SALAH SATUNYA SANGAT DITENTUKAN DENGAN KEMAMPUAN MENGUASAI TEKNOLOGI. MELALUI TEKNOLOGI SUATU BANGSA AKAN MENGALAMI PROSES PERTUMBUHAN YANG AMAT CEPAT.
Catatan : Menurut Commission on Investment, Technology and Related Financial Issues bahwa pada era global yang berbasis pengetahuan, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi.
PEMBANGUNAN EKONOMI PADA MASA YANG AKAN DATANG, SANGAT DITENTUKAN OLEH BASIS KEMAMPUAN INTELEKTUAL, BUKAN DIDASARKAN PADA BASIS KEBERADAAN SUBER DAYA ALAM SEMATA. SEHINGGA KEBERADAAN TEKNOLOGI SEBAGAI PENUNJANG DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MENJADI SUATU HAL YANG TIDAK DAPAT DI TAWAR-2 LAGI.
• DALAM REALITA, DI DUNIA INI ADA BEBERAPA NEGARA YANG TELAH MENGUASAI BAHKAN MAMPU MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI PADA TINGKAT YG. PALING CANGGIH, SEPERTI KOMPUTER ELEKTRO, TELEKOMUNIKASI & BIOTEKNOLOGI DI BIDANG TEKNIK,KIMIA ATAU LAINNYA, NEGARA-NEGARA TSB. DISEBUT DENGAN NEGARA MAJU.
NAMUN ADA NEGARA YANG TINGKAT KEMAMPUAN PENGUASAAN TEKNOLOGI TIDAK SEHEBAT DENGAN NEGARA MAJU YAITU NEGARA BERKEMBANG.
MENYIASATI KESENJANGAN UNTUK TIDAK TERLALU MENCOLOK, MAKA DITERAPKAN INSTRUMEN HUKUM PATENTS ACT 1988, MESKIPUN MASIH JAUH DARIPADA SEMPURNA, NAMUN BERUSAHA MENGATASI IMPLIKASI-IMPLIKASI TEKNOLOGI BARU TSB. HUKUM INI MAMPU MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI.
• MEKANISME LISENSI WAJIB HAKI MENJADI SALAH SATU INSTRUMEN HUKUM GUNA MEMINIMALISIR KESENJANGAN. KEBERADAAN LISENSI WAJIB, AKAN MENDORONG NEGARA BERKEMBANG DALAM PEMANFAATAAN TEKNOLOGI YANG MERATA. PERAKTEK LISENSI WAJIB, DI NEGARA BERKEMBANG TENTUNYA DALAM KERANGKA PEMANFAATAN TEKNOLOGI ITU SENDIRI.
• Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) SEBAGAI BAGIAN DARI KESELURUHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (Agreement the Establishing World Trade Organization (WTO), TRIPs Agreement SECARA KHUSUS MENGATUR KAITAN ASPEK HAKI (Intellectual Property Rights) DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL, TELAH MENGATUR STANDAR MINIMUM YANG MELIPUTI a.l PATEN.
• TUJUAN KHUSUS DARI TRIPs Agreement INI DAPAT DITEMUKAN DALAM KETENTUAN article 7 YANG MENYATAKAN : the protection of IPRs is not only intended to promote “technological innovation”, but the “transfer” and “dissemination” of technology, which are particular importance to developing countries.” (PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELECTUAL TIDAK HANYA BERTUJUAN MEMPROMOSIKAN INOVASI TEKNOLOGI, TETAPI UNTUK TUJUAN ALIH TEKNOLOGI DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI, YANG TERPENTING UNTUK NEGARA-NEGARA BERKEMBANG).
KEBERADAAN NEGARA MAJU JIKA DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA BERKEMBANG, BIASANYA NEGARA MAJU LEBIH PROGRESIF DALAM MENGHASILKAN KARYA INTELECTUALNYA DALAM BIDANG TEKNOLOGI.
• SEHINGGA TRIPs Agreement, DALAM Article 8, MENYATAKAN BAHWA SETIAP ANGGOTA DARI PERSETUJUAN HENDAKNYA MEMBENTUK & MENGUBAH REGULASI & HUKUM NASIONALNYA.
DALAM KONTEKS KEPENTINGAN NEGARA BERKEMBANG, MEMUNCULKAN “USAHA PAKSA”. AGAR TEKNOLOGI YANG DIHASILKAN NEGARA MAJU DAPAT DIMANFAATKAN OLEH NEGARA BERKEMBANG, MESKIPUN HARUS MELALUI PRASYARAT TERTENTU.
SARANA HUKUM YANG MENJADI TARGET NEGARA BERKEMBANG UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DARI PENYALAHGUNAAN HAKI & DALAM KERANGKA PEMANFAATAN TEKNOLOGI ADALAH HUKUM YANG MENGATUR LISENSI WAJIB TSB.
PATEN, MENJADI SARANA HUKUM UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DARI PENYALAHGUNAAN HAKI SEKALIGUS DALAM KERANGKA PEMANFAATAN TEKNOLOGI.(PATEN: SUATU SURAT PERNIAGAAN/IZIN DARI PEMERINTAH YANG MENYATAKAN BAHWA ORANG/PERUSAHAAN TSB. BOLEH MEMBUAT BARANG PENEMUANNYA SENDIRI (PENEMUAN BARU ATAU CARA KERJA BARU), & KEPADA PEMEGANG HAKNYA DIPERKENANKAN UNTUK MENGGUNAKANNYA SENDIRI/ATAS IZINNYA DAPAT MENGALIHKAN PENGUNAAN HAK ITU KEPADA ORANG LAIN).
KAITAN DENGAN HAL TERSEBUT & SEBAGAI WUJUD KOMITMEN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVENTOR, INDONESIA TELAH MEMILIKI UU No. 14 TAHUN 2001 YANG KHUSUS MENGATUR MASALAH PATEN.(MERUPAKAN PENYEMPURNAAN DARI UU PATEN No.6/1989 jo UU No.13/1997).
UU PATEN No. 14 TAHUN 2001, INDONESIA TELAH MENGATUR TTG. LISENSI WAJIB PADA pasal 74 hingga pasal 84. MENURUT KETENTUAN pasal 74 BAHWA “LISENSI WAJIB ADALAH LISENSI UNTUK DIBERIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL ATAS DASAR PERMOHONAN”.
Pasal 76 point a, PEMOHON DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI YANG MEYAKINKAN BAHWA:
1. MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MELAKSANAKAN SENDIRI PATEN YBS. SECARA PENUH,
2. MEMPUNYAI SENDIRI FASILITAS UNTUK MELAKSANAKAN PATEN YBS. DENGAN SECEPATNYA.
PENGERTIAN PATEN
PATEN YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PADA HAKI, YANG DALAM KERANGKA INI TERMASUK DALAM KATEGORI HAK KEKAYAAN PERINDUSTRIAN (INDUSTRY PROPERTY), MERUPAKAN SUATU BENTUK YANG SANGAT PENTING KARENA IA MEMBERIKAN KEPADA PEMILIKNYA HAK MONOPOLI ATAS SUATU PENEMUAN.
KATA PATEN DAPAT DIGUNAKAN DALAM DUA PENGERTIAN :
PERTAMA, PATEN BERARTI DOKUMEN YANG DITERBITKAN PEMERINTAH BERDASARKAN PERMINTAAN YANG MENYATAKAN MENGENAI SUATU PENEMUAN DAN SIAPA PENEMUNYA ITULAH SEBAGAI PEMILIK PATEN.
KEDUA, PATEN BERARTI HAK EKSKLUSIF (KHUSUS) YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA KEPADA PENEMU ATAS HASIL TEMUANNYA, UNTUK DALAM WAKTU TERTENTU MELAKSANAKAN SENDIRI PENEMUANNYA ITU, DAN MELARANG ORANG LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MEMAKAINYA.
PENGGUNAAN PENGERTIAN KEDUA, MENURUT pasal 1 UU PATEN, “PATEN ADALAH HAK EKSKLUSIF(KHUSUS) YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA KEPADA INVENTOR ATAS HASIL INVENSINYA DI BIDANG TEKNOLOGI, YANG UNTUK SELAMA WAKTU TERTENTU MELAKSANAKAN SENDIRI INVENSINYA (TEMUAN) TSB. ATAU MEMBERIKAN PERSETUJUANNYA KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MELAKSANAKANNYA”. (MEMPUNYAI FUNGSI DASAR SEBAGAI HAK MONOPOLI).
INVENSI ADALAH IDE INVENTOR YANG DITUANGKAN KE DALAM SUATU KEGIATAN PEMECAHAN MASALAH YANG SPESIFIK DI BIDANG TEKNOLOGI, DAPAT BERUPA PRODUK ATAU PROSES, ATAU PENYEMPURNAAN & PENGEMBANGAN PRODUK ATAU PROSES. (Pasal 1 Point 2)
INVENTOR ADALAH SEORANG YANG SECARA SENDIRI ATAU BEBERAPA ORANG YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN IDE YANG DITUANGKAN KE DALAM KEGIATAN YANG MENGHASILKAN INVENSI. (Pasal 1 point 3).
PEMEGANG PATEN ADALAH INVENTOR SEBAGAI PEMILIK PATEN / PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PEMILIK PATEN/PIHAK LAIN YANG MENERIMA LEBIH LANJUT HAK TSB. YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM PATEN. (Pasal 1 point 6).
PATEN MERUPAKAN HAK KHUSUS BERDASARKAN UU, HANYA DIBERIKAN KEPADA PENEMU ATAU PIHAK YANG BERHAK, DENGAN PERMINTAAN YANG DIAJUKAN KEPADA PIHAK PENGUASA UNTUK MENDAPATKAN PATEN.
BAIK TEMUAN BARU DI BIDANG TEKNOLOGI, PERBAIKAN ATAS TEMUAN YANG SUDAH ADA, CARA KERJA BARU, ATAU MENEMUKAN SUATU PERBAIKAN BARU DALAM CARA KERJA, YANG MERUPAKAN PEMIKIRAN KREATIF YANG LEBIH MAJU DARI HASIL PENEMUAN SEBELUMNYA, UNTUK SELAMA JANGKA WAKTU TERTENTU YANG DAPAT DITERAPKAN DALAM BIDANG INDUSTRI.
KEKHUSUSAN TERLETAK PADA SIFATNYA, SELAIN PENEMU SELAKU PEMILIK HAK UNTUK MENGGUNAKAN / MELAKSANAKAN PENEMUAN TSB. IA DAPAT MEMBERI PERSETUJUAN KEPADA PIHAK LAIN. MISALNYA DENGAN MELALUI LISENSI.
(LISENSI ADALAH IZIN YANG DIBERIKAN OLEH PEMEGANG PATEN KEPADA PIHAK LAIN YANG BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBERIAN HAK UNTUK MENIKMATI MANFAAT DARI SUATU PATEN YANG DIBERIKAN PERLINDUNGAN DALAM JANGKA WAKTU & SYARAT TERTENTU.
SEJARAH DAN PENGERTIAN PATEN
PATEN ADALAH SUATU BENTUK YANG SANGAT PENTING DARI HAK MILIK INTELEKTUAL, KARENA MEMBERIKAN PADA PEMILIKNYA HAK MONOPOLI ATAS SUATU PENEMUAN, SELAMA BERTAHUN-TAHUN, DAN HAKI ITU SENDIRI MERUPAKAN BAGIAN DARI BENDA, YAITU BENDA TIDAK BERWUJUD (BENDA IMMATERIL). PENGERTIAN BENDA SECARA JURIDIS IALAH SEGALA SESUATU YANG DAPAT MENJADI OBYEK HAK.
HUKUM PATEN MEMPUNYAI SEJARAH YANG CUKUP PANJANG DAN TELAH BERKEMBANG SEBAGAI SUATU SARANA PELINDUNG PENEMUAN YANG MENGUNTUNGKAN BAGI PIHAK PENEMU SERTA BAGI MASYAAKAT.
PATEN ATAU OKTROI AWALNYA MULAI BERKEMBANG DI DAERAH PERDAGANGAN PADA ABAD KE 14 & 15, TETAPI SIFAT PEMBERIAN HAK INI HANYA UNTUK MENARIK PARA AHLI AGAR MENGEMBANGKAN KEAHLIANNYA DI NEGARA SI PENGUNDANG & BERTUJUAN UNTUK MEMAJUKAN PENDUDUK YBS. PATEN ATAU OKTROI PADA WAKTU ITU BERSIFAT SEBAGAI “IZIN MENETAP”.
DENGAN PERKEMBANGAN WAKTU & KEMAJUAN TEKNOLOGI, SIFAT PEMBERIAN PATEN / OKTROI BUKAN LAGI SEBAGAI HADIAH, MELAINKAN PEMBERIAN HAK ATAS SUATU TEMUAN YANG DIPEROLEHNYA.
SETELAH INDONESIA MERDEKA UU OKTROI DINYATAKAN TIDAK BERLAKU, DIRASAKAN TIDAK SESUAI DENGAN SUASANA NEGARA YANG BERDAULAT. WAKTU ITU, PERMOHONAN OKTROI DI WILAYAH INDONESIA DIAJUKAN PADA KANTOR PEMBANTU DI JAKARTA YANG SELANJUTNYA DITERUSKAN KE OCTROOIRAAD DI BELANDA.
BERDASARKAN OCTROIWET 1910, MAKA MENTERI KEHAKIMAN RI. MENGELUARKAN PENGUMUMAN TGL. 12-8-1953 No. J.S.5/41/4 B.N.55 ttg. PENDAFTAR SEMENTARA OKTROI DAN PADA TGL. 29-10-1953 No. J.G.1/2/17 B.N.53-91. ttg. PEMOHONAN SEMENTARA OKTROI DARI LUAR NEGERI.
MAKSUD DIKELUARKAN IJIN PATEN, AGAR SETIAP TEMUAN DIBUKA UNTUK KEPENTINGAN UMUM, GUNA KEMANFAATAN BAGI MASYARAKAT DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.
DENGAN DITEMUKAN SUATU PENEMUAN YANG BARU, AKAN DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN BAGI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, DAN MEMBERI PETUNJUK KEPADA MEREKA YANG BERMINAT MENGEKSPLOITASI PENEMUAN TSB.
PERTEMUAN 5
PATEN TIDAK LEPAS DARI KEBIJAKSANAAN DIBIDANG HUKUM HAKI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENEMUAN, SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN BAHWA PATEN ITU BERKAITAN ERAT DENGAN PENEMUAN YANG DAPAT DIMAKNAKAN INVENTION & DISCOVERY.
DISCOVERY DIGUNAKAN UNTUK PENEMUAN TERHADAP SESUATU YANG SEBENARNYA SUDAH ADA SEDANGKAN INVENTION UNTUK PENEMUAN SESUATU YANG SEBELUMNYA MEMANG BELUM PERNAH ADA (BARU).
MENURUT UU PATEN “PENEMUAN ADALAH KECIATAN PEMECAHAN MASALAH TERTENTU DI BIDANG TEKNOLOGI, YANG DAPAT BERUPA PROSES ATAU HASIL PRODUKSI ATAU PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN PROSES”.
DENGAN DEMIKIAN, PATEN ITU DAPAT DIBERIKAN TERHADAP PENEMUAN BARU DALAM BENTUK: - Hasil produksi; - Proses produksi; - Penyempurnaan dan pengembangan hasil/proses produksi yang telah ada.
SYARAT POKOK PENEMUAN BAHWA SUATU INVENSI (PENEMUAN) DAPAT DIPATENKAN BILA INVENSI (PENEMUAN) YBS. MENGANDUNG UNSUR / MEMENUHI SYARAT-SYARAT :
1. PENEMUAN TSB. HARUS BARU (NOVELTY);
2. PENEMUAN TSB. MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF ;
3. MENEMUAN TSB. DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI.
1. SYARAT KEBARUAN (NOVELTY)
SUATU PENEMUAN DAPAT DIKATAKAN BARU JIKA TIDAK DIDAHULUI PEMOHON PATEN SEBELUMNYA (PATEN TIDAK DAPAT DIBERIKAN UNTUK SESUATU YANG TELAH MEMASYARAKAT). MISALNYA: SUATU PERUSAHAAN MEMBUAT SIRKUIT-2 INTEGRAL MELALUI PROSES KHUSUS SELAMA BERTAHUN-TAHUN TETAPI GAGAL DALAM MEMOHON PATEN, KEMUDIAN PERUSAHAAN LAIN YANG MENGINGINKAN BENTUK KARYA CIPTA DENGAN TIPE YANG SAMA, AKAN DITOLAK PATENNYA ATAS DASAR BAHWA PENEMUAN ITU BUKAN LAGI HAL BARU.
UU MENYEBUTKAN BAHWA SUATU PENEMUAN DIANGGAP BARU, APABILA PENEMUAN TSB. TIDAK SAMA DENGAN TEKNOLOGI YANG DIUNGKAPKAN SEBELUMNYA.
HAL INI PENEMU HARUS BERHATI-HATI MENDISKUSIKAN PENEMUANNYA DENGAN PERUSAHAAN POTENSIAL, MAKA HUKUM KERAHASIAAN SANGAT PENTING.
APABILA PATEN DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN KEDUA, MAKA PEMBERIAN ITU AKAN MENCEGAH PERUSAHAAN YANG PETAMA MENGGUNAKAN PENEMUANNYA YANG TELAH IA GUNAKAN SEJAK BEBERAPA WAKTU LAMANYA.
PENGERTIAN KEBARUAN (NOVELTY) MENURUT UU PATEN BAHWA SUATU PENEMUAN DIANGGAP BARU, JIKA SAAT PENGAJUAN PERMINTAAN PATEN PENEMUAN TSB. TIDAK SAMA / TIDAK MENYERUPAI BAGIAN DARI PENEMUAN TERDAHULU.
PENEMUAN TERDAHULU ADALAH PENEMUAN YANG ADA PADA SAAT/ SEBELUM:
1. Tanggal pengajuan pemintaan paten. atau
2. Tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas.
HAK PRIORITAS MENURUT UU PATEN No. 14/2001 Pasal 1 Point 12 “HAK PRIORITAS ADALAH HAK PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN YANG BERASAL DARI NEGARA YANG TERGABUNG DALAM Paris Convention for the Protection of Industrial Property ATAU Agreement Establishing the World Trade Organization UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN BAHWA TGL. PENERIMAAN DI NEGARA ASAL MERUPAKAN TANGGAL PRIORITAS DI NEGARA TUJUAN YANG JUGA ANGGOTA SALAH SATU DARI KEDUA PERJANJIAN ITU SELAMA PENGAJUAN TSB. DILAKUKAN DALAM KURUN WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN BERDASARKAN Paris Convention”.
Pasal 27 ayat 1, UU PATEN JUGA MENJELASKAN BAHWA “PERMOHONAN DENGAN MENGGUNAKAN HAK PRIORITAS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM Paris Convention for the Protection of Industrial Property, HARUS DIAJUKAN PALING LAMA 12 BULAN TERHITUNG SEJAK TGL. PENERIMAAN PERMOHONAN PATEN YANG PERTAMA KALI DITERIMA DI NEGARA MANA PUN YANG JUGA IKUT SERTA DALAM KONVENSI TSB. ATAU MENJADI ANGGOTA Agreement Establishing the World Trade Organization”.
DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM UU PATEN MENGENAI SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM PERMOHONAN.
SELANJUTNYA Pasal 4 MENYEBUTKAN BAHWA SUATU PENEMUAN TIDAK DIANGGAP TELAH DIUMUMKAN JIKA DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMBAT 6 BULAN SEBELUM TANGGAL PENERIMAAN PERMINTAAN DIAJUKAN. BAHWA PATEN DIBERIKAN BERDASARKAN PERMOHONAN DAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN SUBSTANTIF SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU PATEN. SUBSTANTIF IALAH MENGENAI KEJELASAN INVENSI MAUPUN KEBARUAN DARI INVENSI YANG DIAJUKAN PERMOHONAN.
PERMOHONAN PATEN SEBAIKNYA DIAJUKAN SECEPAT MUNGKIN, MENGINGAT SISTEM PATEN INDONESIA MENGANUT SISTEM FIRST-TO-FILE.
AKAN TETAPI PADA SAAT PENGAJUAN, URAIAN PENEMUAN HARUS DIURAIKAN SECARA LENGKAP.
SISTEM FIRST-TO-FILE ADALAH SUATU SISTEM PEMBERIAN PATEN YANG MENGANUT MEKANISME, SESEORANG YANG PERTAMA KALI MENGAJUKAN PERMOHONAN DIANGGAP SEBAGAI PEMEGANG PATEN, BILA SEMUA PERSYARATANNYA DIPENUHI.
Pasal 34 ayat 1, DISEBUTKAN “APABILA UNTUK SATU PENEMUAN YANG SAMA TERNYATA DIAJUKAN LEBIH DARI SATU PERMOHONAN PATEN OLEH PEMOHON YANG BERBEDA, HANYA PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PERTAMA ATAU TERLEBIH DAHULU YANG DAPAT DITERIMA”
APABILA TERDAPAT BEBERAPA PERMOHONAN UNTUK INVENSI YANG SAMA DIAJUKAN PADA TGL. YANG SAMA, DIREKTORAT JENDERAL MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA PARA PEMOHON UNTUK BERUNDING GUNA MEMUTUSKAN PERMOHONAN MANA YANG DIAJUKAN & MENYAMPAIKAN HASIL KEPUTUSAN PERUNDINGAN TSB. PALING LAMA 6 BULAN TERHITUNG SEJAK TGL. PEMBERITAHUAN. APABILA TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN ATAU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN TSB. DITOLAK & PENOLAKAN TSB. MELALUI PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS.
Pasal 35, “PERMOHONAN DAPAT DIUBAH DENGAN CARA MENGUBAH DESKRIPSI ATAU KLAIM DENGAN KETENTUAN BAHWA PERUBAHAN TSB. TIDAK MEMPERLUAS LINGKUP INVENSI YANG TELAH DIAJUKAN DALAM PERMOHONAN SEMULA” DIMAKSUDKAN BAHWA DALAM SUATU AMENDEMEN ADALAH MENAMBAH INTI / SUBYEK, INFORMASI BARU, ATAU MENGURANGI CIRI-TEKNIS INVENSI.
PERLU DIPERHATIKAN HAL-HAL SBB. SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PATEN :
-
MELAKUKAN PENELUSURAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG TEKNOLOGI TERDAHULU DALAM BIDANG INVENSI YANG SAMA (STATE OF THE ART) YANG MEMUNGKINKAN ADA KAITANNYA DENGAN INVENSI YANG AKAN DIAJUKAN. MELALUI INFORMASI TEKNOLOGI TERDAHULU TERSEBUT, MAKA INVENTOR DAPAT MELIHAT PERBEDAAN ANTARA INVENSI YANG AKAN DIAJUKAN PERMOHONAN PATENNYA DENGAN TEKNOLOGI TERDAHULU;
-
MELAKUKAN ANALISA APAKAH ADA CIRI KHUSUS DARI INVENSI YANG AKAN DIAJUKAN PERMOHONAN PATENNYA DIBANDINGKAN DENGAN INVENSI TERDAHULU;
-
MENGAMBIL KEPUTUSAN, JIKA INVENSI (PENEMUAN)YANG DIHASILKAN TERSEBUT MEMPUNYAI CIRI TEKNIS DIBANDINGKAN DENGAN TEKNOLOGI TERDAHULU, MAKA INVENSI TERSEBUT SEBAIKNYA TIDAK PERLU DIAJUKAN UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN DARI BIAYA PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN.
• LANGKAH INVENTIF (INVENTION STEP), ISTILAH INI BERKAITAN DENGAN PEMIKIRAN YANG KREATIF, LANGKAH INVENTIF ADANYA UNSUR YANG MENEMUKAN SESUATU YANG BERSIFAT KEMAJUAN DALAM BIDANG INVENSI (STATE OF THE ART), DARI APA YANG TELAH DIKETAHUI.
INVENSI TERLEBIH DAHULU DISELIDIKI TERTUTAMA TTG. LANGKAH INVENTIF SERTA KEBARUANNYA, KALAU TERNYATA BENAR BARU, MAKA PENEMUAN ITU DIBERI PATEN.
• Pasal 2 ayat 1, “PATEN DIBERIKAN UNTUK INVENSI YANG BARU DAN MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF SERTA DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI”.
ayat 2, “SUATU INVENSI (PENEMUAN) MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF, JIKA INVENSI TSB. BAGI SEORANG YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN TERTENTU DI BIDANG TEKNIK MERUPAKAN HAL YANG TIDAK DAPAT DIDUGA SEBELUMNYA”. ( Catatan : orang yang GENIUS)
ayat 3, “PENILAIAN BAHWA INVENSI MERUPAKAN HAL YANG TIDAK DAPAT DIDUGA SEBELUMNYA HARUS DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEAHLIAN YANG ADA PADA SAAT PERMOHONAN DIAJUKAN / YANG TELAH ADA PADA SAAT DIAJUKAN PERMOHONAN PERTAMA DALAM HAL PERMOHONAN ITU DIAJUKAN DENGAN HAK PRIORITAS”.
DALAM ISTILAH PATEN, SAAT/TGL. DIAJUKAN PERMINTAAN PATEN YANG PERTAMA DISEBUT FILLING DATE
• DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI, JIKA PENEMUAN TSB. DAPAT DIPRODUKSI ATAU DAPAT DIGUNAKAN DALAM BERBAGAI JENIS INDUSTRI DENGAN MEMILIKI APLIKASI INDUSTRI. (PRODUK ATAU PROSES YANG DIPATENKAN ITU HARUS MAMPU & DAPAT DIGUNAKAN DALAM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN TERMASUK PERTANIAN).
• SUATU PENEMUAN YANG DIBERIKAN PATEN TIDAK SEMATA-MATA MENGANDUNG NILAI TEORI, TETAPI JUGA MEMPUNYAI NILAI PRAKTIS. KALAU PENEMUANNYA BERUPA PRODUK, MAKA PRODUK TSB. HARUS DAPAT DIPRODUKSI LEBIH LANJUT( DIBUAT SECARA BERULANG-ULANG DENGAN KUALITAS YANG SAMA), BILA PRODUK ITU BERUPA PROSES, MAKA PROSESNYA DAPAT DILAKSANAKAN UNTUK MENGHASILKAN PRODUK.
• Pasal 5, “SUATU INVENSI BERUPA PRODUK DALAM INDUSTRI JIKA INVENSI TSB. DAPAT DILAKSANAKAN DALAM INDUSTRI SEBAGIMANA DIURAIKAN DALAM PERMOHONAN”.
TETAPI BILA PROSES / PRODUK TSB. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PER-UNDANG-2AN YANG BERLAKU, MORALITAS, AGAMA, KETERTIBAN UMUM, ATAU KESUSILAAN, MAKA TIDAK DIBERIKAN PATEN.
JENIS-JENIS PATEN
PATEN DAPAT DIBEDAKAN MENJADI DUA JENIS, YAITU :
- PATEN BIASA DAN PATEN SEDERHANA.
• PATEN BIASA YAITU SYARAT KEBARUAN (novelty), MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF & DAPAT DITERAPKAN DALAM BIDANG INDUSTRI. PENEMUAN YANG DEMIKIAN BIASANYA DIDAHULUI DENGAN KEGIATAN RISET & PENGEMBANGAN YANG INTENSIF.
• PATEN SEDERHANA, Pasal 6, ADALAH SETIAP INVENSI BERUPA PRODUK ALAT YANG BARU & MEMPUNYAI NILAI KEGUNAAN PRAKTIS DISEBABKAN OLEH BENTUK, KONFIGURASI, KONSTRUKSI, ATAU KOMPONENNYA DAPAT MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BENTUK PATEN SEDERHANA.
• PENEMUAN DALAM PATEN SEDERHANA BIASANYA BERUPA PERALATAN YANG DIGUNAKAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI & PATEN SEDERHANA HANYA DIBERIKAN UNTUK SATU INVENSI, PATEN SEDERHAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN LISENSI WAJIB, DAN UNTUK PATEN SEDERHANA KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.
PERTEMUAN 6
MEREK
MEREK TELAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN TANDA DARI PRODUK YANG DIHASILKAN DENGAN MAKSUD MENUNJUKKAN ASAL-USUL BARANG.
MEREK DIKEMBANGKAN OLEH PARA PEDAGANG UNTUK MENUNJUKKAN SUATU PRODUK TERTENTU DENGAN KUALITAS DARI PRODUK-2 TSB. SISTEM TANDA RESMI TERSEBUT TERUS DIPAKAI KARENA DAPAT MEMBEDAKAN DARI PENGHASIL BARANG JENIS LAINNYA.
SUATU MEREK DAGANG YANG DIPAKAI PADA PRODUK YANG SUKSES SANGAT BESAR NILAINYA BAGI PEMILIK MEREK, DIA AKAN BERUSAHA MENCEGAH PIHAK-PIHAK LAIN MENGGUNAKAN MEREK TSB.
TRADE MARKS ACT 1938, MEMPUNYAI DUA TUJUAN POKOK:
PERTAMA, MELINDUNGI REPUTASI PENGUSAHA YANG TELAH DI BANGUN MENYANGKUT MEREK.
KEDUA, MENCEGAH MASYARAKAT DIRUGIKAN, MEMBELI BARANG MURAHAN/ TIRUAN YANG DIBUAT OLEH PABRIK PEMBUAT LAIN.
SEMAKIN MAJUNYA DUNIA PERDAGANGAN, PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSPORTASI SEMAKIN MAJU, DAN PROMOSI SEMAKIN LUAS, MAKA WILAYAH PEMASARAN BARANG PUN MENJADI LEBIH LUAS (SUATU BARANG ATAU JASA YANG HARI INI DIPRODUKSI DI SATU NEGARA, DI SAAT BERIKUTNYA TELAH DAPAT DIHADIRKAN DI NEGARA LAIN). INI MENEMPATKAN DUNIA SEBAGAI PASAR TUNGGAL BERSAMA.
ERA PERDAGANGAN GLOBAL HANYA DAPAT DIPERTAHANKAN JIKA TERDAPAT IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT. DISISI LAIN, SEMAKIN PESATNYA ORANG-ORANG MELAKUKAN PENIRUAN, SEHINGGA KEBUTUHAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SANGAT DIBUTUHKAN.
MEREK MEMEGANG PERANAN YANG SANGAT PENTING, SEHINGGA DIPERLUKAN SUATU SISTEM PENGATURAN PERLINDUNGAN YANG TEPAT. KHUSUSNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA, UNTUK DAPAT DISELESAIKAN DALAM WAKTU YANG RELATIF CEPAT SEHINGA TIDAK MERUGIKAN LEBIH JAUH BAGI YANG BERHAK ATAS MEREK.
KONDISI INI DIRASAKAN OLEH BANGSA INDONESIA, SEHINGGA, NEGARA TELAH MEMBUAT UU YANG MENGATUR SECARA KHUSUS TENTANG MEREK, YAITU: UU No 15 Tahun 2001.
UU MEREK DI INDONESIA TELAH MENGALAMI BEBERAPA KALI PERUBAHAN, DIMULAI DARI UU/1961, UU No. 19/1992, UU No. 14/1997, UU INI SERING DISEBUT DENGAN UU MEREK LAMA, TGL. 1 AGUSTUS-2001 DIKELUARKAN UU No 15 Tahun 2001.
DIDALAM KONSIDERANSNYA BERBUNYI: “DI ERA PERDAGANGAN GLOBAL, SEJALAN DENGAN PERJANJIAN-PERJANJIAN (KONVENSI) INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI INDONESIA, PERANAN MEREK MENJADI SANGAT PENTING, TERUTAMA DALAM MENJAGA PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT; UNTUK HAL TSB. DIPERLUKAN PENGATURAN YANG MEMADAI TENTANG MEREK GUNA MEMBERIKAN PENINGKATAN LAYANAN BAGI MASYARAKAT”.
UNDANG-UNDANG INI JUGA MENGATUR BAGI PABRIK PEMBUAT, PENGUSAHA ATAU ORANG YANG MEMBUAT BARANG ATAU JASA PELAYANAN, DAPAT MENDAFTARKAN SUATU MEREK DAGANG.
PENDAFTARAN AKAN MEMBERIKAN KEPADA PEMILIK MEREK, SUATU MONOPOLI DALAM PEMAKAIAN TERHADAP KELOMPOK-2 BARANG ATAU JASA MENURUT MANA MEREK ITU DIDAFTARKAN.
FUNGSI MEREK
Pasal 1 point 1, “MEREK ADALAH TANDA YANG BERUPA GAMBAR, NAMA, KATA, HURUF-2, ANGKA-2, SUSUNAN WARNA, ATAU KOMBINASI DARI UNSUR-2 TSB. YANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN BARANG/JASA”.
FUNGSI MEREK JUGA UNTUK MEMBEDAKAN ASAL-USUL BARANG & KUALITASNYA. SUATU MEREK DAGANG MEMPERLIHATKAN SUATU MATA RANTAI ANTARA BARANG TERTENTU, DENGAN PEMILIK DAN PEMAKAI MEREK.
MEREK SEBAGAI SARANA PROMOSI DILAKUKAN MELALUI IKLAN, MEREK MERUPAKAN GOOD WILL UNTUK MENARIK KONSUMEN.
• GOOD WILL, SALAH SATU UNSUR DARI URUSAN PERUSAHAN, TERMASUK DALAM KELOMPOK BENDA BERSIFAT IMMATERIL.
GOOD WILL ADA PADA PERUSAHAAN YANG BERKEMBANG BAIK.
GOOD WILL TERJADI SEBAGAI AKIBAT ADANYA HUBUNGAN-2 YANG BAIK; MANAGEMENT YANG BAIK, SERTA CARA MENGATUR JALANNYA PERUSAHAAN YANG SISTEMATIS DAN EFISIEN, PEMILIHAN TEMPAT PENJUALAN YANG STRATEGIS,MEMILIH BAHAN DASAR YANG TEPAT, HASIL PRODUKSI BARANG /JASA YANG BAIK, SEHINGGA MEMENUHI SELERA KONSUMEN SEDEMIKIAN RUPA, YANG AKHIRNYA PERUSAHAAN DAPAT MENARIK LABA. PERUSAHAAN SEDEMIKIAN DISEBUT MEMPUNYAI GOOD WILL.
TINJAUAN YURIDIS PARA SARJANA
H.M.N. Purwo Sutjipto.SH. “MEREK ADALAH SUATU TANDA, DENGAN MANA SUATU BENDA TERTENTU DIPRIBADIKAN, SEHINGGA DAPAT DIBEDAKAN DENGAN BENDA LAIN YANG SEJENIS”.
Mr. Tirtamidjaja SH. “SUATU MEREK PABRIK/PERNIAGAAN ADALAH TANDA YANG DIBUBUHKAN DI ATAS BARANG/DI ATAS BUNGKUSANNYA, GUNANYA MEMBEDAKAN BARANG ITU DENGAN BARANG-2 YG. SEJENIS LAINNYA”.
Essel R. Dillavou, Sarjana Inggris,
“… FOR A TRADE MARK GENERALLY IT IS ANY SIGN, SYMBOL MARK, WORK OR ARRANGEMENT OF WORDS IN THE FORM OF A LABEL ADOPTED AND USED BY A MANUFACTURER OF DISTRIBUTOR TO DESIGNATE BIS PARTICULAR GOODS, AND WHICH NO OTHER PERSON HAS THE LEGAL RIGHT TO USE IT. ORIGINALLY, THE SIGN OR TRADE MARK, INDICATED ORIGIN, BUT TO DAY IT IS USED MORE AS AN ADVERTISING MECHANISM.”
BERDASARKAN TINJAUAN YURIDIS, MAUPUN MENURUT PASAL UU MEREK TSB. JELAS BAHWA FUNGSI UTAMA MEREK ADALAH SEBAGAI SUATU TANDA (SIGN) UNTUK MEMBEDAKAN HASIL PRODUKSI BARANG-2 ATAU JASA YANG DIBUAT OLEH SESEORANG ATAU BERSAMA-SAMA / PERUSAHAAN, JUGA SEBAGAI ALAT PROMOSI.
DENGAN DEMIKIAN, MAKA MEREK MERUPAKAN TANDA PENGENAL ASAL BARANG ATAU JASA DENGAN PRODUSENNYA, YANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA MAUPUN SEBAGAI JAMINAN ATAS MUTU, DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN BARANG ATAU JASA.
MEREK SEBAGAI TANDA & PENGENAL, JUGA MENGAMBARKAN JAMINAN KEPRIBADIAN (INDIVIDUALITY), REPUTASI BARANG DAN JASA HASIL USAHA SEWAKTU DIPERDAGANGKAN.
MACAM-MACAM MEREK
MEREK DAGANG,
MEREK JASA, DAN
MEREK KOLEKTIF. </p>
BENTUK DAN WARNA SUATU BARANG DAPAT DIAKUI SEBAGAI MEREK DAGANG. </p>
UMUMNYA ASOSIASI INI ADALAH ASOSIASI PRODUSEN ATAU PARA PEDAGANG BARANG-2 YANG DIHASILKAN DALAM SUATU NEGARA TERTENTU PADA BARANG-2 YANG MEMPUNYAI CIRI-2 TERTENTU.</p>
DARI SISI PEDAGANG, MEREK DIGUNAKAN UNTUK PROMOSI BARANG-2 GUNA MELUASKAN PASAR. DAN
DARI SISI KONSUMEN, MEREK DIPERLUKAN UNTUK MELAKUKAN PILIHAN BARANG YANG AKAN DIBELI. </p>
1. SISTEM DEKLARATIF (PASIF), DAN
2. SISTEM KONSTITUTIF (AKTIF).</p>
