Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu di akui dan perlu dilindungi, agar ide-ide cemerlang dan kratif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut. Untuk Tingkat internasional 0rganisasi yang mewadahi bidang H.K.I ( Hak Kekayaan Intelektual ) adalah WIPO ( World Intellectual Property Organization).

Di Indonesia sendiri untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, maka dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perlindungan Hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Di Indonesia, Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan. Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang teknologi ( hak paten ) dan kreasi tentang penggabungan antara unsure bentuk,warna, garis( desain produk industry ) serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa ( merek ) juga perlu diakui dan dilindungi dibawah perlindungan hukum . Dengan kata lain Hak atas kekayaan Intelektual ( HaKI) perlu didokumentasikan agar kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah.

PENGANTAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

PADA DASARNYA, HAK DILAHIRKAN DARI HUKUM KODRAT DAN KEWENANGAN LAHIR DARI HUKUM POSITIF, OLEH KARENA ITU HAK & KEWENANGAN ITU SAH, APABILA DIJALANKAN MENURUT HUKUM.
HAK MERUPAKAN AKIBAT YANG MUNCUL DALAM KEBERLAKUAN HUKUM & SETIAP JENIS HUKUM MENENTUKAN HAK YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA. SEMUA HUKUM MENGHARAPKAN ADANYA HAK & SEBALIKNYA SEMUA HAK MENTAATI ADANYA HUKUM YANG BERLAKU.

MILIK SEBAGAI SUATU HAK, UNTUK MENIKMATI SUATU DENGAN SEPENUHNYA ASAL TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU/PERATURAN UMUM, PANDANGAN PARA AHLI BAHWA MILIK SEBAGAI SUATU HAK.
JOHN LOCKE, MEMANDANG HAK MILIK SEBAGAI SATU PRANATA YANG SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI SETIAP INDIVIDU MANUSIA. HAK MILIK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP & HARUS DIMILIKI, MELIPUTI PULA “HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)”. MERUPAKAN HAK EKSKLUSIF (KHUSUS).

• PROPERTY, DIARTIKAN SEBAGAI KEKAYAAN YANG BERUPA HAK YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM DI MANA ORANG LAIN DILARANG MENGGUNAKAN HAK TSB. TANPA IZIN PEMILIKNYA.

• INTELLECTUAL, KEGIATAN INTELEKTUAL BERDASARKAN DAYA CIPTA PIKIR DALAM BENTUK EKSPRESI, TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA DALAM BENTUK PENEMUAN (INVENTION) SEBAGAI BENDA IMMATERIAL.

HAKI MERUPAKAN HAK KEBENDAAN, HAK ATAS SESUATU BENDA YANG BERSUMBER DARI HASIL KERJA OTAK, HASIL KERJA RASIO YANG BERADA DALAM RUANG LINGKUP: TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA YANG TIMBUL ATAU LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUAL MANUSIA & MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS.
(SUDUT PANDANG INDUSTRI & SISTEM ROYALTI).

KLASIFIKASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

• KLASIFIKASI HAKI MENURUT “WIPO” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION), DIBAGI DALAM 2 (DUA) BAGIAN BESAR, YAITU :

1. HAK CIPTA (COPY RIGHT);

2. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS) YANG

MENCAKUP:

a. PATEN

b. MEREK

c. DESAIN INDUSTRI

d. RAHASIA DAGANG

e. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

f. PRAKTIK PERSAINGAN CURANG.

• WIPO YANG DIBENTUK MELALUI KONFERENSI STOCKHOLM TAHUN 1967 MERUPAKAN ORGANISASI DUNIA YANG MENANGANI HAKI DENGAN TUGAS MELAKSANAKAN PENGADMINISTRASIAN KONVENSI DI BIDANG HAKI; MENDORONG KERJASAMA INTERNASIONAL DIBIDANG HAKI & MEMBANTU NEGARA SEDANG BERKEMBANG MEMBANGUN SISTEM HAKI.

KEMAJUAN TEKNOLOGI KHUSUSNYA DI BIDANG INFORMASI DAN TELEKOMUNNIKASI, MENJADIKAN DUNIA SEBAGAI SUATU PASAR TUNGGAL, SEHINGGA HAKI MULAIMELEWATI BATAS-2 NEGARA, YANG DIMULAI DENGAN DIBENTUKNYA UNI PARIS, UNTUK :

DARI BEBERAPA KONVENSI YANG MENGATUR TTG. HAKI, DIBAGI DALAM DUA KELOMPOK, YAITU YANG MENGATUR, MASALAH  :

KHUSUS MENYANGKUT HAK ATAS KEKAYAAN INDUSTRI, MENURUT Pasal 1, KONVENSI PARIS MENGENAI PELINDUNGAN HAKI TAHUN 1883, SEBAGAIMANA YANG DIREVISI DAN TELAH DI AMANDEMEN PADA TGL. 2-10-1979 YANG BIASA DISEBUT DENGAN KONVENSI PARIS.

INDONESIA BESERTA DENGAN 125 NEGARA TELAH MENANDA-TANGANI PAKET PERSETUJUAN “PENGAKUAN BARU DI BIDANG ASPEK-ASPEK DAGANG YANG TERKAIT DENGAN HAK MILIK INTELEKTUAL YANG DIKENAL DENGAN ISTILAH “HAKI”, KETENTUAN INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERDANGANGAN, & PERDAGANGAN JASA”.

PERTEMUAN INI SEBELUMNYA, TELAH DIADAKAN PERUNDINGAN DI JENEWA YANG DIKENAL DENGAN TRIPs (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Aspek-2 dagang yang terkait dengan Hak Milik Intelektual)). & INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG TERKAIT, TELAH MERATIFIKASI PERSEUJUAN TERSEBUT MELALUI UU No. 7 Tahun 1994 TTG. PERSETUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (Agreement Establishing World Trade Organization).

UU No. 7 Tahun 1994, BERTUJUAN UNTUK :

HAKI TELAH MENJADI BAGIAN TERPENTING SUATU NEGARA UNTUK MENJAGA KEUNGGULAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

PERMASALAHAN HAKI ADALAH PERMASALAHAN YANG TERUS BERKEMBANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN WAKTU.
SETELAH INDONESIA MERDEKA YANG SECARA KETATANEGARAAN TELAH TERPUTUS HUBUNGAN SELURUH TATA TERTIB HUKUM INDONSIA DENGAN TATA TERTIB HUKUM HINDIA BELANDA, NAMUN SEMUA ITU MENGHENDAKI WAKTU YANG PANJANG, TETAPI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HUKUM DI INDONESIA, MAKA PADA AKHIRNYA, PEMERINTAH MELALUI MENTERI KEHAKIMAN RI MENGELUARKAN PENGUMUMAN NO: J.S. 5/41/4, & NO: J.G. 1/2/17 TTG. MENGATUR PENGAJUAN SEMENTARA PERMINTAAN PATEN.

DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG TELAH MAMPU MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH MENGANTISIPASI PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN, SEHINGGA TUJUAN NASIONAL DAPAT TERCAPAI, MAKA PADA 11-10-1961 PEMERINTAH MENGUNDANGKAN UU NO: 21Tahun 1961 TTG. MEREK PERUSAHAAN & MEREK PERNIAGAAN DENGAN MAKSUD UNTUK PELINDUNGI MASYARAKAT DARI BARANG-2 TIRUAN/BAJAKAN.

• PADA 10-5-1979 INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI PARIS (PARISCONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY) DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO: 24 TAHUN 1979.

• PADA 12-4-1982 PEMERINTAH MENGESAHKAN UU NO: 6/1982 TTG. HAK CIPTA, DIUBAH DENGAN UU NO: 7/1987 jo. UU NO: 12/1997, DAN TAHUN 2002 DISAHKAN UU NO: 19/2002.

• PADA 13-10-1989 DISAHKAN UU NO: 6/1989 TTG. PATEN, DIUBAH DGN. UU NO: 13/1997, DAN 2001 MENGESAHKAN UU NO: 14/2001.

• PADA 28-8-1992 DISAHKAN UU NO: 19/1992 TTG. MEREK & DIUBAH DGN. UU NO: 14/1997, PADA 28-8-1992 DISAHKAN UU NO: 19/1992,DAN DIUBAH DENGAN UU NO: 14/1997, KEMUDIAN PADA TAHUN 2001 MENGESAHKAN UU 15/2001.

• DI PENGHUJUNG TAHUN 2000 PEMERINTAH MENGESAHKAN 3 (TIGA) UNDANG-UNDANG BARU DI BIDANG HAKI, YAITU: UU No. 30/2000 TTG. RAHASIA DAGANG, UU No. 31/2000 TTG. DESAIN INDUSTRI DAN UU No. 32/2000 TTG. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU. MENGAPA DIPERLUKAN PENGETAHUAN TTG. HAKI.

• MEMBUKA WAWASAN MASYARAKAT AGAR LEBIH MENGENAL HAKI YANG RELATIF MASIH BELUM BANYAK YANG MENGETAHUI MANFAATNYA SEJAK DIAWALI S/D. DILINDUNGI.

• TERDAPAT 3 (TIGA) KOMUNITAS YANG MENYUMBANG KEBERADAAN HAKI, YAITU KOMUNITAS PENEMU, YANG TERDIRI DARI PENELITI, PEREKAYASA, SERTA MASYARAKAT UMUM, KOMUNITAS INDUSTRI, YANG MELAKUKAN PRODUKSI MASSAL DARI SUATU TEMUAN, SERTA KOMUNITAS HUKUM, SEBAGAI PIHAK YANG MELINDUNGI PENEMU DAN INDUSTRI.

• MEMAHAMI HAKI MERUPAKAN BAGIAN UNTUK MEMAHAMI PERKEMBANGAN-2 BARU DI DUNIA YANG TERKAIT DENGAN PROSES GLOBALISASI, PERLU DIKETAHUI KARYA-2 INTELEKTUAL YANG SEDANG DINIKMATI MASYARAKAT SAAT INI ADALAH HASIL/TEMUAN DARI PENELITIAN KARYA ORANG-2 ASING.

• HAKI MERUPAKAN SUATU RUANG LINGKUP ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI, MAKA MASYARAKAT INTELEKTUAL DITINGKAT PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA PENELITIAN, HARUS MENGETAHUI & MEMAHAMI TENTANG KEMAJUAN TEKNOLOGI (IPTEK) MULAI DARI TEKNOLOGI SEDERHANA SAMPAI DENGAN TEKNOLOGI YANG KOMPLEKS.

• MASYARAKAT INTELEKTUAL MELALUI PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA PENELITIAN DIPACU BERPIKIR KRITIS, KREATIF, INOVATIF & PRODUKTIF, SERTA BERMORAL DENGAN :
a. MENGHARGAI PEMIKIRAN & KARYA ORANG LAIN;
b. BERTINDAK JUJUR;
c. MENGHASILKAN PEMIKIRAN & KARYA-2 INTELEKTUAL YANG MEMENUHI SYARAT PENGHARGAAN/POTENSIPERLINDUNGAN SECARA HUKUM

• INDONESIA YANG TELAH MERATIFIKASI KONVENSI-2 INTERNASIONAL MAUPUN REGIONAL, DIHARUSKAN PEMBENTUKKAN & PEMBAHARUAN PERANGKAT HUKUM DI BIDANG PERDAGANGAN & INDUSTRI DALAM RANGKA PENYESUAIAN & PERKEMBANGAN INTERNASIONAL.

• MENINGKATNYA KEBUTUHAN INDUSTRI DI INDONESIA ATAS ALTERNATIF PENGADAAN TEKNOLOGI & INOVASI YANG DAPAT MENDORONG KEUNGGULAN KOMPETITIF BAIK DI TINGKAT LOKAL DAN GLOBAL SEHINGGA DIPERLUKAN SUATU JASA YANG DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN.

• PERLINDUNGAN TEHADAP HAKI SECARA HUKUM AKAN BERKAITAN ERAT DENGAN BERBAGAI SEGI HUKUM, ANTARA LAIN HUKUM INTERNASIONAL, HUKUM BISNIS, HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA DAN BIDANG-2 HUKUM LAIN.

• PERLINDUNGAN HAKI YANG KUAT AKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN BAHKAN DAPAT MEMBERIKAN DORONGAN UNTUK MENINGKATKAN LANDASAN TEKNOLOGI (TECHNOLOGICAL BASE), JUGA MEMBERIKAN MANFAAT YANG DAPAT DIRASAKAN DARI SEGI POLITIS, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, BAHKAN SEGI PERTAHANAN KEAMANAN.

• PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKI DIMAKSUDKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN IKLIM YANG LEBIH BAIK BAGI TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA KEINGINAN MENCIPTA / MENEMUKAN SESUATU DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA.

• PERLINDUNGAN HUKUM HAKI BUKAN SAJA HANYA PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HASIL KARYA, TETAPI SECARA MAKRO MERUPAKAN PENCIPTAAN SUASANA SEHAT UNTUK MENARIK PENANAMAN MODAL ASING, SERTA MEMPERLANCAR PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKI AKAN TERKAIT ERAT DENGAN PROSES PENEGAKKAN HUKUM ATAU PROSES PERADILAN DALAM PROSES PERADILAN AKAN MELIBATKAN KINERJA KOMPONEN-2 DALAM SISTEM PERADILAN YAITU: POLISI / PENYIDIK, JAKSA PENUNTUT & HAKIM.

Catatan :

• INDONESIA MASUK DAFTAR UNTUK DIAWASI (PRIORITY WATCH LIST), KARENA BANYAK MELAKUKAN PELANGGARAN HAKI, JIKA DIBIARKAN, MAKA SANKSI INTERNASIONAL TAK TERELAKKAN.

• MENURUT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE (IIPA), DI PASAR INDONESIA DI DOMINASI OLEH PEMBAJAKAN DI HAMPIR SELURUH JENIS, (PEMBAJAKAN MEDIA OPTIK, BUKU-2 SERTA FOTOCOPY DI KAMPUS-2, TERUTAMA BUKU YANG DITULIS DALAM BAHASA INGGRIS, TERMASUK MENTERJEMAHKAN KEDALAM BAHASA INDONESIA TANPA IZIN, JUGA BUKU-2 REFERENSI DAN COMPUTER PROGRAM).

• PETUMBUHAN EKONOMI SUATU BANGSA, BANYAK TERGANTUNG OLEH KEMAMPUAN IPTEK.

• International Property Rights (the IPR) does not only deal with Copyrights, Patent and Trade Mark, it also deal with Intellectual Property Rights in such creation as Industry Designs, Lay out Designs of Integrated Circuits, Trade Secret and Geographical Indication, and with Herbal variety.

• In fact the IPR is a sub-system of regulation to protect Intellectual Property in a wide range, from traditional knowledge, folklore till computer program, and electronic commerce in a digital era.

• In between there are activities to support law enforcement.

• HAKI TIDAK HANYA BERURUSAN DENGAN HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK; IA JUGA MENGURUS KARYA INTELEKTUAL YANG BERASAL DARI KREASI DI BIDANG DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, RAHASIA DAGANG, INDIKASI GEOGRAFIS DAN BAHKAN VERIETAS TANAMAN.

• SECARA FAKTUAL HAKI MERUPAKAN SATU SISTEM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYA INTELEKTUAL PADA JANGKAUAN YANG LUAS, MULAI DARI PENGETAHUAN TRADISIONAL, FOLKLORE SAMPAI PROGRAM KOMPUTER DAN INTERNET DI ERA EKONOMI DIGITAL INI.

• DIANTARA KEGIATAN-2 PENDUKUNG PENTING YAITU MENDORONG PENEGAKAN HUKUM. HAK CIPTA (COPYRIGHTS)

DALAM KEPUSTAKAAN HUKUM DI INDONESIA YANG PERTAMA DIKENAL ADALAH ISTILAH “HAK PENGARANG” (AUTHOR RIGHT) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG, MAKA ISTILAH INI DIGANTI DENGAN HAK CIPTA. ISTILAH INI YANG SELANJUTNYA DIPAKAI DALAM PERATURAN PER-UU-AN SELANJUTNYA. ISTILAH HAK CIPTA ASAL MULANYA HANYA MENGGAMBARKAN HAK UNTUK MENGGANDAKAN / MEMPERBANYAK SUATU KARYA CIPTA.

IDE DASAR SISTEM HAK CIPTA ADALAH UNTUK MELINDUNGI WUJUD HASIL KARYA MANUSIA YANG LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUALNYA. PERLINDUNGAN HUKUM INI HANYA BERLAKU KEPADA CIPTAAN YANG TELAH MEWUJUD SECARA KHAS SEHINGGA DAPAT DILIHAT, DIDENGAR, ATAU DIBACA, MAKA YANG DILINDUNGI SUDAH DALAM BENTUK NYATA SEBAGAI SUATU CIPTAAN, & BUKAN MASIH MERUPAKAN GAGASAN SEHINGGA HAK CIPTA DAPATLAH DIKATAKAN SEBAGAI HAK KEBENDAAN. PANDANGAN INI DAPAT DISIMPULKAN DARI RUMUSAN PASAL 1, UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA , SBB : HAK CIPTA ADALAH HAK EKSKLUSIF (KHUSUS) BAGI PENCIPTA ATAU PENERIMA HAK UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAANNYA ATAU MEMBERIKAN IZIN UNTUK ITU DENGAN TIDAK MENGURANGI PEMBATASAN-2 MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.(pasal 1 point 1).

MENUNJUKKAN BAHWA HAK CIPTA ITU MERUPAKAN HAK KHUSUS
(EXCLUSIVE RIGHTS), KARENA HAK TSB. HANYA DIBERIKAN KEPADA PENCIPTA SEBAGAI PEMEGANG HAK. ORANG LAIN DILARANG MENGGUNAKANNYA, KECUALI ATAS IZIN PENCIPTA ATAU DARI ORANG YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PENCIPTA.MISALKAN: “A” PENCIPTA—PEMILIK HAK CIPTA, “B” SI PENERIMA HAK DARI “A”. KEMUDIAN “C” PENERIMA HAK DARI ”B”. DALAM HAL INI “C” ORANG LAIN YANG MENERIMA HAK LEBIH LANJUT.

TETAPI PERLU DIINGAT, SETIAP PENGGUNAAN HAK HARUSDIPERHATIKAN, APAKAH HAK ITU TIDAK BERTENTANGAN ATAU TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM.

PEMEGANG HAK CIPTA ADALAH PENCIPTA SEBAGAI PEMILIK HAK CIPTA, ATAU PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PENCIPTA, ATAU PIHAK LAIN YANG MENERIMA LEBIH LANJUT HAK, DARI PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. (pasal 1 point 4)

PENCIPTA ADALAH SESEORANG / BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS INSPIRASINYA MELAHIRKAN SUATU CIPTAAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN, ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN KE DALAM BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI (ARTINYA PENCIPTA ITU HARUS MENCIPTAKAN SESUATU YANG ASLI DALAM ARTI TIDAK

DALAM KONTEKS HUKUM YANG DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA ADALAH ORANG YANG NAMANYA DISEBUT DALAM CIPTAAN TSB. YANG DIUMUMKAN SEBAGAI PENCIPTA PADA SUATU CIPTAAN, ATAU ORANG YANG NAMANYA TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM CIPTAAN & PENGUMUMAN RESMI.

PENCIPTA SEORANG PENCIPTA INSPIRASI CIPTAAN DASAR :
- KEMAMPUAN PIKIRAN
- IMAJINASI
- KECEKATAN BENTUK KHAS BEBERAPA
- KETRAMPILAN DAN BERSIFAT ORANG
- KEAHLIAN PRIBADI

PENGUMUMA PEMBACAAN DIBACA PENYUARAAN PENGUMUMAN CIPTAAN DIDENGA DENGAN :
- PENYIARAN
- ALAT APAPUN
- CARA SEDEMIKIAN RUPA PENYEBARAN DILIHAT

CATATAN: PEMERINTAH MELARANG PENGUMUMAN SETIAP CIPTAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG AGAMA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, KESUSILAAN, SERTA KETERTIBAN UMUM SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN DEWAN HAK CIPTA . (pasal 17).

LEMBAGA PENYIARAN ADALAH ORGANISASI PENYELENGGARA SIARAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM, YANG MELAKUKAN PENYIARAN ATAS SUATU KARYA SIARAN DENGAN MENGGUNAKAN TRANSMISI DENGAN ATAU TANPA KABEL ATAU MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. (pasal 1 point 12).

Pasal 2 ayat 2, PENCIPTA / PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI & PROGRAM KOMPUTER, MEMILIKI HAK UNTUK MELARANG ORANG LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MENYEWAKAN CIPTAANNYA UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIL.
(MENUNJUKKAN BAHWA HAK INDIVIDU ITU DIHORMATI).

CATATAN: PEMERINTAH MELARANG PENGUMUMAN SETIAP CIPTAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG AGAMA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, KESUSILAAN, SERTA KETERTIBAN UMUM SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN DEWAN HAK CIPTA . (pasal 17).

LEMBAGA PENYIARAN ADALAH ORGANISASI PENYELENGGARA SIARAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM, YANG MELAKUKAN PENYIARAN ATAS SUATU KARYA SIARAN DENGAN MENGGUNAKAN TRANSMISI DENGAN ATAU TANPA KABEL ATAU MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. (pasal 1 point 12).

Pasal 2 ayat 2, PENCIPTA / PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI & PROGRAM KOMPUTER, MEMILIKI HAK UNTUK MELARANG ORANG LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MENYEWAKAN CIPTAANNYA UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIL. (MENUNJUKKAN BAHWA HAK INDIVIDU ITU DIHORMATI).

• SUATU KARYA CIPTA HARUS MEMILIKI BENTUK YANG KHAS DAN MENUNJUKKAN KEASLIANNYA SEBAGAI CIPTAAN SESEORANG ATAS DASAR KEMAMPUAN & KREATIVITAS YANG BERSIFAT PRIBADI DALAM LAPANGAN ILMU PENGETAHUAN, SENI ATAU SASTRA.

• BENTUK YANG KHAS, ARTINYA KARYA TSB. HARUS SUDAH SELESAI DIWUJUDKAN SEHINGGA DAPAT DILIHAT / DIDENGAR / DIBACA (TERMASUK PEMBACAAN HURUF BRAILE). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TIDAK DIBERIKAN PADA SEKEDAR IDE. IDE BELUM MEMILIKI WUJUD UNTUK DILIHAT, DIDENGAR ATAU DIBACA, SEHINGGA IDE TIDAK DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.

• BERDASARKAN HAL TSB. MAKA HAK CIPTA MERUPAKAN SUATU HAK MONOPOLI UNTUK MEMPERBANYAK / MENGUMUMKAN CIPTAAN YANG DIMILIKI OLEH PENCIPTA /PEMEGANG HAK CIPTA LAINNYA YANG DALAM IMPLEMENTASINYA MEMPERHATIKAN PERATURAN YANG BERLAKU. SAAT LAHIRNYA HAK CIPTA

• PENCIPTA ADALAH SESEORANG / BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS INSPIRASINYA MELAHIRKAN SUATU CIPTAAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN, ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN KE DALAM BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI (ARTINYA PENCIPTA ITU HARUS MENCIPTAKAN SESUATU YANG ASLI DALAM ARTI TIDAK MENIRU).

• JIKA CIPTAAN DICIPTAKAN OLEH BEBERAPA ORANG, MAKA YANG DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA IALAH ORANG YANG MEMIMPIN SERTA MENGAWASI PENYELESAIAN SELURUH CIPTAAN ITU / ORANG YANG MENGHIMPUNNYA, DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK CIPTA MASING-MASING ATAS BAGIAN CIPTAANNYA.

» JIKA SUATU CIPTAAN DIRANCANG SESEORANG, DIWUJUDKAN OLEH ORANG LAIN DIBAWAH PIMPINAN & PENGAWASAN ORANG YANG MERANCANG, MAKA PENCIPTANYA ADALAH ORANG YANG MERANCANG CIPTAAN TSB.

» JIKA SUATU CIPTAAN ITU DIBUAT DALAM HUBUNGAN DINAS DENGAN PIHAK LAIN, MAKA PEMEGANG HAK CIPTA ADALAH PIHAK YANG UNTUK & DALAM DINASNYA CIPTAAN ITU DIKERJAKAN KECUALI JIKA ADA PERJANJIAN LAIN ANTARA KEDUA PIHAK.

» JIKA CIPTAAN ITU DIBUAT BERDASARKAN PESANAN, MAKA PIHAK YANG MEMBUAT KARYA ITU DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA & PEMEGANG HAK CIPTA.

• JIKA SUATU BADAN HUKUM MENGUMUMKAN BAHWA CIPTAAN BERASAL DARI PADANYA DENGAN TIDAK MENYEBUT SESEORANG SEBAGAI PENCIPTANYA, MAKA BADAN HUKUM TSB. DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTANYA.

• CATATAN : RUANG LINGKUP CIPTAAN YANG DILINDUNGI ADALAH SETIAP KARYA CIPTA YANG MENUNJUKKAN KEASLIANNYA DALAM BIDANG ILMU PENGETAHUAN (SIENCE), SENI DAN SASTRA (LITERARY AND ARTISTIC WORK).

• PERBANYAK ADALAH MENAMBAH JUMLAH SESUATU CIPTAAN, BAIK SECARA KESELURUHAN DENGAN PEMBUATAN YANG SAMA, HAMPIR SAMA / MENYERUPAI CIPTAAN TSB. DENGAN MEMPERGUNAKAN BAHAN-2 YANG SAMA MAUPUN TIDAK SAMA, TERMASUK MENGALIH- WUJUDKAN SESUATU CIPTAAN SECARA PERMANEN ATAU TEMPORER.

PERBANYAK
PERBANYAKAN CIPTAAN MENAMBAH JUMLAH, DENGAN :
- PERBUATAN YANG SAMA
- HAMPIR SAMA SAMA
- MENYERUPAI BAHAN TIDAK SAMA
PENGALIHWUJUDAN SECARA PERMANEN / TEMPORERKARYA CIPTA YANG TIDAK DIKETAHUI

• HAK CIPTA YANG PENCIPTANYA TIDAK DIKETAHUI, MAKA NEGARA MEMEGANG ATAS HAK CIPTANYA.(NEGARA MEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA PENINGGALAN PRASEJARAH, SEJARAH, DAN BENDA BUDAYA NASIONAL LAINNYA, pasal 10 ayat 1.) YAITU:

HAK–HAK PENCIPTASEORANG PENCIPTA MEMILIKI DUA MACAM HAK ATAS CIPTAANNYA, YAITU :
1. HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHTS), DAN
2. HAK MORAL (MORAL RIGHTS)

HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHTS)

• HAK EKONOMI MERUPAKAN HAK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PENCIPTA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN ATAS CIPTAAN SERTA PRODUKNYA.

• HAK EKONOMI MERUPAKAN HAK KHUSUS, HAK TSB. BERWUJUD HAK UNTUK MENGUMUMKAN / MEMPERBANYAK CIPTAANNYA, MELIPUTI :

• HAK REPRODUKSI / PENGGANDAAN CIPTAANNYA (REPRODUCTION RIGHTS), MENGGANDAKAN CIPTAAN INI MERUPAKAN PENJABARAN DARI HAK EKONOMI SI PENCIPTA. BENTUK PENGGANDAAN ATAU PERBANYAK DAPAT DILAKUKAN SECARA TRADISIONAL / MELALUI PERALATAN MODERN.

HAK REPRODUKSI, JUGA MENCAKUP PERUBAHAN BENTUK DARI CIPTAAN SATU KE CIPTAAN LAINNYA.
MISALNYA : REKAMAN MUSIK, PERTUNJUKAN DRAMA, JUGA PEMBUATAN DUPLIKASI DALAM REKAMAN SUARA & FILM.

• HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHTS), BERUPA PENERJEMAHAN DARI BAHASA SATU KE BAHASA LAIN, ARANSEMEN MUSIK, DRAMATISASI DARI NON DRAMATIK, MENGUBAH MENJADI CERITA FIKSI DARI KARANGAN NONFIKSI ATAU SEBALIKNYA.
HAK ADAPTASI, DIATUR BAIK DALAM KONVENSI BERNE MAUPUN KONVENSI UNIVERSAL (UNIVERSAL COPYRIGHT CONVENYION). RUANG LINGKUP HAK INI MEMUNGKINKAN TIMBUL HAK-HAK YANG BARU.
MISALNYA : BERUPA SERIAL RIGHT, YAITU ADAPTASI SUATU KARYA CIPTA YANG DISERIALKAN, DI MAJALAH, KORAN, FILM & PROGRAM RADIO.

• HAK PENYIARAN (BROADCASTING RIGHTS), BERUPA MENTRANSMISIKAN SUATU CIPTAAN OLEH PERALATAN TANPA KABEL, MELIPUTI PENYIARAN & MENTRANSMISI ULANG. “UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL, DAPAT DILAKUKAN PENGUMUMAN SUATU CIPTAAN MELALUI RADIO ATAU TELEVISI.

• HAK PROGRAM KABEL (CABLECASTING RIGHTS) , HAK PENYIARAN/ MENTRANSMISI MELALUI KABEL, DARI SUATU STUDIO TERTENTU KEPADA PESAWAT PELANGGAN SASARANNYA BERSIFAT KOMERSIL.

• DROIT de SUITE, MENURUT PETUNJUK WIPO YANG TERCANTUM DALAM BUKU GUIDE TO THE BERNE CONVENTION, DROIT de SUITE
MERUPAKAN HAK TAMBAHAN. HAK INI BERSIFAT KEBENDAAN.

• HAK PINJAM MASYARAKAT (PUBLIC LENDING RIGHTS), HAK YANG DIMILIKI PENCIPTA YANG KARYANYA TERSIMPAN DI PERPUSTAKAN, DIA BERHAK ATAS SUATU PEMBAYARAN KARENA KARYA YANG DICIPTAKANNYA SERING DIPINJAM OLEH MASYARAKAT DARI PERPUSTAKAN. LAMA PERLINDUNGAN ATAS HAK INI, SELAMA HIDUP SI PENGARANG DAN DITAMBAH 50 TAHUN SETELAH MENINGGAL.

HAK EKONOMI MELIPUTI :

• HAK-HAK TERSEBUT APABILA DILANGGAR DAPAT DI PIDANA PENJARA ATAU DENDA.

Kode  : HP100

Mata Kuliah  : Hukun dan Hak Paten

Beban Kredit  : SKS

Jenjang  : S1

Jurusan  : SI/TI/MI

Waktu Tatap Muka  :

Waktu Tugas Mandiri :

Metode Kuliah  : Tatap muka,Tugas,Presentasi

Alat  : RME, Multimedia Projector, Komputer dan Whiteboard

Evaluasi  : Kehadiran, Tugas, UTS, UAS

Dosen  : Albert Y Dien, S.H.,M.Hum

TIU  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.

TIK  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.

Contributors

Yessi Frecilia