[revisi tidak terperiksa]

[revisi tidak terperiksa]

Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu di akui dan perlu dilindungi, agar ide-ide cemerlang dan kratif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut. Untuk Tingkat internasional 0rganisasi yang mewadahi bidang H.K.I ( Hak Kekayaan Intelektual ) adalah WIPO ( World Intellectual Property Organization).

Di Indonesia sendiri untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, maka dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perlindungan Hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Di Indonesia, Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan. Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang teknologi ( hak paten ) dan kreasi tentang penggabungan antara unsure bentuk,warna, garis( desain produk industry ) serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa ( merek ) juga perlu diakui dan dilindungi dibawah perlindungan hukum . Dengan kata lain Hak atas kekayaan Intelektual ( HaKI) perlu didokumentasikan agar kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah.

PENGANTAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

PADA DASARNYA, HAK DILAHIRKAN DARI HUKUM KODRAT DAN KEWENANGAN LAHIR DARI HUKUM POSITIF, OLEH KARENA ITU HAK & KEWENANGAN ITU SAH, APABILA DIJALANKAN MENURUT HUKUM.
HAK MERUPAKAN AKIBAT YANG MUNCUL DALAM KEBERLAKUAN HUKUM & SETIAP JENIS HUKUM MENENTUKAN HAK YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA. SEMUA HUKUM MENGHARAPKAN ADANYA HAK & SEBALIKNYA SEMUA HAK MENTAATI ADANYA HUKUM YANG BERLAKU.

MILIK SEBAGAI SUATU HAK, UNTUK MENIKMATI SUATU DENGAN SEPENUHNYA ASAL TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU/PERATURAN UMUM, PANDANGAN PARA AHLI BAHWA MILIK SEBAGAI SUATU HAK.
JOHN LOCKE, MEMANDANG HAK MILIK SEBAGAI SATU PRANATA YANG SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI SETIAP INDIVIDU MANUSIA. HAK MILIK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP & HARUS DIMILIKI, MELIPUTI PULA “HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)”. MERUPAKAN HAK EKSKLUSIF (KHUSUS).

• PROPERTY, DIARTIKAN SEBAGAI KEKAYAAN YANG BERUPA HAK YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM DI MANA ORANG LAIN DILARANG MENGGUNAKAN HAK TSB. TANPA IZIN PEMILIKNYA.

• INTELLECTUAL, KEGIATAN INTELEKTUAL BERDASARKAN DAYA CIPTA PIKIR DALAM BENTUK EKSPRESI, TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA DALAM BENTUK PENEMUAN (INVENTION) SEBAGAI BENDA IMMATERIAL.

HAKI MERUPAKAN HAK KEBENDAAN, HAK ATAS SESUATU BENDA YANG BERSUMBER DARI HASIL KERJA OTAK, HASIL KERJA RASIO YANG BERADA DALAM RUANG LINGKUP: TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA YANG TIMBUL ATAU LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUAL MANUSIA & MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS.
(SUDUT PANDANG INDUSTRI & SISTEM ROYALTI).

KLASIFIKASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

• KLASIFIKASI HAKI MENURUT “WIPO” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION), DIBAGI DALAM 2 (DUA) BAGIAN BESAR, YAITU :

1. HAK CIPTA (COPY RIGHT);

2. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS) YANG

MENCAKUP:

a. PATEN

b. MEREK

c. DESAIN INDUSTRI

d. RAHASIA DAGANG

e. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

f. PRAKTIK PERSAINGAN CURANG.

• WIPO YANG DIBENTUK MELALUI KONFERENSI STOCKHOLM TAHUN 1967 MERUPAKAN ORGANISASI DUNIA YANG MENANGANI HAKI DENGAN TUGAS MELAKSANAKAN PENGADMINISTRASIAN KONVENSI DI BIDANG HAKI; MENDORONG KERJASAMA INTERNASIONAL DIBIDANG HAKI & MEMBANTU NEGARA SEDANG BERKEMBANG MEMBANGUN SISTEM HAKI.

KEMAJUAN TEKNOLOGI KHUSUSNYA DI BIDANG INFORMASI DAN TELEKOMUNNIKASI, MENJADIKAN DUNIA SEBAGAI SUATU PASAR TUNGGAL, SEHINGGA HAKI MULAIMELEWATI BATAS-2 NEGARA, YANG DIMULAI DENGAN DIBENTUKNYA UNI PARIS, UNTUK :

DARI BEBERAPA KONVENSI YANG MENGATUR TTG. HAKI, DIBAGI DALAM DUA KELOMPOK, YAITU YANG MENGATUR, MASALAH  :

KHUSUS MENYANGKUT HAK ATAS KEKAYAAN INDUSTRI, MENURUT Pasal 1, KONVENSI PARIS MENGENAI PELINDUNGAN HAKI TAHUN 1883, SEBAGAIMANA YANG DIREVISI DAN TELAH DI AMANDEMEN PADA TGL. 2-10-1979 YANG BIASA DISEBUT DENGAN KONVENSI PARIS.

INDONESIA BESERTA DENGAN 125 NEGARA TELAH MENANDA-TANGANI PAKET PERSETUJUAN “PENGAKUAN BARU DI BIDANG ASPEK-ASPEK DAGANG YANG TERKAIT DENGAN HAK MILIK INTELEKTUAL YANG DIKENAL DENGAN ISTILAH “HAKI”, KETENTUAN INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERDANGANGAN, & PERDAGANGAN JASA”.

PERTEMUAN INI SEBELUMNYA, TELAH DIADAKAN PERUNDINGAN DI JENEWA YANG DIKENAL DENGAN TRIPs (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Aspek-2 dagang yang terkait dengan Hak Milik Intelektual)). & INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG TERKAIT, TELAH MERATIFIKASI PERSEUJUAN TERSEBUT MELALUI UU No. 7 Tahun 1994 TTG. PERSETUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (Agreement Establishing World Trade Organization).

UU No. 7 Tahun 1994, BERTUJUAN UNTUK :

HAKI TELAH MENJADI BAGIAN TERPENTING SUATU NEGARA UNTUK MENJAGA KEUNGGULAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

PERMASALAHAN HAKI ADALAH PERMASALAHAN YANG TERUS BERKEMBANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN WAKTU.
SETELAH INDONESIA MERDEKA YANG SECARA KETATANEGARAAN TELAH TERPUTUS HUBUNGAN SELURUH TATA TERTIB HUKUM INDONSIA DENGAN TATA TERTIB HUKUM HINDIA BELANDA, NAMUN SEMUA ITU MENGHENDAKI WAKTU YANG PANJANG, TETAPI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HUKUM DI INDONESIA, MAKA PADA AKHIRNYA, PEMERINTAH MELALUI MENTERI KEHAKIMAN RI MENGELUARKAN PENGUMUMAN NO: J.S. 5/41/4, & NO: J.G. 1/2/17 TTG. MENGATUR PENGAJUAN SEMENTARA PERMINTAAN PATEN.

<p align="center">BAB II

LANDASAN TEORI

SATUAN ACARA PENGAJARAN

---

BAB III

PEMBAHASAN MATERI

Materi Perancangan Homepage

PERTEMUAN 1

---

PERTEMUAN 2

---

PERTEMUAN 3

---

PERTEMUAN 4

---

PERTEMUAN 5

---

PERTEMUAN 6

---

PERTEMUAN 7

---

PERTEMUAN 8

---

PERTEMUAN 9

---

PERTEMUAN 10

---

PERTEMUAN 11

---

PERTEMUAN 12

---

PERTEMUAN 13

---

PERTEMUAN 14

Contributors

Yessi Frecilia