KP1114468725

Dari widuri
Revisi per 24 Desember 2014 17.44 oleh Vanie (bicara | kontrib) (Konfigurasi Sistem)


Lompat ke: navigasi, cari

ANALISA SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN PROSES

PENDAFTARAN BARU DAN EFETIVITASNYA TERHADAP

PENGOLAHAN PBB PADA DINAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG


LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTEK


jpg


OLEH :


1114468725 STEVANIE HANZILIA



JURUSAN SISTEM INFORMASI

KONSENTRASI KOMPUTER AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

TANGERANG

(2014/2015)


LEMBAR PERSETUJUAN



ANALISA SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN PROSES

PENDAFTARAN BARU DAN EFETIVITASNYA TERHADAP

PENGOLAHAN PBB PADA DINAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG

   

Diajukan guna melengkapi sebagian syarat untuk mengikuti Tugas Akhir pada

Jurusan Sistem Informasi Konsentrasi Komputer Akuntansi

STMIK Raharja Tahun Akademik 2014/2015.





Tangerang, 15 Desember 2014




Dosen Pembimbing




(M. Roihan, M.T)

NID. 02007


SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

 

LEMBAR KEASLIAN KULIAH KERJA PRAKTEK

   


Saya yang bertandatangan di bawah ini,

NIM  : 1114468725
Nama  : Stevanie Hanzilia
Jenjang Studi  : Strata Satu
Jurusan  : Sistem Informasi
Konsentrasi  : Komputer Akuntansi



Menyatakan bahwa laporan kuliah kerja praktek (KKP) ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan atau duplikat dari Kuliah Kerja Praktek yang telahdipergunakan untuk melanjutkan dalam pembuatan Skripsi baik dilingkungan perguruan tinggi Raharja, maupun diperguruan tinggi lain, serta belum pernah dipublikasikan.


Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta bersedia menerima sanksi jika ternyata pernyataan diatas tidak benar.





Tangerang, 15 Desember 2014
Stevanie Hanzilia
NIM. 1114468725


*)Tandatangan dibubuhi materai 6.000


ABSTRAKSI


Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang merupakan instansi yang ada di wilayah Kota Tangerang. Pada pengolahan proses berkas masih dirasakan kurang efektif dan efisien karena ada beberapa kendala sehingga sering terjadi kesalahan dan memperlambat proses kerja pegawai. Sepertitidak adanya rekapan berkas yang sudah selesai dalam bentuk soft copy, rekonsiliasi penerimaan PBB tidak dilakukan karena penerimaan pada sitem tidakup-to-date, dan SDM pada DPKD Kota Tangerang masih kurang. Oleh karena itu sering terjadi keterlambatan penyelesaian berkas pada waktu yang sudah ditentukan. Hal itu yang menjadikan proses PBB berjalan dengan kurang efektif.

Kata Kunci : DPKD, Proses PBB, Efektivitas


ABSTRACT


The RegionalFinancial Management of Tangerang is institution that is in Tangerang City territory. In processing the sheaf still felt less effective and efficient because there were some problems that often there is a mistake and slow down the process employee work. As there is no recap file that has been finished in the form of soft copy, reconciliation acceptance PBB will not be done because the system is not up to date, and the human resources in DPKD Tangerang City still less. Thus hasbeen delayed settlement files at the time that has been determined. That made the process PBB walk with less effective.

Keywords : Key Words : DPKD, Process PBB, Effectiveness.


KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktek dengan baik dan sebagaimana semestinya. Adapun judul yang diambil dalam penyusunan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini adalah “Analisa Sistem Informasi Pengolahan Proses Pendaftaran Baru Dan Efektivitasnya Terhadap Pengolahan PBB Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang”..

Laporan ini merupakan hasil kerja praktek penulis sebagai salah satu syarat yang ditempuh oleh mahasiswa sebelum melaksanakan Skripsi dalam jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Raharja.

Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan motivasi serta doa yang tiada henti demi kesuksesan laporan ini. Dengan dorongan dan semangat yang begitu banyak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah berkontribusi serta berjasa dalam perjalanan menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktek(KKP) ini, antara lain :

  1. Bapak Ir. Untung Rahardja, M.T.I selaku Presiden Direktur Perguruan Tinggi Raharja.
  2. Bapak Drs. PO. Abas Sunarya, M.Si selaku Direktur Perguruan Tinggi Raharja.
  3. Ibu Maimunah, M.Kom selaku Kepala Jurusan Sistem Informasi.
  4. Bapak M. Roihan, M.T selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan yang luar biasa kepada penulis.
  5. Bapak dan Ibu Dosen Perguruan Tinggi Raharja yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
  6. Bapak Tonny Erawan, S.Sos, MM selaku Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
  7. Ibu Muji Astuti, SE selaku Kasubang Umum & Kepegawaian
  8. Ibu Nunung Asiah, SE selaku Kasi Pendaftaran & Pendataan.
  9. Bapak Drs. Imam Hanafi, MM selaku Kasi Penetapan.
  10. Bapak Drs. Ali Mustab selaku Kasi Penagihan & Keberatan.
  11. Bapak Suryanih, SE selaku Staff Penagihan dan Keberatan serta Dosen Akuntansi penulis.
  12. Staff Bidang PBB (Bapak Cecep Muji Utama, SH , Bapak Indra Kurnia Dharmawan , Ibu Mas Siti Nuke, S.Sos , dan Ibu Choffi Syukriah, SH).
  13. Staff Pendataan (Bapak Muhamad Hikmat, S.Kom , Bapak Zainal Arifin, SE , Bapak Zainal Aripin, S.Kom , Bapak Zainal Mutaqin, S.Kom , Bapak Erik Nurdiansyah, ST , Bapak Agus, dan Bapak Irmansyah Wahyudin, S.Sos ).
  14. Teman-temanku Eka Juliyawati, Evi Hana Yanti, Rosi Dinda Patmala, Novi Oktariana Dasilva, Laura Belani, dan teman-temanku yang lainnya yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaiaan tugas laporan ini.
  15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.


Penulis menyadari bahwa dalam penyajian dan penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penulisan, penyajian ataupun isinya.

Oleh karena itu, penulis senantiasa menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dijadikan acuan bagi penulis untuk menyempurnakannya dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan seluruh pembaca..





Tangerang, 15 Desember 2014
Stevanie Hanzilia
NIM. 1114468725

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Jumlah SKPD Pemerintah Kota Tangerang

Tabel 3.2 Komposisi Pegawai DPKD Berdasarkan Pangkat

Tabel 3.3 Komposisi Pegawai DPKD Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.4 Daftar Nama Pejabat Struktural DPKD

Tabel 3.5 Jumlah WP Pada Tahun 2008 – 2013

Tabel 3.6 Jumlah WP Pada Tahun 2014


DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Siklus Informasi

Gambar 2.2 Komponen Sitem Informasi

Gambar 2.3 SPPT

Gambar 2.4 Formulir SPOP

Gambar 2.5 STTS

Gambar 2.6 Rumus Perhitungan PBB

Gambar 2.7 Proses Penerbitan SPPT

Gambar 2.8 Alur Pelayanan

Gambar 2.9 Tata Cara Pembayaran Pajak PBB

Gambar 2.10 Tata Cara Penagihan Pajak PBB

Gambar 2.11 Persyaratan Pendaftaran Data Baru

Gambar 2.12 Persyaratan Mutasi

Gambar 2.13 Persyaratan Pembetulan SPPT

Gambar 2.14 Persyaratan Pembatalan SPPT

Gambar 2.15 Persyaratan Salinan SPPT

Gambar 2.16 Persyaratan Keberatan

Gambar 2.17 Persyaratan Keberatan Atas Pajak Terhutang

Gambar 2.18 Persyaratan Pengurangan

Gambar 2.19 Persyaratan Restitusi Dan Kompensasi

Gambar 2.20 Utama Aplikasi SIM PBB2

Gambar 2.21 Tampilan Cetak Tunggakan Dan Denda

Gambar 2.22 Tampilan Daftar SPOP Dan LSPOP

Gambar 2.23 Tampilan Cetak NJOP

Gambar 2.24 Tampilan Utama Smart Map

Gambar 2.25 Tampilan Utama Aplikasi Pembaca Data NJOP

Gambar 3.1 Peta Kota Tangerang

Gambar 3.2 Struktur Organisasi DPKD

Gambar 3.3 Pendaftaran Objek Pajak Baru Penelitian Lapangan

Gambar 3.4 Pendaftaran Objek Pajak Baru Penelitian Lapangan

Gambar 3.5 Pendaftaran Objek Pajak Baru Penelitian Lapangan

Gambar 3.6 Pendaftaran Objek Pajak Baru Penelitian Lapangan

Gambar 3.7 Alur Administrasi Pemungutan PBB

Gambar 3.8 Alur Pendaftaran Dan Pendataan

Gambar 3.9 Alur Penilaian

Gambar 3.10 Alur Penetapan

Gambar 3.11 Alur Penagihan/Pembayaran

Gambar 3.12 Alur Pelayanan

Gambar 3.13 Alur Proses Bisnis

Gambar 3.14 Alur Proses PBB

Gambar 3.15 Use Case Diagram Proses Pendaftaran Baru PBB

Gambar 3.16 Activity Diagram Proses Pendaftaran Baru PBB

Gambar 3.17 Sequence Diagram Proses Pendaftaran Baru PBB


DAFTAR SIMBOL


Daftar Simbol Use Case Diagram.png

Gambar 1 Simbol Use Case Diagram


Daftar Simbol Sequence Diagram.png

Gambar 2 Simbol Sequence Diagram


Daftar Simbol Activity Diagram.png

Gambar 3 Simbol Activity Diagram


BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan, pemerintah mengeluarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -undangan.Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Sumber penerimaan daerah diantaranya adalah pajak daerah yang diatur UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2004:1) : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Waluyo dan Ilyas (2003:4) Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Di Kota Tangerang terdapat beberapa dinas daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah, salah satunya adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang, DPKD mempunyai tugas pokok dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peran dalam mengelola pendapatan belanja dan pembiayaan daerah, mengelola kas daerah, membantu pengelolaan aset daerah, mengelola anggaran di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ini memungut dan mengelola berbagai macam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya terdapat jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2009, Pasal 1 ayat (37) yang berbunyi : ”Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan”. Serta ayat (44) yang berbunyi : “ Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

Untuk mengelola PBB di Kota Tangerang, diperlukan sistem informasi pengelolaan PBB. Untuk pengelolaannya sendiri PBB menggunakanaplikasi Sistem Informasi Manajemen PBB P2, yaitu : Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek PBB-P2 sejak dari pengumpulan data melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian, pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran antara lain berupa SPPT, STTS, DHKP, pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu pintu. SIM PBB P2 dapat mengelola data meliputi : Pendaftaran Data Baru, Mutasi SPPT, Pembetulan SPPT, Pembatalan SPPT, Salinan SPPT, Keberatan SPPT, Pengurangan SPPT.

Dalam meningkatkan sumber Pendapatan PBB di Kota Tangerang, maka Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan ekstensifikasi yang salah satunya dengan meningkatkan efektivitas terhadap proses yang berjalan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta terus berupaya mengoptimalkan potensi yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh sebuah judul laporan KKP yaitu “Analisa Sistem Informasi Pengolahan Proses Pendaftaran Baru Dan Efektivitasnya Terhadap Pengolahan PBB Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang”.


Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan :

1. Bagaimana pengolahan proses pendaftaran baru Pajak Bumi dan Bangunan ?

2. Apakah proses pendaftaran baru PBB tersebut sudah optimal dan efektif ?

3. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses tersebut ?


Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai beberapa tujuan dan manfaat, dalam penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek(KKP), penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Sebagai syarat Kuliah Kerja Praktek (KKP) di Perguruan Tinggi Raharja.

2. Untuk mengetahui sistem Pengelolaan PBB di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Tangerang.

3. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pengelolaan KeuanganDaerah Kota Tangerang apakah sudah sesuai dan optimal.


Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan penulis dari laporan penelitian Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Adanya penelitian Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini, memberikan pengalaman kepada penulis untuk memperluas wawasan danpengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi Raharja serta melakukan kegiatan nyata sebagai bentuk penerapan teori dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis.


2. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang

Penelitian diharapkan dapat menemukan hambatan - hambatan di dalam pemungutan PBB dan cara mengatasi hambatan - hambatan tersebut.


3. Bagi Mahasiswa

Adanya penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan wawasan, meningkatkan kemampuan menganalisis suatu masalah serta dapat menjadikan laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini sebagai referensi.


Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam pembahasan masalah menjadi lebih terarah dan berjalan dengan baik maka perlu adanya ruang lingkupdan pembatasan masalah. Permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini yaitu pengolahan proses pendaftaran baru Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi, ruang lingkup penelitian hanya difokuskan pada proses pendaftaran baru PBB saja.


Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi - asumsi dasar, pandangan - pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah - langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi arti apa data dikumpulkan dan dengan carabagaimana data tersebut dihimpun dan diolah untuk digunakan dalam pembuatan laporan.

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai metode yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Kuliah Kerja Praktek(KKP) ini sebagai berikut :

1. Metode Wawancara (Interview)

Penulis melakukan sesi tanya jawab kepada narasumber yaitu pegawai yang ada di bawah lingkungan Dinas PengelolaanKeuangan Daerah Kota Tangerang.


2. Metode Pengamatan Langsung (Observaton)

Metode pengumpulan data yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam menganalisa proses PBB.


3. Metode Studi Pustaka (Library Pustaka)

Selain melakukan Observasi penulis juga melakukan pencarian data dengan cara studi pustaka. Dalam metode ini penulis berusaha untuk melengkapi data - data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari dari buku - buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, serta browsing diinternet.


Metode Analisa Data

Penulis menggunakan perangkat lunak UML. Unified Modeling Language (UML) dapat didefinisikan sebagai sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak.


Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami laporan KKP ini, maka laporan KKP ini dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab pembahasan danmenggunakan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian,metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan berisi tentang definisi – definisi yang berhubungan dengan penelitian ini serta definisipendukung lain seperti UML (Unified Modelling Language), Literature review.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan uraian analisa organisasi yang berisi tentang gambaran umum instansi, sejarah instansi, strukturorganisasi serta wewenang dan tanggung jawab. Kemudian analisa sistem yang sedang berjalan menggunakan metode UML yang meliputi use case diagram , sequence diagram, activity diagram.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan saran kepada pihak - pihak yang berkepentingan sehingga tujuan dan manfaat dari laporan KKP ini dapat disampaikan.


BAB II

LANDASAN TEORI

Teori Umum

Konsep Dasar Sistem

1. Definisi Sistem

Berikut ini adalah beberapa definisi sistem menurut beberapa ahli, di antaranya :

1. Menurut McLeod, Jr dalam Prasojo (2011:152) [1], “Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan”.

2. Menurut Moekijat dalam Prasojo (2011:152) [1], “Sistem adalah setiap sesuatu terdiri dari obyek - obyek, atau unsur - unsur, atau komponen - komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama lain, sedemikian rupa sehingga unsur - unsur tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu”.

3. Menurut Yakub (2012:1) [2], “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur - prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama - sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu”.

4. Menurut Mustakini (2009:34) [3], "bahwa Sistem (system) dapat didefiniskan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen". “Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu”.

Contoh sistem yang didefinisikan dengan pendekatan ini adalah sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan buku besar.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai sistem, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem merupakan kumpulan elemen - elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.


2. Karakterisitik Sistem

Menurut Tata Sutabri (2012:20) [4], sebuah sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Komponen Sistem (Components System)

Suatu komponen terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen - kompenen atau elemen - elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian - bagian dari sistem. Dimana setiap subsistem memiliki sifat - sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi suatu proses sistem secara keseluruhan.


2. Batasan Sistem (Boundary System)

Batasan Sistem ( boundary ) merupakan daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan yang lainnya. Batasan suatu sistem menunjukan ruang lingkup ( scope ) dari sistem tersebut.


3. Lingkungan Luar Sistem (Environment System)

Lingkungan luar ( environment ) dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasisistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga dapat bersifat merugikan sistem tersebut.

Lingkungan luar sistem yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara.Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan kalau tidak maka akan bisa mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.


4. Penghubung Sistem (Interface System)

Penghubung (interface) merupakan media yang menghubungkan antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melaluipenghubung ini memungkinkan sumber - sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran (output) dari suatu subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem yang lainnya melalui penghubung. Dengan penghubung ini, satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya untuk membentuk satu kesatuan.


5. Masukan Sistem (Input System)

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan sistem dapat berupa masukan perawatan (maintenance system) dan masukan sinyal (signal system). Masukan perawatan adalah energi yang dimasukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Masukan sinyal adalah energi yang diperoses untuk mendapatkan keluaran.


6. Pengolahan Sistem (Processing System)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.


7. Keluaran Sistem (Output System)

(Output) adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat berupa masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra system. Misalnya pada sistem komputer , panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan sisa pembuangan, sedangkan informasi merupakan keluaran yang dibutuhkan.


8. Sasaran Sistem (Objective) dan tujuan (Goals)

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dapat dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.


9. Kontrol Sistem (Control)

Kontrol sistem (control) merupakan pengawas bagi pelaksanaan sistem dalam pencapaian sasaran atau tujuan. Kontrol sistemdapat berupa kontrol masukan (input), kontrol proses (process), maupun kontrol keluaran (output).


10. Umpan Balik (Feed Back)

Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali (control) sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya kedalam kondisi normal.


2. Karakterisitik Sistem

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda. Oleh karena itu, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang diantaranya (Tata Sutabri, 2012:22) [4] :

1. Sistem Abstrak (Abstract System) dan Sistem Fisik (Physical System)

Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik.


2. Sistem Alamiah (Natural System) dan Sistem Buatan Manusia (Human Made System)

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin yang disebut human machine system.


3. Sistem Tertentu (Deterministic System) dan Sistem Tak Tentu (Probabilistic System)

Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.


4. Sistem Tertutup (Closed System) dan Sistem Terbuka (Open System)

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak di luarnya. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi pada kenyataannya tidak ada sistem yang benar - benar tertutup. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya.


Konsep Dasar Informasi

1. Definisi Data

Sumber informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Terdapat beberapa pengertian data menurut beberapa ahli, diantaranya :

Menurut McLeod dalam bukunya Yakub (Yakub, 2012: 5) [2], “Data adalah deskripsi kenyataan yang menggambarkan adanya suatu kejadian (event), data terdiri dari fakta (fact) dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai”.

Menurut Mulyanto (2009:15) [2], “Data didefinisikan sebagai representasi dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Dengan kata lain, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata.Data merupakan material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang lebih bermakna”.

Menurut Kadir (2009:3) [5], “Data adalah suatu bahan mentah yang kelak dapat diolah lebih lanjut untuk menjadi suatu yang lebih bermakna. Data inilah yang nantinya akan disimpan dalam database”.

Dari Pengertian - pengertian diatas mengenai data dapat disimpulkan bahwa data merupakan bahan yang akan diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan bermanfaat.

Proses pengolahan data yang disebut siklus pengolahan data (Data Processing Cycle) terdiri dari tiga proses yaitu :

1. Tahap Input

Dilakukan dengan pemasukan data ke dalam proses komputer lewat alat input (input device).


2. Tahap Process

Dilakukan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh data pemroses (process device) yang dapat berupa proses perhitungan, pengendalian, atau pencarian pada storage.


3. Tahap Output

Dilakukan proses penghasilan output dari hasil pengolahan data ke alat output (output device) yaitu berupa informasi.


2. Definisi Informasi

Berikut ini adalah beberapa definisi informasi menurut beberapa ahli, di antaranya :

1. Menurut Sutarman (2012:14) [6], “Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima”.

2. Menurut Amin (2012:72) [7], "Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima dan digunakan untuk mengambil keputusan".

3. Menurut McLeod dalam Yakub (2012:8)[2], “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya”.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang telah diolah, dibentuk, ataupun dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu bagi penggunanya.


3. Kualitas Informasi

Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh tiga hal pokok, yaitu akurasi (accuracy), tepat waktu (timeliness), dan relevansi (relevancy). (Agus Mulyanto, 2009 : 247) [8].

1. Akurasi (Accuracy)

Sebuah informasi harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Informasi dikatakan akurat apabila informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya.

Ketidak akuratan sebuah informasi dapat terjadi karena sumber informasi (data) mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau mengubah data-data asli tersebut. Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap keakuratan sebuah informasi antara lain adalah :

1. Informasi yang akurat harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau memecahkan suatu masalah dengan baik.

2. Informasi yang dihasilkan oleh proses pengolahan data, haruslah benar sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang ada dalam proses tersebut.

3. Informasi harus aman dari segala gangguan (noise) dapat mengubah atau merusak akurasi informasi tersebut dengan tujuan utama..


2. Tepat Pada Waktunya (Timeliness)

Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (usang). Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam mengambil keputusan akan berakibat fatal bagi perusahaan. Mahalnya informasi disebabkan harus cepat dan tepat informasi tersebut didapat. Hal itu disebabkan oleh kecepatan untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkan informasi tersebut memerlukan bantuan teknologi - teknologi terbaru. Dengan demikian diperlukan teknologi - teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkan informasi tersebut.


3. Relevan (Relevancy)

Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Misalnya, informasi mengenai kerusakan infrastruktur laboratorium komputer ditujukan kepada rektor universitas. Tetapi akan lebih relevan apabila ditujukan kepada penanggung jawab laboratorium.


4. Nilai Informasi

Parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi (value of information) ditentukan dari dua hal pokok yaitu manfaat (benefit) dan biaya (cost). Namun, dalam kenyataannya informasi yang biaya untuk mendapatkannya tinggi belum tentu memiliki manfaat yang tinggi pula.

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. (Agus Mulyanto, 2009 : 247).[8].


5. Siklus Informasi

Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima informasi kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, sehingga menghasilkan suatu tindakan yang lain yang membuat sejumlah data kembali. Data tersebut diinput, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya hingga membentuk suatu siklus. Siklus ini oleh John Burch disebut dengan nama siklus informasi (information cycle). Siklus informasi seperti pada gambar 2.1.


6. Fungsi Informasi

Menurut Jogiyanto H.M. (2010:10) [9], “Fungsi informasi adalah untuk menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Fungsi informasi tidak mengarahkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi untuk mengurangi keanekaragaman dan ketidakpastian yang menyebabkan diambilnya suatu keputusan yang baik”.


Konsep Dasar Sistem Informasi

1. Definisi Sistem Informasi

Terdapat berbagai macam pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Agus Mulyanto (Mulyanto, 2009:29) [8],“Sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, danmenyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan.”

2. Menurut Sutarman (2012:13) [6], "Sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, instruksi) dan output (laporan, kalkulasi)".

3. Menurut Sutabri (2012:46) [4], “Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa “Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari pengumpulan, pemasukan, pemrosesan data, penyimpanan, pengolahan, pengendalian dan pelaporan sehingga tercapai sebuah informasi yang mendukung pengambilan keputusan didalam suatu organisasi untuk dapat mencapai sasaran dan tujuannya”.


2. Komponen Sistem Informasi

Menurut Mustakini (2009:43) [3], input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Jika sistem informasi tidak pernah mendapatkan input, tetapi dapat menghasilkan output, ini merupakan hal yang ajaib. Input yamg masuk ke dalam sistem informasi dapat langsung diolah menjadi informasi atau jika belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu di storage dalam bentuk database. Komponen system informasi seperti pada gambar 2.2.

Tata Sutabri (2012:47)[4], mengemukakan bahwa “Sistem informasi terdiri dari komponen - komponen yang disebut blok bangunan (Building Block), yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sebagai suatu sistem, keenam blok bangunan tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran”. Blok bangunan itu terdiri dari :

1. Blok Masukan (Input Block)

Blok masukan ini mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input disini termasuk metode - metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukan, yang dapat berupa dokumen - dokumen dasar.


2. Blok Model (Model Block)

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.


3. Blok Keluaran (Output Block)

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen serta semua pemakai sistem.


4. Blok Teknologi (Technology Block)

Teknologi merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu : Teknisi, Perangkat Lunak (software) dan Perangkat Keras (hardware).


5. Blok Basis Data (Database Block)

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer, basis data diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan paket perangkat lunak yang disebut data base manajemen sistem (DBMS).


6. Blok Kendali (Controls Block)

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal - hal yang dapat merusak sistem bisa dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan - kesalahan dapat langsung cepat diatasi.


3. Klasifikasi Sistem Informasi

Sistem informasi dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi masing - masing. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan sistem yang efektif dan efisien diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan evaluasi sesuai keinginan masing-masing organisasi. Klasifikasi sistem informasi tersebut sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Berdasarkan Level Organisasi

Dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu : level operasional, level fungsional dan level manajerial.


2. Sistem Informasi Berdasarkan Aktifitas Manajemen

Dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu : sistem informasi perbankan, sistem informasi akademik, sistem informasi kesehatan, sistem informasi asuransi dan sistem informasi perhotelan.


3. Sistem Informasi Berdasarkan Fungsionalitas Bisnis

Dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu : sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran dan sistem informasi sumber daya manusia.


4. Tujuan Sistem Informasi

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi (information) dari bentuk data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. [3]

Tujuan sistem informasi terdiri dari Kegunaan (Usefulness), Ekonomi (Economic), Keandalan (Realibility), Pelayanan Langganan (Customer Service), Kesederhanaan (Simplicity), dan Fleksibilitas (Fleksibility).

1. Kegunaan (Usefulness)

Sistem harus menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk pengambilan keputusan manajemen dan personil operasi di dalam organisasi.


2. Ekonomi (Economic)

Semua bagian komponen sistem termasuk laporan-laporan, pengendalian-pengendalian, mesin-mesin harus menyumbang suatu nilai manfaat setidak-tidaknya sebesar biaya yang dibutuhkan.


3. Keandalan (Realibility)

Keluaran sistem harus mempunyai tingkatan ketelitian yang tinggi dan sistem itu sendiri harus mampu beroperasi secara efektif bahkan pada waktu komponen manusia tidak hadir atau saat komponen mesin tidak beroperasi secara temporer.


4. Pelayanan Langganan (Customer Service)

Sistem harus memberikan pelayanan dengan baik atau ramah kepada para pelanggan. Sehingga sistem tersebut dapat diminati oleh para pelanggannya.


5. Kesederhanaan (Simplicity)

Sistem harus cukup sederhana sehingga terstruktur dan operasinya dapat dengan mudah dimengerti dan prosedurnya mudah diikuti.


6. Fleksibilitas (Fleksibility)

Sistem harus cukup fleksibel untuk menangani perubahan-perubahan yang terjadi, kepentingannya cukup beralasan dalam kondisi dimana sistem beroperasi atau dalam kebutuhan yang diwajibkan oleh organisasi.


Konsep Dasar Analisa Sistem

1. Definisi Analisa Sistem

Terdapat berbagai macam pengertian analisa sitem menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut :

Menurut Yakub (2012:142) [2], “Analisa sistem dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang ada, dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas (business users), proses bisnis (business proses), ketentuan atau aturan (business rule),masalah dan mencari solusinya (business problem and business solution), dan rencana-rencana perusahaan (business plan)”.

Menurut Mulyanto (2009:125) [8], “Analisa sistem adalah teori sistem umum yang sebagai sebuah landasan konseptual yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki berbagai fungsi di dalam sistem yang sedang berjalan agar menjadi lebih efisien, mengubah sasaran sistem yang sedang berjalan, merancang/mengganti output yang sedang digunakan, untuk mencapai tujuan yang sama dengan seperangkat input yang lain (bisa jadi lebih sederhana dan lebih interaktif) atau melakukan beberapa perbaikan serupa’’.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis sistem adalah suatu proses sistem yang secara umum digunakan sebagai landasan konseptual yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki berbagai fungsi di dalam suatu sistem tertentu.


2. Langkah-Langkah Analisis Sistem

Menurut Mulyanto (2009:126) [8], Tahap analisis sistem merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Tahapan ini bisa merupakan tahap yang mudah jika client sangat paham dengan masalah yang dihadapi dalam organisasinya dan tahu betul fungsionalitas dari sistem informasi yang akan dibuat. Tetapi tahap ini bisa menjadi tahap yang paling sulit jika client tidak bisa mengidentifikasi kebutuhannya atau tertutup terhadap pihak luar yang ingin mengetahuidetail-detail proses bisnisnya.

Menurut Mulyanto (2009:129) [8], di dalam analisa sistem terdapat langkah - langkah dasar yang harus dilakukan analisa sistem, yaitu :

1. Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah.

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.

3. Analyze, yaitu menganalisa sistem.

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisa.

Langkah - langkah tersebut perlu dilakukan oleh analisa sistem agar memudahkan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan kordinator tim analis agar dapat membuat suatu kertas kerja yang memuat tugas - tugas yang harus dikerjakan untuk masing - masing langkah analisa.


3. Fungsi Analisa Sistem

Adapun fungsi analisa sistem adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah – masalah kebutuhan pemakai (user).

2. Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan pemakai.

3. Memilih alternatif – alternatif metode pemecahan masalah yang paling tepat.

4. Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya. Pada tugas atau fungsi terakhir dari analisa sistem menerapkan rencana rancangan sistemnya yang telah disetujui oleh pemakai.


Teori Khusus

Definisi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Pengertian Umum PBB

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.


2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektorperkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.


3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.


4. WP PBB

Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.


5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.


6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. Seperti gambar 2.3 adalah bentuk SPPT yang akan diberikan kepada wajib pajak.


7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD)

Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah termasuk di dalamnya Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (L-SPOPD). Seperti pada gambar 2.4 adalah formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP ).


8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank termasuk struk ATM atas pembayaran atau penyetoran pajak yang telahdilakukan oleh wajib pajak melalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota. Gambar Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) pada gambar 2.5.


2. Dasar Hukum

a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.[10]

b) Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.[11]

c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBBPerdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.[12]

d) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah diterbitkan pada tanggal 09 November 2010.[13]

e) Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan PBB.[14]


3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan PBB

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun.

2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dari yang semula Rp. 8.000.000,- ditetapkan menjadi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.

b. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

4. Rumus perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah TARIF PBB : ( 0,1% ATAU 0,2%) x (NJOP-NJOPTKP). Rumus perhitungan PBB seperti pada gambar 2.6.


4. Masa Pajak

1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

3. Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.


5. Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan

1. Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan objek bumi dan/atau bangunan dengan menggunakan formulir SPOPD ke DPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya SPOPD oleh Wajib Pajak.

2. SPOPD diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di DPKD.

3. SPOPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

4. Berdasarkan SPOPD, Walikota menerbitkan SPPT.

5. Pembayaran atas SPPT dilakukan di Bank dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.

6. Batas akhir pembayaran atas SPPT adalah pada saat jatuh tempo pembayaran.

7. Penentuan Batas waktu jatuh tempo pembayaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

8. Contoh proses penerbitan SPPT seperti pada gambar 2.7 sedangkan alur pelayanannya seperti pada gambar 2.8.


6. Tata Cara Pemungutan dan Surat Tagihan Pajak

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT PBB.


2. SPPT PBB dapat diperoleh atau di ambil melalui :

a. Kantor Kelurahan (Buku I) dengan Nilai Ketetapan PBB Rp. 0,- s.d Rp. 100.000,-

b. Kantor Kecamatan untuk (Buku II) dengan Nilai Ketetapan PBB diatas Rp. 100.000,- s.d Rp. 500.000,-

c. Kantor DPKD/Kantor UPTD (Buku III) dengan Nilai Ketetapan PBB diatas Rp. 500.000,- s.d Rp. 2.000.000,-

d. Kantor DPKD/Kantor UPTD (Buku IV) dengan Nilai Ketetapan PBB diatas Rp. 2.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,-

e. Kantor DPKD/Kantor UPTD (Buku V) dengan Nilai Ketetapan PBB diatas Rp. 5.000.000,-


3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPPTKB sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratifberupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnyapajak.


4. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada point (1) ditambah dengansanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan untuk paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.


7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak PBB

Pembayaran PBB dapat dilakukan di Bank bjb atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Tangerang seperti gambar 2.9 adalah tata cara pembayaran pajak PBB.

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan[14], Penagihan PBB yang terutang dapat dilakukan dengan tata cara penagihan pajak PBB seperti gambar 2.10.


8. Jenis – Jenis Pelayanan PBB

Persyaratan pendaftaran objek pajak baru seperti pada gambar 2.11.

Persyaratan mutasi objek / subjek pajak seperti pada gambar 2.12.

Persyaratan pembetulan SPPT seperti pada gambar 2.13.

Persyaratan pembatalan SPPT seperti pada gambar 2.14.

Persyaratan salinan SPPT seperti pada gambar 2.15.

Persyaratan keberatan atas penunjukan WP seperti pada gambar 2.16.

Persyaratan keberatan atas pajak terhutang seperti pada gambar 2.17.

Persyaratan pengurangan atas pajak terhutang atau denda administrasi seperti pada gambar 2.18.

Persyaratan restitusi dan kompensasi seperti pada gambar 2.19.


Aplikasi Sistem Pada DPKD Kota Tangerang

1. Pengertian SIM PBB-P2

Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek PBB-P2 sejak dari pengumpulan data melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian, pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran antara lain berupa SPPT, STTS, DHKP, pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu pintu. SIM PBB-P2 dapat mengelola data meliputi : Pendaftaran Data Baru, Mutasi SPPT, Pembetulan SPPT, Pembatalan SPPT, Salinan SPPT, Keberatan SPPT, Pengurangan SPPT, melihat tunggakan dan denda wajib pajak, menampilkan NJOP wajib pajak, cetak tanda terima berkas,Tampilan utama aplikasi SIM PBB-P2 seperti pada gambar 2.20.

Pada gambar 2.21 adalah tampilan menu pada SIM PBB-P2 untuk cetak tunggakan dan denda wajib pajak untuk 10 tahun terakhir.

Pada gambar 2.22 adalah tampilan menu pada SIM PBB-P2 untuk melihat daftar SPOP dan LSPOP.

Pada gambar 2.23 adalah tampilan untuk cetak NJOP wajib pajak.


2. Aplikasi Smart Map

Aplikasi ini digunakan untuk mencari denah lokasi atau letak bangunan yang berada dalam wilayah Kota Tangerang. Seperti pada gambar 2.24 adalah tampilan utama aplikasi smart map.


3. Aplikasi Pembaca Data NJOP

Aplikasi ini digunakan untuk melihat data NJOP wajib pajak. Seperti : melihat luas tanah dan bangunan wajib pajak, melihat total NJOP bumi dan bangunan, serta melihat total NJOP SPPT seluruhnya berdasarkan NOP yang dimiliki wajib pajak. Aplikasi ini kegunannya sama seperti dengan aplikasi SIM PBB-P2 pada menu NJOP wajib pajak. Gambar 2.25 adalah tampilan utama aplikasi pembaca data NJOP.


Definisi Efisiensi, Efevktivitas, Optimal

1. Aplikasi Smart Map

Secara umum efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum, atau dapat diartikan tepat dan sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang - buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, dan bertepat guna.


2. Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yangsecara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.


3. Optimal

Agar suatu hasil nilai optimum, perlu dilakukan pengoptimuman (Optimization) atau Proses, cara, perbuatan yang menjadikan suatu hasil menjadi optimum.


Konsep Dasar Unified Modelling Language (UML)

1. Definisi UML

1. Menurut Widodo, (2011:6), “UML adalah bahasa pemodelan standar yang memiliki sintak dan semantik”.

2. Menurut Adi Nugroho (2010:6), ”UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma (berorientasi objek).”

Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis Objek (Object Oriented programming).


2. Langkah-Langkah Penggunaan UML

Menurut Henderi (2008:6), langkah - langkah penggunaan Unified Modeling Language (UML) sebagai berikut :

1) Buatlah daftar business process dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul.

2) Petakan use case untuk setiap business process untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem, kemudian perhalus use case diagram dan lengkapi dengan requirement, constraints dan catatan-catatan lain.

3) Buatlah deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem.

4) Definisikan requirement lain non fungsional, security dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem.

5) Berdasarkan use case diagram, mulailah membuat activity diagram.

6) Definisikan obyek-obyek level atas package atau domain dan buatlah sequence dan/atau collaboration untuk tiap alur pekerjaan, jika sebuah use case memiliki kemungkinan alur normal dan error, buat lagi satu diagram untuk masing-masing alur.

7) Buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antar muka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case.

8) Berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah class diagram. Setiap package atau domian dipecah menjadi hirarki class lengkap dengan atribut dan metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap class dibuat unit test untuk menguji fungsionalitas class dan interaksi dengan class lain.

9) Setelah class diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan pengelompokkan class menjadi komponen-komponen karena itu buatlah component diagram pada tahap ini. Juga, definisikan test integrasi untuk setiap komponen meyakinkan ia bereaksi dengan baik.

10) Perhalus deployment diagram yang sudah dibuat. Detilkan kemampuan dan requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan dan sebagainya. Petakan komponen ke dalam node.

11) Mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan yang tepat digunakan:

a. Pendekatan use case dengan mengassign setiap use case kepada tim pengembang tertentu untuk mengembangkan unit kode yang lengkap dengan test.

b. Pendekatan komponen yaitu mengassign setiap komponen kepada tim pengembang tertentu.


3. Konsep Pemodelan Menggunakan UML

Menurut Adi Nugroho (2010:10), Sesungguhnya tidak ada batasan yang tegas diantara berbagai konsep dan konstruksi dalam UML, tetapi untuk menyederhanakannya, kita membagi sejumlah besar konsep dan dalam UML menjadi beberapa view. Suatu view sendiri pada dasarnya merupakan sejumlah konstruksi pemodelan UML yang merepresentasikan suatu aspek tertentu dari sistem atau perangkat lunak yang sedang kita kembangkan.

Pada peringkat paling atas, view-view sesungguhnya dapat dibagi menjadi tiga area utama, yaitu: klasifikasi struktural (structural classification), perilaku dinamis (dinamic behaviour), serta pengolahan atau manajemen model (model management).


4. Bangunan Dasar Metodologi UML

Menurut Adi Nugroho (2010:117), Bangunan dasar metodologi UML menggunakan tiga bangunan dasar untuk mendeskripsikan sistem/perangkat lunak yang akan dikembangkan, yaitu :

1) Sesuatu (Things)

Ada 4 (empat) things dalam UML, yaitu :

a. Structural Things

Merupakan bagian yang relatif statis dalam model Unified Modeling Language (UML). Bagian yang relatif statis dapat berupa elemen-elemen yang bersifat fisik maupun konseptual.

b. Behavioral Things

Merupakan bagian yang dinamis pada model Unified Modeling Language (UML), biasanya merupakan kata kerja dari model Unified Modeling Language (UML), yang mencerminkan perilaku sepanjang ruang dan waktu.

c. Grouping Things

Merupakan bagian pengorganisasi dalam Unified Modeling Language (UML). Dalam penggambaran model yang rumit kadang diperlukan penggambaran paket yang menyederhanakanmodel. Paket-paket ini kemudian dapat didekomposisi lebih lanjut. Paket bergunabagi pengelompokkan sesuatu, misalnya model-model dan subsistem-subsistem.

d. Annotational Things

Merupakan bagian yang memperjelas model Unified Modeling Language (UML) dan dapat berupa komentar-komentar yang menjelaskan fungsi serta ciri-ciri setiap elemen dalam model Unified Modeling Language (UML).


2) Relasi (Relationship)

Ada 4 (empat) macam relationship dalam Unified Modeling Language (UML), yaitu:

a. Ketergantungan

Merupakan hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (independent) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (dependent).

b. Asosiasi

Merupakan apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya, bagaimana hubungan suatu objek dengan objek lainnya. Suatu bentuk asosiasi adalah agregasi yang menampilkan hubungan suatu objek dengan bagian-bagiannya.

c. Generalisasi

Merupakan hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada diatasnya objek induk (ancestor).

Arah dari atas ke bawah dari objek induk ke objek anak dinamakan spesialisasi, sedangkan arah berlawanan sebaliknya dari arah bawah ke atas dinamakan generalisasi.

d. Realisasi

Merupakan operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.


5. Tujuan Penggunaan UML

1) Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahas pemrograman dan proses rekayasa.

2) Menyatukan praktek - praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan.

3) Memberikan model yang siap pakai, bahsa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum.

4) UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah (blue print) cetak biru karena sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini maka akan bias diketahui informasi secara detail tentang coding program atau bahkan membaca program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram (reserve enginering).


6. Jenis-Jenis Diagram UML

Menurut Widodo (2011:10), Berikut ini adalah definisi mengenai 9 diagram UML :

1) Class Diagram : Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas, antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, drts relasi-relasi.

2) Package Diagram : Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan kumpulan kelas-kelas, merupakan bagian dari diagram komponen.

3) Use Case Diagram : Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpnan use-case dan aktor- aktor (suatu jenis khususdari kelas).

4) Sequence Diagram : Bersifat dinamis. Diagram urutan adalah diagram interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan dalam waktu tertentu.

5) Communication Diagram : Bersifat dinamis. Diagram sebagai pengganti diagram kolaborasi UML 1.4 yang menekankan organisasi struktural dari objek- objek yang menerima serta mengirim pesan.

6) State Chart Diagram : Bersifat dinamis. Diagram status memperlihatkan keadaan- keadaan pada sistem, memuat status(state), transisi, kejadian serta aktifitas.

7) Activity Diagram : Bersifat dinamis. Diagram aktivitas adalah tipe khusus dari diagram status yang memeperlihatkan alirandari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem.

8) Component Diagram : Bersifat statis. Diagram komponen ini memperlihatkan organisasi kebergantungan sistem/ perangkat lunak pada komponen- komponen yang telah ada sebelumnya.

9) Deployment Diagram : Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan konfigurasi saat aplikasi dijalankan (run-time).


Literature Review

Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan dan memiliki korelasi yang searah dengan penelitian yang akan dibahas dalam KKP ini, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Rahmanto

Penelitian yang telah dilakukan oleh Agus Rahmanto dengan NIM 3353401047 dari Universitas Negeri Semarang Fakultas Ekonomi yang berjudul “Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004”. Penelitian ini membahas mengenai seberapa besar efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah dari tahun 2000 sampai tahun 2004 dan kendala – kendala apa saja yang terjadi dalam pengolahan Pajak Hotel di Kabupaten Tangerang.


2. Penelitian yang dilakukan oleh Nafilah

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nafilah dengan NIM E 211 09 252 dari Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang berjudul “Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar”. Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.


3. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Andriyani

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yunita Andriyani dengan NIM 07310017 dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Fakultas Ekonomi yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari”. Penelitian ini hendak mencari tahu tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kuantitatif, dan kuantitatif. Walaupun tingkat kepatuhan di kantor pelayanan pajak pratama sangat patuh, tetapi sering mengalami permasalahan dikarenakan wajib pajak terlambat membayar PBB.


4. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Budi Astuti

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ari Budi Astuti dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Analisa System Informasi Entry Data SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat“. Penelitian ini diusulkan untuk memberikan laporan pengentryan data SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang akurat.


5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfitroh Ceria

Penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Alfitroh Ceria dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Desain Sistem Informasi Pelaporan Pajak Pada Kecamatan Neglasari “. Penelitian ini diusulkan untuk membantu pelaksanaan penerapan dalam proses penghitungan, pemungutan pajak, serta penyetoran dan pelaporan ke KPP dengan cepat dan mudah.


6. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Setiawati

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anis Setiawati dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Pajak Penghasilan PPh 21 Berbasis Web Pada PT. Seolin Nagatama“. Penelitian ini diusulkan untuk membantu pelaksanaan proses yang terjadi pada PT. Seolin Nagatama agar tidak terjadi kesalahan perhitungan, serta tidak terjadi keterlambatan pelaporan ke kantor pelayanan pajak.


7. Penelitian yang dilakukan oleh Meri Mayang Sari

Penelitian yang telah dilakukan oleh Meri Mayang Sari dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Analisa Sistem Informasi Penerimaan Dan Pengelolaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPh Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang”. Penelitian ini diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengambil keputusan secara optimal serta meminimalisir kekurangan – kekurangan dari system yang sedang berjalan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.

BAB III

PEMBAHASAN

Analisa Organisasi

Gambaran Umum Kota Tangerang

Nama Tangerang berasal dari kata “Tangeran” dalam bahasa sunda memiliki arti “tanda”. Tangerang disini berupa tugu yang didirikan sebagai tanda batas wilayah kekuasaan Banten dengan VOC. Kemudian berdasarkan UU No. 2 Tahun 1993 Kota Madya Daerah Tk II Tangerangterbentuk, tepatnya pada 29 Ferbruari 1993 dan diresmikan oleh Mentri Dalam Negri Rudini atas nama Presidn RI. Pada saat itu yang dilantik menjadi Pejabatwalikota Madya Tangerang adalah Drs, H. Djakaria Machmud. Gambar 3.1 adalah gambar peta kota Tangerang.

Secara Geografis Kota Tangerang terletak 106’36 – 106’42 Bujur Timur dan 6’6 – 6’13 Lintang Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Dan sebelah Barat berbatasan denganKecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Kota Tangerang terletak di sebelah barat Wilayah Metropolitan Jabodetabek, kawasan yang sangat dinamis di Indonesia. Secara administratif, luas Kota Tangerang sekitar 18.378 Ha, merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata - rata 30 m dpl. Kota Tangerang terbagi menjadi 13 Kecamatan, 104 Kelurahan yang terdiri dari 931 RW dan 4.587 RT.


Visi dan Misi Kota Tangerang

1. Visi Kota Tangerang

“Membangun peradaban baru ditengah kota industri, perdagangan dan jasa, permukiman serta pendidikan yang akhlakul karimah”


2. Misi Kota Tangerang

1. Mewujudkan dan menguatkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan public.

5. Mendorong Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan (Suistanable Development).


Gambaran Umum DPKD Kota Tangerang

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pendataan, pengelolaan keuangan dan asset, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Peran DPKD adalah :

1. SKPKD ( Satuan Kerja Pengelola Keuangam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

2. BUD ( Bendahara Umum Daerah ) Kota Tangerang, mengelola Kas Daerah.

3. Pembantu Pengelola Aset Daerah Kota Tangerang, membantu pengelolaan asset daerah.

4. SKPD Kota Tangerang, mengelola anggaran di lingkungan DPKD Kita TAngerang.

5. Lainnya, sesuai perintah atau instruksi pimpinan.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan asset daerah.

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

3. Pengendalian Pelaksanaan APBD.

4. Pengelolaan Pajak Daerah.

5. Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

6. Pegelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah.

7. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

8. Pengelolaan administrasi, pemanfaatan, dan pemberdayaan asset daerah.

9. Pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan administrasi perencanaan.

10. Pengkoordinasian lintas sector.

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Sejarah Singkat DPKD Kota Tangerang

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terletak di Jl. Satria Sudirman No. 1 Gedung Puspem Lt 01. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Daerah (DPKD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut DPKD adalah dinas yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerahyang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


Visi dan Misi DPKD Kota Tangerang

1. Visi DPKD

“Menjadikan Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional berlandasan Akhlakul Karimah di Tingkat Nasional”.


2. Misi DPKD

1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah.

2. Meningkatkan efektfitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah.

3. Meningkatkan efektfitas dan efisiensi dan keekonomisan pengolahan asset daerah.

4. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan dan aset daerah dengan dilandasi kejujuran, keuletan, semangat, dankerja keras.

5. Meningkatkan sistem pengendalian administrasi pengelolaan keuangan daerah.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan danteknologi yang memadai.


Susunan Organisasi

1. Struktur Organisasi

Sebuah Organisasi atau perusahaan harus mempunyai suatu struktur organisasi yang digunakan untuk memudahkan pengkoordinasian dan penyatuan usaha, untuk menunjukkan kerangka-kerangka hubungan di antara fungsi, bagian-bagian maupun tugas dan wewenang serta tanggung jawab. Serta untuk menunjukan rantai (garis) perintah dan perangkapan fungsi yang diperlukan dalam suatu organisasi. Sama halnya dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang yang mempunyai struktur organisasi manajemen seperti pada tabel 3.4 adalah daftar nama pejabat struktural DPKD Kota Tangerang, dan pada gambar 3.2 adalah struktur organisasi DPKD Kota Tangerang.


2. Tugas dan Tanggung Jawab

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Bagian Pertama Susunan Organisasi

1) Susunan organisasi Dinas adalah :

a. Kepala Dinas


b. Sekretaris, yang membawahkan :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian

2. Sub bagian keuangan

3. Sub bagian perencanaan


c. Bidang Pendapatan PBB Dan BPHTB, yang membawahkan :

1. Seksi Pendataan PBB Dan BPHTB

2. Seksi Penetapan PBB Dan BPHTB

3. Seksi Penagihan Dan Keberatan PBB Dan BPHTB


d. Bidang Pendapatan lain, yang membawahkan :

1. Seksi Pendataan Pendapatan Lain

2. Seksi Penetapan Pendapatan Lain

3. Seksi Penagihan Dan Keberatan Pendapatan Lain


e. Bidang Anggaran, yang membawahkan :

1. Seksi Penyusunan Anggaran

2. Seksi Pengendalian Anggaran

3. Seksi Kas Daerah


f. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, yang membawahkan :

1. Seksi Penatausahaan Keuangan Daerah

2. Seksi Akuntansi

3. Seksi Evaluasi


g. Bidang Asset, yang membawahkan :

1. Seksi Administrasi Asset

2. Seksi Mutasi Asset

3. Seksi Pemanfaatan Dan Pemberdayaan Asset


h. UPTD Pelayanan Pajak Daerah

1. Sub Bagian Tata Usaha


i. Kelompok Jabatan Fungsional


2) Bagan Struktur Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Walikota ini.


A. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas dalam penyelenggaraan urusan Daerah yang berkenaan dengan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan asset daerah.


2) Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

2. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Dinas

3. Penjabaran kebijakan strategis serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan,dan asset daerah

4. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan operasional Dinas

5. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua Perangkat Daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan asset daerah

6. Perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, serta rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Dinas

7. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Dinas

8. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Dinas

9. Pelaporan


3) Rincian tugas Kepala Dinas :

1. Menetapkan Rencana Strategis Dinas berdasarkan untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota di bidang pengelolaanpendapatan, keuangan, dan asset daerah

2. Menetapkan usulan program, Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Dinas sesuai dengan Rencana Strategis Dinas berdasarkanmasukan dari Sekretariat, Bidang - Bidang, dan UPTD di lingkungan Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota

3. Mempelajari kebijakan strategis yang telah digariskan oleh Walikota dalam lingkup urusan pengelolaan pendapatan, keuangan,dan asset daerah

4. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam lingkup urusan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan asset daerah

5. Memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan kedinasan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

6. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kedinasan Dinas

7. Menyelenggarakan pelayanan umum dan pembinaan teknis perijinan dalam lingkup urusan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan asset daerah

8. Menyelenggarakan upaya pengembangan, pembinaan dan pengendalian dalam lingkup urusan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan asset daerah

9. Merumuskan kebijakan pembangunan, pengadaan, serta rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Dinas

10. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas

11. Menetapkan program pendayagunaan para pejabat fungsional di lingkungan Dinas

12. Membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasan melekat atas Sekretaris, para Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang dibawahkannya dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kerja, akuntabilitas kinerja serta pengembangan karier

13. Membangun jaringan koordinasi di antara seluruh unit kerja Dinas dalam rangka mewujudkan integrasi, sinkronisasi, sinergi danakuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

14. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, baik Pemerintah maupunSwasta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Dinas

15. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan Daerah yang berkenaan dengan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan asset daerah

16. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas

17. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi Rencana Kerja, kinerja, dan penggunaan anggaran tahunanDinas

18. Melakukan analisis terhadap permasalahan manajerial yang dihadapi oleh Dinas guna mencarikan jalan keluar atau solusinya

19. Memberikan saran serta pertimbangan kepada Walikota dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

20. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya

21. Mengupayakan terwujudnya tertib administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan administrasiperencanaan di lingkungan Dinas

22. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Dinas

23. Memberikan laporan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan Dinas atau perkembangan dansituasi aktual yang menyangkut urusan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan asset daerah; baik diminta ataupun tidak diminta; kepada Walikota

24. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya


B. Sekretariat

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan.


2) Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat

2. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Dinas

3. Penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan

4. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian yang dibawahkannya

5. Pelaporan


3) Rincian tugas Sekretaris adalah :

1. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang oleh Kepala Dinas

2. Mengkoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas olehBidang-Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas

3. Mempersiapkan konsep Rencana Strategis Dinas

4. Menyelenggarakan penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat berdasarkanmasukan dari para Kepala Sub Bagian yang dibawahkannya

5. Menyelenggarakan penyusunan usulan program, Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Dinas

6. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan program, Rencana Kerja, kinerja,serta penggunaan anggaran tahunan Dinas

7. Menyusun laporan mengenai realisasi atau pelaksanaan program, Rencana Kerja, kinerja, serta penggunaananggaran tahunan Dinas

8. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan

9. Menyelenggarakan pembinaan ketatalaksanaan di lingkup tugas Dinas

10. Menyelenggarakan pengadaan serta pemeliharaan / perawatan peralatan dan barang-barang inventarisperkantoran Dinas

11. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan kantor

12. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan

13. Menyelenggarakan kegiatan protokoler dan kehumasan

14. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan di bidang kepegawaian

15. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan anggaran Dinas

16. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan barang daerah di lingkup tugas Dinas

17. Menyelenggarakan penyusunan konsep laporan keuangan Dinas

18. Menyelenggarakan penyusunan rancangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perencanaan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan penetapannya kepada KepalaDinas

19. Menyelenggarakan dan membina tertib administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas

20. Menyelenggarakan penyusunan rancangan naskah perjanjian kerja sama antara Dinas dengan pihak lain

21. Menyelenggarakan pembangunan, pengadaan, atau peningkatan kualitas prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Dinas

22. Menyelenggarakan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

23. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan yang dibawahkannya

24. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Kepala SubBagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan yang dibawahkannya dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan di bidang administrasi umum, administrasikeuangan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan

25. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kedinasan Sub Bagian yang dibawahkannya

26. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan yang dibawahkannya

27. Menyelenggarakan program pendayagunaan para pejabat fungsional di lingkungan Dinas

28. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat

29. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis manajerial yang dihadapi oleh Sekretariat gunamencarikan jalan keluar atau solusinya

30. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Sekretariat dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Dinas

31. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan di lingkungan Dinas

32. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan

33. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya

34. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas

35. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan Sekretariat dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Dinas

36. Menyelenggarakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan denganDinas

37. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya


1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.


2) Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

2. Pelaksanaan urusan-urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, kerumahtanggaan serta perlengkapanperkantoran

3. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

4. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya

5. Pelaporan


3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian adalah :

1. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Sekretaris

2. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

3. Melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk

4. Melaksanakan pengendalian dan pengiriman surat keluar

5. Melaksanakan penggandaan naskah dinas

6. Melaksanakan pembinaan tata naskah dinas di lingkup tugas Dinas

7. Melaksanakan dan membina kegiatan kearsipan

8. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hubungan masyarakat, keprotokolan dan penerimaan tamup

9. Menyediakan pelayanan kebutuhan akomodasi para pegawai Dinas

10. Mengupayakan terpeliharanya kebersihan serta kerapihan ruangan kantor Dinas

11. Memelihara keamanan lingkungan kantor Dinas

12. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan listrik, air, faksimili, dan telpon kantor Dinas

13. Melaksanakan pembangunan, pengadaan, atau rehabilitasi prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas Dinas

14. Mengumpulkan dan mengolah data mengenai kebutuhan perlengkapan kantor di lingkungan Dinas

15. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor di lingkungan Dinas

16. Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan Dinas

17. Melaksanakan penyimpanan perlengkapan kantor di lingkungan Dinas

18. Mengendalikan distribusi perlengkapan kantor di lingkungan Dinas

19. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan perawatan/perbaikan gedung/ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan barang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh Dinas

20. Menyusun rencana kebutuhan perawatan/perbaikan gedung/ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan barang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh Dinas

21. Melaksanakan perawatan/perbaikan gedung/ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan barang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh Dinas

22. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas

23. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas

24. Melaksanakan distribusi bahan bakar kendaraan dinas

25. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan naskah perjanjian kerja sama antara Dinas dengan pihak lain

26. Melaksanakan penyusunan konsep rancangan naskah perjanjian kerja sama antara Dinas dengan pihak lain

27. Mengumpulkan dan mengolah data mengenai kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas

28. Menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas

29. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pengajuan permohonan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, KartuAsuransi Kesehatan dan Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri para pegawai di lingkungan Dinas

30. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pengajuan permohonan dan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai,kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan, pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada parapegawai di lingkungan Dinas

31. Mengelola sarana atau upaya peningkatan disiplin, etos kerja dan kesejahteraan pegawai

32. Melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan mengurus Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) para pegawai di lingkungan Dinas

33. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkungan Dinas

34. Melaksanakan pengurusan terhadap arsip-arsip yang berkenaan dengan administrasi umum dan administrasi kepegawaian

35. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya

36. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yangmembantunya

37. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya

38. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh oleh Sekretaris yang berhubungan dengan tugas kedinasan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

39. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para pegawai yang membantunya

40. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

41. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian guna mencarikan jalan keluar atau solusinya

42. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dengan persetujuan atau sepengetahuan Sekretaris

43. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

44. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian lainnya yang ada di lingkungan Sekretariat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

45. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya

46. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris

47. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Dinas

48. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya


4) Dalam melaksanakan tugas , Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dibantu oleh :

1. Petugas Kerumahtanggaan

2. Petugas Perlengkapan Kantor

3. Petugas Kepegawaian

4. Petugas Administrasi Barang

5. Bendaharawan Barang

6. Pengendali surat

7. Petugas Administrasi Umum

8. Operator Komputer

9. Pramu Kantor

10. Pramu Acara

11. Pengetik

12. Pengemudi

13. Caraka


2. Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.


2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sub Bagian Keuangan

2. Penyusunan usulan anggaran tahunan Dinas beserta perubahan dan perhitungannya

3. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan Dinas

4. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya

5. Pelaporan


3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah :

1. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Sekretaris

2. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Sekretaris

3. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan usulan anggaran tahunan Dinas

4. Menyusun usulan anggaran tahunan Dinas

5. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan usulan anggaran perubahan Dinas

6. Menyusun usulan anggaran perubahan Dinas

7. Mengumpulkan bahan-bahan perhitungan anggaran tahunan Dinas

8. Melaksanakan perhitungan anggaran tahunan Dinas

9. Melaksanakan pengelolaan anggaran Dinas

10. Melaksanakan kegiatan verifikasi

11. Mempersiapkan Surat Perintah Membayar

12. Melaksanakan kegiatan akuntansi Dinas

13. Menyusun laporan keuangan Dinas

14. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Dinas

15. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan terhadap Bendaharawan yang ada di lingkungan Dinas

16. Mengadministrasikan dan melayani kebutuhan perjalanan dinas para pegawai di lingkungan Dinas

17. Melaksanakan pengurusan terhadap arsip-arsip yang berkenaan dengan administrasi keuangan

18. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya

19. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya

20. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya

21. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh oleh Sekretaris yang berhubungan dengan tugas kedinasan Sub Bagian Keuangan

22. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para pegawai yang membantunya


3. Sub Bagian Perencanaan

1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan.


2) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan

2. Penyusunan usulan program, Rencana Kerja, dan kinerja tahunan Dinas

3. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi perencanaan

4. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya

5. Pelaporan


3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah :

1. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Sekretaris

2. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sub Bagian Perencanaan

3. Mengadakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan konsep Rencana Strategis dan usulan program Dinas

4. Mengadakan analisis dan pengkajian atas bahan-bahan penyusunan konsep Rencana Strategis dan usulan program Dinas

5. Melaksanakan penyusunan konsep Rencana Strategis dan usulan program Dinas

6. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan usulan Rencana Kerja tahunan Dinas

7. Melaksanakan penyusunan usulan Rencana Kerja tahunan Dinas

8. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan usulan Rencana Kerja tambahan dalam rangka penyusunan anggaran perubahan Dinas

9. Melaksanakan penyusunan usulan Rencana Kerja tambahan dalam rangka penyusunan anggaran perubahan Dinas

10. Mengadakan pengumpulan data dan bahan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program, Rencana Kerja, dan kinerja tahunan Dinas

11. Menyusun laporan pelaksanaan program, Rencana Kerja, dan kinerja tahunan Dinas

12. Memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan usulan Rencana Kerja tahunan dan Rencana Kerja tambahan oleh unit-unit kerja di lingkungan Dinas

13. Melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas

14. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya

15. Memmbimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya

16. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya

17. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh oleh Sekretaris yang berhubungan dengan tugas kedinasan Sub Bagian Perencanaan

18. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para pegawai yang membantunya

19. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Sub Bagian Perencanaan

20. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Sub Bagian Perencanaan gunamencarikan jalan keluar atau solusinya

21. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Sub Bagian Perencanaan dengan persetujuan atau sepengetahuan Sekretaris

22. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Sub Bagian Perencanaan

23. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian lainnya yang ada di lingkungan Sekretariat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Sub Bagian Perencanaan

24. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya

25. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris

26. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan Sub Bagian Perencanaan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Dinas

27. Melaksanakan penghimpunan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Dinas dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

28. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Dinas

29. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya


4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dibantu oleh:

1. Petugas Pengumpulan Data Program Dan Perencanaan

2. Petugas Pengolah Data

3. Petugas Perencanaan

4. Petugas Administrasi Perencanaan

5. Petugas Evaluasi Program Dan Perencanaan

6. Petugas Penyusunan LAKIPn

Jumlah Wajib Pajak

Flowchart Pendaftaran Objek Pajak Baru

Alur Proses PBB

Analisa Sistem Yang Berjalan

Use Case Diagram

Activity Diagram

Sequence Diagram

Permasalahan Yang Dihadapi

Konfigurasi Sistem

Di dalam membuat analisa sistem untuk penulisan laporan KKP, penulis menggunakan laptop dengan konfigurasi minimal sebagai berikut :

Spesifikasi Hardware

a. Processor : AMD Quad Core A4-5000 APU with Radeon™ HD Graphics

b. Monitor : 14”

c. RAM : 2,00 GB

d. Hardisk : 500 GB


Spesifikasi Software

a. Windows 8

b. Microsoft Office

c. Visual Paradigm










BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang ada khususnya tentang proses pendaftaran data baru PBB adalah sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran baru yang berlangsung selama ini di DPKD Kota Tangerang masih dirasakan belum maksimal, karena beberapa proses masih menggunakan sistem manual.

2. Pengolahan data belum teroganisir dengan baik, karena masih berupa kertas print out sehingga masih mengalami kesulitan untuk mencari data - data yang sebelumnya.

3. Pembuatan laporan - laporan yang diperlukan membutuhkan waktu yang lama dalam pengolahan data sehingga mengakibatkan lamanya informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan keputusan.

4. Pengolahan data yang dilakukan, banyak ditemukan kekurangan - kekurangan seperti halnya hilangnya arsip data wajib pajak, kesalahan menginput data, kesalahan penulisan, dan lamanya waktu yang dibutuhkan.

5. SDM pada DPKD Kota Tangerang masih kurang. Sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian berkas.


Saran

Untuk menanggulangi permasalahan yang ada pada proses yang sedang berjalan saat ini, saran yang dapat diberikan adalah :

1. Untuk mencegah terjadinya kesalahan data wajib pajak yang akan dimasukkan kedalam sistem dibutuhkan ketelitian yang tinggi.

2. Perlu adaya rekapan berkas dalam bentuk hard copy maupun soft copy agar tidak mengalamikesulitan untuk mencari data – data dan dapat memperkecil resiko hilangnya arsip.

3. DM pada DPKD perlu ditambah dan diberi pelatihan agar dapat memperkecil resiko terjadinya kesalahan dalam berkerja.


DAFTAR PUSTAKA


  1. 1,0 1,1 McLeod. 2011. Sistem Infomasi. Prasojo.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Yakub. 2012. Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
  3. 3,0 3,1 3,2 Mustakini, Jogiyanto Hartono. 2009. Sistem Informasi Teknologi. Yogyakarta: Andi Offset.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Sutabri.2012. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.
  5. Kadir, Abdul. 2009. Membuat Aplikasi Web dengan PHP dan Database MySQL. Yogyakarta: Andi Offset.
  6. 6,0 6,1 Sutarman. 2012. Buku Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara
  7. Amin. Zaenal. Santoso, Yudi. 2012. Pemodelan Sistem Informasi Persediaan Barang Pada PT. Nutech Pundi Arta. Jakarta: Universitas Budi Luhur.
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 Mulyanto, Agus. 2009. Sistem Informasi Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  9. Mustakini, Jogiyanto Hartono. 2010. Sistem Informasi Teknologi. Yogyakarta: Andi Offset.
  10. UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  11. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
  12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara PersiapanPengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
  13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
  14. 14,0 14,1 Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan PBB.

Contributors

Admin, Vanie