PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI DAN

PENGOLAHAN BIAYA PADA NOTARIS DAN PPAT BABY

DAMAYANTHI YUNISTIA, SH BERBASIS WEB

SKRIPSI

Disusun Oleh:

JURUSAN SISTEM INFORMASI

KONSENTRASI KOMPUTER AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

RAHARJA

TANGERANG

(2016/2017)

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI DAN

PENGOLAHAN BIAYA PADA NOTARIS DAN PPAT BABY

DAMAYANTHI YUNISTIA, SH BERBASIS WEB

Disusun Oleh :

Disahkan Oleh :

Tangerang, Juli 2018

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI DAN

PENGOLAHAN BIAYA PADA NOTARIS DAN PPAT BABY

DAMAYANTHI YUNISTIA, SH BERBASIS WEB

Dibuat Oleh :

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Jurusan Sistem Informasi

Konsentrasi Komputer Akuntansi

Disetujui Oleh :

Tangerang, Juli 2018

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI DAN

PENGOLAHAN BIAYA PADA NOTARIS DAN PPAT BABY

DAMAYANTHI YUNISTIA, SH BERBASIS WEB

Dibuat Oleh :

Disetujui setelah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian

Komprehensif

Jurusan Sistem Informasi

Konsentrasi Komputer Akuntansi

Tahun Akademik 2016/2017

Disetujui Penguji :

Tangerang,Juli 2018

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER

(STMIK) RAHARJA

LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI DAN

PENGOLAHAN BIAYA PADA NOTARIS DAN PPAT BABY

DAMAYANTHI YUNISTIA, SH BERBASIS WEB

Disusun Oleh :

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan, atau duplikat dari Skripsi yang telah dipergunakan untuk mendapatkan gelar Sarjana Komputer baik di lingkungan Perguruan Tinggi Raharja maupun di Perguruan Tinggi lain, serta belum pernah dipublikasikan.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta bersedia menerima sanksi jika pernyataan di atas tidak benar.

Tangerang, Juli 2018

)*Tandatangan dibubuhi materai 6.000;

ABSTRACT

Notary Services and PPAT have a very important role in making land certificates and agreements that are directly related to Government bodies and are urgently needed by all communities who wish to undertake land titling, establishment of PT, and halal agreements, but in making such certificates the client must wait a long time in the process of costing the item because the system is still running at this time manually. With Documentation Deed processing can be obtained income for Notary and PPAT office, to facilitate documentation deed and processing cost is made information system documentation so that speeding the making time although have few employees. In this study, researchers use MySQL as a database system, and to build an information system is designed system by making UML (use case diagrams, activity diagrams, and sequence diagram). The information system built is capable of performing financial processing, and calculating the purchase tax, establishment of PT, establishment of CV, establishment of foundation, so the client can know quickly and accurately about the information.

Keywords: Documentation, Notary and PPAT, Information System

ABSTRAK

Jasa Notaris dan PPAT memiliki peran yang sangat penting dalam membuat sertifikat tanah dan perjanjian yang berhubungan langsung dengan badan Pemerintah dan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang ingin melakukan pembuatan sertifikat tanah, pendirian PT, dan perjanjian-perjanjian yang bersifat halal, tetapi dalam membuat sertifikat tersebut klien harus menunggu lama dalam proses perincian biaya tersebut karena sistem yang berjalan saat ini masih manual. Dengan pengolahan Dokumentasi Akta tersebut dapat diperoleh income bagi kantor Notaris dan PPAT, untuk mempermudah melakukan dokumentasi akta dan pengolahan biaya dibuatlah sistem informasi dokumentasi sehingga mempercepat waktu pembuatan walaupun memiliki sedikit karyawan. Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan MySQL sebagai sistem database, serta untuk membangun sebuah sistem informasi ini dibuat perancangan sistem dengan membuat UML (use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram). Sistem informasi yang dibangun mampu melakukan pengolahan keuangan, dan melakukan penghitungan biaya pajak jual beli, pendirian PT, Pendirian CV, pendirian Yayasan, sehingga klien dapat mengetahui dengan cepat dan tepat mengenai informasi tersebut.

Kata kunci : Dokumentasi, Notaris dan PPAT, Sistem Informasi

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayah yang diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI DAN PENGOLAHAN BIAYA PADA NOTARIS DAN PPAT BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, SH BERBASIS WEB”. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) jurusan Sistem Informasi konsentrasi Komputer Akuntansi STMIK Raharja Tangerang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam mendapatkan berbagai sumber yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan. Dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan dalam penulisan dan penyusunan laporan ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya laporan Skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SIMBOL

DAFTAR SIMBOL FLOWCHART

DAFTAR SIMBOL HIPO

Simbol Sequence Diagram

Simbol Activity Diagram

Salah satu kebutuhan yang sangat besar akan teknologi informasi sekarang ini adalah kebutuhan akan sistem informasi. Berkembangnya teknologi informasi dan sistem informasi yang demikian pesat di era globalisasi sekarang ini telah membuat hampir semua aspek kehidupan tidak dapat terhindar dari penggunaan perangkat komputer. Pada instansi seperti Notaris sangat dibutuhkan sistem informasi yang dapat membantu kinerja instansi tersebut. Notaris adalah jabatan umum atau publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintahan Notaris menjalankan tugas Negara, dan akta yang dibuat yaitu MINUTA (Asli Akta) adalah merupakan dokumen Negara.

Pada Kantor NOTARIS dan PPAT BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, S.H mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengarsipan dokumentasi dokumen - dokumen penting berupa akta – akta minuta. Jika terjadi permasalahan akan sangat sulit dalam pencarian ataupun bila klien meminta duplikasi aktanya yang hilang pihak notaris kesulitan membuat akta duplikasi dikarenakan harus mencari data akta dan membuatnya lagi dari awal. Dan juga dalam memenuhi informasi biaya bagi klien notaris juga membutuhkan sistem aplikasi pengolahan biaya yang mampu memperhitungkan biaya dengan cepat, tepat dan akurat sehingga tidak ada kekeliruan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Pekerjaan Notaris dan PPAT merupakan pekerjaan yang banyak menyangkut tentang data atau keterangan yang harus dicatat atau diolah secara teratur, sehingga segala sesuatu yang menyangkut tentang data atau keterangan tersebut mempunyai kegunaan atau nilai tertentu, sehingga arsip yang diperlukan dapat mudah ditemukan dan sistematis. Dengan menyimpan data atau keterangan tersebut, maka didapat surat yang disebut dengan arsip. Sistem pengarsipan yang berjalan saat ini dapat dikatakan masih kurang efisien dan efektif, semua proses masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menjadikan Kantor NOTARIS dan PPAT BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, S.H sebagai objek penelitian Skripsi dengan judul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI DAN PENGOLAHAN BIAYA PADA NOTARIS DAN PPAT BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, S.H. BERBASIS WEB”

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil secara umum yaitu sebagai berikut:

Ruang Lingkup yang dibahas dalam masalah ini hanya mengenai pengolahaan biaya dan dokumentasi pada PPAT dan Notaris BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, SH dengan tujuan agar dalam pembahasan ruang lingkup menjadi terarah dan berjalan baik.

Adapun tujuan pokok dari penelitian ini yaitu untuk menerangkan fakta-fakta yang telah ditemukan, serta menerapkan berbagai teori yang penulis dapatkan selama ini. Adapun tujuan lain yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Adapun beberapa manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

Dalam membuat laporan ini, penulis melakukan beberapa metode dalam meneliti masalah yang ada. Metode tersebut antara lain:

penelitian ini menggunakan analisa SWOT singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), Threats (ancaman) yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memecahkan masalah yang ada pada PPAT dan Notaris BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, S.H.

Setelah metode analisa dilaksanakan untuk melengkapi laporan skripsi ini peneliti merancangan sistem dengan menggunakan program Visual Paradigm for UML 6.4 Enterprise Edition yaitu sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar, menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan piranti lunak dengan melalui tahapan : Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram, dan Statechart Diagram. Serta menggunakan tools (alat bantu) UML ( Unified Modeling Language ).

Pada proses pembuatan program peneliti menggunakan sistem program PHP dan CSS. Untuk pembuatan aplikasi menggunakan Dreamweaver dengan pembuatan database yang digunanakan adalah program aplikasi XAMPP yang sudah mencakup Apache, PHP dan MySQL

Dalam penelitian ini metode pengujian yang digunakan yaitu Blackbox Testing. Blackbox Testing adalah metode uji coba yang memfokuskan pada keperluan fungsional software karena itu uji coba blackbox memungkinkan pengembangann dalam software untuk membuat himpunan kondisi input atau data uji yang akan menguji fungsional dan output suatu program. Metode pengujian blackbox digunakan untuk menemukan kesalahan dalam beberapa kategori, antara lain fungsi-fungsi yang salah satu hilang, kesalahn tampilan luar, kesalahan output, kesalahan dalam struktur atau akses database eksternal, kesalahan performa

Untuk memahami lebih jelas tentang penulisan laporan Skripsi ini, maka peneliti mengelompokan materi laporan ini menjadi beberapa bab yang masing-masing saling berkaitan antara bab satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian dan definisi-definisi yang diambil dari beberapa kutipan buku, jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian dan Literature Review meliputi sistem pengolaan biaya

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA SISTEM YANG BERJALAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum pada Notaris dan PPAT BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, SH, sejarah singkat, visi dan misi, struktrur organisasi serta wewenang dan tanggung jawab, tata laksana sistem yang berjalan, analisa sistem yang berjalan, permasalahan yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah, user requirement yang terdiri dari 3 (tiga) tahap elisitasi, yaitu elisitasi tahap I, elisitasi tahap II, elisitasi tahap III,  dan final draft elisitasi.

BAB IV RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

Bab ini menjelaskan mengenai perancangan sistem yang akan diusulkan. Perancangan sistem akan dijelaskan dalam bentuk UML yang terdiri dari usecase diagram, activity diagram, sequence diagram dan class diagram, penjelasan mengenai perbedaan sistem yang berjalan dengan sistem yang diajukan. Dijelaskan juga tentang rancangan basis data meliputi spesifikasi basis data, rancangan program usulan, rancangan prototype sistem usulan, implementasi sistem yang diusulkan, pengujian dengan Blackbox testing  dan terakhir estimasi biaya dari sistem yang diajukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil dari penelitian dan menjawab dari tujuan penelitian yang diajukan serta saran-saran seputar pengembangan sistem kedepan sesuai kebutuhan stakeholder yang diperlukan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Perancangan sistem (desain sistem) merupakan tahap selanjutnya setelah analisa sistem. Setelah mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang akan dikerjakan pada tahap analisa sistem, maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut.

Menurut Yoori Koo dalam International journal of Design (2016:49-65), “Designers can be part of the development of a socially responsible business system by providing a sustainable perspective and way to understand production and consumption of products and services. Design’s response to social responsibility, in parallel with business’s response, has reflected the great activist movements. Indeed, it has been a recurring theme; with designers addressing issues relating to social responsibility. As it became recognised that designers can directly and indirectly influence the environmental and social performance of products and service as well as the way in which new processes, services and products are delivered”.

Menurut Alison McKay dkk dalam International journal of computer integrated manufacturing (2016:237-250),“Engineering design is an important early stage of the innovation processes that deliver new products to markets where societal challenges are addressed and wealth generated. High-quality engineering design information is critical to the effective and efficient manufacture, production and through-life support of such products. The emerging discipline of engineering design informatics brings together ICT (Information and Communications Technology) and engineering design to support the creation of well-founded engineering information support systems”

Menurut Hanik Mujiati Dan Sukadi dalam Indonesian Jurnal On Computer Science – Speed (IJCSS) FTI UNSA (2013: 2088-0162) berpendapat bahwa, “Perancangan sistem adalah sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi”.

Pada metode analisa sistem dan perancangan yang menggunakan “metode yang dikenal dengan nama System Development Life Cycle (SDLC) atau waterfall. SDLC atau waterfall merupakan metodelogi umum dalam pengembangan sistem yang menandai kemajuan daru usaha analisa dan desain”.Langkah-langkah SDLC meliputi fase-fase sebagai berikut :

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa penentuan proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi tentang apa yang dikerjakan pada analisa sistem dengan membentuk sistem tersebutuntuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dan juga untuk memberikan gambaran yang jelas dan Rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat.

Menurut Darmawan dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif (2013:228) berpendapat bahwa Tahap Perancangan atau Desain Sistem mempunyai 2 tujuan utama, yaitu :

Menurut Ulis Bela, dkk dalam Jurnal CERITA Vol. 2 No. 1 (2016:86), “Definisi sebuah sistem mempunyai peranan yang sangat penting didalam pendekatan untuk mempelajari sebuah sistem. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan dari elemen-elemen, komponen-komponen, dan sub-sub sistem merupakan definisi yang lebih luas”

Menurut Ross.D.Arnold & Jon.P.Wade dalam International Conference on Enterprise Information Systems - Procedia Computer Science (2015:675), “Systems : Groups or combinations of interrelated, interdependent, or interacting elements forming collective entities”

Menurut Gang Liang, Wenbo He, Chun Xu. Rumor Identification in Microblogging Systems Based on Users' Behavior. In International JournalIEEE Trans On Computational Social System, Vol 2(2015:65-76) Berpendapat Bahwa, “A system is a network made up of users and their have relationship for information sharing.”(Sebuah sistem adalah jaringan yang terdiri dari pengguna dan mereka memiliki hubungan untuk berbagi informasi)

Model umum sebuah sistem terdiri dari input, proses dan output. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran sekaligus. Selain itu sebuah sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu,yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem.

Menurut Jogiyanto dalam Sutopo dkk (2016:24).  karakteristik sistem terdiri dari:

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada didalam sistem tersebut.

Menurut Sutabri dalam Meizarani Helja dan Nanda Diaz Arizona (2014:74), menjelaskan bahwa “Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut”. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

Menurut Ni Luh Gede Pivin Suwirmayanti dalam Jurnal Ilmiah DASI Vol.17 No.3 (2016:15-20)Berpendapat bahwa, “Analisa Sistem yaitu menganalisa terhadap permasalahan untuk mengetahui dan menentukan batasan-batasan sistem sehingga dapat menentukan cara yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan dapat dirancang sebuah sistem informasi”

Menurut Mulyadi dalam jurnal Telematika Vol. 8 No. 2 (2015:69) “Analisis sistem merupakan sebuah tahapan dalam pengembangan sistem yang akan menghasilkan berbagai dokumen yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan sistem tersebut”.

Menurut McLeod dalam jurnal Telematika Vol. 8 No. 2 (2015:69) “Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui”.

Menurut Hanis Al Fatta, Robert Marco dalam jurnal Telematika Vol. 8 No. 2 (2015:69) “Suatu analisis sistem merupakan penguraian dari sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengindentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

Berikut langkah-langkah dasar dari analisis sistem:

Menurut Ni Luh Gede Pivin Suwirmayanti dalam Jurnal Ilmiah DASI Vol.17 No.3 (2016:15-20) Berpendapat bahwa, “Analisa Sistem yaitu menganalisa terhadap permasalahan untuk mengetahui dan menentukan batasan-batasan sistem sehingga dapat menentukan cara yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan dapat dirancang sebuah sistem informasi”.

Di dalam tahap analisa sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisa sistem sebagai berikut :

 Menurut Haerudin, Ruli Supriati, dalam jurnal CCIT Vol 7 (2013:117) , adalah:

 Menurut Tohari Hamim (2014:7), “Informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki arti yang lebih bermanfaat bagi penggunanya”

 Menurut Bambang Hartono (2013:15), “Informasi pada dasarnya adalah sehimpunan data yang telah diolah menjadi sesuatu yang memiliki arti dan kegunaan lebih luas”.

 Menurut Wahyu Hidayat dkk mengutip dari Yakub dalam Jurnal CERITA Vol. 2 No. 1 (2016:32), “Informasi (information) dapat didefinisikan sebagai berikut : “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, informasi disebut juga data yang diproses atau data yang memiliki arti”.

 Menurut Ulis Bela dkk dalam Jurnal CERITA Vol. 2 No. 1 (2016:86), “Informasi adalah bahan pokok dalam pemberitaan, informasi bukan hanya fakta/kenyataan melaikan lebih luas lagi tentang proses dan penggunaan itu sendiri. Informasi ini harus bergerak, mudah dimengerti, utuh, dan bulat”.

 Menurut Abhisek Kanal Dan Aishwarya.Data Analysis And Business Modelling In Microsoft Excel Using Analysis Tollpax. In International Journal Of Computer Science And Information Technologies, Vol 7 (2016:5).”Data is an important driving force in paving the way for an optimized business approach irrespective of the size of the organization. (Data Merupakan Pendorong penting dalam membuka cara untuk pendekatan bisnis yang optimal dalam ukuran organisasi)”.

 Menurut Taufiq (2013:21) data adalah “fakta dari sesuatu pernyataan yang berasal dari kenyataan, di mana pernyataan tersebut merupakan hasil pengukuran atau pengamatan. Data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan darinya”.

 Menurut Bambang Hartono dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer (2013:15), “Berpendapat Bahwa, Data adalah “hasil pengukuran dan pencatatan terhadap fakta tentang sesuatu, keadaan, tindakan atau kejadian”.

 Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi yang menunjukkan fakta.

 Berikut ini penguraian mengenai klasifikasi data yaitu : (Hartono, 2013:18)

 Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis “Sistem informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung informasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan meyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”.

 Menurut Tohari Hamim (2014:7), “Informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki arti yang lebih bermanfaat bagi penggunanya”

 Menurut Bambang Hartono (2013:15)[14], “Informasi pada dasarnya adalah sehimpunan data yang telah diolah menjadi sesuatu yang memiliki arti dan kegunaan lebih luas”.

 Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan (building block), yang terdiri dari komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen  software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Semua komponen  tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan  untuk mencapai sasaran.

I Putu Agus Eka Pratama (2014:17), menyatakan bahwa Elemen basis data pada sistem informasi berfungsi sebagai media untuk menyimpan data dan informasi yang dimiliki oleh sistem informasi bersangkutan. Setiap aplikasi dan sistem yang memiliki data didalamnya (dengan disertai proses manipulasi data berupa insert, delete, edit/update) pasti memiliki sebuah basis data.

Menurut Haerudin, Ruli Supriati, dkk dalam Jurnal CCIT (2013:18), menyatakan bahwa Database merupakan salah satu komponen penting didalam sistem informasi, karena berfungsi sebagai baris penyedia informasi bagi para pemakainya. Penerapan Database dalam sistem informasi disebut dengan Sistem Database (Database System).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat menarik kesimpulan bahwa, database adalah kumpulan data sistem informasi yang memiliki kemudahan untuk dapat diakses disistem maupun aplikasi dengan sangat cepat dan efisien.

Berdasarkan cara berinteraksi dengan sistem, pengguna basis data dibedakan sebagai berikut: (Anhar, 2016:20)

Adapun manfaat daripada pengguna database dapat disimpulkan sebagai berikut :

Adapun istilah-istilah yang ada didalam database, yaitu :

Untuk dapat mengelola data di dalam database diperlukan bahasa yang dimengerti oleh pengguna dan database yang dikelola. SQL (Structure Query Language) merupakan bahasa yang telah distandarisasi dan digunakan dalam pengolahan semua database yang ada. Di dalam SQL terdapat 3 (tiga) sub bahasa, yaitu :

Dokumentasi adalah Kumpulan dari dokumen-dokumen dapat memberikan keterang atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebar luaskan kepada pemakai informasi tersebut.

Dokumentasi menurut beberapa ahli :

Dokumen Primer adalah dokumen berisi informasi tentang hasil penelitian asli atau langsung dari sumbernya. Misal : laporan

Dokumen Sekunder adalah dokumen berisi informasi tentang literatur primer. Dokumen Tersier adalah dokumen berisi informasi tentang literatur sekunder. Tugas dokumentasi :

Menurut UU No .43 Tahun 2009 arsip dan kearsipan telah terangkum di dalam Bab I ketentuan umum Pasal berikut, yaitu :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kenotariatan pasal 1 angka 1. Notaris diangkat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengembang tanggung jawab untuk melayani masyarakat atas pembuatan akta dan member nasehat-nasehat yang berkenan dengan pembuatan akta atau hal-hal yang berkaitan dengan kenotariatan.

Tugas dan pekerjaan dari Notaris pada umumnya meliputi:

Wewenang Notaris adalah bersifat umum (regel) dan meliputi empat hal, yakni:

Dasar pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Juni 1998 nomor 8-XI-1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya. (Ergun, 2008)

Definisi Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa yang dimaksud dengan P.P.A.T. atau Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Tugas Pokok Dan Kewenangan P.P.A.T. Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu (pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998).

Lebih lanjut yang dimaksud dengan PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. PPAT khusus yaitu pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program dan tugas pemerintahan tertentu. PPAT disumpah oleh kepala Badan Pertanahan Nasional dan lingkup kerjanya hanya perwilayah/perkota.

Perbuatan hukum yang dimaksudkan diatas adalah sebagai berikut (pasal 2 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998):

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. (Dadang, t.t).

Akta Jual Beli (AJB) merupakan dokumen yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah dari pemilik sebagai penjual kepada pembeli sebagai pemilik baru. Pada prinsipnya jual beli tanah bersifat terang dan tunai, yaitu dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan harganya telah dibayar lunas. Jika harga jual beli tanah belum dibayar lunas, maka pembuatan AJB belum dapat dilakukan. (Dadang, t.t).

Dengan demikian maka langkah pertama sebelum anda membeli atau menjual tanah dan bangunan adalah dengan mendatangi PPAT. Secara hukum peralihan hak atas tanah wajib dilakukan melalui PPAT dan tidak dapat dilakukan dibawah tangan. Sebelum transaksi jual beli dilakukan, PPAT akan memberikan penjelasan mengenai prosedur dan syarat-syarat yang perlu dilengkapi baik oleh penjual maupun pembeli.

Akta Hibah dibuat oleh PPAT manakala terjadi perbuatan hukum dimana Pihak Pertama memberikan suatu hak atas tanah kepada Pihak Kedua secara cuma-cuma. yang dimaksud cuma-cuma disini berarti tanpa adanya pembayaran, sehingga dalam Akta Hibah tidak terdapat pencantuman harga seperti pada akta jual beli. Pada praktik sehari-hari seringnya ditemui bahwa akta hibah paling banyak dibuat atas permintaan orang tua yang ingin menghibahkan hak atas tanah kepada anak atau cucunya, hibah kepada seseorang yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali jarang ditemui dalam praktik. Namun, dalam hibah biasanya juga terdapat risiko, guna menghindari risiko tersebut atau setidaknya untuk mengecilkan kemungkinan tuntutan hokum dikemudian hari maka, biasanya dlam praktik pembuatan Akta PPAT sebaiknya meminta tambahan persyaratan yaitu pernyataan dari calon ahli waris pemberi hibah yang menyatakan bahwa mereka mengetahui serta menyetujui hibah tersebut sehingga berjanji tidak akan menuntut apapun dikemudian hari. Jenis hak atas tanah yang dapat dibuatkan Akta Hibah oleh PPAT sama seperti pada Akta Jual Beli. (Citra, 2013).

Akta Hibah juga termasuk dalam jenis Partij Acte (Partai Akta), dimana PPAT hanya menuangkan apa yang dijelaskan dan diakui oleh para pihak ke dalam akta yang dibuatkannya. PPAT harus tetap melakukan penghati-hatian dalam pembuatan Akta nya, misalnya PPAT harus minta ditunjukkan bukti kepemilikan nya, misalnya sertipikat aslinya. Selain itu, PPAT juga harus meminta bukti tertulis berupa surat persetujuan yang menyebutkan bahwa pemberi hibah menerangkan bahwa calon ahli warisnya telah menyetujui hibah tersebut. Para pihak dalam pembuatan Akta Hibah tetap dikenakan pajak masing-masing yaitu PPh dan BPHTB. Namun, ada pengecualian dalam hal hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat tidak dikenakan pajak PPh. Selain itu, untuk pajak BPHTB terdapat juga pengurangan pembayaran BPHTB yang apabila atas permohonan wajib pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah. Atas pengurangan tersebut sebesar 50% dari yang seharusnya dibayar. Setelah pembayaran pajak dan atas pembayaran pajak tersebut telah di validasi oleh kantor pajak, maka blanko Akta Hibah dapat segera diisi oleh PPAT dan ditandatangani oleh para pihak yaitu yang memberi hibah dan yang menerima hibah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan PPAT.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus baliknama sertifikat dari Hibah adalah :

Pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. (Citra, 2013).

Dengan demikian, Pasal 111 ayat (4) PerMenAg/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, merujuk kepada pembuatan APHB yang dibuat PPAT (akta PPAT) apabila dikemudian hari terjadi pembagian hak. Pengertian ayat (4) tersebut, bahwa oleh karena terjadi ‘peristiwa hukum’ akibat meninggalnya ‘Pewaris’ sebagai pemegang hak atas tanah, maka sertipikat hak atas tanah dibalik-nama ke atas nama para ahli waris (misalnya atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris). Setelah sertipikat hak atas tanah tertulis atas nama para ahli waris, lalu di kemudian hari terjadi pembagian hak, maka dibuatlah APHB (perhatikan penekanan kalimat “…dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”). Pasal 51 PP 24/1997 itu berbicara tentang APHB. Maka pembagian hak selanjutnya itu baru dilakukan dengan pembuatan APHB.

Sedangkan ayat (5) merujuk kepada APHW yang dibuat Notaris (akta notariil). Pengertiannya, bahwa jika sertipikat hak atas tanah masih tertulis atas nama ‘Pewaris’ yang telah meninggal dunia, tetapi para ahli waris sepakat melakukan pembagian hak, maka yang harus dibuat adalah APHW, bukan APHB. Jadi logika hukumnya adalah :

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus baliknama sertifikat atas dasar APHB atanra lain :

Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) daripada kreditor-kreditor lain (kreditor    konkuren) (lihat ps.1 (1) Undang-undang No.4 Tahun 1996 atau "UUHT"). Jadi, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan. (Citra, 2013).

Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hal itu dimungkinkan karena sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan dengan tanahnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, yang berupa bangunan permanen, tanaman keras dan hasl karya, dengan ketentuan bahwa benda-benda tersebut milik pemegang hak maupun milik pihak lain (bila benda-benda itu milik pihak lain, yang bersangkutan/pemilik harus ikut menandatangani APHT).

Pembebanan Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UUHT, yaitu:

Tata cara pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan tahap pemberian Hak Tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT dan diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setempat.

Pada asasnya pemberi Hak Tanggungan (debitor atau pihak lain) wajib hadir sendiri di kantor PPAT yang berwenang membuat APHT berdasarkan daerah kerjanya (daerah kerjanya adalah per kecamatan yang meliputi kelurahan atau desa letak bidang tanah hak ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan). Didalam APHT disebutkan syarat-syarat spesialitas (sebagaimana disebutkan diatas), jumlah pinjaman, penunjukan objek Hak Tanggungan, dan hal-hal yang diperjanjikan (ps.11 (2) UUHT) oleh kreditor dan debitort, termasuk janji Roya Partial (ps.2 (2) UUHT) dan janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan (ps.20 UUHT).

Untuk kepentingan kreditor, dikeluarkan kepadanya tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yaitu Sertipikat Hak Tanggungan yang terdiri dari salinan Buku Tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT.

Sebelum terbentuknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pembebanan jaminan hak atas tanah tunduk pada hipotik atas tanah dalam buku II KUH Perdata dan credietverband dalamstaatsblad 1908 – 542 Jo. S. 1973 – 190. Dalam ketentuan tersebut berdasarkan praktik kebiasaan, yang selalu terjadi adalah pembuatan kuasa memasang hipotik. Debitor jarang sekali atau bahkan tidak terjadi pihak-pihak menempuh langsung pembebanan hipotik, disebabkan penandatangan akta hipotik sampai keluarnya sertifikat hipotik memerlukan waktu yang lama.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat UUHT) yang berangkat dari instruksi imperatif Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (Pasal 51). Tidak jauh berbeda dengan proses penerbitan akta hipotik. Pada sertifikat hak tanggungan juga dikenal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 UUHT dinyatakan bahwa pemberian hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan dengan cara hadir di hadapan PPAT. Hanya apabila karena suatu sebab tidak dapat hadir sendiri di hadapan PPAT, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan suart kuasa membeBankan hak tanggungan yang berbentuk akta otentik.

Pembuatan SKMHT selain oleh Notaris juga ditugaskan kepada PPAT. Karena PPAT ini keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan dalam rangka pemerataan pelayanan di bidang pertanahan. Isi SKMHT ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. SKMHT harus merupakan kuasa yang khusus untuk membebankan hak tanggungan, dalam arti tidak boleh dicampuri dengan kuasa atau akta lain. Misalnya tidak memuat kuasa untuk menjual, menyewakan objek hak tanggungan, atau memperpanjang hak atas tanah (Supriadi, 2007: 187).

Tujuan dari SKMHT adalah semata-mata membebankan hak tanggungan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atau sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1795 KUH Perdata Jo. Pasal 15 ayat 1 Sub a UUHT “hanya mengenai suatu kepentingan tertentu”

SKMHT juga tidak dapat disubtitusikan sebagaimana kuasa lainya seperti surat kuasa dalam gugatan peradilan (lih: Pasal 1803 KUH Perdata). Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 1 Sub b, dan harus menyebutkan dengan jelas objek hak tanggungannya, jumlah hutangnya dan nama-nama identitas debitor, apabila pemberi hak tanggungan bukan debitor sendiri (Pasal 15 ayat 1 Sub c UUHT). SKMHT dibuat dalam bentuk kuasa mutlak. Dalam arti tidak berakhir karena sebab-sebab apapun, kecuali kuasa itu telah dilaksanakan atau selesai masa berlakunya (Pasal 15 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 UUHT). Ciri lain yang istimewa dari SKMHT adalah, bahwa terhadap tanah-tanah yang sudah terdaftar, SKMHT harus sudah digunakan dalam waktu satu bulan sejak diberikan (Pasal 15 ayat 3 UUHT). Suatu kuasa dibatasi jangka waktunya, mengingat berdasarkan kebebasan berkontrak. Orang boleh memperjanjikan apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat memaksa, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Pasal 15 ayat 3 UUHT menegaskan “bahwa terhadap tanah-tanah yang sudah terdaftar, SKMHT wajib segera diikuti dengan pembuatan APHT dalam jangka waktu satu bulan sesudah diberikan.” Terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar, kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam waktu tiga bulan. Apabila persyaratan tentang jangka waktu tersebut tidak dipenuhi maka SKMHT menjadi batal demi hukum (nool and voidg).

Ketentuan tersebut di atas terdapat pengecualian terhadap kredit-kredit tertentu, seperti kredit program, kredit usaha kecil, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan kredit yang sejenis. Penentuan batas waktu berlakunya SKMHT untuk jenis kredit tertentu tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 4 tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Berlakunya SKMHT Untuk Menjamin Jenis-Jenis Kredit Tertentu.

Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2010 tentang PNBP yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.Sebelum tahun 2002, biaya-biaya pelayanan pertanahan yang berlaku di instansi Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) termasuk biaya sertifikasi tanah, tersebar dalam berbagai Peraturan dan Keputusan Menteri. Namun sejak tahun 2002, Pemerintah menyatukan dan membaharui semua biaya-biaya pelayanan pertanahan di BPN melalui Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor : 46 / 2002.

Memasuki tahun 2010, pada bulan Januari 2010, Pemerintah kembali mengatur dan membaharui biaya pelayanan pertanahan dengan menerbitkan PP baru, pengganti PP No. 46 / 2002, yaitu PP No.13 / 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN.

Penghitungan Pajak Untuk Jual Beli

Jika NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tertulis si SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebesar Rp. 150.000.000 (SPPT terbaru). Misalnya nilai NJOPTKP didaerah tertentu sebesar Rp 60.000.000. Maksudnya nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di SPPT dibawah Rp 60.000.000 maka pihak penjual saja yang terkena pajak penjualan yang harus dibayarkan tunai. Sementara itu, pihak pembeli tidak terkena pajak atau juga disebut nihil. Apabila Nilai Jual Beli Objek Pajak (NJOP) di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di atas RP 60.000.000 maka kedua belah pihak terkena pajak, baik pajak menjual maupun pajak membeli. Jadi, besar pajak penjual dan pajak pembeli dapat dirumuskan dalam sebuah rumus. Berikut ini rumus perhitungan pajak penjual dan pajak pembeli : (N.N, 2014)

Adobe   Dreamweaver   CS6 adalah alat   pengambangan webindustry   terkemuka untuk membangun web   sites dan aplikasi-aplikasi. Adobe  Dreamweaver CS6 menyediakan sebuah kombinasi dari  alat visual layout, fitur aplikasi pengembangan, dan  dukungan kode editing, memungkinkan para developer dan designer  di setiap tingkat keterampilan untuk membuat daya tarik, situs   berbasis standard dan aplikasi-aplikasi yang cepat dan mudah (Perspection & Johnson, 2012, p. 11).

Adobe Dreamweaver merupakan program untuk membuat atau mengedit web yang dikeluarkan oleh Adobe Systems yang juga dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver. Software ini digunakan karena memiliki fitur-fitur yang menarik dan cenderung mudah dalam penggunaannya. Versi terakhir Adobe Dreamweaver adalah Adobe Dreamweaver CS6. Macromedia Dreamweaver berubah menjadi Adobe Dreamweaver karena Macromedia di akuisisi oleh Adobe System sehingga seluruh produk yang dibuat oleh Macromedia kini diawali dengan kata Adobe.

Adobe Dreamweaver memudahkan pengembang website untuk mengelola halaman-halaman website dan aset-asetnya, baik gambar (image), animasi flash, video, suara dan lain sebagainya. Selain itu Adobe Dreamweaver juga menyediakan fasilitas untuk melakukan pemrograman scripting, baik ASP (Active Server Page), JSP (Java Server Page), PHP (Hypertext Preprocessor), Java Script (JS), Cold Fusion, CSS (Cascading Style Sheet), XML (Extensible Markup Language) dan lainnya.

Menurut Wahana Komputer (2013:2), Salah satu aplikasi yang dapat anda manfaatkan untuk melakukan perancangan desain web secara visual atau aplikasi web editor.

Aplikasi ini secara umum sangat populer dan banyak digunakan oleh para desainer web. Dengan versi terbarunya, yaitu Adobe Dreamweaver CS6, aplikasi ini menyediakan banyak fasilitas yang akan memudahkan dalam mendesain dan menghasilkan website yang interaktif dan profesional. Adobe Dreamweaver CS6 merupakan versi terbaru dari Adobe Dreamweaver yang sebelumnya adalah Adobe Dreamweaver CS5. Aplikasi Adobe Dreamweaver CS6 memberikan tampilan yang lebih baik dan tentu saja semakin mudah dalam penggunaannya.

Komponen – komponen yang terdapat dalam Adobe Dreamweaver :

Metode study pustaka dilakukan untuk menunjang metode wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Manfaat dari study pustaka (Literature Review) ini antara lain :

Berikut adalah literature review penelitian yang berkaitan dengan judul penulis, diantaranya sebagai berikut :

Dari beberapa Literature review yang ada, telah banyak penelitian mengenai pengolahan berkas telah banyak dibahas. Namun penelitian tentang dokumentasi dan pengolahan biaya pada PPAT dan Notaris masih jarang. Itulah alasannya mengapa penulis ingin merancangan Sistem Informasi Dokumentasi dan Pengolahan Biaya pada PPAT dan Notaris BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, S,H.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan sistem Pengolaan Biaya pada Notaris dan PPAT Baby Damayanthi Yunistia, SH berbasis web ke tahap yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Saran dari kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat dan dapat membuat sistem berjalan dengan baik. Saran penulis adalah sebagai berikut:

Demikianlah saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada sistem pengelolaan biaya pada Notaris & PPAT BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, SH berbasis web bisa menjadi pengembangan dikemudian hari

Contributors

Diona, Monikawati, Wahyu Setya Wardana