Pancasila (UM100)

Dari Widuri
Lompat ke: navigasi, cari

BAB I

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.
Namun dibalik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketata negaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Artikel ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu artikel ini lebih bersifat suatu "perbandingan" (bukan "pertandingan") antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir.
Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama.



SILABUS

TUJUAN

Agar mahasiswa memahami di dalam pancasila terdapat nilai luhur dan budaya yang sangat bagus untuk di terapkan dalam hub masyarakat trutama ke pada mahasiswa mahasiswa dapat mempelajari dan meng aplikasikan ke hidupan sosial dan bermasyrakat, bagaimana cara mereka dalam beroganisasi, dan bagaimana cara mereka menghormati sesama umat beragama



BAB II

LANDASAN TEORI

SATUAN ACARA PENGAJARAN

Kode  : UM100

Mata Kuliah  : Pancasila

Beban Kredit  : SKS

Jenjang  : S1

Jurusan  : SI/TI/MI

Waktu Tatap Muka  :

Waktu Tugas Mandiri :

Metode Kuliah  : Tatap muka,Tugas,Presentasi

Alat  : RME, Multimedia Projector, Komputer dan Whiteboard

Evaluasi  : Kehadiran, Tugas, UTS, UAS

Dosen  : ALBERT Y. DIEN, SH.,MH.,MFILSAFAT

TIU  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.

TIK  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.



BAB III

PEMBAHASAN MATERI

Materi Pancasila

PERTEMUAN 1

PENDIDIKAN PANCASILA

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA


PENDAHULUAN


PENDIDIKAN ADALAH UPAYA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH GUNA KELANGSUNGAN HIDUP WARGANYA DAN GENERASI PENERUS. SEHINGGA BERMAKNA DAN MAMPU MENG-ANTISIPASI HARI DEPAN, YANG SENANTIASA TERKAIT DENGAN KONTEKS BUDAYA BANGSA INDONESIA

KEMAMPUAN TSB, MEMERLUKAN PEMBEKALAN IPTEKS YANG DILANDASI NILAI-NILAI YANG MENJADI PANDUAN DAN KEYAKINAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

MASYARAKAT (BANGSA) INDONESIA, SELAIN MENGUASAI IPTEKS, HARUS BERIMAN DAN BERTAKWA, BERBUDI PEKERTI LUHUR, SEHAT JASMANI DAN ROHANI, MEMILIKI RASA TANGGUNG JAWAB YANG BERSENDIKAN NILAI-NILAI PANCASILA.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA RI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA HARUS MENJADI PENUNTUN SIKAP DAN PERILAKU RAKYAT YANG SESUAI DENGAN KEHIDUPAN SEBAGAI WARGA NKRI.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA TSB. MERUPAKAN SATU KESATUAN & SALING BERKAITAN SERTA KETERGANTUNGAN.


PANCASILA

PANCASILA, SEBAGAI DASAR ATAU FILSAFAT NEGARA RI SECARA RESMI DISAHKAN PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI), TANGGAL 18 AGUSTUS 1945, DAN DIUNDANGKAN DALAM BERITA REPUPLIK INDONESIA, TAHUN II (TAHUN 1946) No. 7, TERDIRI ATAS 2 (DUA) BAGIAN, PEMBUKAAN & BATANG TUBUH (Pasal-Pasal).

PADA ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN TERCANTUM RUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA MELIPUTI:

  1. BASIS ATAU FUNDAMEN NEGARA,

  2. TUJUAN YANG MENENTUKAN NEGARA, DAN

  3. PEDOMAN YANG MENENTUKAN CARA BAGAIMANA NEGARA ITU MELAKSANAKAN FUNGSI-FUNGSINYA DALAM MENCAPAI TUJUAN


BERDASARKAN KETENTUAN YURIDIS TERSEBUT, MAKA SETIAP WARGA NEGARA TERUTAMA KALANGAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI INSAN INTELEKTUAL SUDAH SEHARUSNYA MEMPELAJARI PANCASILA SERTA MENGHAYATI DAN MENDALAMI, DAN MENGEMBANGKAN, PADA AKHIRNYA MENG-AMALKAN DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN DALAM RANGKA BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA.

HAKEKAT PANCASILA MENGANDUNG DUA PENGERTIAN POKOK, “SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA DAN SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.

LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN PANCASILA

  1. PASAL 31 ayat 3, “Pemerintah mengusahakan & menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan & ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
    Merupakan penjabaran dari PEMBUKAAN UUD 1945, ALINEA KEEMPAT, yaitu: “Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa,…"

  2. UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

  3. KETETAPAN MPR No. X/MPR/1998 tentang POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN & NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL SEBAGAI HALUAN NEGARA.

  4. KEP. MEN.DIK.NAS. R.I. No. 056/U/1994, mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 30 TAHUN 1990, menetapkan bahwa status Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagai Mata Kuliah Wajib untuk setiap Program Studi & bersifat Nasional.

  5. KEP. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I. No. 010/0/2000.
    KEP. MEN.DIK.NAS. No. 232/U/2000 ttg. PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA DITETAPKAN, BAHWA PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN PANCASILA & PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN KELOMPOK MKPK YANG WAJIB DIBERIKAN DALAM KURIKULUM SETIAP PROGRAM STUDI / KELOMPOK PROGRAM STUDI.

  6. KEP. DIR. JEN. DIKTI. DEP.DIK.NAS. R.I. No. 265/DIKTI/KEP/2000, tentang PENYEMPURNAAN KURIKULUM INTI MKPK PENDIDIKAN PANCASILA PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA.

  7. PASAL 1, “Mata Kuliah Pendidikan Pancasila yang mencakup, unsur filsafat Pancasila merupakan salah satu komponen yang tak dapat dipisahkan dari kelompok MKPK dalam susunan Kurikulum Inti Perguruan Tinggi di Indonesia”.

    PASAL 2, bahwa “Mata Kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi untuk : Program Diploma / Politeknik dan Program Sarjana”, dan

    PASAL 4, bahwa “Pendidikan Pancasila yang mencakup unsur Filsafat Pancasila di Perguruan Tinggi bertujuan untuk:

    1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warganegara RI,

    2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara yang penerapan pemikiran berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,

    3. Memupuk sikap & perilaku yang sesuai dengan nilai- nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan IPTEKS & pembangunan.

  8. KEP. DIRJEN.DIKTI.DEPDIKNAS. RI. No. 38/DIKTI/Kep/2002 jo No. 43/ DIKTI/ Kep/2006, ttg. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN MKPK DI PERGURUAN TINGGI.

  9. Pasal 2,
    “Visi kelompok MKPK di PT. membantu mahasiswa memantapkan keperibadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilaai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan & mengembangkan IPTEKS yang dimilikinya dengan rasa tanggungjawab”

    Pasal 3,
    “Kompetensi kelompok MKPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual”.

  10. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi :

A. Menyiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan Akademik dan/atau Profesional yang dapat menerapkan, dan/atau memperkaya khasanah IPTEKS.

B. Mengembangkan & menyebarluaskan IPTEKS serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkat- kan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional.

LANDASAN HISTORIS

PANCASILA DIGALI SEMENJAK LAHIRNYA BANGSA INDONESIA, MELIPUTI NILAI KETUHANAN, SIKAP TOLERANSI, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.

MELALUI PROSES YANG CUKUP PANJANG, NILAI-NILAI PANCASILA TELAH MELALUI PEMATANGAN, MAKA PARA TOKOH BANGSA SAAT AKAN MENDIRIKAN NEGARA RI MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.

WALAUPUN DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945 TIDAK TERMUAT ISTILAH “PANCASILA”, NAMUN YANG DIMAKSUD DASAR NEGARA DENGAN ISTILAH “PANCASILA”.
HAL INI DIDASARKAN ATAS INTERPRETASI HISTORIS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN RUMUSAN DASAR NEGARA, YANG SECARA SPONTAN DITERIMA OLEH PARA TOKOH BANGSA.

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA TELAH TERJADI BEBERAPA KALI PERUBAHAN UUD.

UUD 1945 DIGANTI OLEH KONSTITUSI RIS (1949), KEMUDIAN BERUBAH MENJADI UUD SEMENTARA (1950), DAN AKHIRNYA DIKELUARKAN DEKRIT 5 Juli 1959, YANG ISINYA:

I. MEMBUBARKAN KONSTITUANTE,

II. MENETAPKAN BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945, DAN TIDAK BERLAKUNYA UUDS TAHUN 1950.

III. DIBENTUKNYA MPRS DAN DPAS DALAM WAKTU YANG SESINGKAT- SINGKATNYA.

DENGAN BERDASARKAN DEKRIT TSB, UUD 1945 BERLAKU KEMBALI HINGGA SAAT INI,

LANDASAN KULTURAL

DALAM HIDUP BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA, SETIAP NEGARA DI DUNIA MEMILIKI SUATU PANDANGAN HIDUP, FILSAFAT HIDUP YANG MERUPAKAN SUATU PEGANGAN DALAM KANCAH PERGAULAN MASYARAKAT INTERNASIONAL.

SETIAP BANGSA MEMILIKI CIRI PANDANGAN HIDUP YANG BERBEDA, BANGSA INDONESIA MENDASARKAN PADA PANDANGAN HIDUP DALAM SUATU ASAS KULTURAL YANG DIMILIKI DAN MELEKAT PADA BANGSA INDONESIA SENDIRI YAITU PANCASILA.

PANCASILA MERUPAKAN PENCERMINAN NILAI YANG TUMBUH DALAM KEHIDUPAN BANGSA, DIANGKAT DARI NILAI-NILAI KULTURAL YANG DIMILIKI BANGSA INDONESIA,

DENGAN MELALUI PROSES PEMIKIRAN FILOSOFIS PENDIRI NEGARA YANG DIGALI DARI BUDAYA SENDIRI, SEJAJAR DENGAN KARYA-KARYA BESAR BANGSA LAIN DI DUNIA.

PANCASILA TIDAK MENGANDUNG NILAI-NILAI YANG KAKU DAN TERTUTUP, TETAPI TERBUKA MASUKNYA NILAI-NILAI YANG POSITIF YANG DATANG DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR,

SEHINGGA GENERASI PENERUS, TERUTAMA MAHASISWA SEBAGAI KALANGAN INTELEKTUAL KAMPUS DAPAT MENDALAMI,

DALAM ARTIAN MENGEMBANGKAN SESUAI TUNTUTAN ZAMAN.

LANDASAN FILOSOFIS

PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA DAN FILOSOFIS BANGSA INDONESIA, MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN MORAL UNTUK SECARA KONSISTEN MEREALISASIKANNYA DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN DENGAN MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI DALAM SILA-SILA PANCASILA.

SECARA FILOSOFIS, BANGSA INDONESIA SEBELUM MENDIRIKAN NEGARA ADALAH SEBAGAI BANGSA YANG BERKETUHANAN DAN BERPERIKEMANUSIAAN.
SECARA OBJEKTIF, MANUSIA INDONESIA ADALAH BERKETUHANAN, BERPERIKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB SERTA BERUSAHA MEMPERTAHANKAN PERSATUAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN.

NILAI-NILAI PANCASILA MERUPAKAN DASAR FILSAFAT NEGARA, SEHINGGA MENJADI KONSEKUENSI, BAHWA SETIAP ASPEK PENYELENGGARAAN NEGARA HARUS BERSUMBER PADA NILAI-NILAI PANCASILA TERMASUK SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA, MENJADI SUMBER NILAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK, EKONOMI, HUKUM, SOSIAL & BUDAYA SERTA PERTAHANAN KEAMANAN.

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

RAKYAT MELALUI PERWAKILANNYA, MENYATAKAN BAHWA PENDIDIKAN NASIONAL DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN SERTA HARKAT DAN MARTABAT BANGSA.

MEWUJUDKAN MANUSIA SERTA MASYARAKAT INDONESIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, BERKUALITAS DAN MANDIRI, SEHINGGA MAMPU MEMBANGUN DIRINYA DAN MASYRAKAT SEKELILINGNNYA SERTA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBANGUNAN BANGSA.

PERKULIAHAN PANCASILA MENGARAHKAN PERHATIAN PADA MORAL, YANG DIHARAPKAN DAPAT DIWUJUDKAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DALAM MASYARAKAT YANG TERDIRI ATAS BERBAGAI GOLONGAN DAN AGAMA.

BERPERILAKU YANG ADIL DAN BERADAB, BERBUDAYA DENGAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BERSAMA DIATAS KEPENTINGAN PERORANGAN DAN GOLONGAN.

DENGAN DEMIKIAN PERBEDAAN PEMIKIRAN & PENDAPAT ATAU KEPENTINGAN, DAPAT DIATASI MELALUI MUSYAWARAH DENGAN DASAR KEADILAN.

TUJUAN PERKULIAHAN PANCASILA JUGA UNTUK MEMBERIKAN DASAR-DASAR ILMIAH ATAU TRANSFORMASI NILAI MELALUI PENGEMBANGAN PENGETAHUAN SECARA ILMIAH, SERTA UNTUK MEMBENTUK MANUSIA PANCASILAIS SEBAGAI CALON PEMIMPIN DI MASA DEPAN.

MEMBERIKAN PENGERTIAN, PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ATAU TATA NILAI BANGSA, DASAR NEGARA & IDEOLOGI NASIONAL DENGAN SEGALA IMPLIKASI YANG DIHADAPI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA YANG BERLANGSUNG SANGAT CEPAT, SERTA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN IPTEKS DISERTAI POLA KEHIDUPAN YANG MENGGLOBAL.

DENGAN MEMILIKI PENGETAHUAN PANCASILA SECARA ILMIAH, MAHASISWA AKAN MEMILIKI KETAHANAN IDEOLOGIS DALAM MENGHADAPI PENGARUH NEGATIF DARI LUAR.

MEMPERSIAPKAN WARGA NEGARA YANG BERKESADARAN KEBANGSAAN, SERTA PEMIMPIN-PEMIMPIN YANG BERTANGUNGJAWAB TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) YANG BERSENDIKAN PANCASILA.

KEBERHASILAN DALAM PENDIDIKAN PANCASILA, AKAN MEMBUAHKAN SIKAP MENTAL BERSIFAAT CERDAS, PENUH TANGGUNG JAWAB.


PERTEMUAN 2

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA UNTUK MENCAPAI CITA-CITA TELAH BERJALAN BERABAD-ABAD, DENGAN BERMACAM-MACAM CARA DAN TAHAPAN. SEJARAHNYA MEMILIKI ALUR YANG SANGAT PANJANG, UTK. PEMBAHASANNYA DIPERLUKAN TONGGAK-TONGGAK TERHADAP ALUR PERJUANGAN TERSEBUT. PENENTUAN TONGGAK-TONGGAK TERSEBUT DITINJAU DARI PERISTIWA-PERISTIWA YANG MEMPENGARUHI KARAKTERISTIK PERJUANGAN, YANG ADA KAITANNYA DENGAN PANCASILA.

TONGGAK-TONGGAK TERSEBUT DAPAT DIIKHTISARKAN SBB.:

MASA KERAJAAN (abad VI-XII), BERDIRI KERAJAAN-KERAJAAN BESAR DENGAN SUASANA KEHIDUPAN GEMAH-RIPAH LOH-JINAWI, TATA-TENTREM, KERTARAHARJA. DAN MERUPAKAN NEGARA-NEGARA BERDAULAT, BERSATU MEMPUNYAI WILAYAH HAMPIR DI SELURUH NUSANTARA.
UNSUR-UNSUR YANG MERUPAKAN BENIH PANCASILA PADA JAMAN ITU, MELIPUTI :

- PERSATUAN,

- TATA PEMERINTAHAN ATAS DASAR MUSYAWARAH

- KEADILAN SOSIAL.

- KETUHANAN,

- KEMANUSIAAN,

DOKUMEN TERTULIS YANG MEMBUKTIKAN TERDAPATNYA UNSUR-UNSUR TERSEBUT IALAH PRASASTI-PRASASTI, JUGA DI DALAM NAGARAKERTAGAMA KARANGAN Mpu TANTULAR, DIURAIKAN SUSUNAN PEMERINTAHAN MAJAPAHIT YANG MENCERMINKAN UNSUR MUSYAWARAH, DISAMPING HUBUNGAN DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA.
SERTA KEHIDUPAN YANG BERKETUHANAN, TERCERMIN DALAM SUASANA KERUKUNAN ANTAR AGAMA, DILUKISKAN OLEH Mpu TANTULAR DALAM BUKUNYA YANG BERJUDUL SUTASOMA.

MASA PENJAJAHAN BARAT (abad XV-XIX) MERUPAKAN AWAL KONTAK DENGAN BANGSA-BANGSA BARAT, KEDATANGAN MEREKA KE DARATAN NUSANTARA KARENA KESUBURAN INDONESIA DENGAN HASIL BUMI.
MEREKA BERLOMBA-LOMBA MEREBUT KEMAKMURAN BUMI INDONESIA.
SEJAK ITU, MULAILAH LEMBARAN HITAM SEJARAH INDONESIA DENGAN PENJAJAHAN BARAT, KHUSUSNYA BELANDA.

MASA PENJAJAHAN BELANDA MENUJU KE ARAH PENGUASAAN TERHADAP SELURUH KEHIDUPAN BANGSA MAUPUN WILAYAH NUSANTARA. ITIKAD JAHAT TERSEBUT DIHADAPI OLEH BANGSA INDONESIA, NAMUN KARENA NILAI KEHIDUPAN TELAH DIROBEK-ROBEK OLEH POLITIK DEVIDE ET EMPERA, SEHINGGA SETIAP BENTUK PERJUANGAN DAPAT DIPATAHKAN.

MASA PENJAJAHAN BELANDA, DIJADIKAN TONGGAK SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MENCAPAI CITA-CITA.

MASA KEBANGKITAN NASIONAL (20 Mei 1908), MERUPAKAN AWAL TONGGAK KEBANGKITAN BANGSA YANG TELAH SEKIAN LAMANYA TERBENAM DALAM PENJAJAHAN.
PERLAWANAN SECARA FISIK YANG TIDAK ADA KOORDINASI, MENDORONG PEMIMPIN-PEMIMPIN INDONESIA UNTUK MERUBAH BENTUK PERLAWANAN YAITU DENGAN MENYADARKAN BANGSA INDONESIA AKAN PENTINGNYA BERNEGARA.

LAHIRLAH BERMACAM-MACAM ORGANISASI POLITIK, DISAMPING ORGANISASI YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN & SOSIAL, PELOPOR PERTAMA ADALAH ORGANISASI BUDI UTOMO (1908), TOKOHNYA YANG TERKENAL dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO.
KEMUDIAN BERMUNCULAN ORGANISASI PERGERAKAN LAINNYA.

TANGGAL 28 OKTOBER 1928, TERJADI PRESTASI GEMILANG BANGSA INDONESIA, DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA INDONESIA MERDEKA.
PARA PEMUDA BERIKRAR, MENYATAKAN PENGAKUAN ADANYA “BANGSA, TANAH AIR DAN BAHASA YANG SATU, YAITU INDONESIA”. PERISTIWA INI DISEBUT SEBAGAI “SUMPAH PEMUDA”, SEMAKIN TEGAS APA YANG DIINGINKAN OLEH BANGSA INDONESIA, YAKNI KEMERDEKAAN.
UNTUK MENCAPAI KEARAH ITU, DIPERLUKAN ADANYA RASA PERSATUAN & KESATUAN BANGSA, SEBAGAI TALI PENGIKAT ADALAH BAHASA INDONESIA.

MASA BERAKHIRNYA KOLONIALISME ASING (1942-1945), JEPANG MASUK KE INDONESIA MENGHALAU BELANDA, MERUPAKAN AWAL KOLONI JEPANG DI INDONESIA. NAMUN, TIDAK BISA BERTAHAN LAMA, TERJADI PERANG PASIFIK, JEPANG MULAI TERDESAK OLEH AMERIKA DAN SEKUTUNYA.

MELIHAT KENYATAAN YANG TIDAK MENGUNTUNGKAN, JEPANG MENGUBAH HALUAN POLITIK, MEMPROPAGANDAKAN BAHWA KEHADIRANNYA DI INDONESIA UNTUK MEMBEBASKAN INDONESIA DARI CENGKRAMAN PENJAJAH.

TETAPI HANYA MERUPAKAN TIPU MUSLIHAT AGAR RAKYAT INDONESIA MEMBANTU JEPANG. KENYATAAN YANG DIALAMI BANGSA INDONESIA, JEPANG SESUNGGUHNYA TIDAK KURANG KEJAM DARI PADA PENJAJAH BELANDA.

BANGSA INDONESIA MENGALAMI PENDERITAAN & PENINDASAN, MENGAKIBATKAN KEKECEWAAN RAKYAT INDONESIA ATAS PERLAKUAN JEPANG, SEHINGGA MENIMBULKAN PERLAWANAN.

JEPANG MENGETAHUI KEINGINAN BANGSA INDONESIA, YAITU KEMERDEKAAN.
UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN DARI RAKYAT INDONESIA, MAKA JEPANG MENJANJIKAN AKAN MEMBERIKAN KEMERDEKAAN DI KEMUDIAN HARI, APABILA PERANG TELAH SELESAI.

UNTUK MENUNJUKKAN JANJI TSB. TGL. 29 APRIL 1945, JEPANG MEMBOLEHKAN MEMBENTUK BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMER-DEKAAN INDONESIA (BPUPKI), DAN DILANTIK PADA TGL. 28 MEI 1945.
KEMUDIAN MEMULAI SIDANG PERTAMA UNTUK MERUMUSKAN KONSEP DASAR NEGARA.

USULAN RUMUSAN DASAR NEGARA YANG DIUSULKAN Ir. SOEKARNO, TGL. 1 JUNI 1945, YANG DIKENAL DENGAN PANCASILA.

JANJI KEDUA DIUMUMKAN, BERUPA “KEMERDEKAAN TANPA SYARAT”.
TETAPI KEMERDEKAAN YANG DIDAMBAKAN TIDAK MENUNJUKKAN TANDA-TANDA KEDATANGANNYA.
TANGGAL 14 AGUSTUS 1945, JEPANG MENYERAH KALAH PADA SEKUTU, SAAT ITU TERJADI KEKOSONGAN KEKUASAAN DI INDONESIA.
SITUASI TERSEBUT TIDAK DISIA-SIAKAN OLEH PIMPINAN-PIMPINAN BANGSA.

MENANGGAPI SITUASI INI, DENGAN MEMPERSIAPKAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN, PADA TGL. 17 AGUSTUS 1945, DIKUMANDANGKAN KEMERDEKAAN INDONESIA OLEH Ir. SOEKARNO dan Drs. MOH. HATTA, ATAS NAMA BANGSA INDONESIA.
BERDASARKAN KENYATAAN TERSEBUT DAPAT DISIMPULKAN BAHWA KEMERDEKAAN INDONESIA BUKANLAH HADIAH DARI JEPANG, MELAINKAN SEBAGAI SUATU PERJUANGAN DARI KEKUATAN SENDIRI.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN MERUPAKAN KULMINASI (puncak), PERGERAKKAN DAN PERJUANGAN BANGSA INDONESIA, DAN SEBAGAI TITIK-TOLAK BAGI BANGSA INDONESIA DALAM MEMBEBASKAN DIRI DARI CENGKRAMAN PENJA-JAH SELAMA BERABAD-ABAD.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH JEMBATAN EMAS, SEHINGGA MEMPUNYAI MAKNA YANG SANGAT PENTING BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 SEBAGAI TITIK PUNCAK BANGSA INDONESIA, DAN SEBAGAI SUMBER LAHIRNYA REPUBLIK INDONESIA SERTA MERUPAKAN NORMA PERTAMA DARI TATA HUKUM INDONESIA.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945, SEBAGAI TITIK PUNCAK BANGSA INDONESIA, MERUPAKAN BUAH PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHAN, BAIK DENGAN MENGGUNAKAN ORGANISASI MAUPUN PERLAWANAN DENGAN MELAHIRKAN RASA NASIONALISME.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN, SEBAGAI SUMBER LAHIRNYA RI TELAH MELAHIRKAN SUMBER HUKUM BAGI PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).
SERTA MERTA MERUPAKAN NORMA PERTAMA DARI TATA HUKUM INDONESIA. BERARTI BANGSA INDONESIA MULAI SAAT ITU TELAH MENDIRIKAN TATA HUKUM YANG BARU, YAITU TATA HUKUM INDONESIA. JUGA MERUPAKAN DASAR BERLAKUNYA NORMA-NORMA DAN ATURAN HUKUM YANG LAIN.

PROKLAMASI SEBAGAI NORMA PERTAMA ATAU NORMA DASAR, HARUS DITERIMA SEBAGAI SUATU KENYATAN BAHWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN BENAR-BENAR TERJADI.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN, MERUPAKAN PERWUJUDAN FORMAL DARI REVOLUSI BANGSA INDONESIA UNTUK MENYATAKAN, KEPADA DIRI SENDIRI MAUPUN KEPADA DUNIA LUAR (INTERNASIONAL).

BAHWA BANGSA INDONESIA MULAI SAAT ITU TELAH MENGAMBIL SIKAP UTK. MENENTUKAN NASIB SENDIRI, YAITU MENDIRIKAN NEGARA SENDIRI, TERMASUK TATA HUKUM DAN TATA NEGARANYA.

SEHARI SETELAH PROKLAMASI, 18 AGUSTUS 1945, PANITIA PERSIAPAN KEMEREKAAN INDONESIA BERSIDANG UNTUK MENYEMPURNAKAN & MENGESAHKAN UUD 1945, YANG DITUANGKAN DALAM URAIAN KONKRIT DAN TERPERINCI DALAM “PEMBUKAAN” DAN “BATANG TUBUH UUD 1945” (Pasal-pasal).

DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM, UUD DIMUAT DALAM BERITA NEGARA INDONESIA TAHUN 1946, (TAHUN II), No. 7, TANGGAL 15 PEBRUARI 1946.

UUD 1945 HANYA MEMUAT ATURAN-ATURAN POKOKNYA. ADAPUN ATURAN-ATURAN YANG MENYANGKUT PELAKSANAAN, DISERAHKAN PADA UNDANG-UNDANG ORGANIK ATAU PERATURAN YANG LEBIH RENDAH, YANG LEBIH MUDAH CARA PEMBUATAN, MERUBAH, DAN MENCABUTNYA.

PEMBUKAAN UUD 1945, MEMUAT POKOK-POKOK PIKIRAN SESUAI PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH YANG MENUNJUKKAN SUATU SISTEM PEMERINTAHAN YANG DEMOKRASI PANCASILA.

Catatan :

Secara ilmiah Proklamasi Kemerdekaan dapat mengandung pengertian sbb. :

a. Dari sudut hukum (secara yuridis), sejak proklamasi mulai saatnya berlaku tertib hukum nasional.

b. Secara politis, ideologi proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indoneia telah terbebas dari penjajahan asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara Proklamasi.



PERTEMUAN 3

PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN

PANCASILA SEBAGAI OBYEK PEMBAHASAN ILMIAH MEMILIKI RUANG LINGKUP YANG SANGAT LUAS, TERGANTUNG PADA OBYEK FORMA ATAU SUDUT PANDANG PEMBAHASANNYA MASING-MASING.

PANCASILA DIBAHAS DARI SUDUT PANDANG MORAL ATAU ETIKA, MAKA LINGKUP PEMBAHASANNYA MELIPUTI : “ETIKA PANCASILA” DIBAHAS DARI SUDUT EKONOMI KITA DAPATKAN BIDANG “EKONOMI PANCASILA”, DARI SUDUT PANDANG FILSAFAT “FILSAFAT PANCASILA” YANG MELIPUTI AKSIOLOGI, EPISTEMOLOGI, BILAMANA DIBAHAS DARI SUDUT PANDANG YURIDIS KENEGARAAN, MAKA KITA DAPATKAN BIDANG “PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN”.


PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN, MELIPUTI KEDUDUKAN SEBAGAI DASAR NEGARA YANG MELIPUTI BIDANG YURIDIS DAN KETATA-NEGARAAN.
REALISASI PANCASILA DI SEGALA ASPEK PENYELENG-GARAAN NEGARA, BAIK YANG MENYANGKUT NORMA HUKUM MAUPUN NORMA MORAL.

PEMBAHASAN PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN, MELIPUTI PENGETAHUAN DESKRIPTIF, KAUSAL DAN NORMATIF.
TINGKAT PENGETAHUAN ILMIAH ESSENSIAL DIBAHAS DALAM BIDANG FILSAFAT PANCASILA, YAITU MEMBAHAS SILA-SILA SAMPAI INTI SARINYA, MAKNA YANG TERDALAM, ATAU MEMBAHAS SILA-SILA PANCASILA SAMPAI TINGKAT HAKIKATNYA.

SECARA ILMIAH

SEBAGAI SUATU KAJIAN ILMIAH HARUS MEMENUHI SYARAT ILMIAH YAITU DENGAN METODE ANALISIS-ABSTRAKSI-SISTESIS. PENGETAHUAN ILMIAH PERLU DISUSUN SEBAGAI SUATU SISTEM, ANTARA BAGIAN YANG SATU DENGAN BAGIAN YANG LAIN DARI SUSUNAN ITU SALING BERHUBUNGAN, DAN SEMUA BAGIAN MERUPAKAN SATU KESATUAN.

SISTEM PENGETAHUAN ILMIAH ITU BERTINGKAT-TINGKAT SEBAGAIMANA DIKEMUKA KAN OLEH I.R. POEDJOWIJATNO DALAM BUKUNYA :
“TAHU DAN PENGETAHUAN”,
sbb. :

  1. Berobyek,

  2. Bermetode,

  3. Bersistem,

  4. Bersifat Universal.

1. BEROBYEK

SYARAT SUATU PENGETAHUAN ILMIAH, BAHWA ILMU PENGETAHUAN ITU HARUS MEMILIKI OBYEK. OBYEK HARUS DITETAPKAN DENGAN JELAS. DALAM FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN DIBEDAKAN ATAS DUA MACAM YAITU “OBYEK FORMA” DAN “OBYEK MATERIA”.

OBYEK FORMA DARI PANCASILA, MERUPAKAN SUATU SUDUT PANDANG TERTENTU.
PANCASILA YANG DALAM ARTI FORMA, YAITU PANCASILA DALAM RUMUSAN YANG SUDAH TERTENTU BUNYINYA DAN BERKEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA, YANG PADA HAKIKATNYA PANCASILA DAPAT DIBAHAS DARI BERBAGAI MACAM SUDUT PANDANG.

OBYEK MATERIA, PANCASILA ADALAH SUATU OBYEK YANG MERUPAKAN SASARAN PEMBAHASAN DAN PENGKAJIAN, BAIK BERSIFAT EMPIRIS MAUPUN NONEMPIRIS.

PANCASILA MERUPAKAN BUDAYA BANGSA, MAKA BANGSA INDONESIA SEBAGAI KAUSA MATERIALIS PANCASILA ATAU SEBAGAI ASAL MULA NILAI-NILAI PANCASILA.

OBYEK MATERIA PEMBAHASAN, ADALAH PANDANGAN HIDUP BANGSA YANG SUDAH LAMA DIAMALKAN DALAM SEGALA ASPEK, ADAT DAN KEBUDAYAN, DLM. KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA .

SELAIN ITU, OBYEK MATERIA PEMBAHASAN PANCASILA BERUPA: LEMBARAN NEGARA, LEMBARAN HUKUM MAUPUN NASKAH-NASKAH RESMI KENEGARAAN YANG MEMPUNYAI SIFAT IMPERATIF YURIDIS.
“UUD 1945, KETETAPAN MPR, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA FAKTA-FAKTA HISTORIS YANG TELAH DIAKUI KEBENARANNYA SECARA RESMI OLEH NEGARA, YANG SEMUANYA ITU TERKAIT DENGAN KETATANEGARAAN DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA”.

ADAPUN OBYEK YG. BERSIFAT NONEMPERIS MELIPUTI: NILAI MORAL, SERTA NILAI-NILAI RELIGIUS YANG TERCERMIN DALAM KEPRIBADIAN, SIFAT, KARAKTER DAN POLA-POLA BUDAYA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

2. BERMETODE

SETIAP PENGETAHUAN HARUS MEMILIKI METODE ILMIAH DALAM PENDEKATANNYA YAITU SEPERANGKAT CARA ATAU SISTEM, DALAM RANGKA PEMBAHASAN PANCASILA UNTUK MENDAPATKAN SUATU KEBENARAN YANG BERSIFAT OBJEKTIF.

METODE DALAM PEMBAHASAN PANCASILA SANGAT TERGANTUNG PADA KARAKTERISTIK OBYEK FORMA MAUPUN OBYEK MATERIA.

SALAH SATU METODE DALAM PEMBAHASAN PANCASILA ADALAH METODE “ANALITICO SYNTETIC” YAITU SUATU PERPADUAN METODE ANALITIS DAN SINTESIS. DIKARENAKAN OBYEK PANCASILA BANYAK BERKAITAN DENGAN HASIL-HASIL BUDAYA & OBYEK SEJARAH, MAKA LAZIM DIGUNAKAN METODE “HERMENEUTIKA”: YAITU SUATU METODE UNTUK MENEMUKAN MAKNA DI BALIK OBYEK.

DEMIKIAN JUGA METODE “KOHERENSI HISTORIS”', SERTA METODE “PEMAHAMAN, PENAFSIRAN DAN INTERPRETASI”, METODE-METODE TSB. SENANTIASA DIDASARKAN ATAS HUKUM-HUKUM LOGIKA DALAM SUATU PENARIKAN KESIMPULAN TERHADAP:

UUD 1945, TAP. MPR, PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA FAKTA-FAKTA HISTORIS YANG TELAH DIAKUI KEBENARANNYA, DITELITI DENGAN MENGUNAKAN METODE & TEKNIK YANG BERSIFAT ILMIAH AGAR DAPAT DIPAHAMI OBYEK SECARA LEBIH BERHASIL, SEHINGGA DIPEROLEH PENGETAHUAN YANG BENAR MENGENAI OBYEK ITU.

3. BERSISTEM

PENGETAHUAN ILMIAH HARUS MERUPAKAN SUATU KESATUAN, ARTINYA KESELURUHAN PROSES DAN HASIL BERPIKIR DISUSUN DALAM SATU KESATUAN YANG BULAT. SALING BERHUBUNGAN, BAIK HUBUNGAN INTERELASI (saling hubungan) MAUPUN INTERDEPENDENSI (saling ketergantungan) SEHINGGA DIPEROLEH KESATUAN YANG ORGANIS, HARMONIS, DAN DINAMIS.

PEMBAHASAN PANCASILA SEBAGAIMANA YANG TERDAPAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 SECARA ILMIAH, HARUS MERUPAKAN SUATU KESATUAN & KEUTUHAN. BAHKAN PANCASILA ITU SENDIRI DALAM DIRINYA MERUPAKAN SUATU KESATUAN DAN KEUTUHAN SEBAGAI ”MAJEMUK TUNGGAL” YAITU KELIMA SILA, BAIK RUMUSANNYA, INTI & ISI DARIPADA SILA-SILA PANCASILA, MERUPAKAN SUATU KESATUAN DAN KEBULATAN.

4. BERSIFAT UNIVERSAL

KEBENARAN PENGETAHUAN ILMIAH HARUS BERSIFAT UNIVERSAL, TIDAK TERBATAS OLEH WAKTU, SITUASI, MAUPUN JUMLAH TERTENTU.

KAJIAN HAKIKAT PADA NILAI-NILAI PANCASILA BERSIFAT UNIVERSAL, DENGAN KATA LAIN BAHWA INTISARI, ESSENSI ATAU MAKNA YANG TERDALAM DARI SILA-SILA PANCASILA ADALAH BERSIFAT UNIVERSAL YANG MENDUKUNG KEBENARAN ATAS KESIMPULAN-KESIMPULAN DAN PERNYATAAN-PERNYATAAN.

TINGKATAN PENGETAHUAN ILMIAH

LINGKUP KAJIAN SERTA KOMPETENSI DALAM MEMBAHAS PANCASILA SECARA ILMIAH, PERLU DIKETAHUI TINGKAT PENGETAHUAN ILMIAH-NYA SEBAGAIMANA PADA PENGKAJIAN PENGETAHUAN-PENGETAHUAN LAINNYA.

TINGKATAN ILMIAH DALAM MASALAH INI LEBIH MENEKANKAN PADA KARAKTERISTIK PENGETAHUAN. SEHINGGA SANGAT DITENTUKAN OLEH MACAM PERTANYAAN, SBB.:

  1. Pengetahuan deskriptif – suatu pertanyaan “bagaimana”,

  2. Pengetahuan kausal – suatu pertanyaan “mengapa”,

  3. Pengetahuan normatif – suatu pertanyan “ke mana”,

  4. Pengetahuan essensial – suatu pertanyaan “apa”

PENGETAHUAN DESKRIPTIF

DENGAN MENJAWAB SUATU PERTANYAN “BAGAIMANA”, MAKA AKAN DIPEROLEH SUTU PENGETAHUAN YANG BERSIFAT DESKRIPTIF. PENGETAHUAN SEMACAM INI ADALAH SUATU JENIS PENGETAHUAN YANG MEMBERIKAN SUATU PENJELASAN SECARA OBYEKTIF, TANPA ADANYA UNSUR SUBYEKTIVITAS.

MENGKAJI PANCASILA SECARA OBYEKTIF, HARUS MENERANGKAN DAN MENJELASKAN SERTA MENGURAIKAN PANCASILA SECARA OBYEKTIF SESUAI DENGAN KENYATAAN PANCASILA ITU SENDIRI SEBAGAI HASIL BUDAYA BANGSA INDONESIA.

KAJIAN PANCASILA SECARA DESKRIPTIF, a.l. BERKAITAN DGN KAJIAN SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA, NILAI-NILAI PANCASILA SERTA KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA.

MISALKAN: PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA, PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN BANGSA, PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA. Dsb.nya.

PENGETAHUAN KAUSAL

DALAM SUATU ILMU PENGETAHUAN UPAYA UNTUK MEMBERIKAN SUATU JAWABAN DARI PERTANYAAN “MENGAPA”, AKAN DIPEROLEH SUATU JENIS PENGETAHUAN “KAUSAL”, YAITU PENGETAHUAN YANG MEMBERIKAN JAWABAN TENTANG SEBAB DAN AKIBAT.

KAITAN DENGAN KAJIAN TENTANG PANCASILA, MAKA TINGKAT PENGETAHUAN SEBAB-AKIBAT AKAN BERKAITAN DENGAN KAJIAN PROSES KAUSALITAS TERJADINYA PANCASILA, MELIPUTI EMPAT KAUSA: KAUSA MATERIALIS, KAUSA FORMALIS, KAUSA EFFISIEN DAN KAUSA FINALIS.

SELAIN ITU, BERKAITAN DENGAN SEBAGAI SUMBER NILAI, YAITU PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA NORMA DALAM NEGARA, SEHINGGA KONSEKUENSINYA DALAM SEGALA REALISASI DAN PENJABARANNYA SENANTIASA BERKAITAN DENGAN HUKUM KAUSALITAS.

PENGETAHUAN NORMATIF

TINGKATAN PENGETAHUAN “NORMATIF” SEBAGAI HASIL DARI PERNYATAAN “KEMANA”. SENANTIASA BERKAITAN DENGAN PARAMETER, SERTA NORMA-NORMA.
MEMBAHAS PANCASILA TIDAK CUKUP HANYA BERUPA HASIL DESKRIPSI / HASIL KAUSALITAS, MELAINKAN PERLU DIKAJI NORMA-NORMA MELIPUTI NORMA HUKUM, KENEGARAAN SERTA NORMA MORAL. KARENA PANCASILA UNTUK DIAMALKAN, DIREALISASIKAN SERTA DIKONGKRITISASIKAN.

DENGAN KAJIAN NORMATIF, DAPAT MEMBEDAKAN SECARA NORMATIF REALISASI ATAU PENGAMALAN PANCASILA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN.
REALISASI PANCASILA DALAM KENYATAAN FAKTUALNYA YAITU PANCASILA YANG SENANTIASA BERKAITAN DENGAN DINAMIKA KEHIDUPAN SERTA PERKEMBANGAN ZAMAN.

PENGETAHUAN ESSENSIAL

ILMU PENGETAHUAN UNTUK MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PERTANYAAN “APA” , AKAN DIPEROLEH PENGETAHUAN YG. “ESSENSIAL”
. TINGKAT PENGETAHUAN ESSENSIAL ADALAH UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN YANG TERDALAM TENTANG HAKIKAT SEGALA SESUATU.
HAL INI DIKAJI DALAM BIDANG ILMU FILSAFAT. MAKA KAJIAN PANCASILA SECARA ESSENSIAL PADA HAKIKATNYA UNTUK MENDAPATKAN SUATU PENGETAHUAN TENTANG INTI SARI ATAU MAKNA YANG TERDALAM DARI SILA-SILA PANCASILA.

SECARA FILOSOFIS MENGKAJI HAKIKAT SILA-SILA PANCASILA SBB.:
HAKIKAT SILA-SILA PANCASILA

  1. HAKIKAT SILA KETUHANAN YME. KETUHANAN ADALAH PRINSIP YANG BERISI KEHARUSAN ATAU TUNTUTAN UNTUK BERSESUAIAN DENGAN HAKIKAT TUHAN, PENCIPTA SEGALA MAKHLUK & PENCIPTA ALAM SEMESTA BESERTA ISINYA.
    SEBAGAI ASAS KENEGARAAN, MAKA SEGENAP RAKYAT INDONESIA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
    HAKIKAT ATAU PRINSIP SILA INI UNTUK MENGHORMATI & MENTAATI TUHAN. PANCASILA BUKAN AGAMA, HAL-HAL YANG SIFATNYA RITUAL & SAKRAL, DISERAHKAN KEPADA AGAMA & KEPERCAYAAN MASING-MASING.

  2. HAKIKAT SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL & BERADAB, KEMANUSIAAN DIARTIKAN SIFAT MANUSIA YANG MERUPAKAN ESSENSIA & IDENTITAS MANUSIA.
    ADIL BAHWA SUATU KEPUTUSAN DAN TINDAKAN DIDASARKAN ATAS NORMA-NORMA YANG OBYEKTIF DAN TIDAK SEWENANG-WENANG.
    BERADAB BERARTI BERBUDAYA, ARTINYA SIKAP HIDUP, KEPUTUSAN DAN TINDAKAN SELALU BERDASARKAN NILAI-NILAI BUDAYA, TERMASUK NORMA MORAL DAN NORMA AGAMA.
    KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAB MENGANDUNG SIKAP DAN PERBUATAN MANUSIA YANG DIDASARKAN KEPADA BUDI NURANI MANUSIA DALAM HUBUNGAN DENGAN SESAMA MANUSIA DAN ALAM.
    PRINSIP INI BERSESUAIAN DENGAN HAKIKAT MANUSIA.

  3. HAKIKAT SILA PERSATUAN INDONESIA, BERISI KEHARUSAN UNTUK BERSESUAIAN DENGAN HAKIKAT SATU, TIDAK TERBAGI, TIDAK MENJADI BAGIAN DARI NEGARA LAIN (MELAINKAN BEKERJASAMA ATAS DASAR PERSAMAAN DERAJAT DAN SALING MENGHORMATI)
    REALISASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA CUKUP JELAS, SEDANGKAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA PRIBADI HARUS MEMAHAMI BAGAIMANA MENJELMAKAN HAKIKAT MANUSIA SEBAGAI MAKLUK SOSIAL YANG SALING MEMBUTUHKAN SATU SAMA LAINNYA.

  4. HAKIKAT SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN, SILA INI BERKEHARUSAN UNTUK BERSESUAIAN DENGAN RAKYAT, RAKYAT MERUPAKAN UNSUR KONSTITUTIF, PEMBENTUK NEGARA. KEKUASAAN TERTINGGI DI DALAM NEGARA BERADA DI TANGAN RAKYAT.
    DALAM HIDUP KETATANEGARAAN, NEGARA RI BUKAN NEGARA UNTUK SATU ORANG ATAU SATU GOLONGAN, TETAPI NEGARA UNTUK SEMUA.
    NEGARA HARUS DIDUKUNG OLEH SELURUH RAKYAT, BERDASARKAN KEDAULATAN RAKYAT DAN ATAS PERMUSYAWARATAN, KEPENTINGAN SERTA KEBAHAGIAAN SELURUH RAKYAT.

  5. HAKIKAT SILA KEEMPAT, BERISI KEHARUSAN UNTUK BERSESUAIAN DENGAN HAKIKAT RAKYAT ADALAH SUATU PRINSIP BERDEMOKRASI, BAIK DEMOKRASI POLITIK MAUPUN DEMOKRASI EKONOMI.

    JUGA MENGANDUNG PENGERTIAN, RAKYAT MENJALANKAN KEKUASAAN MELALUI SISTEM PERWAKILAN DAN KEPUTUSAN DIAMBIL BERDASARKAN MUSYAWARAH YANG DIPIMPIN OLEH PIKIRAN YG. SEHAT, PENUH RASA TANGGUNG JAWAB, BAIK KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA MAUPUN KEPADA SELURUH RAKYAT YANG DIWAKILINYA.

  6. HAKIKAT SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, TEKANAN PADA HUBUNGAN ANTAR WARGA NEGARA, PEMERINTAH & SEBALIKNYA. DALAM HUBUNGAN ANTARA PEMERINAH DENGAN WARGA NEGARA, MASING-MASING PIHAK MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN.

APABILA HAK SATU PIHAK TELAH DIPENUHI OLEH PIHAK YANG LAIN, MAKA TECIPTA KEADILAN.
PEMERINTAH MEMPUYAI HAK TERHADAP WARGA NEGARA, HAK UNTUK DITAATI SECARA HUKUM.
WARGA NEGARA JUGA MEMPUYAI HAK TERHADAP PEMERINTAH, YAITU HAK UNTUK DILINDUNGI KEPENTINGANNYA.

ANTAR WARGA NEGARA JUGA TERDAPAT MASALAH KEADILAN, BILA DALAM HUBUNGAN HIDUP ANTAR WARGA NEGARA YANG SATU TELAH DIPENUHI OLEH WARGA NEGARA YANG LAIN DI DALAM HUBUNGAN HIDUPNYA, DI SITU TELAH TERJADI KEADILAN KOMUNITATIP. ARTINYA KEADILAN SAMA-SAMA TIMBAL BALIK.

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA MENGANDUNG PENGERTIAN SETIAP ORANG HARUS MENDAPAT PERLAKUAN YANG ADIL DALAM SEMUA SEGI KEHIDUPAN.


PERTEMUAN 4

HAKIKAT PANCASILA

BERBICARA TENTANG HAKEKAT BERARTI MEMBICARAKAN HAL-HAL YANG HAKIKI (mendasar) ATAU PEMBICARAAN YANG MENGARAH PADA SUATU PEMAHAMAN YANG SANGAT ESSENSIAL.

DEMIKIAN HALNYA DENGAN UPAYA PEMAHAMAN HAKEKAT PANCASILA, INI BERARTI, SUATU UPAYA PENALARAN RASIONAL YANG ABSTRAK GUNA MEMAHAMI MAKNA YANG HAKIKI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA REPUBLIK INDONESIA.

UPAYA UNTUK MEMPERDALAM DAN MEMPELAJARI HAKEKAT DARI PANCASILA AKAN BERHADAPAN DENGAN DUA SISI YANG HAKIKI, YAITU PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP (WAY OF LIFE) DAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ( STAATS FUNDAMENTAL NORM) .


DARI KEDUA SISI YANG FUNDAMENTAL INI, TERBENTUKLAH BEBERAPA FUNGSI YANG LAIN.
MISALKAN: PANCASILA SEBAGAI JIWA DAN KEPRIBADIAN BANGSA, IDOLOGI NEGARA, SUMBER CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONAL, PERJANJIAN LUHUR RAKYAT INDONESIA, BAHKAN JUGA SEBAGAI NORMA DASAR DAN KRITERIA DASAR MANUSIA INDONESIA.

DARI KEDUDUKAN YANG HAKIKI INILAH LAHIR BERBAGAI NILAI DAN FUNGSI PANCASILA YANG MELANDASI SEGALA TATA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.


PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA

ARTI PANDANGAN HIDUP BAGI SUATU BANGSA

SETIAP BANGSA YANG INGIN BERDIRI KOKOH HARUS MENGETAHUI DENGAN JELAS KE ARAH MANA TUJUAN YANG INGIN DICAPAINYA, MAKA SANGAT MEMERLUKAN PANDANGAN HIDUP .
PANDANGAN HIDUP BERKENAAN DENGAN MANUSIA DI DALAM MEMANDANG DIRI & LINGKUNGAN, DENGAN ADANYA PANDANGAN HIDUP, SUATU BANGSA AKAN MEMANDANG PERSOALAN-PERSOALAN YANG DIHADAPINYA, DAN AKAN DAPAT MENENTUKAN ARAH SERTA CARA BAGAIMANA BANGSA ITU MEMECAHKAN PERSOALAN-PERSOALAN TERSEBUT.
BANGSA TANPA MEMLIKI PANDANGAN HIDUP, MAKA BANGSA TSB. AKAN TEROMBANG-AMBING DALAM MENGHADAPI PERSOALAN-PERSOALAN YANG PASTI TIMBUL, BAIK DI MASYARAKAT SENDIRI MAUPUN PERSOALAN-PERSOALAN BESAR UMAT MANUSIA DALAM PERGAULAN MASYARAKAT BANGSA-BANGSA DI DUNIA.


DENGAN PANDANGAN HIDUP YANG JELAS SUATU BANGSA AKAN MEMILIKI PEGANGAN & PEDOMAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH: POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN PERTAHANAN KEAMANAN YANG TIMBUL DALAM GERAK MASYARAKAT YANG SEMAKIN MAJU DAN SEMAKIN MENGLOBAL.
DENGAN BERPEDOMAN PADA PANDANGAN HIDUP ITU PULA SUATU BANGSA AKAN MAMPU MEMBANGUN DIRINYA.

DALAM PANDANGAN HIDUP TERKANDUNG KONSEP DASAR MENGENAI KEHIDUPAN YANG DICITA-CITAKAN DAN TERKANDUNG PIKIRAN-PIKIRAN YANG TERDALAM SERTA GAGASAN YANG DIANGGAP BAIK.
DARI HAL TERSEBUT, MAKA PANDANGAN HIDUP SUATU BANGSA MERUPAKAN MASALAH YANG SANGAT ASASI BAGI KEKOKOHAN DAN KELESTARIAN BANGSA TSB.


“PANDANGAN HIDUP SUATU BANGSA ADALAH SUATU KRISTALISASI DARI NILAI-NILAI YANG DIMILIKI OLEH BANGSA ITU SENDIRI, YANG DIYAKINI KEBENARANYA DAN MENIMBULKAN TEKAD PADA BANGSA ITU UNTUK MEWUJUDKANNYA”.

DEFINISI ATAU BATASAN TENTANG PANDANGAN HIDUP INI MERUPAKAN PEGANGAN BAGI BANGSA INDONESIA & PENGANTAR PEMAHAMAN ATAS LATAR BELAKANG PANCASILA YANG LAHIR DAN TUMBUH DARI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN BANGSA.

KARENA ITULAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN, BANGSA INDONESIA TIDAK DAPAT BEGITU SAJA MENCONTOH MODEL YANG DILAKUKAN OLEH BANGSA LAIN, TANPA MENYESUAIKAN DENGAN PANDANGAN HIDUP DAN KEBUTUHAN BANGSA SENDIRI.

SUATU CORAK PEMBANGUNAN YANG MUNGKIN BAIK & MEMUASKAN BAGI SUATU BANGSA, BELUM TENTU BAIK DAN MEMUASKAN BAGI BANGSA YANG LAIN.


MANFAAT PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP ADALAH:

MENJADIKAN BANGSA INDONESIA BERDIRI KOKOH & MENGETAHUI DENGAN JELAS KEARAH MANA TUJUAN YANG INGIN DICAPAI. SEBAGAI PEGANGAN & PEDOMAN BAGI PEMECAHAN MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI & SEBAGAI PEDOMAN BANGSA INDONESIA MEMBANGUN DIRINYA.

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA BERISIKAN:

KONSEP DASAR MENGENAI KEHIDUPAN YANG DICITA-CITAKAN.

PIKIRAN YANG TERDALAM DAN GAGASAN BANGSA INDONESIA MENGENAI WUJUD KEHIDUPAN YANG DIANGGAP TERBAIK, COCOK DAN SESUAI DENGAN SUATU KRISTALISASI DARI NILAI-NILAI YANG DIMILIKI OLEH BANGSA INDONESIA SENDIRI YANG DIYAKINI KEBENARNYA & MENIMBULKAN TEKAD UNTUK MEWUJUDKANNYA.

Cataan: Pandangan hidup (Pancasila) sebagai petunjuk arah semua aktivitas hidup dan kehidupan di berbagai bidang, dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagian lahir & bathin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya.

PENERAPAN PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA & DASAR NEGARA INDONESIA DALAM USAHA MEWUJUDKAN CITA-CITA & TUJUAN SESUAI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA.


PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERING DIISTILAHKAN DENGAN DASAR FALSAFAH NEGARA (Philosofische Groundslag) atau IDEOLOGI NEGARA (Staat Idee).

PANCASILA BERKEDUDUKAN SEBAGAI DASAR NEGARA BERARTI PANCASILA DIJADIKAN SEBAGAI DASAR MENGATUR PEMERINTAHAN NEGARA DAN PENYELENGGARAAN NEGARA. HAL INI MEMBAWA KONSEKUENSI BAHWA SEGALA YANG ADA DALAM NEGARA HARUS TAAT ASAS DENGAN KAIDAH-KAIDAH PANCASILA.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA TIDAK HANYA MENJADI CITA-CITA HUKUM/NORMA HUKUM NEGARA, TETAPI LEBIH DARIPADA ITU. PANCASILA BERKEDUDUKAN SEBAGAI SUMBER TERTINGGI DARI PADA HUKUM YANG MENGATUR KEHIDUPAN NEGARA & MASYARAKAT, SEMUA HUKUM YANG BERLAKU DALAM KEGIATAN PRIKEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA HARUS BERSUMBER DARI PANCASILA.


DENGAN DEMIKIAN, NILAI PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR NEGARA (GRUNDNORM) BERSIFAT IMPERATIF, ARTINYA MENGIKAT DAN KEHARUSAN SEMUA YANG ADA DI DALAM WILAYAH KEKUASAAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TIDAK MENGESAM-PINGKAN ATAU MELANGGAR NORMA-NORMA HUKUM.

PELANGGARAN ATASNYA DAPAT BERAKIBAT HUKUM (DIKENAKAN SUATU SANKSI FISIK/PENJARA SESUAI DENGAN BERAT RINGANNYA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN)


NILAI-NILAI PANCASILA MERUPAKAN ASAS UTAMA YANG MEMBIMBING PARA PEMBUAT HUKUM DALAM MEMBUAT UNDANG-UNDANG.
TETAPI DALAM HAL INI TIDAK BERARTI BAHWA SETIAP NORMA MORAL HARUS DIJADIKAN UNDANG-UNDANG.
NEGARA MEMPUNYAI KETERBATASAN DALAM MEMBUAT UNDANG-UNDANG, YAITU BERUPA PERSETUJUAN RAKYAT YANG DIWAKILI OLEH LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF.
LAGI PULA NORMA YANG BERADA DALAM LINGKUP BATINIAH ADALAH DI LUAR KOMPETENSI HUKUM, HANYA NORMA-NORMA MORAL YANG MENGATUR TINDAKKAN ATAU HUBUNGAN LAHIRIAH YANG DAPAT DIUNDANGKAN.


DARI ASPEK KETATANEGARAAN INDONESIA, MAKA PANCASILA DINYATAKAN SEBAGAI DASAR NEGARA MENGANDUNG PENGERTIAN SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM, SEPERTI DINYATAKAN DALAM TAP. MPR No. III/MPR/2000, TANGGAL 10 AUGUSTUS 2000, tentang SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
(catatan : isinya terdapat dalam slide berikutnya)

DENGAN TERBITNYA TAP MPR No.III/MPR/2000 INI, MAKA TAP. MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Joncto TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978, DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.


SUMBER HUKUM DALAM ARTIAN ADALAH SUMBER YANG DIJADIKAN PEDOMAN DALAM PEMBUATAN ATURAN HUKUM DI BAWAHNYA DENGAN MELIHAT PADA TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU PADA SAAT INI, YAITU:

  1. UUD REPUBLIK INDONESIA 1945.

  2. KETETAPAN MPR

  3. UU

  4. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (Perpu)

  5. PERATURAN PEMERINTAH

  6. KEPUTUSAN PRESIDEN

  7. PERATURAN DAERAH


PANCASILA SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM

SUMBER TERTIB HUKUM RI ADALAH PANDANGAN HIDUP, KESADARAN DAN CITA-CITA HUKUM SERTA CITA-CITA MORAL YANG MELIPUTI SUASANA KEJIWAAN SERTA WATAK DARIPADA BANGSA INDONESIA, IALAH CITA-2 MENGENAI KEMERDEKAAN INDIVIDU, KEMERDEKAAN BANGSA, PERIKEMANUSIAAN, KEADILAN SOSIAL, PERDAMAIAN NASIONAL, CITA-CITA POLITIK MENGENAI SIFAT, BENTUK & TUJUAN NEGARA, CITA-CITA MORAL MENGENAI KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN DAN KEAMANAN SEBAGAI PENGEJAWANTAHAN DARIPADA BUDI NURANI MANUSIA.

TERTIB HUKUM YANG TERTINGGI DAN SEKALIGUS SUMBER HUKUM DARI SEGALA SUMBER HUKUM ITU BERASAL DARI RAKYAT (KEDAULATAN RAKYAT).


KEDAULATAN RAKYAT MENURUT SEJARAH PEMBENTUKAN NEGARA INDONESIA, SEMULA DIWAKILKAN KEPADA SUATU BADAN ISTIMEWA, YAITU: PANITIA PESIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI).

BADAN TERSEBUT MENURUT TEORI HUKUM, MEMPUNYAI WEWENANG MENETAPKAN DASAR NEGARA YANG PALING FUNDA-MENTAL, YANG DISEBUT DASAR FALSAFAH NEGARA ATAU NORMA DASAR HUKUM NEGARA.

YANG PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 TELAH DIMURNIKAN DAN MENJADI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA, “PANCASILA”.


PANCASILA MELIPUTI :

KETUHANAN YANG MAHA ESA,

KEMANUSIAAN YANG ADIL & BERADAB,

PERSATUAN INDONESIA,

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN, DAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

MAKA DENGAN DEMIKIAN, SUMBER HUKUM DASAR NASIONAL ADALAH PANCASILA SEBAGAIMANA TERTULIS DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA KEEMPAT DAN BATANG TUBUH UUD 1945.


MENGUMPULKAN TUGAS MANDIRI


PERTEMUAN SELANJUTNYA PRESENTASI



PERTEMUAN 5

PENGERTIAN HUKUM DASAR

HUKUM DASAR ADALAH ATURAN-ATURAN DASAR YANG DIPAKAI SEBAGAI LANDASAN DAN SUMBER BAGI BERLAKUNYA SELURUH HUKUM ATAU PERATURAN ATAU PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA PADA SUATU NEGARA. BAHWA UUD SUATU NEGARA, HANYA SEBAGIAN DARI PENGERTIAN KONSTITUSI, YAITU KONSTITUSI YANG TERTULIS (HUKUM DASAR) NEGARA ITU.

HUKUM DASAR DAPAT DIBEDAKAN ATAS DUA, YAITU :

  1. UUD SEBAGAI HUKUM DASAR YANG TERTULIS YANG MENJADI SUMBER DARI PERATURAN-PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN.

  2. UUD BERLAKU JUGA SEBAGAI HUKUM DASAR YANG TIDAK TERTULIS, IALAH ATURAN-ATURAN YANG TIMBUL DAN TERPELIHARA DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA MESKIPUN TIDAK TERTULIS.

ATURAN-ATURAN DASAR YANG MENGATUR PENYELENGGARAN NEGARA PADA UMUMNYA DALAM BENTUK TERTULIS.
CONTOH : UUD DALAM KONTEKS KEINDONESIAN. UUD1945 YANG BERLAKU DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, MERUPAKAN UUD TERTULIS. DISAMPING UUD YANG TERTULIS BERLAKU JUGA UUD LAINNYA YANG TIDAK TERTULIS.

HUKUM DASAR TERULIS

  1. DIKARENAKAN SIFATNYA TERTULIS, MAKA RUMUSANNYA JELAS DAN MERUPAKAN HUKUM POSITIF YANG MENGIKAT PEMERINTAH SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA, MAUPUN BAGI SETIAP WARGA NEGARA.

  2. MEMUAT ATURAN-ATURAN POKOK KETATANEGARAAN.

  3. UUD 1945 BERSIFAT SINGKAT DAN SUPEL, HANYA MEMUAT ATURAN- ATURAN POKOK YANG HARUS DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN, SERTA MEMUAT HAK-HAK ASASI MANUSIA.

  4. MEMUAT NORMA-NORMA, ATURAN-ATURAN & KETENTUAN-KETENTUAN YANG DAPAT SERTA HARUS DILAKSANAKAN SECARA KONSTITUSIONAL

  5. UUD 1945 DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA SBG. PERATURAN HUKUM POSITIF, DISAMPING SEBAGAI ALAT KONTROL TERHADAP NORMA-NORMA HUKUM POSITIF YANG LEBIH RENDAH DALAM HIERARKHI TERTIB HUKUM INDONESIA.

HUKUM DASAR YANG TIDAK TERTULIS

HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS, YAITU ATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA.
Contoh: - pidato kenegaraan oleh presiden pada setiap tgl. 16 Agustus

HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS MEMPUNYAI SIFAT SBB.:

  1. MERUPAKAN KEBIASAAN YANG TERPELIHARA DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAN NEGARA & TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DASAR TERTULIS (BERJALAN SEJAJAR)

  2. BERSIFAT SEBAGAI PELENGKAP ATURAN KETATANEGARAAN YANG TIDAK TERDAPAT DALAM UUD (KESEPAKATAN).

  3. HANYA TERJADI PADA TINGKAT NASIONAL.

DENGAN SENDIRINYA HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS (KONVENSI) TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UUD ITU SENDIRI DAN BIASANYA MERUPAKAN ATURAN-ATURAN SEBAGAI PELENGKAP ATAU PENGISI KEKOSONGAN YANG TIMBUL DARI PRAKTEK KENEGARAAN, KARENA ATURAN TSB. TIDAK TERDAPAT DALAM UUD.

KEDUDUKAN UUD 1945, ADALAH NORMA HUKUM TATA NEGARA YANG MEMUAT NORMA-NORMA, YANG MENGATUR STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGARA, JUGA MENGATUR TUGAS-TUGAS ALAT PERLENGKAPAN NEGARA, BAIK DI PUSAT & DAERAH SERTA HUBUNGAN SATU SAMA LAIN.

UUD 1945 BERSIFAT MENGIKAT & FUNGSI SEBAGAI KONTROL, ALAT PENGECEK APAKAH MORMA HUKUM YANG LEBIH RENDAH ITU SESUAI ATAU TIDAK DENGAN KETENTUAN UUD.

UUD MENENTUKAN CARA BAGAIMANA PUSAT-PUSAT KEKUASAN BEKERJA SAMA & MENYESUAIKAN DIRI DALM SUATU MEKANISME.

MEKANISME & DASAR DARI SETIAP SISTEM PEMERINTAHAN DIATUR DALAM UUD YANG MENETAPKAN BAGAIMANA KEKUASAAN ITU DIBAGI ANTARA BADAN LEGISLATIF, EKSEKUTIF & BADAN YUDIKATIF.

Catatan:

kekuasaan legislatif - kekuasaan membentuk UU (pasal 20),

kekuasaan eksekutif - kekuasaan mengajukan rancangan UU, menetapkan serta melaksanakan undang-undang (pasal 5)

kekuasaan yudikatif - kekuasaan mengadili (pasal 24).

SEMENJAK DITETAPKAN DAN DISAHKAN UUD 1945 OLEH PPKI PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 SEBAGAI UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA, MAKA UUD 1945 TELAH MERUPAKAN HUKUM DASAR MELIPUTI: HUKUM DASAR TERTULIS (UUD), SELAIN ITU DALAM SISTEM KETATANEGARAN TERDAPAT JUGA HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS (KONVENSI).

UUD1945 BERDASARKAN SIFATNYA SEBAGAI HUKUM NEGARA, YANG BERISI ATURAN POKOK ATAU DASAR, HARUS DIBERIKAN SIFAT UNTUK TIDAK DIGANTI-GANTI DENGAN UUD LAIN, YANG DAPAT MEMBAWA PERGANTIAN NEGARA.

PADA DASARNYA UUD 1945 MEMILIKI SIFAT-SIFAT, SBB:

1. FLEKSIBEL, MEMPUNYAI ARTI: SUPLE & ELASTIS, ARTINYA UUD 1945 TIDAK PERNAH KETINGGALAN ZAMAN, LUWES DALAM ARTIAN BERLAKU DIMANA SAJA, TIDAK KAKU DAPAT DIIKUTI OLEH SIAPA SAJA YANG MENJADI PENDUDUK (WARGA NEGARA) INDONESIA.

2. UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERSIFAT SINGKAT & SUPEL, HANYA MEMUAT 37 PASAL, SERTA ATURAN PERALIHAN & ATURAN TAMBAHAN. HAL INI MENGADUNG MAKNA:

a. UUD CUKUP HANYA MEMUAT ATURAN-ATURAN POKOK & MEMUAT GARIS-GARIS BESAR INSTRUKSI KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN LAIN-LAIN PENYELENGGARA NEGARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN NEGARA & KESEJAHTERAAN SOSIAL,

b. SIFAT “SUPEL” DIMAKSUDKAN, SENANTIASA HARUS INGAT BAHWA MASYARAKAT HARUS TERUS BERKEMBANG.

Catatan: Aturan Peralihan sebelum perubahan, Pasal II, sbb. “Segala badan negara & peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Aturan Peralihan setelah Perubahan yang dilaksanakan Tahun 1999-2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, sbb:
Pasal I, Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undan-Undang Dasar Ini.Pasal II, Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

NEGARA INDONESIA HARUS TERUS TUMBUH & BERKEMBANG SEIRING DENGAN PERUBAHAN ZAMAN, SEHINGGA JANGAN TERGESA-GESA MEMBERIKAN KRISTALISASI, ATAU MEMBERI BENTUK KEPADA PIKIRAN-PIKIRAN YANG MASIH BERUBAH-RUBAH, KARENA SEMAKIN “SUPEL” SIFAT ATURAN ITU, SEMAKIN BAIK.

FUNGSI UUD 1945

DARI URIAN DI ATAS DAPAT DISIMPULKAN FUNGSI UUD 1945 SBB.:
SUMBER HUKUM BAGI PRODUK-PRODUK HUKUM & KEBIJAKSANAAN- KEBIJAKSANAN PEMERINTAH,
2. SARANA / ALAT PENGAWASAN (KONTROL) BERLAKUNYA SEMUA PERATURAN DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, APAKAH PERATURAN YANG LEBIH RENDAH YANG BERLAKU SESUAI ATAU TIDAK DENGAN KETENTUAN UUD 1945.

MAKNA PEMBUKAN UUD 1945, SEBAGAI PENGANTAR BATANG TUBUH UUD 1945, MENGADUNG KAIDAH-KAIDAH NEGARA FUNDAMENTAL YANG DENGAN JALAN HUKUM TIDAK DAPAT DIUBAH, SERTA PERNYATAAN KEMERDEKAAN (deklarasi kemerdekaan). ISI DARI PEBUKAAN UUD 1945 MEMUAT:

a. Alinea pertama  : pernyataan kemerdekaan dari segala bangsa (hak asasi),

b. Alinea kedua  : pernyataan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia,

c. Alinea ketiga  : pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia,

d. Aline kempat  : memuat asas pokok pembentukan Pemerintahan Negara

Indonesia meliputi:

- Tujuan Negara

- Ketentuan diadakannya UUD Negara Indonesia

- Bentuk Negara

- Dasar Filsafat Negara Pancasila.

HUBUNGAN ANTARA PROKLAMASI DAN PEMBUKAAN UUD 1945 PROKLAMASI SEBAGAI PROKLAMASI KEMERDEKAAN, PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI DEKLARASI KEMERDEKAAN. KEDUANYA MERUPAKAN PERNYATAAN KEMERDEKAAN, BAIK PADA BANGSA SENDIRI MAUPUN KEPADA DUNIA LUAR. PROKLAMASI KEMERDEKAAN MERUPAKAN SUMBER HUKUM, ADAPUN PEMBUKAAN SEBAGAI PEDOMAN DASAR, MEMUAT PRINSIP-PRINSIP, ASAS-ASAS, DAN TUJUAN BANGSA INDONESIA YANG AKAN DIWUJUDKAN DENGAN JALAN BERNEGARA.
PRINSIP-PRINSIP DAN ASAS-ASAS TERSEBUT DIKENAL DENGAN PANCASILA.

PENGERTIAN HUKUM TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI MASYARAKAT. CICERO (106-43 SM), MENGATAKAN DI MANA “ADA MASYARAKAT DI SITU ADA HUKUM” (ubi societas, ibi ius).

HUKUM JUGA TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DENGAN NEGARA DALAM ARTI LUAS (MASYARAKAT BERNEGARA).

BERBICARA NEGARA, MAKA KITA BERBICARA TENTANG ORGANISASI KEKUASAAN, SEHINGGA HUKUM ERAT SEKALI HUBUNGANNYA DENGAN KEKUASAAN.

MENURUT MOCHTAR KUSUMAATMADJA, “HUKUM TANPA KEKUASAAN ADALAH ANGAN-ANGAN, DAN KEKUASAAN TANPA HUKUM ADALAH KELALIMAN.

HUKUM MEMERLUKAN KEKUASAAN BAGI PELAKSANAANNYA, SEBALIKNYA KEKUASAAN ITU SENDIRI DITENTUKAN BATAS-BATASNYA OLEH HUKUM. DISINI TERLIHAT BETAPA ERAT HUBUNGAN ANTARA HUKUM, NEGARA DAN KEKUASAAN.

WALAUPUN TERDAPAT HUBUNGAN YANG ERAT, TIDAK BERARTI BAHWA NEGARA BERDASARKAN ATAS HUKUM IDENTIK DENGAN NEGARA YANG BERDASARKAN ATAS KEKUASAAN.


PERTEMUAN 6

MAKNA DAN POKOK-POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

UUD 1945 MERUPAKAN SUMBER HUKUM DARI HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA. PEMBUKAAN UUD 1945, MERUPAKAN SUMBER MOTIVASI DAN ASPIRASI PERJUANGAN, SERTA TEKAD BANGSA INDONESIA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL DAN MERUPAKAN CITA-CITA MORAL YANG INGIN DITEGAKKAN, BAIK DALAM LINGKUNGAN NASIONAL MAUPUN DALAM PERGAULAN BANGSA-BANGSA DI DUNIA.
PEMBUKAAN UUD 1945 YANG MERUPAKAN PENUANGAN JIWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN, TELAH DIRUMUSKAN SECARA PADAT & KHIKMAD DALAM EMPAT ALINEA & SETIAP KATA PADA SETIAP ALINEA MENGANDUNG ARTI DAN MAKNA YANG SANGAT DALAM DAN MEMPUNYAI NILAI UNIVERSAL.

UNIVERSAL, KARENA MENGANDUNG NILAI YANG DIJUNJUNG TINGGI OLEH BANGSA-BANGSA BERADAB DI SELURUH MUKA BUMI, LESTARI, KARENA MAMPU MENAMPUNG DINAMIKA MASYARAKAT & AKAN MENJADI LANDASAN PERJUANGAN BANGSA & NEGARA.

PEMBUKAAN SEBAGAI PERNYATAAN KEMERDEKAAN, MEMUAT PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN TIDAK BOLEH DIUBAH OLEH SIAPAPUN TERMASUK MPR HASIL PEMILIHAN UMUM.

MAKNA ALINEA-ALINEA DALAM PEMBUKAN UUD 1945

PEMBUKAAN UUD 1945 TERDIRI DARI EMPAT ALINEA YANG MENGANDUNG POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MERUPAKAN CERMINAN DARI PANCASILA.

ALINEA PERTAMA, “BAHWA SESUNGGUHNYA KEMEREKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA DAN OLEH SEBAB ITU, MAKA PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN”

MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM ALINEA TSB. :

1. MENUNJUKKAN ADANYA KETEGUHAN PENDIRIAN, BANGSA INDONESIA UNTUK MERDEKA MELAWAN PENJAJAHAN.

2. PENGUNGKAPAN SUATU DALIL OBJEKTIF, BAHWA PENJAJAHAN TIDAK SESUAI DENGAN PRIKEMANUSIAAN DAN PRIKEADILAN, KARENA ITU HARUS DITENTANG DAN DIHAPUSKAN AGAR SEMUA BANGSA DAPAT MENJALANKAN HAK KEMERDEKAANNYA SEBAGAI HAK ASASI.

3. PENGUNGKAPAN SUATU DALIL SUBYEKTIF, YAITU ASPIRASI BANGSA INDONESIA UNTUK MEMBEBASKAN DIRI DARI PENJAJAHAN.

DALIL INI MENUGASKAN KEPADA BANGSA/PEMERINTAH UNTUK MELAWAN SETIAP BENTUK PENJAJAHAN.

ALINEA KEDUA, “DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN TELAH SAMPAILAH KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA DENGAN SELAMAT SENTAUSA MENGANTAR RAKYAT INDONESIA KE DEPAN PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR”

MAKNA YANG TERKANDUNG SBB.:

1. PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TELAH SAMPAI PADA SAAT YANG MENENTUKAN

2. MOMENTUM YANG TELAH DICAPAI HARUS DIMANFAATKAN UNTUK MENYATAKAN KEMEDERKAAN.

3. KEMERDEKAAN BUKAN MERUPAKAN TUJUAN AKHIR, TETAPI HARUS DIISI DENGAN USAHA MEWUJUDKAN NEGARA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL, & MAKMUR. YANG MERUPAKAN CITA- CITA NASIONAL BANGSA INDONESIA.

ALINEA INI, MENUNJUKKAN KEBANGGAAN DAN PENGHARGAAN KEPADA PERJUANGAN BANGSA INDONESIA. MENYIRATKAN BAHWA KEADAAN MASA SEKARANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI KEADAAN MASA LALU DAN YANG DILAKUKAN PADA MASA SEKARANG AKAN MENENTUKAN KEADAAN MASA YANG AKAN DATANG.

ALINEA KETIGA, “ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN DIDORONG OLEH KEINGINAN LUHUR, SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANG -SAAN YANG BEBAS, MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANNYA”.

MAKNA YANG TERKANDUNG SBB.:

1. MOTIVASI SPIRITUAL YANG LUHUR BAHWA KEMEDEKAAN BANGSA INDONESIA ADALAH BERKAT RAHMAT DARI TUHAN.

2. KEINGINAN YANG DIDAMBAKAN SEGENAP BANGSA INDONESIA UNTUK HIDUP YANG BERKESEIMBANGAN ANTARA KEHIDUPAN MATERIAL DENGAN SPIRITUAL & KEHIDUPAN DUNIA DENGAN AKHIRAT.

3. PENGUKUHAN MELALUI PROKLAMASI KEMERDEKAAN SEBAGAI SUATU NEGARA YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN.

ALINEA INI MERUPAKAN PENEGASAN APA YANG MENJADI MOTIVASI RIIL, UNTUK MENYATAKAN KEMERDEKAAN YANG MERUPAKAN HASIL PERJUANGAN BANGSA INDONESIA. DAN MERUPAKAN KONSEKUENSI LOGIK BAHWA PENJAJAHAN HARUS DIHANCURKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERI-KEMANUSIAAN. HANCURNYA PENJAJAHAN, TIMBULAH KEMERDEKAAN, DITEGASKAN DALAM ALINEA KETIGA. ALINEA INI MENYATAKAN, BAHWA KEMERDEKAAN ITU DIBERIKAN OLEH ALLAH YANG MAHA KUASA.
ALINEA PERTAMA, KEDUA & KETIGA MERUPAKAN SISTEM YANG RUNTUT.

ALINEA KEEMPAT, “KEMUDIAN DARIPADA ITU, UNTUK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA & SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA & UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL, MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UUD NEGARA INDONEISA, YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASARKAN KEPADA: KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAN YANG ADIL & BERADAB, PERSATUAN INDONESIA, & KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA”.

MAKNA YANG TERKANDUNG SBB.:

1. DISUSUNNYA TUJUAN SEKALIGUS FUNGSI NEGARA INDONESIA

2. DISUSUNNYA NEGARA INDONESIA YANG BERBENTUK REPUBLIK DAN BERKEDAULATAN RAKYAT

3. NEGARA INDONESIA MEMPUNYAI DASAR FALSAFAH PANCASILA.
ALINEA KEEMPAT ADALAH KONSEKUENSI LOGIS ALINEA KETIGA.

SETELAH KEMERDEKAAN BERHASIL DIPEROLEH & DINYATAKAN, MAKA ALINEA KEEMPAT MENEMPATKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

HUBUNGAN POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BATANG TUBUH

POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945, MENGUASAI HUKUM DASAR NEGARA, BAIK YANG TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS. POKOK-POKOK PIKIRAN INI DIJELMAKAN DALAM PASAL-PASAL.

FUNGSI PEMBUKAAN MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945, KARENA PEMBUKAAN MENGANDUNG POKOK-POKOK PIKIRAN YANG DIJABARKAN LEBIH LANJUT DALAM PASAL-PASAL DI BATANG TUBUH UUD 1945.

MENYADARI AKAN KEAGAGUNGAN NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA DAN MEMPERHATIKAN HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN & BATANG TUBUH UUD 1945, DISIMPULKAN BAHWA PEMBUKAAN UUD 1945 YANG MEMUAT FALSAFAH NEGARA PANCASILA DAN UUD 1945, MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAH-PISAHKAN, BAHKAN MERUPAKAN RANGKAIAN KESATUAN NILAI DAN NORMA YANG TERPADU.

PEMBUKAAN UUD 1945 YANG DISEMANGATI PASAL-PASAL UUD 1945, PADA HAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU RANGKAIAN KESATUAN YANG TIDAK LAIN ADALAH POKOK-POKOK PIKIRAN: PERSATUAN INDONESIA, KEADILAN SOSIAL, KEDAULATAN RAKYAT BERDASAR ASAS KERAKYATAN DAN PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN DAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. HAL TERSEBUT TIDAK LAIN ADALAH SILA-SILA DARI PANCASILA.

SILA PANCASILA MERUPAKAN SATU KESATUAN & PERLU DIJABARKAN SILA DEMI SILA. PENJABARAN HARUS BERDASARKAN PEMBUKAAN DAN BATANG TUBUH UUD 1945, SBB.:

  1. SILA PERTAMA, KETUHANAN YANG MAHA ESA.
    PEMBUKAAN UUD 1945
    Pasal 29 ayat 1 dan 2, UUD 1945.
    (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
    (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

  2. SILA KEDUA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
    PEMBUKAAN UUD 1945 dan Pasal 27 ayat 1 & 2, 28, 30 dan 31 UUD 1945. Pasal 27:
    (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, dengan tidak ada kecualinya.
    (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

  3. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat & berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan & sebagainya ditetapkan dengan UU.

    Pasal 30:

    (1) Tiap-tiap warga negara berhak & wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara

    (2) Usaha pertahanan & keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan & keamanan rakyat semesta oleh TNI & Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung**

    (3) Menjelaskan tentang TNI).**

    (4) Menjelaskan tentang Kepolisian Negara RI.)** dan

    (5) Menjelaskan tentang susunan & kedudukan TNI & Kepolisian dalam menjalankan tugasnya).**

    Pasal 31:

    (1) Setiap Warga negara berhak mendapat pendidikan****

    (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya****

    (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan & ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU.

    (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikkan nasional****

    (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia****

  4. SILA KETIGA, PERSATUAN INDONESIA

  5. PEMBUKAAN UUD 1945 dan Pasal 1, 32, dan 36 UUD 1945.
    Pasal 1:

    (1). Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik

    (3). Negara Indonesia adalah negara hukum****

    Pasal 32:

    (1). Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya****

    (2). Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional****
    Pasal 36: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

  6. SILA KEEMPAT, KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN

  7. DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN PEMBUKAAN UUD 1945 dan Pasal 1 (ayat 2), 2 (ayat 1 & 3), 37 UUD 1945.
    Pasal 1 ayat 2: Kedaulatan berada di tangan rakyat & dilaksanakan menurut UUD***
    Pasal 2:

    (1). MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU****

    (3). Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak

    Pasal 37:

    (1). Usulan perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlaah anggota MPR.

    (2). Setiap usulan perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis & ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

    (3). Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR****

    (4). Putusan mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu angota dari seluruh angota MPR****

    (5). Khusus tentang NKRI tidak dapat dilakukan perubahan****

  8. SILA KELIMA, KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

PEMBUKAAN UUD 1945 dan Pasal 23, 27, 28, 29, 31, 33, dan 34 UUD 1945.
Pasal 23:

(1). APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka & bertangung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara ***

(2). RUU APBN diajukan oleh Presiden utk. dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD***.

(3). Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun lalu***

Pasal 27 ayat 2:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28, 29, 31, telah diuraikan sebelumnya.
Pasal 33,

(1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan

(2). Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

(3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional****

(5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam UU****

Pasal 34:

(1). Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ****

(2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan****

(3). Negara bertangung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayaanan umum yang layak****

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam UU****


PERTEMUAN 7

DINAMIKA PELAKSANAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MASA AWAL KEMERDEKAN, BANGSA INDONESIA MENGALAMI BERBAGAI MACAM GANGGUAN. KOLONIALISME BELANDA BERUPAYA BERKUASA DENGAN MEMBONCENG TENTARA SEKUTU.
TERJADI JUGA BERMACAM PEMBERONTAKAN YANG BERSUMBER PADA PERTENTANGAN IDEOLOGI YANG INGIN MENAMPILKAN IDEOLOGI LAIN.

SISTEM PEMERINTAHAN BELUM DAPAT DILAKSANAKAN, SEGALA KEKUASAAN DIJALANKAN OLEH PRESIDEN DENGAN DALIL UNTUK MENANGKAL ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN DAN TANTANGAN.

TERJADI PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN, ATAS DASAR MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No. X, TANGGAL 16 OKTOBER 1945, KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (KNIP) BERUBAH FUNGSI DARI PEMBANTU PRESIDEN MENJADI BADAN YANG DISERAHI KEKUASAAN LEGISLATIF DAN IKUT MENETAPKAN GBHN.

TANGGAL 14 NOPEMBER 1945, KELUAR MAKLUMAT PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN DARI KABINET PRESIDENSIAL MENJADI SISTEM KABINET PARLEMENTER, HAL INI BERDASARKAN USUL BADAN PEKERJA-KNIP.

KEKUASAN PEMERINTAH (EKSEKUTIF) DIPEGANG OLEH PERDANA MENTERI SEBAGAI PIMPINAN KABINET.

PERDANA MENTERI ATAU MENTERI-MENTERI BERTANGGUNGJAWAB KEPADA KNIP, SEBAGAI DPR & TIDAK BERTANGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN SEBAGAIMANA YANG DIATUR OLEH UUD 1945.
BERAKIBAT SEMAKIN TIDAK STABILNYA NEGARA RI BAIK DI BIDANG POLITIK, EKONOMI, PEMERINTAHAN & KEAMANAN.
PERDANA MENTERI HANYA BERJALAN BEBERAPA BULAN & SERING TERJADI PERGANTIAN.

TANGGAL 3 NOPEMBER 1945, DIKELUARKAN MAKLUMAT DITANDA TANGANI WAKIL PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PARTAI-PARTAI POLITIK, DENGAN TUJUAN AGAR DAPAT DIARAHKAN PADA PERJUANGAN UNTUK MEMPERKUAT & MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN.

TAHUN 1955 DIADAKAN PEMILIHAN UMUM UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR DAN ANGGOTA KONSTITUANTE YANG BERTUGAS MENYUSUN UUD YANG TETAP SEBAGAI PENGGANTI UUDS 1950.

SELAMA DUA TAHUN BERSIDANG BELUM MAMPU MENGHASILKAN KESEPAKATAN. DIKARENAKAN DALAM SIDANG MUNCUL USUL UNTUK MENGEMBALIKAN PIAGAM JAKARTA DALAM PEMBUKAAN UUD BARU.

TANGGAL 22 APRIL 1959, DI DEPAN SIDANG KONSTITUANTE PRESIDEN, MENYATAKAN UNTUK KEMBALI KE UUD 1945. HAL INI TIDAK DAPAT TERPENUHI, DENGAN ALASAN SEPARO ANGGOTA KONSTITUANTE TIDAK AKAN MENGIKUTI SIDANG APABILA TIDAK DISETUJUI USUL TSB.

TANGGAL 5 JULI 1959 PRESIDEN MENGELUARKAN DEKRIT YANG ISINYA :

  1. MEMBUKARKAN KONSTITUANTE,

  2. MENETAPKAN UUD 1945 BERLAKU LAGI, BAGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, TERHITUNG MULAI HARI & TANGGAL PENETAPAN DEKRIT, MAKA TIDAK BERLAKU LAGI UUDS 1950.

  3. PEMBENTUKAN MPRS YANG TERDIRI ATAS ANGGOTA-ANGOTA DPR DITAMBAH DENGAN UTUSAN-UTUSAN DARI DAERAH-DAERAH & GOLONGAN-GOLONGAN SERTA DPAS.
    DEKRIT TSB. TERMUAT DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN No.150 TAHUN 1959 DAN DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 1959.

MASA ORDE LAMA, DIKELUARKAN DEKRIT TSB. MAKA BERLAKU KEMBALI NEGARA RI. NAMUN REALISASI KETATANEGARAAN TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI UUD 1945, DALAM BERBAGAI BIDANG KEBIJAKSANAAN NEGARA:

PRESIDEN MENCANANGKAN DEMOKRASI TERPIMPIN, DALAM PENGERTIAN DEMOKRASI YANG SESUAI DENGAN SILA KE 4 PANCASILA. “TERPIMPIN” MENGACU KEPADA DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWIKILAN. TETAPI DALAM PRAKTEK MENJADI TERPIMPIN OLEH PRESIDEN, AKIBATNYA TERJADI PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN.

KONSEPSI PANCASILA BERUBAH MENJADI KONSEPSI NASAKOM. PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA & PIMPINAN BESAR REVOLUSI DIANGKAT UNTUK JABATAN SEUMUR HIDUP.

PUNCAK DIBIDANG POLITIK, DITANDAI PEMBERONTAKAN G 30 S PKI, DALAM SEJARAH, BAHWA PKI TELAH DUA KALI MENGKHIANATI NEGARA & BANGSA SERTA DASAR NEGARA. BERSYUKUR PEMBERONTAKKAN DAPAT DIGAGALKAN.

RAKYAT MENGHENDAKI & MENUNTUT DIBUBARKAN PKI. NAMUN, PIMPINAN NEGARA TIDAK MENDENGARKAN TUNTUTAN RAKYAT, SITUASI SEMAKIN MERUNCING, KEADAAN EKONOMI & KEAMANAN TIDAK TERKENDALIKAN.

DENGAN DIPELOPORI OLEH PEMUDA, PELAJAR & MAHASISWA, RAKYAT MENYAMPAIKAN TRITUNTUTAN RAKYAT (TRITURA) YANG MELIPUTI:
(1) BUBARKAN PKI,
(2) BERSIHKAN KABINET DARI UNSUR-UNSUR PKI,
(3) TURUNKAN HARGA-HARGA / PERBAIKI EKONOMI.

GERAKAN RAKYAT MEMPERJUANGKAN TRITURA SEMAKIN BESAR, SEHINGGA PEMERINTAH (PRESIDEN) TIDAK MAMPU MENGENDALIKAN, MAKA DIKELUARKAN SURAT PERINTAH TERTANGGAL 11 MARET 1966, YANG MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA LETJEN. SOEHARTO, UNTUK MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN & MENYELAMATKAN KEADAAN NEGARA.

SEJAK PERISTIWA ITULAH SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA DIKUASAI OLEH KEKUASAAN ORDE BARU.

MASA ORDE BARU, LAHIR DENGAN TEKAD AWAL UNTUK MENGEMBALIKAN KEADAAN SETELAH PEMBERONTAKAN G 30 S PKI, SERTA TEKAD UNTUK MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYRAKAT, BANGSA & NEGARA ATAS DASAR PELAKSANAAN PANCASILA & UUD 1945 SECARA MURNI DAN KONSEKUEN. JUGA SEBAGAI PELOPOR PEMBANGUNAN NASIONAL SEHINGGA ORDE BARU SERING DIISTILAHKAN DENGAN ORDE PEMBANGUNAN.

AWAL KEKUASAAN ORDE BARU UNTUK MEMPERBAIKI NASIB BANGSA DALAM BERBAGAI BIDANG, a.l. BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA MAUPUN KEAMANAN.

DI BIDANG POLITIK, DILAKSANAKAN PEMILU.

BANGSA INDONESIA MEMANG MERASAKAN PERUBAHAN, PENINGKATAN NASIB BANGSA DALAM BERBAGAI BIDANG MELALUI SUATU PROGRAM YANG DISEBUT PELITA (PEMBANGUNAN LIMA TAHUN).

NAMUN, LAMBAT LAUN PROGRAM-PROGRAM NEGARA BUKAN LAGI UNTUK RAKYAT MELAINKAN DEMI KEKUASAAN & AMBISI. KEKUASAN MENJALAR KESELURUH SENDIRI-SENDI KEHIDUPAN KETATANEGARAAN INDONESIA. KEKUASAN MENJADI OTORITER SEAKAN-AKAN DILAKSANAKAN SECARA DEMOKRATIS.

REALISASI UUD 1945 PRAKTIS LEBIH BANYAK MEMBERIKAN PORSI ATAS KEKUASAAN PRESIDEN.


MAKNA NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM (NEGARA BERDASARKAN ATAS HUKUM (rechtsstaat), TIDAK BERDASARKAAN KEKUASAAN BELAKA (machtsstaat) YANG MENGANDUNG ARTI BAHWA NEGARA TERMASUK DI DALAMNYA PEMERINTAH DAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG LAIN, DALAM MELAKSANAKAN TINDAKANNYA HARUS DILANDASI OLEH HUKUM ATAU DAPAT DIPERTANGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM. DENGAN CIRI-CIRI NEGARA HUKUM YANG ANTARA LAIN:
1. ADANYA PENGAKUAN AKAN HAK ASASI MANUSIA
2. ADANYA ASAS LEGALITAS
3. ADANYA SUATU PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK.

PEMERINTAH BERDASARKAN PADA SISTEM KONSTITUSI (HUKUM DASAR), SESUAI DENGAN FALSAFAH PANCASILA DAN UUD 1945, TIDAK BERFUNGSI.

KEKUASAAN SEMAKIN TIDAK TERBATAS, BAHKAN SECARA TIDAK LANGSUNG KEKUASAAN LEGISLATIF DI BAWAH KEKUASAAN PRESIDEN.

DENGAN SISTEM INI, MAKA HAK ASASI RAKYAT DIBATASI BAHKAN DITEKAN, SEHINGGA KEKUASAN POLITIK SEMAKIN SULIT DIKONTROL.

TATKALA TERJADI KRISIS EKONOMI, ATAS DASAR KENYATAAN, MAKA DI BAWAH PELOPOR MAHASISWA MENGADAKAN GERAKAN REFORMASI UNTUK MENGEMBALIKAN DAN MENATA NEGARA KEARAH YANG DEMOKRATIS.


MASA REFORMASI, AKIBAT KETIDAK PUASAN MASYARAKAT, MAKA TERJADI GERAKAN YANG DIPELOPORI OLEH GENERASI MUDA TERUTAMA MAHASISWA SEBAGAI SUATU GERAKAN MORAL, MEMILIKI KEKUATAN YANG LUAR BIASA YANG MENUNTUT ADANYA “REFORMASI” DI SEGALA BIDANG KEHIDUPAN NEGARA TERUTAMA BIDANG POLITIK, EKONOMI & HUKUM.

Catatan: Reformasi mengandung arti perbaikan, pembaharuan atau pemulihan kembali. Reformasi lahir dari suatu gerakan masyarakat yang menuntut diadakan perubahan-perubahan yang menyangkut berbagai bidang kehidupan, seperti: bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan hankam.

KEBERHASILAN REFORMASI DITANDAI DENGAN TURUNNYA SOEHARTO PADA TANGGAL 21 MEI 1998, YANG DIGANTI OLEH PROF. DR. B.J. HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN RI. PEMERINTAHAN INI, MERUPAKAN PEMERINTAHAN TRANSISI.

SETELAH BERAKHIRNYA ORDE BARU, MAKA TERBUKA KESEMPATAN PARA PAKAR UNTUK MEMBICARAKAN PERLUNYA UNTUK DILAKUKAN AMANDEMEN TERHADAP BEBERAPA PASAL DALAM UUD 1945.

AMANDEMEN UUD 1945 ADALAH PERUBAHAN ATAS UUD 1945. DALAM HAL INI, BATANG TUBUH UUD 1945, TANPA MENGUBAH PEMBUKAAN UUD 1945, OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG SESUAI DENGAN KETENTUAN UUD 1945 ITU SENDIRI.

Catatan: amandemen suatu proses penyempurnaan terhadap UUD tanpa harus mengubah UUD tsb. Amandemen merupakan pelengkap dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD.


AMANDEMEN UUD1945, SEBAGAI USAHA UNTUK MENGEMBALIKAN KEHIDUPAN NEGARA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT & MENUJU INDONESIA YANG DEMOKRATIS. HAL INI SALAH SATU ASPIRASI YANG TERKANDUNG DALAM SEMANGAT REFORMASI, DENGAN DASAR PADA KENYATAAN SELAMA PEMERINTAHAN ORDE BARU, TELAH TERJADI PEMBERIAN KEKUASAAN YANG MAHA DAHSYAT KEPADA PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA MAUPUN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN, SBB.:

- SECARA MATERIEAL, PRESIDEN MEMILIKI KEKUASAAN YANG TIDAK TERBATAS, MELIPUTI KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF & YUDIKATIF,

- SEMUA LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PEMERINTAH DIBUAT SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TIDAK BERDAYA,

- SECARA MATERIAL, JABATAN PRESIDEN TIDAK TERBATAS, AKIBAT ADANYA PASAL-PASAL YANG MULTITAFSIR.

- LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA YANG LAIN MELAKUKAN POLITIK “yes men”

DI KEPEMIMPINAN B.J. HABIBIE, GERAKAN REFORMASI BERGULIR, TERJADI KEMAJUAN DI BIDANG POLITIK, PENINGKATTAN PERAN MASYARAKAT, PENGURANGAN DOMINASI PERAN PEMERINTAH DALAM KEHIDUPAN POLITIK. DISELENGARAKAN SIDANG ISTIMEWA MPR (10-13 Nop.1998), PEMILU MULTI PARTAI TANGGAL 7 JUNI 1999 YANG DIKUTI 48 PARTAI DARI 143 PARTAI POLITIK, NETRALISASI PEGAWAI NEGERI, KEBEBASAN PERS, RATIFIKASI BERBAGAI KONVENSI YANG BERTALIAN DENGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA.


DALAM WAKTU YANG RELATIF SINGKAT (sekitar 17 bulan) TIDAK SEDIKIT HAL-HAL NEGATIF TERJADI, YANG OLEH BEBERAPA KALANGAN DI PANDANG SEBAGAI PEMERINTAHAN YANG MASIH MERUPAKAN PERPAN -JANGAN TANGAN REZIM ORDE BARU.

BELUM MAMPU MENGANGKAT BANGSA DARI KETERPURUKAN KRISIS EKONOMI, BUDAYA KORUPSI, KOLUSI & NEPOTISME YG. MASIH LENGKET, BELUM TERWUJUDNYA SUPREMASI HUKUM.

LEPASNYA TIMOR TIMUR SEBAGAI PROPINSI KE-27 DARI NKRI. MELALUI PROSES PENENTUAN PENDAPAT PADA TGL. 30 AGUSTUS 1999, SEBAGAI AKIBAT, MAKA PEMERINTAHAN TRANSISI TIDAK MENDAPAT DUKUNGAN DAN LEGITIMASI DARI RAKYAT.

BERAKHIR DITOLAKNYA PERTANGGUNGJAWABAN B.J. HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN RI, MELALUI KETETAPAN MPR-RI No. III/MPR/1999.

Catatan: selama NKRI berdiri di atas landasan konstitusional UUD 1945 telah mengalami dua kali penolakan pertanggungjawab Presiden oleh MPRS & MPR, yakni: 1. Ir. Sukarno dan 2. Prof.DR. BJ. Habibie.

PADA TGL. 7 JUNI 1999, DIADAKAN PEMILIHAN UMUM & TELAH BERHASIL MEMBENTUK KEMBALI LEMBAGA-LEMBAGA PERWAKILAN & PERMUSYA -WARATAN RAKYAT YANG MENDAPAT DUKUNGAN DAN LEGITIMASI RAKYAT UNTUK PRIODE 1999-2004, DAN PADA TAHUN 2004 DILAKSANAKAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG DIPILIH SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT.

(Catatan: merupakan pemilihan presiden yang secara langsung yang pertama)




PRESENTASI
TUGAS MANDIRI 2


PERTEMUAN 8

FILSAFAT, PANCASILA, DAN FILSAFAT PANCASILA

PEMAHAMAN TENTANG SISTEM FILSAFAT MERUPAKAN SUATU UPAYA UNTUK MEMPELAJARI DAN MENDALAMI SUATU PEMIKIRAN YANG MENDASAR DAN MENYELURUH. FILSAFAT SUDAH TIDAK ASING LAGI, SELAMA MANUSIA HIDUP TIDAK DAPAT MENGHINDAR DARI KEGIATAN BERFILSAFAT.
MISALKAN:

JIKA BERPENDAPAT DALAM HIDUP INI MATERILAH YANG ESSENSIAL DAN MUTLAK, MAKA ORANG TERSEBUT BERFILSAFAT MATERIALISME.

JIKA BERPANDANGAN KEBENARAN PENGETAHUAN SEBAGAI SUMBER RASIO, ORANG TERSEBUT BERFILSAFAT RASIONALISME, ATAU

JIKA BERPANDANGAN BAHWA DALAM HIDUP INI YANG TERPENTING ADALAH KENIKMATAN, KESENANGAN & KEPUASAN LAHIRIAH, PAHAM INI DISEBUT HEDONISME, DEMIKIAN JUGA,

JIKA BERPANDANGAN BAHWA DALAM HIDUP MASYARAKAT MAUPUN NEGARA YANG PENTING ADALAH KEBEBASAN INDIVIDU, DENGAN KATA LAIN BAHWA MANUSIA ADALAH SEBAGAI MAKLUK INDIVIDU YANG BEBAS, ORANG TSB. BERPANDANGAN INDIVUALISME, LIBERALISME. Dsb.

SECARA ETIMOLOGIS, FILSAFAT YANG BERASAL DARI BAHASA YUNANI, Philos yang artinya Cinta dan Sophia yang artinya Kebijaksanaan, DARI ASAL USUL KATA FILSAFAT DAPAT DIARTIKAN “CINTA AKAN KEBIJAKSANAAN”.

SEIRING PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, FILSAFAT TELAH DIGUNAKAN DALAM BERBAGAI KONTEKS. MISALKAN: FILSAFAT ILMU, FILSAFAT NEGARA, FILSAFAT HUKUM, FILSAFAT POLITIK, FILSAFAT EKONOMI, FILSAFAT MANUSIA (yang membicarakan tentang manusia), FILSAFAT SOSIAL (yang membicarakan masalah masyarakat), FILSAFAT MORAL, FILSAFAT PANCASILA, DAN BIDANG-BIDANG ILMU LAINNYA.

KEGIATAN FILSAFAT DAPAT DILAKUKAN SECARA DEDUKTIF DENGAN MENCARI HAKEKAT SUATU GEJALA SERTA MENGANALISA & DISUSUN SECARA SITEMATIS, SEHINGGA MENJADI KEUTUHAN PANDANGAN YANG KOMPREHENSIF.

KEGIATAN FILSAFAT DAPAT JUGA DILAKUKAN SECARA INDUKTIF, DENGAN MENGAMATI GEJALA-GEJALA ITU.

PEMIKIRAN FILSAFAT MERUPAKAN KEGIATAN RASIONAL YANG METAFISIS, YANG HASIL PEMIKIRANNYA TIDAK LAGI TERIKAT RUANG DAN WAKTU, DAN MEMPUNYAI ARTI ILMIAH YANG UNIVERSAL.

ARTI PRAKTIS, BERFILSAFAT BERARTI BERPIKIR, BERPIKIR SECARA MENDALAM TERHADAP SESUATU, SECARA METODIK, SISTEMATIS, MENYELURUH ATAU KRITIS.

KRITIS BERARTI ANALISIS YANG DIBUAT OLEH FILSAFAT TIDAK BERHENTI PADA FAKTA SAJA, MELAINKAN ANALISIS NILAI. PADA ANALISIS NILAI BUKAN LAGI GEJALA-GEJALA, TETAPI HAKIKAT.

CABANG-CABANG FILSAFAT

  1. METAFISIKA, MEMBAHAS HAL YANG BEREKSISTENSI DI BALIK FISIS, MELIPUTI BIDANG ONTOLOGI. ONTOLOGI MELIPUTI HAKIKAT KEBENARAN DAN KENYATAAN YANG INHEREN DENGAN PENGETAHUAN YANG TIDAK TERLEPAS DARI PERSEPSI TENTANG YANG “Ada” dan “ada” (Being dan being). ONTOLOGI ADALAH BIDANG FILSAFAT YANG MENYELIDIKI MAKNA “ADA”, HAKIKAT ADA, TERMASUK KESEMESTAAN ATAU KOSMOLOGI.

  2. EPISTEMOLOGI, BERKAITAN DENGAN PERSOALAN HAKIKAT ILMU PENGETAHUAN UNTUK MENCAPAI KEBENARAN / KENYATAAN. EPISTEMOLOGI CABANG FILSAFAT YANG MENYELIDIKI SUSUNAN, METODE DAN VALIDITAS ILMU PENGETAHUAN. Rasionalisme, Empirisme, Positivisme, ALIRAN-ALIRAN UNTUK MENCAPAI DAN MENEMUKAN KEBENARAN ATAU KENYATAAN ILMIAH.

  3. AKSIOLOGI, FILSAFAT YANG MENYELIDIKI HAKIKAT NILAI, MELIPUTI NILAI-NILAI NORMATIF DALAM MENERAPKAN KERANGKA PENGEMBANGAN ILMU YANG MENYANGKUT ETIKA, ESTETIKA DAN HEURISTIK.

HEURISTIK, MENJADI DASAR LAHIRNYA CABANG ILMU YANG MENIMBULKAN IMPLIKASI SOSIAL. MISALKAN: PENGETAHUAN TEKNOLOGI CANGGIH UNTUK MENINGKATKAN PRODUK DI BIDANG TEKNOLOGI, PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN, DSB.

BEBERAPA ALIRAN FILSAFAT

ALIRAN MATERIALISME, MENGAJARKAN BAHWA MAHLUK HIDUP HAKEKATNYA PADA MATERI. ALIRAN INI TERBAGI MENJADI: ALIRAN MATERIALISME MEKANIK PENEKANAN KEPADA SAINS ALAM. DAN ALIRAN MATERIALISME DIALEKTIK, MERUPAKAN FILSAFAT DARI KELOMPOK KOMUNIS LAINNYA DI SELURUH DUNIA.

ALIRAN IDEALISME, MENGAJARKAN, REALITA TERDIRI DARI IDE-IDE PIKIRAN, AKAL ATAU JIWA DAN BUKAN BENDA MATERI & KEKUATAN. IDEALISEME MENEKANKAN AKAL YANG LEBIH DAHULU (PRIMER) DARIPADA MATERI.

ALIRAN INI MELAHIRKAN IDEALISME SUBYEKTIF, IDEALISME OBJEKTIF. IDEALISME SUBYEKTIF MENGATAKAN, AKAL, JIWA, DAN PERSEPSI-PERSEPSINYA MERUPAKAN SEGALA YANG ADA. IDEALISME OBYEKTIF BERPENDAPAT, SEMUA BAGIAN ALAM TERCAKUP DALAM TATA TERTIB YANG MELIPUTI SEGALA SESUATU.

ALIRAN REALISME, ALIRAN INI MENGAJARKAN, SESUNGGUHNYA REALITA KESEMESTAAN, TERUTAMA KEHIDUPAN BUKANLAH BENDA (MATERI) SEMATA. KEHIDUPAN TUMBUH, BERKEMBANG & AKHIRNYA MATI. DENGAN DEMIKIAN REALITA TIDAK HANYA SEKEDAR MATERI TETAPI PERPADUAN MATERI DAN NON MATERI.

REALITA MERUPAKAN SINTESA ANTARA JASMANIAH-ROHANIAH, MATERI DENGAN NON MATERI.

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

PANCASILA ADALAH DASAR FILSAFAT, ASAS KEROHANIAN, IDEOLOGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. PANCASILA SEBAGAI OBYEK PEMIKIRAN KEFILSAFATAN ADALAH UNTUK MENGETAHUI PANCASILA SEDALAM-DALAMNYA, SAMPAI PADA HAKIKAT.

MEMPELAJARI FILSAFAT PANCASILA, MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT MEMPUNYAI AJARAN YANG MELIPUTI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN NEGARA.

PANCASILA DIPELAJARI DARI BERBAGAI PENDEKATAN, a.l. PENDEKATAN YURIDIS, HISTORIS, SOSIOLOGIS, TATA NILAI DAN NILAI-NILAI BUDAYA SERTA PENDEKATAN FILOSOFIS.

FILSAFAT PANCASILA TIDAK HANYA MENYELIDIKI PANCASILA DARI SALAH SATU ASPEK, MELAINKAN DARI BEBERAPA ASPEK, SEJAUH DIMUNGKINKAN & MENDUKUNG.

TERCAPAINYA PEMAHAMAN PANCASILA DENGAN MENGGUNAKAN METODE YANG HARUS DIPERTANGUNGJAWABKAN SERTA DISUSUN DALAM SUATU KERANGKA YANG SISTEMATIS.

PENDEKATAN FILOSOFIS DIPERLUKAN, MENGINGAT PANCASILA MERUPAKAN HASIL PEMIKIRAN FILOSOFIS YANG MENDALAM DAN MENYELURUH YANG SECARA FORMAL YURIDIS DIJADIKAN DASAR BAGI BANGSA INDONESIA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA.

FILSAFAT PANCASILA

FILSAFAT PANCASILA TIDAK SEKEDAR MEMPEROLEH GAMBARAN SERTA PENJELASAN DESKRIPTIF TENTANG PANCASILA, NAMUN MENCARI SEBAB-SEBAB MENGENAI KEBENARAN DAN KEDUDUKAN PANCASILA. MISALKAN:

SECARA YURIDIS, PANCASILA MERUPAKAN DASAR NEGARA INDONESIA. FILSAFAT PANCASILA TIDAK HANYA SEKEDAR MENJELASKAN PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA NAMUN MENELUSURI ALASAN TERDALAM MENGENAI MENGAPA DITERIMA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.

SECARA HISTORIS, DITELUSURI BAGAIMANA PANCASILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI DASAR NEGARA.

SECARA FILOSOFIS, DIPERTANYAKAN MENGAPA PARA PERUMUS DAPAT MENGHASILKAN RUMUSAN PANCASILA, DAN MENGAPA BANGSA INDONESIA DAPAT MENERIMA DENGAN RELA RUMUSAN TERSEBUT SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA.

NEGARA SEBAGAI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, HANYA DAPAT DIKENDALIKAN SECARA TERARAH & EFISIEN APABILA ADA GAMBARAN YANG JELAS TENTANG HAKIKAT, TUJUAN DAN SUSUNANNYA. SEHINGGA PADA SAAT BANGSA INDONESIA AKAN MEMBENTUK KEHIDUPAN BERNEGARA DIUSAHAKAN TERLEBIH DAHULU HAL YANG SANGAT PENTING UNTUK BERDIRINYA SUATU NEGARA, YAITU: ASAS, BAGI KEHIDUPAN BERNEGARA & PENGATURANNYA HARUS BERLANDASKAN PADA ASAS TSB.

MANFAAT DAN PENGGUNAAN FILSAFAT PANCASILA

SETIAP BIDANG KEHIDUPAN NEGARA, BAIK SEBAGAI ALAT PERLENGKAPAN NEGARA MAUPUN SEBAGAI PERORANGAN, YANG BERSANGKUTAN DENGAN NEGARA INDONESIA, WAJIB UNTUK MELAKSANAKAN PANCASILA.

AJARAN FILSAFAT PANCASILA BERMANFAAT, DIGUNAKAN UNTUK MEMPERDALAM & MENYEMPURNAKAN PENGETAHUAN & PENGERTIAN TENTANG PANCASILA, DASAR FILSAFAT, PANDANGAN HIDUP SERTA IDEOLOGI BANGSA & NEGARA, SEHINGGA MEMPERKUAT PELAKSANAAN & PENJELMAANNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA.

FILSAFAT PANCASILA BERMANFAAT DAN PERLU DIGUNAKAN UNTUK MEMBANGUN SISTEM FILSAFAT INDONESIA DAN SISTEM KETATANEGARAAN.

FILSAFAT PANCASILA BERMANFAAT UNTUK PENDIDIKAN MORAL, AGAR;

  1. MENIMBULKAN KESEIMBANGAN ANTARA UNSUR KEROHANIAN DAN KEMANUSIAAN.

  2. MEMBENTUK MANUSIA YANG BERJIWA KESATRIA, MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN & KEADILAN, YANG BERTANGGUNG JAWAB.

  3. MENGHIDUPKAN KESADARAN BERPIKIR & KESERASIAN DALAM HIDUP BERMASYARAKAT SERTA MEMPERDALAM KEINSYAFAN PERLUNYA PERSATUAN DAN KESATUAN.

LIMA POKOK AJARAN FILSAFAT PANCASILA

AJARAN FILSAFAT PANCASILA TERDIRI ATAS 5 (LIMA) INTI PAHAM :

  1. PAHAM KETUHANAN YANG MAHA ESA, BERINTIKAN KESADARAN MORAL, KETUHANAN DAN KEAGAMAAN.

  2. PAHAM KEMANUSIAAN DAN KEBANGSAAN, SEIMBANG (DENGAN ALAM DAN SESAMA MAKHLUK HIDUP) & BERINTIKAN AZAS KEKELUARGAAN.

  3. PAHAM KERAKYATAN, BERINTIKAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN.

  4. PAHAM KEADILAN SOSIAAL.

  5. POKOK AJARAN FILSAFAT SOSIAL, BERINTIKAN EKSISTENSI MANUSIA, BAGIAN DARIPADA EKSISTENSI KESEMESTAAN UNIVERSAL YANG BERKESADARAN SOSIAL VERTIKAL DAN HORISONTAL.

PANCASILA ADALAH FILSAFAT BANGSA YANG BERHIMPIT DENGAN JIWA BANGSA SEHINGGA KEDUDUKAN PANCASILA SANGAT PENTING BAGI KEHIDUPAN BANGSA & NEGARA INDONESIA, MAKA PERLU DI PAHAMI ISI & MAKNANYA.

ORANG TIDAK AKAN MAMPU MENEMPATKAN PANCASILA SEBAGAI OBYEK YANG MERUPAKAN PRASYARAT CARA BERFIKIR KEFILSAFATAN, APABILA TIDAK MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN DENGAN BENAR “APAKAH PANCASILA ITU SEBENARNNYA”. DENGAN DEMIKIAN, PERLU MEMAHAMI BAGAIMANA HAKIKAT DARIPADA PANCASILA TSB.

PELAKSANAAN PANCASILA DAPAT DIBEDAKAN ANTARA YANG OBYEKTIF DAN YANG SUBYEKTIFDIMAKSUD DENGAN PELAKSANAAN OBYEKTIF, BAHWA PANCASILA HARUS DILAKSANAKAN DALAM UUD, PENGUASA NEGARA & SEGALA SESUATU MENGENAI PENYELENGGARAAN NEGARA. MELIPUTI :

a. BIDANG KEKUASAAN, LEGISLATIF, EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF.

b. SEMUA BIDANG KENEGARAAN DAN KEMASYARAKATAN DALAM MENENTUKAN KEBIJAKSANAAN NEGARA.
DIMAKSUD DENGAN PELAKSANAN YANG SUBYEKTIF, IALAH PELAKSANAAN DALAM PRIBADI PERSEORANGAN, PENGUASA NEGARA, WARGA NEGARA DAN PENDUDUK.

SUBYEKTIF INI PENTING KARENA MERUPAKAN PERSYARATAAN BAGI BERHASILNYA PELAKSANAAN YANG OBYEKTIF. BERARTI BAHWA PELAKSANAAN SUBYEKTIF DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK APABILA TERCAPAI KESEIMBANGAN KEROHANIAN YANG MEWUJUDKAN SUATU BENTUK KEHIDUPAN. DALAM MANA KESADARAN HUKUM TELAH BERADA SEIMBANG DENGAN KESADARAN MORAL.

PENERAPAN NILAI - NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN NASIONAL ADALAH BERMUARA PADA PERADABAN PANCASILA YANG DISEBUT “SOSIO-REFORMASI MORAL”


PERTEMUAN 9

NILAI-NILAI PANCASILA & HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

PENGERTIAN

DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI KITA SERING MENGGUNAKAN ISTILAH

“NILAI” BAHKAN DAPAT DIRASAKAN ADANYA ANEKA MACAM NILAI.

NILAI SEBAGAI SESUATU YANG MEMPESONA, MEMIKAT SERTA MEMBERI DAYA TARIK PADA MANUSIA, NILAI DIRASAKAN SEBAGAI MOTOR & SEBAGAI PEMBERI ARAH DALAM KEHIDUPAN.

MENURUT FRAENKEL, KONSEP NILAI ADALAH SESUATU IDE - KONSEP TENTANG APA, YANG OLEH SESEORANG DIANGGAP PENTING DALAM KEHIDUPAN.

K. BERTENS, DALAM BUKU ETIKA “NILAI MERUPAKAN SESUATU YANG MENARIK BAGI KITA, YANG KITA CARI, SESUATU YANG MENYENANGKAN, IDENTIK SESUATU YANG DISUKAI & DIINGINKAN, DAN NILAI MERUPAKAN SASARAN PERHATIAN KITA”

MAX SCHELER, DALAM BUKU NILAI ETIKA AKSIOLOGIS “NILAI SEBAGAI SESUATU SIFAT ATAU KUALITAS YANG MEMBUAT SESUATU BERHARGA, LAYAK DIINGINI ATAU DIKEHENDAKI, DIPUJI, DIHORMATI & DIJUNJUNG TINGGI, PANTAS DICARI, DIUPAYAKAN & DICITA-CITAKAN PERWUJUDANNYA, MERUPAKAN PEMANDU & PENGARAH HIDUP SEBAGAI MANUSIA”


OLEH PARA PEMBENTUK NEGARA, BAHWA NILAI-NILAI PANCASILA ADALAH SESUATU YANG DIANGGAP BAIK, UNTUK SEGENAP BANGSA INDONESIA SEHINGGA DIJADIKAN PANDANGAN HIDUP & SEBAGAI POLA DASAR DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA.

DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA NILAI DAPAT DIKELOMPOKKAN ATAS BEBERAPA TATANAN, YAITU:
1. NILAI DASAR,
2. NILAI INSTRUMENTAL, DAN
3. NILAI PRAKTIS.

NILAI DASAR, IALAH ASAS-ASAS YANG DITERIMA BERSIFAT MUTLAK. KITA MENERIMA NILAI DASAR SEBAGAI SESUATU HAL YANG TIDAK DIPERTANYAKAN LAGI.

NILAI INSTRUMENTAL, PELAKSANAAN DARI NILAI DASAR, BIASANYA DALAM WUJUD NORMA SOSIAL ATAU NORMA HUKUM, YANG SELANJUTNYA DIKRISTALISASIKAN DALAM LEMBAGA-LEMBAGA. SIFATNYA DINAMIS & KONTEKSTUAL, SESUAI KEBUTUHAN TEMPAT & WAKTU.

NILAI PRAKTIS, NILAI YANG SESUNGUHNYA KITA LAKSANAKAN DALAM KENYATAAN. NILAI PRAKTIS INI SAMA SEMANGATNYA DENGAN NILAI DASAR & NILAI INSTRUMENTAL.


PANCASILA SEBAGAI SUATU TATANAN NILAI

PANCASILA MERUPAKAN SATU TATANAN NILAI DASAR YANG MEMILIKI HUBUNGAN ERAT DENGAN PEMBUKAAN & PASAL-PASAL UUD 1945. PANCASILA & UUD 1945 MERUPAKAN KESATUAN TUNGGAL YANG ORGANIS, LAKSANA HUBUNGAN ANTARA JIWA DENGAN RAGA. ARTINYA NILAI-NILAI FILOSOFIS-IDEOLOGIS PANCASILA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 MENJIWAI & MELANDASI YURIDIS KONSTITUSIONAL DALAM PASAL-PASAL UUD 1945.

KONSEPSI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT DALAM RUMUSAN SBB.:

1. NILAI-NILAI FUNDAMENTAL DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 ADALAH PENJELMAAN SILA-SILA PANCASILA.

2. NILAI-NILAI PANCASILA JUGA MENJIWAI PASAL-PASAL DALAM UUD 1945.

KANDUNGAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM URUTAN SILA DEMI SILA

RUMUSAN PANCASILA YANG DIJADIKAN DASAR NEGARA RI TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA KEEMPAT.KELIMA SILA TSB. MERUPAKAN KESATUAN NILAI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA YANG TELAH DIJADIKAN DASAR NEGARA RI YANG DISAHKAN PADA 18 AGUSTUS 1945, & BERLAKU SAMPAI SAAT INI.


PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

PANCASILA, JIWA SELURUH RAKYAT INDONESIA, YANG MEMBERI KEKUATAN KEPADA BANGSA INDONESIA SERTA MEMBIMBING DALAM MENGEJAR KEHIDUPAN LAHIR BATHIN MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR.

PANCASILA MERUPAKAN KEPRIBADIAN & PANDANGAN HIDUP BANGSA, TELAH DIUJI KEBENARANNYA SEPANJANG PERJALANAN SEJARAH. PANCASILA TELAH MELEKAT DI SEGALA DIMENSI KEHIDUPAN BANGSA, SEHINGGA TIDAK SATU PUN DAPAT MEMISAHKAN PANCASILA DARI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA.

GUNA MELESTARIKAN KEBENARAN PANCASILA, PERLU DIUSAHAKAN SECARA NYATA & TERUS MENERUS MENGAMALKAN NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA, OLEH:
a. SETIAP WARGA;
b. SETIAP PENYELENGGARA NEGARA, DAN
c. SETIAP LEMBAGA KENEGARAAN & KEMASYARAKATAN, BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DITINGKAT DAERAH.

UNTUK MEMUDAHKAN PELAKSANAAN PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA, MAKA DIPERLUKAN SUATU PETUNJUK TTG. BAGAIMANA HARUS MENGHAYATI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. YANG MERUPAKAN ALAT UKUR DALAM MENILAI SAMPAI SEJAUH MANA PERBUATAN KITA. “APAKAH TELAH SESUAI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN CITA-CITA”.

HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

PENGERTIAN

HAK ASASI MANUSIA (HAM) ADALAH HAK DASAR ATAU POKOK YANG DIMILIK MANUSIA SEJAK LAHIR SEBAGAI ANUGERAH TUHAN, BUKAN PEMBERIAN PENGUASA. HAK INI SIFATNYA SANGAT MENDASAR ATAU FUNDAMENTAL BAGI HIDUP & KEHIDUPAN MANUSIA & MERUPAKAN HAK KODRATI. HAK TERESEBUT DIMILIKI TANPA MEMANDANG PERBEDAAN RAS, SUKU, AGAMA SERTA JENIS KELAMIN. SEHINGGA HAK-HAK TERSEBUT BERSIFAT ABADI & UNIVERSAL. KARENA BERSIFAT UNIVERSAL, MAKA PELANGGARAN TERHADAP HAM DI SUATU NEGARA, MENDAPAT REAKSI DARI NEGARA-NEGARA LAIN & ORGANISASI INTERNASIONAL SEPERTI PBB.

PENDAPAT PARA AHLI

PROF. MARIAM BUDIARDJO, MENDEFINISIKAN SEBAGAI HAK YANG DIMILIKI MANUSIA YANG TELAH DIPEROLEH & DIBAWANYA BERSAMA DENGAN KELAHIRANNYA ATAU KEHADIRANNYA DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT.

PROF. KOENTJORO POERBOPRANOTO, HAK ASASI BERSIFAT ASASI, ARTINYA HAK-HAK YANG DIMILIKI MANUSIA MENURUT KODRATNYA, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI HAKEKATNYA, SEHINGGA BERSIFAT SUCI.

SECARA GARIS BESAR HAM, MELIPUTI HAK HIDUP, HAK UNTUK MERDEKA DAN HAK UNTUK MEMILIKI SESUATU. OLEH KARENA HAM MERUPAKAN ANUGERAH DARI TUHAN, MAKA SIAPA PUN TIDAK BOLEH MERUSAK & MENGANCAMNYA, BAHKAN HARUS DILINDUNGI & DIHORMATI BAIK OLEH ANTAR INDIVIDU MAUPUN OLEH NEGARA.

NAMUN DEMIKIAN, HAM PERLU JUGA DIBERI PEMBATASAN YANG DITENTUKAN OLEH NEGARA SESUAI DENGAN PANDANGAN HIDUP, TINGKAT KEBUDAYAAN DAN DASAR NEGARA.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM

PERJUANGAN PENEGAKAN HAM, AKIBAT ATAS KESEWENANG-WENANGAN PARA PENGUASA YANG BERTINDAK OTORITER. RAKYAT HANYA DIJADIKAN SEBAGAI OBYEK KEPUASAN NAFSU KEKUASAAN. RAKYAT DIANGGAP TIDAK BEREKSISTENSI, BAIK DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN, KEBEBASAN & BAHKAN HIDUPNYA.

PENGALAMAN HIDUP YANG BEGITU PAHIT & MENYAKITKAN, AKHIRNYA RAKYATPUN BANGKIT, BERJUANG MENEGAKKAN EKSISTENSINYA SEBAGAI MANUSIA YANG OLEH TUHAN TELAH DIBEKALI PEMILIKAN HAK YANG SAMA.
PERJUANGAN MENEGAKKAN HAK ASASI BEGITU PANJANG, SEJAK AWAL ZAMAN MESIR KUNO, TELAH TERJADI PERJUANGAN PENGAKUAN TERHADAP HAK-HAK ASASI MANUSIA.

SOCRATES & PLATO (FILOSOF DAN NEGARAWAN) DIANGGAP SEBAGAI PELOPOR & PELETAK DASAR PENGAKUAN HAM. MEREKA MENGAJARKAN BAGAIMANA MENGKRITIK PEMERINTAH YANG TIDAK BERDASARKAN KEADILAN & KEBIJAKSANAAN.

JOHN LOCK, PEMIKIR POLITIK MODERN TELAH BANYAK MEMBERIKAN SUMBANGAN TTG. HAK-HAK DASAR YANG DIMILIKI OLEH MANUSIA. DALAM PANDANGANNYA, MANUSIA MEMILIKI TIGA HAK DASAR YANG TIDAK DAPAT DICABUT, YAITU: HAK HIDUP (LIFE), HAK KEBEBASAN (LIBERTY) & HAK MILIK (PROPERTY).
BAHWA SETIAP MANUSIA MEMILIKI & MENGEMBANGKAN KETIGA HAK ASASI TERSEBUT SESUAI DENGAN KEINGINANNYA.

ROOSEVELT, DIKENAL DENGAN EMPAT KEBEBASAN YAITU KEBEBASAN BERBICARA, KEBEBASAN MEMELUK AGAMA, KEBEBASAN DARI RASA KETAKUTAN & KEBEBASAN BERKEINGINAN.

PADA ABAD KE-20 PERKEMBANGAN HAM TIDAK SEKEDAR TERBATAS PADA PERSAMAAN HAK, HAK ATAS KEBEBASAN DAN HAK PILIH SAJA, TETAPI MELUAS DAN BERKEMBANG MELIPUTI BIDANG, EKONOMI (KESEJAHTERAAN) DAN SOSIAL BUDAYA.

PENGALAMAN PAHIT SELAMA PERANG DUNIA II TELAH MENIMBULKAN KEYAKINAN, BAHWA PERLINDUNGAN INTERNASIONAL YANG EFEKTIF TERHADAP HAM MERUPAKAN SYARAT MUTLAK UNTUK MEMELIHARA PERDAMAIAN & KEAMANAN SERTA MENCIPTAKAN KEMAJUAN DI SELURUH DUNIA.

TGL. 10 DESEMBER 1948, DALAM SIDANG MAJELIS UMUM PBB DI PARIS, DICETUSKAN DEKLARASI UNIVERSAL HAM, ISI POKOKNYA MELIPUTI 30 Pasal, YANG SECARA UMUM MENETAPKAN HAM DALAM KEBEBASAN FUNDAMENTAL, DIMANA SEMUA ORANG BERHAK ATAS HAK-HAK TERSEBUT TANPA DISKRIMINASI.

BAHWA DALAM PASAL-PASAL TERMUAT BEBERAPA KATEGORI HAK:

  1. HAK YANG SECARA LANGSUNG MEMBERIKAN GAMBARAN KONDISI MINIMUM YANG DIPERLUKAN BAGI INDIVIDU AGAR BISA MEWUJUDKAN WATAK KEMANUSIAANNYA, YAKNI: HAK PRIBADI ATAU INDIVIDU.

  2. HAK TENTANG PERLAKUAN YANG SEHARUSNYA DIPEROLEH MANUSIA DARI SISTEM HUKUM YANG ADA.

  3. HAK YANG MEMUNGKINKAN INDIVIDU UNTUK TURUT AMBIL BAGIAN DALAM JALANNYA PEMERINTAHAN, YANG DIKENAL DENGAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK.

  4. HAK YANG MENJAMIN TARAF HIDUP SESEORANG, YAKNI: HAK EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA. a.l. HAK MENDAPATKAN MAKANAN, HAK PEKERJAAN & PELAYANAN KESEHATAN SERTA SYARAT SOSIAL LAINNYA.

PELANGGARAN HAM DAPAT DILAKUKAN OLEH SIAPA SAJA, TIDAK TERBATAS PADA APARAT NEGARA & MILITER, DAPAT DILAKUKAN OLEH SETIAP ORANG ATAU KELOMPOK. DENGAN KETENTUAN, MEREKA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN YANG MASUK KE DALAM KATEGORI PELANGGARAN HAM. MISALKAN: MENGANGGU HAK HIDUP, KETENTRAMAN &, KESEJAHTERAAN, SERTA HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DLL.

UNTUK MELINDUNGI & MENJAMIN TERLAKSANANYA HAM, MAKA SETIAP NEGARA MERUMUSKAN & MENCANTUMKAN HAM DALAM UUD YANG BERLAKU DINEGARANYA.

PERUMUSAN & PENCANTUMAN HAM DI UUD SETIAP NEGARA TIDAK SAMA, BAIK JUMLAH PASAL MAUPUN ESENSI MUATANNYA, HAL INI TERGANTUNG PADA IDEOLOGI, POLITIK & BUDAYA MASING-MASING.

HAM DIANGGAP SEBAGAI HAL YANG SANGAT PENTING, UNTUK DILINDUNGI & DILAKSANAKAN DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA. DIKARENAKAN HAM MERUPAKAN SALAH SATU:
a. SYARAT ATAU UNSUR DARI NEGARA HUKUM,
b. MUATAN YANG HARUS ADA DALAM UUD/KONSTITUSI,
c. CIRI DARI NEGARA DEMOKRASI.
d. HAK PALING DASAR YANG HARUS DILINDUNGI OLEH NEGARA.

PENGAKUAN HAK DAN KEWAJIBAN ASASI DALAM KONSTITUSI NEGARA RI

UUD 1945, SEBAGAI PERWUJUDAN DARI PANCASILA DIDALAMNYA TERDAPAT PERNYATAAN PENGAKUAN TERHADAP HAM. HAM DALAM UUD 1945 , MERUPAKAN NILAI LUHUR YANG FUNDAMENTAL BAGI HIDUP & KEHIDUPAN MASYARAKAT.

HAM BAGI BANGSA INDONESIA DIDASARKAN KEPADA KESERASIAN, KESELARASAN & KESEIMBANGAN YANG DILANDASKAN PADA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM RANGKA STABILITAS NASIONAL DAN KETAHANAN NASIONAL.

HAM DI INDONESIA BUKAN DALAM RANGKA KEBEBASAN YANG TANPA BATAS. SEJAK PROKLAMASI, INDONESIA TELAH MENJUNJUNG TINGGI HAM DENGAN TOLAK UKUR PANCASILA & UUD 1945.

TOLAK UKUR BARAT, HAM KEBEBASAN TANPA BATAS (INDIVIDUAL, LIBERAL), PANDANGAN LIBERALISME & INDIVIDUALISME, DIJADIKAN SEBAGAI TOLAK UKUR, HAL INI AKAN BERMUARA PADA ANARKI,TIRANI DAN OTORITER YANG PADA AKHIRNYA AKAN MENGINJAK-INJAK HAM ITU SENDIRI.

INDONESIA NEGARA YANG MERDEKA & BERKEDAULATAN TIDAK DAPAT DIDIKTE OLEH NEGARA YANG MENGANGGAP DIRINYA TELAH MAJU. OLEH KARENA ITU DALAM PANDANGAN BANGSA INDONESIA HAM LEBIH DITITIK-BERATKAN PADA TUJUAN UNTUK MEMELIHARA KESEIMBANGAN ANTARA HAK & KEWAJIBAN.

PERSEPSI HAM HARUS MEMILIKI KESEIMBANGAN ARTINYA TIDAK HANYA PENGERTIAN HAM SECARA INDIVIDU, MELAINKAN HARUS PULA MELIBATKAN SEKTOR KEHIDUPAN POLITIK, SOSIAL DAN EKONOMI.

PERNYATAAN HAM DI INDONESIA TELAH MENDAHULUI PIAGAM UMUM PERNYATAAN PBB.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945. ALINEA PERTAMA: “… KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA & OLEH SEBAB ITU, MAKA PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN & PERIKEADILAN”. MENUNJUKAN BAHWA PERNYATAAN TERSEBUT MENGANDUNG PENGAKUAN ADANYA HAK ASASI DI SAMPING KEWAJIBAN ASASI, BAIK PERSEORANGAN MAUPUN SEBAGAI BANGSA BERDASARKAN MARTABAT KEMANUSIAAN & KEADILAN.

TENTANG HAM, INDONESIA MENGHARGAI & MENJUNJUNG TINGGI HARKAT & MARTABAT MANUSIA SESUAI DENGAN PANCASILA DAN UUD 1945.

INDONESIA MEMANDANG MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN MAKLUK SOSIAL. MAKA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DIATUR SECARA KHUSUS DALAM PASAL-PASAL .

CATATAN: untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pasal-pasal UUD 1945 yang telah diamandemen.


PERTEMUAN 10

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

PENGANTAR

PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT, SEHINGGA MERUPAKAN SUMBER DARI SEGALA PENJABARAN NORMA BAIK NORMA HUKUM, NORMA MORAL MAUPUN NORMA KENEGARAAN LAINNYA.


DALAM FILSAFAT PANCASILA TERKANDUNG PEMIKIRAN-PEMIKIRAN YANG BERSIFAT KRITIS, MENDASAR RASIONAL, SISTEMATIS DAN KOMPREHENSIF (menyeluruh), SISTEM PEMIKIRAN INI MERUPAKAAN SUATU NILAI.

PEMIKIRAN FILSAFAT TIDAK SECARA LANGSUNG MENYAJIKAN NORMA-NORMA YANG MERUPAKAN PEDOMAN DALAM SUATU TINDAKAN ATAU ASPEK PRAKSIS (berkenaan dengan kehidupan & aktivitas manusia), MELAINKAN SUATU NILAI-NILAI YANG BERSIFAT MENDASAR.

SEBAGAI SUATU NILAI, PANCASILA MEMBERIKAN DASAR-DASAR YANG BERSIFAT FUNDAMENTAL & UNIVERSAL BAGI MANUSIA BAIK DALAM HIDUP BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

MANAKALA NILAI-NILAI TSB. DIJABARKAN DALAM KEHIDUPAN YANG BERSIFAT PRAKSIS ATAU KEHIDUPAN YANG NYATA DALAM MASYARAKAT, BANGSA MAUPUN NEGARA, MAKA NILAI-NILAI TSB. AKAN DIJABARKAN DALAM NORMA-NORMA YANG JELAS SEHINGGA MERUPAKAN SUATU PEDOMAN.

NORMA-NORMA TSB. MELIPUTI:

  1. NORMA MORAL, BERKAITAN DENGAN TINGKAH LAKU MANUSIA YANG DAPAT DIUKUR DARI SUDUT BAIK MAUPUN BURUK. DALAM KAPASITAS INI, MAKA NILAI-NILAI PANCASILA TELAH TERJABARKAN DALAM NORMA MORALITAS ATAU NORMA ETIKA SEHINGGA PANCASILA MERUPAKAN SISTEM ETIKA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA.

  2. NORMA HUKUM, SUATU SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. DALAM PENGERTIAN BAHWA PANCASILA BERKEDUDUKAN SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI NEGARA INDONESIA. SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM, MAKA NILAI-NILAI PANCASILA TELAH MERUPAKAN SUATU CITA-CITA MORAL YANG LUHUR, YANG TERWUJUD DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI BANGSA INDONESIA.

    SILA-SILA PANCASILA PADA HAKIKATNYA BUKANLAH MERUPAKAN SUATU PEDOMAN YANG LANGSUNG BERSIFAT NORMATIF MAUPUN PRAKSIS MELAINKAN MERUPAKAN SUATU SISTEM NILAI-NILAI ETIKA YANG MERUPAKAN SUMBER NORMA BAIK MELIPUTI NORMA MORAL MAUPUN NORMA HUKUM, YANG HARUS DIJABARKAN LEBIH LANJUT DALAM KEHIDUPAN KENEGARAAN MAUPUN KEBANGSAAN.

PENGERTIAN ETIKA

ETIKA MERUPAKAN CABANG DARI FILSAFAT. SEBAGAI SUATU USAHA ILMIAH, FILSAFAT DIBAGI MENJADI BEBERAPA CABANG (metafisika / ontologi, epistemologi dan aksiologi), MENURUT LINGKUNGAN DAN BAHASAN MASING-MASING.

CABANG-CABANG TSB. DIBAGI MENJADI DUA KELOMPOK BAHASAN YAITU FILSAFAT TEORITIS DAN FILSAFAST PRAKTIS.

FILSAFAT TEORITIS MEMPERTANYAKAN SEGALA SESUATU YANG ADA, SEDANGKAN FILSAFAT PRAKTIS MEMBAHAS BAGAIMANA MANUSIA BERSIKAPTERHADAP APA YANG ADA TSB.

FILSAFAT TEORITIS MEMPERTANYAKAN DAN BERUSAHA MENCARI JAWABAN TENTANG SEGALA SESUATU. MISALKAN: HAKIKAT MANUSIA, HAKIKAT ALAM, HAKIKAT REALITAS SEBAGAI SUATU KESELURUHAN, TENTANG PENGETAHUAN, TENTANG APA YANG KITA KETAHUI, TENTANG YANG TRANSENDEN, dsb.nya.

FILSAFAT TEORITIS JUGA BERKAITAN ERAT DENGAN HAL-HAL YANG BERSIFAT PRAKTIS, KARENA PEMAHAMAN YANG DICARI MENGGERAKKAN KEHIDUPAN.

ETIKA MERUPAKAN CABANG DARI FILSAFAT (AKSIOLOGI) MENCARI KETERANGAN YANG SEDALAM-DALAMNYA TENTANG UKURAN BAIK- BURUKNYA TINDAKAN MANUSIA.

ETIKA JUGA BERBICARA MENGENAI NILAI DAN NORMA MORAL YANG MENENTUKAN PERILAKU MANUSIA DALAM HIDUPNYA.

MENURUT Ki Hajar Dewantara, “ETIKA ILMU YANG MEMPELAJARAI SEGALA PERSOALAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA, TERISTIMEWA MENGENAI PIKIRAN & RASA YANG DAPAT MENJADI PERTIMBANGAN & TUJUAN YANG DAPAT MERUPAKAN PERBUATAN”.

MENURUT W. Frankena, “ETIKA SEBAGAI CABANG FILSAFAT, YAITU FILSAFAT MORAL ATAU PIKIRAN KEFILSAFATAN TENTANG MORALITAS.

W. Lillie MENGATAKAN: ETIKA SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN NORMATIF BERTUGAS MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TENTANG PERILAKU MANUSIA DALAM MASYARAKAT, APAKAH BAIK ATAU BURUK, BENAR ATAU SALAH.

ETIKA SEBAGAI CABANG FILSAFAT SANGAT MENEKANKAN PEDEKATAN KRITIS & RASIONAL DALAM MELIHAT PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM KAITAN DENGAN NILAI & NORMA MORAL, JUGA MENENTUKAN TERWUJUDNYA SIKAP & PERILAKU HIDUP MANUSIA, BAIK SECARA PRIBADI MAUPUN SEBAGAI KELOMPOK.

MORAL

UNTUK MEMAHAMI APA ITU ETIKA, MAKA PERLU MEMBEDAKAN DENGAN MORAL. MORAL ADALAH SISTEM NILAI TENTANG BAGAIMANA KITA HARUS HIDUP SECARA BAIK.

SISTEM NILAI INI TERKANDUNG DALAM AJARAN BERBENTUK PERATURAN, PERINTAH YANG DIWARISKAN SECARA TURUN TEMURUN MELALUI AGAMA DAN KEBUDAYAAN TERTENTU.

MORAL MENYANGKUT NILAI DAN NORMA BAGAIMANA CARA SESEORANG BERTINGKAH LAKU DALAM HUBUNGAN DENGAN ORANG LAIN.

MORAL MEMBERI PETUNJUK KONKRET TENTANG BAGAIMANA KITA HARUS HIDUP.

TUJUAN AKHIR DIWUJUDKAN DALAM PELAKSANAN SUATU PERBUATAN. PERBUATAN DIKEHENDAKI KARENA MEMPUNYAI NILAI.

NILAI MORAL TIDAK BISA BERDIRI SENDIRI, KARENA BERKAITAN DENGAN NILAI-NILAI YANG LAIN, DALAM USAHA PERWUJUDANNYA DILAKUKAN DENGAN BERPATOKAN PADA NORMA-NORMA.

MORALITAS

KITA JUGA MENGENAL KATA MORALITAS. MORALlTAS KATA DASARNYA MEMILIKI ARTI YANG SAMA DENGAN MORAL, TETAPI MORALITAS AGAK LEBIH ABSTRAK. DALAM BANYAK PEMAKAIAN, ISTILAH INI MERUPAKAN SINONIM DARI ISTILAH ETIKA.

MORALITAS ADALAH SIFAT MORAL ATAU KESELURUHAN NORMA DAN NILAI YANG BERKENAAN DENGAN BAIK & BURUK.

MISALKAN: MORALITAS PERBUATAN SESEORANG. YANG DIMAKSUD ADALAH SEGI MORAL DARI PERBUATAN TERSEBUT ATAU MENGENAI BAIK-BURUKNYA PERBUATAN ITU.

PENGERTIAN TENTANG BAIK-BURUK MERUPAKAN SESUATU YANG UMUM, SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN, BAHWA MORALITAS MERUPAKAN SUATU FENOMENA MANUSIAWI YANG UNIVERSAL. KARENA MORALITAS TERDAPAT PADA MANUSIA & CIRI KHAS MANUSIA.

MORALITAS DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI SUATU BENTUK KESADARAN SOSIAL. KESADARAN INDIVIDU, BERPERAN BESAR DALAM MORALITAS YANG SECARA MANDIRI MENGATUR & MENILAI ARTI MORAL BAGI PERILAKU.

DISINI MORALITAS SELALU BERKAITAN DENGAN TANGUNGJAWAB PRIBADI. DALAM KONTEKS INI, PERANAN ETIKA SANGAT PENTING.

- ETIKA MEMBANTU MENGAMBIL KEPUTUSAN MORAL YANG TEPAT, BENAR DAN RASIONAL.

- ETIKA ADALAH REFLEKSI KRITIS TERHADAP MORALITAS, ETIKA BERMAKSUD AGAR ORANG UNTUK BERTINDAK SESUAI DENGAN MORALITAS, KARENA TINDAKAN ITU MEMANG BAIK BAGINYA.

APABILA SECARA SADAR, IA BERTINDAK TIDAK SEBAGAIMANA YANG DIPERINTAHKAN OLEH MORALITAS KARENA HAL LAIN, DENGAN MEMPUNYAI ALASAN RASIONAL & BERDASARKAN PERTIMBANGAN TENTANG HAL ITU, WALAUPUN BERTENTANGAN DENGAN MORALITAS, ADALAH BAIK BAGINYA.

MISALKAN: DALAM KUH PIDANA Pasal 51 (1), “ORANG, YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UNTUK MENJALANKAN PERINTAH JABATAN, YANG DIBERIKAN OLEH PEMBESAR YANG BERHAK AKAN ITU, TIDAK DAPAT DIPIDANA”.

(MENURUT UU YANG BERLAKU, MEMBUNUH ORANG DILARANG. TETAPI APABILA ANDA MENJADI ANGGOTA MILITER YANG SEDANG BEROPERASI DI BAWAH PIMPINAN SEORANG KOMANDAN, KEMUDIAN KOMANDAN ANDA MEMBERI PERINTAH ABA-ABA UNTUK MENEMBAK & PADA SAAT ITU ANDA MENEMBAK ORANG SAMPAI MATI, MAKA ANDA TIDAK DAPAT DIHUKUM, KARENA PERBUATAN TSB. HANYA UNTUK MENJALANKAN PERINTAH JABATAN YANG DIBERIKAN OLEH ATASAN YANG BERHAK UNTUK ITU.

ETIKA MEMBANTU MANUSIA UNTUK BERTINDAK YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, SETIAP TINDAKAN LAHIR DARI KEPUTUSAN PRIBADI YANG BEBAS SELALU BERSEDIA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKANNYA.

KEBEBASAN DAN TANGGUNGJAWAB ADALAH KONDISI SADAR BAGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

ETIKA MENUNTUN ORANG AGAR SUNGGUH-SUNGGUH MENJADI BAIK, ORANG YANG BERSIKAP ETIS TIDAK AKAN MUNAFIK, TETAPI SELALU MENGUTAMKAN KEJUJURAN & KEBENARAN.

DALAM ARTIAN, ETIKA MENYANGKUT MANUSIA DARI DALAM, DARI KEROHANIANNYA. NILAI & NORMA MORAL SUDAH TERINTERNALISASI DALAM DIRI, DALAM HATI NURANI.

TIDAK MERUGIKAN HAK ORANG LAIN, MUNCUL DARI SUARA HATI, SUARA HATI MEMAINKAN PERAN YANG SANGAT SENTRAL.

SISTEMATIKA ETIKA

ETIKA UMUM, MEMPERTANYAKAN PRINSIP-PRINSIP YANG BERLAKU BAGI SETIAP TINDAKAN MANUSIA, SEDANGKAN ETIKA KHUSUS MEMBAHAS PRINSIP-PRINSIP ITU DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PELBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MANUSIA.

ETIKA KHUSUS DIBAGI MENJADI: ETIKA INDIVIDUAL YANG MEMBAHAS KEWAJIBANNYA TERHADAP DIRI SENDIRI & ETIKA SOSIAL YANG MEMBAHAS TENTANG KEWAJIBAN MANUSIA TERHADAP MANUSIA LAIN DALAM HIDUP DI MASYARAKAT, JUGA MENYANGKUT KESADARAN & TANGGUNG JAWAB DALAM KEHIDUPAN BERSAMA DENGAN LINGKUNGAN.

ETIKA SOSIAL MEMBICARAKAN JUGA NORMA-NORMA MORAL SEPERTI ETIKA KELUARGA, PROFESI, POLITIK ATAU ETIKA LINGKUNGAN HIDUP.

ETIKA DESKRIPTIF, YANG BERKAITAN DENGAN NILAI DAN NORMA, ETIKA INI MENILAI SECARA KRITIS SIKAP & POLA PERILAKU MANUSIA, “ APA YANG DIKEJAR OLEH MANUSIA DALAM HIDUP INI SEBAGAI SESUATU YANG BERNILAI”.

ETIKA NORMATIF, BERUSAHA MENERAPKAN BERBAGAI SIKAP DAN POLA PERILAKU YANG SEHARUSNYA DIMILIKI OLEH MANUSIA, “APA YANG SEHARUSNYA DIAMBIL, APA YANG BERNILAI DALAM HIDUP INI”.
ETIKA NORMATIF BERBICARA MENGENAI NORMA-NORMA YANG MENUNTUN TINGKAH LAKU MANUSIA, MEMBERI PENILAIAN & HIMBAUAN UNTUK BERTINDAK SEHARUSNYA BERDASARKAN NORMA-NORMA.

NORMA-NORMA

DALAM HIDUP BERMASYARAKAT DITEMUKAN NORMA-NORMA (KAIDAH-KAIDAH) YANG MEMBERIKAN PEDOMAN, PATOKAN ATAU UKURAN BAGAIMANA KITA HARUS BERPERILAKU, BERSIKAP DALAM KEHIDUPAN BERSAMA & SEKALIGUS MENJADI DASAR PENILAIAN MENGENAI BAIK BURUKNYA PERILAKU & TINDAKAN.

OLEH KARENA ITU, NORMA TSB. HARUS DIPERHATIKAN & DIINDAHKAN OLEH SETIAP ORANG SELAKU ANGGOTA MASYARAKAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ORANG LAIN.

MENTAATI NORMA-NORMA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, MAKA TIDAK AKAN MENGORBANKAN ATAU MERUGIKAN KEPENTINGAN ORANG LAIN, SERTA KETERTIBAN & KETENTRAMAN DALAM MASYARAKAT.</p></div>

NORMA ADALAH ATURAN ATAU KAIDAH SEBAGAI TOLAK UKUR UNTUK MENILAI SESUATU.

DALAM ARTIAN, NORMA MORAL MERUPAKAN KAIDAH PENILAIAN TERHADAP TINGKAH LAKU MANUSIA, APAKAH PERILAKU KITA BAIK ATAU BURUK DARI SUDUT ETIS (MORAL).

NORMA-NORMA YANG MENGATUR MASYARAKAT: NORMA AGAMA, NORMA KESUSILAAN, NORMA KESOPANAN DAN NORMA HUKUM.

NORMA AGAMA, BERPANGKAL PADA KEPERCAYAN ADANYA YANG MAHA KUASA, NORMA AGAMA DITENTUKAN OLEH TUHAN. PELANGGARAN TERHADAP NORMA AGAMA BERARTI PELANGGARAN TERHADAP PERINTAH TUHAN.

NORMA KESUSILAAN, BERPANGKAL PADA HATI NURANI MANUSIA SENDIRI. PELANGGARAN NORMA SUSILA BERARTI MELANGGAR PERASAAN SENDIRI. (Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam KUHP pasal 532).

NORMA KESOPANAN, NORMA YANG TIMBUL ATAU DIADAKAN DALAM SUATU MASYARAKAT, YANG MENGATUR SOPAN SANTUN. NORMA KESOPANAN DIDASARKAN PADA KEBIASAAN. PELANGGARAN TERHADAP NORMA INI AKAN DICELA OLEH SEMUA ANGGOTA MASYARAKAT.

MESKIPUN NORMA AGAMA, KESUSILAAN DAN KESOPANAN MEMEGANG PERANAN YANG SANGAT PENTING DALAM PERGAULAN HIDUP, NAMUN NORMA-NORMA TERSEBUT BELUM CUKUP MENJAMIN KESERASIAN, KEHARMONISAN & KESEIMBAANGAN, PERLU DITAMBAHKAN DENGAN NORMA LAIN, YAITU: NORMA HUKUM, NORMA YANG DITUNTUT DENGAN TEGAS OLEH MASYARAKAT KARENA DIANGGAP PERLU DEMI KESELAMATAN & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.




PRESENTASI

SEBAGAI
TUGAS MANDIRI 3



PERTEMUAN 11

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

PENGERTIAN IDEOLOGI

IDEOLOGI BERASAL DARI DUA KATA, YAITU “IDEO” YANG BERARTI CITA-CITA, DAN “LOGOS” YANG BERARTI PENGETAHUAN, ILMU, ATAU PAHAM. IDEOLOGI DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI PENGETAHUAN / ILMU / PAHAM MENGENAI CITA-CITA.

DAPAT JUGA DIKATAKAN BAHWA IDEOLOGI SUATU GAGASAN YANG BERDASARKAN PEMIKIRAN SEDALAM-DALAMNYA DAN MERUPAKAN PEMIKIRAN FILSAFAT.

SEPERTI HALNYA FILSAFAT, IDEOLOGI MEMILIKI PENGERTIAN YANG BERBEDA, KARENA MASING-MASING BERTOLAK DARI FILSAFAT YANG BERBEDA. SUATU PANDANGAN HIDUP, MENJADI FILSAFAT HIDUP APABILA TELAH MENDAPAT LANDASAN BERFIKIR MAUPUN MOTIVASI YANG JELAS, SEHINGGA MEMBENTUK KRISTALISASI YANG KEMUDIAN MENJADI SUATU IDEOLOGI.IDEOLOGI SEBAGAI AJARAN, DOKTRIN, TEORI, ATAU ILMU YANG DIYAKINI KEBENARANNYA, DISUSUN SECARA SISTEMATIS DALAM PELAKSANAAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH YANG DIHADAPI DALAM MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.


FILSAFAT DIGERAKKAN KECINTAAN PADA KEBENARAN, SEDANGKAN IDEOLOGI DIGERAKKAN OLEH TEKAD UNTUK MENGUBAH KEADAAN YANG TIDAK DIINGINKAN MENUJU KE ARAH KEADAAN YANG DIINGINKAN. IDEOLOGI ADALAH SUATU KOMITMEN KE MASA DEPAN YANG DIKEHENDAKI DAN HENDAK DIWUJUDKAN DALAM KENYATAAN.

PENGERTIAN IDEOLOGI MENURUT PARA AHLI SBB.:

  1. HEUKEN (1988), IDEOLOGI ADALAH:
    (a). ILMU TENTANG CITA-CITA, GAGASAN ATAU BUAH PIKIRAN.
    (b). PANDANGAN HIDUP YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN KEPENTINGAN TERTENTU,
    (c) KESATUAN GAGASAN DASAR YANG DISUSUN SECARA SISTEMATIS DAN MENYELURUH TENTANG MANUSIA DAN KEHIDUPANNYA.

  2. SASTRAPRATEDJA (1993), IDEOLOGI SEPERANGKAT GAGASAN ATAU PEMIKIRAN YANG BERORIENTASI PADA TINDAKAN YANG DIORGANISIR MENJADI SUATU SISTEM YANG TERATUR.

  3. C.S.T. KANSIL (2000), IDEOLOGI:
    (a) KUMPULAN KONSEP BERSISTEM YANG DIJADIKAN ASAS, PENDAPAT YANG MEMBERIKAN ARAH & TUJUAN UNTUK KELANGSUNGAN HIDUP.
    (b) CARA BERPIKIR SESEORANG ATAU SUATU GOLONGAN.


  4. EDWARD SHILS, JIKA MANUSIA SUDAH MENCAPAI TARAF INTELEKTUAL TERTENTU, CENDERUNG MENYUSUN IDEOLOGI, INI MERUPAKAN CIRI DASAR KEMANUSIAAN. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK BERPIKIR YANG SEMAKIN CERDAS DAN MAKIN TERDIDIK, MAKA SEMAKIN MENINGKAT KEBUTUHANNYA AKAN WAWASAN IDEOLOGIS.

  5. W. WHITE, THE SUM OF POLITICAL IDEAS OR DOCTRINES OF A DISTINGUISHABLE CLASS OR GROUP OF PEOPLE (ideologi ialah soal cita-2 politik/doktrin/ajaran dari suatu lapisan masyarakat/sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan).

  6. HAROLD H. TITUS, A TERM USED FOR ANY GROUP OF IDEAS CONCERNING VARIOUS POLITICAL AND ECONOMIC SCHEME OF IDEAS HELD BY GROUPS OR CLASESS (Suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi yang dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis yang dijalankan oleh sekelompok/lapisan masyarakat).

DARI BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG IDEOLOGI TSB. DAPAT DITARIK SUATU KESIMPULAN, IDEOLOGI SUATU ILMU YANG BERKAITAN DENGAN CITA-CITA, TERDIRI ATAS SEPERANGKAT GAGASAN ATAU PEMIKIRAN MANUSIA MENGENAI CITA-CITA POLITIK, DOKTRIN ATAU AJARAN NILAI-NILAI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA.

DEWASA INI, IDEOLOGI TELAH MENJADI SUATU PENGERTIAN YANG KOMPLEKS. TELAH MENUNJUKKAN ADANYA PERBEDAAN ANTARA IDEOLOGI, ILMU DAN FILSAFAT.


PERKEMBANGAN IDEOLOGI

IDEOLOGI DIPANDANG SEBAGAI PEMIKIRAN YANG TIMBUL KARENA PERTIMBANGAN KEPENTINGAN.

DI DALAM IDEOLOGI, ORANG TIDAK MEMPERMASALAHKAN NILAI KEBENARAN INTERNALNYA.

IDEOLOGI DIPANDANG SEBAGAI BELIEF SYSTEM, KRITIS & SISTEMATIS, DIMANA PERTIMBANGAN UTAMANYA ADALAH KEBENARAN PEMIKIRAN.

DALAM PERKEMBANGAN, IDEOLOGI MEMPUNYAI ARTI YANG BERBEDA.

  1. IDEOLOGI DIARTIKAN SEBAGAI WELTANSCHUUNG, YAITU PENGETAHUAN YANG MENGANDUNG PEMIKIRAN BESAR, CITA-CITA, SEJARAH, MANUSIA, MASYARAKAT, DAN NEGARA (SCIENCE OF IDEAS). DALAM PENGERTIAN INI, IDEOLOGI DISAMAKAN ARTINYA DENGAN AJARAN FILSAFAT.

  2. IDEOLOGI DIARTIKAN SEBAGAI PEMIKIRAN YANG TIDAK MEMPERHATIKAN KEBENARAN INTERNAL DAN KENYATAAN EMPIRIS. TUMBUH BERDASARKAN PERTIMBANGAN KEPENTINGAN TERTENTU KARENA ITU IDEOLOGI CENDERUNG MENJADI SIFAT TERTUTUP.

  3. IDEOLOGI DIARTIKAN SEBAGAI SUATU BELIEF SISTEM, KARENA ITU BERBEDA DENGAN ILMU DAN FILSAFAT YANG SECARA FORMAL MERUPAKANN SUATU KNOWLEDGE SYSTEM (BERSIFAT REFLEKSIF, SISTEMATIS, DAN KRITIS).


MAKNA IDEOLOGI BAGI NEGARA

DALAM KAITANNYA DENGAN NEGARA, MAKA IDEOLOGI MERUPAKAN:

KONSENSUS TENTANG NILAI-NILAI DASAR SUATU MASYARAKAT BERNEGARA, KESATUAN GAGASAN DASAR YANG DISUSUN SECARA SISTEMATIS DAN MENYELURUH TENTANG MANUSIA DAN KEHIDUPANNYA TERMASUK HIDUP BERNEGARAPEMBANGKIT KESADARAN AKAN KEMERDEKAAN, YAITU DENGAN MENANAMKAN MOTIVASI DALAM PERJUANGAN MASYARAKAT UNTUK BERGERAK MELAWAN PENJAJAHAN, DAN SELANJUTNYA MEWUJUDKAN DALAM SISTEM DAN PENYELENGGARA NEGARA.

IDEOLOGI TSB. BERMAKNA POSITIF, KARENA MENUNJUKKAN KEPADA KESELURUHAN PANDANGAN CITA-CITA, NILAI & KEYAKINAN YANG INGIN DIWUJUDKAN DALAM KENYATAAN HIDUP BERNEGARA YANG KONGKRIT.

IDEOLOGI DAPAT BERMAKNA NEGATIF. APABILA DIKAITKAN DENGAN SIFAT TOTALITER YANG MENENTUKAN SELURUH SEGI HIDUP MANUSIA SECARA TOTAL, SECARA MUTLAK HARUS BERTINDAK SESUAI DENGAN YANG DIGARISKAN OLEH IDEOLOGI TSB. SEHINGGA MENGINGKARI KEBEBASAN PRIBADI MANUSIA SERTA MEMBATASI RUANG GERAK.

IDEOLOGI JUGA MENGANDUNG KONSEP DASAR TENTANG KEHIDUPAN YANG DICITA-CITAKAN OLEH SUATU BANGSA.

PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN

SECARA TEORIS, SUATU IDEOLOGI BERSUMBER DARI SUATU FALSAFAH DAN MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI SISTEM FALSAFAH ITU SENDIRI. IDEOLOGI PANCASILA YANG DIANUT OLEH NEGARA RI BERBEDA DENGAN IDEOLOGI KAPITALISME, KOMUNISME DAN SOSIALISME .

IDEOLOGI PANCASILA, IDEOLOGI YANG DIGALI DARI NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA INDONESIA YANG DIDASARKAN PADA KELIMA SILA DALAM PANCASILA DAN MERUPAKAN KESATUAN YANG BULAT & UTUH SEHINGGA PEMAHAMAN & PENGAMALANNYA HARUS MENCAKUP SEMUA NILAI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA.

SEBAGAI IDEOLOGI, PANCASILA BUKAN IDEOLOGI TERTUTUP MELAINKAN DIKEMBANGKAN SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA SEJALAN DENGAN KETERBUKAAN BUDAYA.

PANCASILA BUKAN HANYA IDEOLOGI BAGI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA, TETAPI BERFUNGSI JUGA SEBAGAI IDEOLOGI ILMU & TEKNOLOGI. DALAM ARTIAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN BUKANLAH ILMU UNTUK ILMU, TETAPI BERSIFAT TELEOLOGIS, ILMU HARUS BERTUJUAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN.

IDEOLOGI PANCASILA BERTUJUAN, UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT ADIL & MAKMUR DALAM KEHIDUPAN MATERIAL & SPIRITUAL.

IDEOLOGI LIBERALISME, TIMBUL DIAKIBATKAN OLEH ALAM PEMIKIRAN ZAMAN PENCERAHAN (AUFKLARUNG) YANG MENYATAKAN BAHWA MANUSIA HARUS MEMBERIKAN PENGHARGAAN DAN KEPERCAYAAN YANG SEBESAR-BESARNYA PADA RASIO.

RASIO DIANGGAP SEBAGAI KEKUATAN YANG MEMERANGI SEGALA SESUATU DI DUNIA. MANUSIA DAPAT BERBUAT BANYAK BERDASARKAN RASIO YANG DIMILIKINYA.

LIBERALISME, MELAHIRKAN SISTEM KAPITALISME. LIBERALISME MELIHAT MANUSIA SEBAGAI MAKLUK BEBAS, KEBEBASAN MANUSIA SECARA INDIVIDU MERUPAKAN MILIK YANG SANGAT TINGGI DENGAN MEMBAWA UNSUR-UNSUR ESENSIAL, YAITU RASIONALISME, EMPIRISME DAN MATERIALISME.

ALIRAN INI MENGAJARKAN, NEGARA ADALAH MASYARAKAT HUKUM (LEGAL SOCIETY) DISUSUN ATAS KONTRAK MASYARAKAT (KONTRAK SOSIAL), SEHINGGA KEPENTINGAN HARKAT & MARTABAT INDIVIDU HARUS DIJUNJUNG TINGGI.

AJARAN LIBERALISME, HAK ASASI YANG MELEKAT PADA MANUSIA, SEJAK IA LAHIR TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT OLEH SIAPAPUN TERMASUK PENGUASA, KECUALI ATAS PERSETUJUAN YBS. HAK ASASI TSB. MEMILIKI NILAI-NILAI DASAR, YAITU KEBEBASAN DAN KEPENTINGAN PRIBADI YANG MENUNTUT KEBEBASAN INDIVIDU SECARA MUTLAK.

PAHAM LIBERASLISME JUGA SELALU MENGKAITKAN ALIRAN PIKIRANNYA DENGAN HAM YANG MENYEBABKAN PAHAM TERSEBUT MEMILIKI DAYA TARIK YANG KUAT DI KALANGAN MASYARAKAT TERTENTU.

IDEOLOGI KOMUNISME, DIANUT OLEH RUSIA, REPUBLIK RAKYAT CINA, KUBA, POLANDIA DAN BEBERAPA NEGARA LAIN.

TUJUAN IDEOLOGI KOMUNISME ADALAH UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT KOMUNIS, YANG BERCIRIKAN:
1. MASYARAKAT TANPA KELAS DAN TANPA NEGARA.
2. PEMERINTAH BERSIFAT DIKTATOR PROLETARIAT (KAUM BURUH).
3. SELURUH TATA KEHIDUPAN DITENTUKAN DAN DIATUR OLEH PENGUASA.

ALIRAN INI BERMULA DARI KRITIK KARL MARX ATAS KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PADA AWAL REVOLUSI INDUSTRI.

ALIRAN INI JUGA BERANGGAPAN BAHWA NEGARA ADALAH SUSUNAN GOLONGAN (KELAS) UNTUK MENINDAS KELAS LAIN.

GOLONGAN EKONOMI KUAT MENINDAS EKONOMI LEMAH (sistem “free fight liberalism”, menguntungkan ekonomi kuat dan tidak mungkin berkembang ekonomi kerakyatan).

GOLONGAN BORJUIS MENINDAS GOLONGAN PROLETAR, KARENA ITU MARX MENGANJURKAN AGAR KAUM BURUH MENGADAKAN REVOLUSI POLITIK UNTUK MEREBUT KEKUASAN DARI GOLONGAN KAYA KAPITALIS & BORJUIS, AGAR KAUM BURUH DAPAT GANTI BERKUASA DAN MENGATUR NEGARA.ALIRAN PIKIRAN INI ERAT HUBUNGAN DENGAN ALIRAN MATERIALISTIK.

ALIRAN INI SANGAT MENONJOLKAN PERTENTANGAN ANTAR GOLONGAN, KONFLIK, KEKERASAN / REVOLUSI & PEREBUTAN KEKUASAAN NEGARA.

OPERASIONALISASI PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK, KEMUDIAN DISISTEMATISASIKAN OLEH FREDERICK ENGELS DAN LENIN .

SESUAI DENGAN ALIRAN PIKIRAN YANG MELANDASI KOMUNISME, DALAM UPAYA MEREBUT ATAU MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN, MAKA KOMUNISME AKAN:

  1. MENCIPTAKAN SITUASI KONFLIK, MENGADU GOLONGAN-GOLONGAN TERTENTU SERTA MENGHALALKAN SEGALA CARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN.

  2. AJARAN KOMUNIS BERSIFAT ATHEIS, TIDAK PERCAYA ADANYA TUHAN YME. & DIDASARKAN PADA KEBENDAAN, AGAMA DINYATAKAN SEBAGAI RACUN BAGI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

  3. PRINSIP AJARAN KOMUNIS DALAM BIDANG HAK ASASI & KEMANUSIAAN ADALAH MENGABAIKAN HAK MILIK PERSEORANGAN.

  4. PEROMBAKAN MASYARAKAT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN MELALUI REVOLUSI. SETELAH REVOLUSI BERHASIL, MAKA KAUM PROLETAR YANG AKAN MEMEGANG TAMPUK PIMPINAN KEKUASAAN NEGARA DAN MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA DIKTATUR MUTLAK (DIKTATOR PROLETARIAT).

IDEOLOGI SOSIALISME, DIGUNAKAN UNTUK MENUNJUKKAN ANTITESA DARI LIBERALISME & KONSERVATISME. IDEOLOGI INI DAPAT DIKELOMPOKKAN DENGAN KOMUNISIME, DAN BENTUK IDEOLOGI KIRI YANG LAIN, SEPERTI BENTUK IDEOLOGI POLITIK MARXIS.

BEBERAPA POLA SOSIAL DARI NEGARA SOSIALIS, BERUPA KEBERSAMAAN YANG TANPA BATAS ANTAR INDIVIDU-INDIVIDUNYA.

IDEOLOGI SOSIALIS MENEMPATKAN HAKEKAT KESEJAHTERAAN BERSAMA DARIPADA KESEJAHTERAAN INDIVIDU. LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN DIPERLUKAN KEHADIRANNYA, GUNA MENGATUR KONFLIK YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PROSES INTERAKSI ANTAR WARGA NEGARA.

HAL PALING MENONJOL DARI IDEOLOGI POLITIK SOSIALIS YAITU KONSEP “MENGATUR” YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK PEMERINTAH YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB UNTUK BERLAKU OTORITER (SEWENANG-WENANG) TERHADAP RAKYAT YANG DIKUASANYA. DITANDAI OLEH PEMUSATAN KEKUASAAN DI TANGAN ELIT-ELIT PEMERINTAHAN, YANG MERASA LEBIH TAHU AKAN KEPENTINGAN RAKYATNYA.

DALAM DUNIA INDUSTRI (SEKTOR EKONOMI) PEMERINTAH IKUT CAMPUR, DALAM ARTIAN NEGARA BESERTA APARATUR NEGARA BERSIFAT DOMINAN DENGAN MEMATIKAN POTENSI & DAYA KREASI UNIT-UNIT EKONOMI DI LUAR SEKTOR NEGARA, DENGAN BERTINDAK SEBAGAI PEMILIK.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA, ADALAH IDEOLOGI YANG DAPAT BERINTERAKSI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN. FAKTOR YANG MENDORONG MENGENAI KETERBUKAAN IDEOLOGI PANCASILA ADALAH SBB:

  1. PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DINAMIKA MASYARAKAT YANG BERKEMBANG SECARA CEPAT.

  2. KENYATAAN MENUNJUKKAN BAHWA PANDANGAN HIDUP BANGSA MEMPUNYAI NILAI DASAR YANG BERSIFAT TETAP + NILAI DINAMIS.

  3. TEKAD UNTUK MEMPERKOKOH KESADARAN AKAN NILAI-NILAI DASAR PANCASILA DAN HASRAT MENGEMBANGKAN SECARA KREATIF DANDINAMIS DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

KETERBUKAAN IDEOLOGI PANCASILA, DITUJUKAN DALAM PENERAPAN YANG BERBENTUK POLA PIKIR YANG DINAMIS & KONSEPTUAL DALAM DUNIA MODERN.

DARI PENGERTIAN TSB. DITARIK KESIMPULAN BAHWA IDEOLOGI TERBUKA MERUPAKAN BENTUK IDEOLOGI YANG MENJADI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA, MEMILIKI NILAI DASAR DAN MEMILIKI SIFAT TETAP SERTA DAPAT BERINTERAKSI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA ADALAH PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA YANG MEMPUNYAI NILAI-NILAI DASAR, CITA-CITA DAN TUJUAN YANG TERDAPAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945.

DIMENSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA, MEMILIKI KETERGANTUNGAN PADA KUALITAS DIMENSI YANG DIKANDUNGNYA, SBB.:

  1. DIMENSI REALITA, NILAI DASAR YANG TERKANDUNG DALAM IDEOLOGI PANCASILA, SECARA RIIL TELAH BERAKAR DALAM MASYARAKAT, KARENA NILAI DASAR TSB. BERSUMBER DARI BUDAYA & PENGALAMAN SEJARAH.

  2. DIMENSI IDEALISME, NILAI DASAR IDEOLOGI PANCASILA MENGANDUNG IDEALISME, BUKAN ANGAN-ANGAN TETAPI MEMBERI HARAPAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK MELALUI PERWUJUDAN DALAM PRAKTEK KEHIDUPAN SEHARI- HARI DENGAN BERBAGAI DIMENSI.

  3. DIMENSI FLEKSIBILITAS, IDEOLOGI PANCASILA MEMILIKI KELUWESAN & MEMUNGKINKAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN BARU & RELEVAN, TANPA MENGHILANGKAN HAKEKAT/JATI DIRI YANG TERKANDUNG DALAM NILAI-NILAI DASAR.

IMPLIKASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA, PENERIMAAN NILAI-NILAI HARUS SESUAI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA. DENGAN KETERBUKAAN, BUKAN BERARTI DITERIMANYA SELURUH IDEOLOGI, TERMASUK YANG BERTENTANGAN DENGAN IDEOLOGI PANCASILA. KETERBUKAAN IDEOLOGI ADA BATAS-BATAS YANG TIDAK BOLEH DILANGGAR, YAITU: TERJAGANYA STABILITAS NASIONAL, DENGAN MELARANG TERHADAP IDEOLOGI MARXISME, LENINISME & KOMUNISME. SERTA MENCEGAH PAHAM LIBERALISME.


PERTEMUAN 12

DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGERTIAN

DEMOKRASI TELAH MENJADI ISTILAH YANG DIAGUNGKAN DALAM SEJARAH PEMIKIRAN MANUSIA TENTANG TATANAN SOSIO-POLITIK YANG IDEAL.

BAHKAN, DEMOKRASI DINYATAKAN SEBAGAI NAMA YANG PALING BAIK DAN WAJAR UNTUK SEMUA SISTEM ORGANISASI YANG DIPERJUANGKAN OLEH PENDUKUNG-PENDUKUNG YANG “BERPENGARUH”.

KEDUDUKAN SENTRAL DEMOKRASI TELAH MENGHAN -CURKAN TEORI-TEORI MENGENAI TATANAN KEKUASAAN.

KEDUDUKAN SENTRAL DEMOKRASI BAHKAN SEMAKIN MENGUAT DIIRINGI DENGAN KONSEP, SEPERTI: HUMAN RIGHTS, CIVIL SOCIETY, MAUPUN KONSEP GOOD GOVERNANCE, YANG MENEGAS-KAN POSISI TEORI DEMOKRASI SEBAGAI KONSEP TERBAIK YANG PERNAH DICAPAI OLEH PEMIKIRAN MANUSIA.KUATNYA DEMOKRASI BELUM DPT TERGOYAHKAN SECARA FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, MAUPUN DALAM FORMAT YURIDIS KETATANEGARAAN .

DEMOKRASI DIPERCAYAI SEBAGAI GAGASAN UNIVERSAL YANG DAPAT DITERIMA DALAM RAGAM PERSPEKTIF.

DEMOKRASI TELAH MENJADI OBSESI SEJUMLAH MASYARAKAT DAN DALAM SEJARAH KEBANGKITAN NATION INDONESIA.

GERAKAN DEMOKRATISASI KEHIDUPAN POLITIK TELAH MENJADI FENOMENA YANG TAK TERELAKKAN DALAM MENGUBAH PERSEPSI SEJARAH TENTANG BAGAIMANA MENYELENGGARAKAN KEKUASAAN SECARA ETIS, RASIONAL DAN BERTANGGUNG JAWAB.

DEMOKRASI MEMPUNYAI POTENSI UNTUK MEMBERIKAN YANG TERBAIK BAGI MANUSIA, TERUTAMA DALAM MELINDUNGI HAK-HAK INDIVIDU DALAM MENGHADAPI KEKUASAAN–KEKUASAAN YANG LEBIH PERKASA, SEPERTI KEKUASAAN NEGARA DAN PEMERINTAH.

PROSES SEJARAH PADA ERA MODERN INI MERUPAKAN PROSES YANG MENGHAPUS SEGALA BENTUK PEMERINTAHAN YANG TIDAK DEMOKRATIS MAUPUN ANTI DEMOKRATIK, YANG KEMUDIAN MENEGAKKAN BENTUK PEMERINTAHAN SERTA SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS.

PROSES SEJARAH PADA ERA MODERN INI MERUPAKAN PROSES YANG MENGHAPUS SEGALA BENTUK PEMERINTAHAN YANG TIDAK DEMOKRATIS MAUPUN ANTI DEMOKRATIK, YANG KEMUDIAN MENEGAKKAN BENTUK PEMERINTAHAN SERTA SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS.

“PEMERINTAHAN DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT DAN UNTUK RAKYAT” (GOVERNMENT FROM THE PEOPLE, BY THE PEOPLE AND FOR THE PEOPLE). “KEKUASAAN TERTINGGI DI TANGAN RAKYAT” (Teori Kedaulatan Rakyat). (Ps. 1 AYAT 2 UUD 1945).

MAKA,“DEMOKRASI DPT. DIBERIKAN PENGERTIAN SEBAGAI SUATU SISTEM PEMERINTAHAN DENGAN MENGIKUTSERTAKAN RAKYAT”.

PAHAM

PEMERINTAHAN DEMOKRASI BERASASKAN ADANYA PENGAKUAN PARTISIPASI RAKYAT DAN PENGAKUAN ATAS HAM.

PEMERINTAHAN DEMOKRASI MERUPAKAN IDAMAN MASYARAKAT DUNIA, ATAS DASAR ITULAH NEGARA-NEGARA YANG ADA DI DUNIA KINI MENDASARKAN DIRI ATAS PAHAM DAN ASAS DEMOKRASI, MESKIPUN PAHAM DAN ASAS YANG DIANUTNYA DI DALAM PELAKSANAANNYA TIDAK SAMA ATAU BERBEDA-BEDA, SEHINGGA DIKENAL ADANYA BERBAGAI SEBUTAN YANG DIKAITKAN DENGAN PAHAM DEMOKRASI,

SEPERTI: SOCIAL DEMOCRACY, LIBERAL DEMOCRACY, PEOPLE DEMOCRACY, GUIDED DEMOCRACY.

PELAKSANAAN DEMOKRASI YANG TIDAK SAMA ANTARA NEGARA YANG SATU DENGAN YANG LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BERBAGAI KONSTITUSI NEGARA, DIMANA DIKENAL ANDANYA BERMACAM-MACAM BENTUK DAN SISTEM KETATANEGARAAN, SEPERTI: NEGARA KESATUAN DAN NEGARA FEDERAL, NEGARA REPUBLIK DAN NEGARA KERAJAAN.

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

SEJALAN DENGAN BERKEMBANGNYA PENGERTIAN & PAHAM SERTA ASAS DEMOKRASI YANG DIANUT OLEH SUATU NEGARA, MAKA PERKEMBANGAN SEKARANG, DEMOKRASI TIDAK HANYA MELIPUTI BIDANG PEMERINTAHAN ATAU POLITIK SAJA, TELAH MELIPUTI JUGA DI BIDANG LAIN, SEPERTI: BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PERTAHANAN KEAMANAN.

PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA BERBEDA DENGAN DEMOKRASI YANG DIPRAKTEKKAN DI NEGARA LAIN.

DI INDONESIA BERLAKU DEMOKRASI PANCASILA, PROSEDUR PELAKSANAANNYA BERLAINAN DENGAN DEMOKRASI BARAT YANG LIBERALISTIK.

DALAM PERJALANAN SEJARAH POLITIK NEGARA KESATUAN RI PERNAH MELAKSANAKAN DEMOKRASI PARLEMENTER DAN DEMOKRASI TERPIMPIN.
PELAKSANAAN DEMOKRASI PARLEMENTER TELAH MENGAKIBATKAN KEHIDUPAN POLITIK TIDAK STABIL :

SERING BERGANTINYA KABINET, MISALNYA: DIKENAL KABINET SYARIR I, KABINET SYARIR II, DAN KABINET AMIR SYARIFUDIN. BAHKAN PADA TAHUN 1950-1959 TERJADI TUJUH KALI PERGANTIAN KABINET.

FAKTOR LAIN YANG MENYEBABKAN TIDAK TERCAPAINYA STABILITAS POLITIK, ADANYA TIMBUL PERBEDAAN PENDAPAT YANG SANGAT MENDASAR DI ANTARA PARTAI POLITIK.

KEGAGALAN KONSTITUANTE MEMPEROLEH KESEPAKATAN TENTANG DASAR NEGARA.

PARTAI-PARTAI POLITIK LEBIH MENONJOLKAN PERBEDAAN PAHAM DARIPADA MENCARI PERSAMAAN PEMIKIRAN UNTUK DAPAT MEMPERSATUKAN BANGSA.

SECARA YURIDIS FORMAL PD TANGGAL 5 JULI 1959, DENGAN DIBERLAKUKAN KEMBALI UUD 1945, MAKA BERAKHIR SISTEM DEMOKRASI PATLEMENTER TERSEBUT DAN DIGANTI DENGAN SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN.

DEMOKRASI TERPIMPIN, YANG MAKNA SEMULA DIPIMPIN OLEH SILA-SILA PANCASILA, TETAPI DI DALAM PELAKSANAAN TERJADI PENYIMPANGAN DAN PENYELEWENGAN TERHADAP PANCASILA & UUD 1945, BERAKIBAT TERJADI STAGNASI DALAM MENJALANKAN RODA DEMOKRASI.

PEMERINTAHAN DIWARNAI KULTUS INDIVIDU TERHADAP PEMIMPIN NEGARA, SERTA TIDAK BERPERANNYA FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA PERWAKILAN DAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEPERTI YANG DIAMANATKAN OLEH UUD 1945.

AKHIRNYA BERPUNCAK DENGAN TERJADINYA TRAGEDI PEMBERONTAKAN G-30-S/PKI.

MAKA LAHIRLAH ORDE BARU DENGAN SEMBOYAN MELAKSANAKAN PANCASILA & UUD 1945 SECARA MURNI DAN KONSEKUEN.

TERNYATA HANYA SEBAGAI JARGON (istilah tertentu yang digunakan untuk kegiatan tertentu) POLITIK, DALAM PRAKTEK TIDAK BERMUARA PADA KEDAULATAN RAKYAT, MELAINKAN HANYA UNTUK MEMPERKUAT KEDUDUKAN & MELINDUNGI KEPENTINGAN PENGUASA DAN KRONI-KRONINYA.

PADA TANGGAL 21 MEI 1998 MELAHIRKAN ORDE REFORMASI.

DEMOKRASI PANCASILA, DEMOKRASI YANG BERSUMBER PADA KEPRIBADIAN & FALSAFAT HIDUP BANGSA INDONESIA, YAITU: “PANCASILA” YANG TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945. DAN DIJABARKAN DI Pasal 1 AYAT 2 UUD 1945 “ KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UUD.

ASAS TERDAPAT DALAM SILA KEEMPAT: “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN”

TERLIHAT BAHWA YANG MEMBEDAKAN DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN, ADALAH PREDIKAT “PANCASILA”, YANG DIJADIKAN LANDASAN DASAR PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI INDONESIA.

ISI DEMOKRASI PANCASILA

  1. PELAKSANAAN DEMOKRASI HARUS BERDASARKAN ATAS PANCASILA DAN PENJABARAN LEBIH LANJUT TERTUANG DALAM BATANG TUBUH (Pasal-Pasal) UUD 1945,

  2. DEMOKRASI, HARUS MENGHARGAI HAM SERTA MENJAMIN HAK-HAK MINORITAS, BAIK BERDASARKAN KELOMPOK ATAU KEKUATAN SOSIAL POLITIK.
    DEMOKRASI SEBAGAI MAJORITY RULE HARUS MENGINGAT AKAN MINORITY RIGHTS.

  3. PELAKSANAAN KETATANEGARAAN BERDASARKAN INSTITUSIONAL. DENGAN MELALUI KELEMBAGAAN, MAKA SEGALA SESUATU DAPAT DISELESAIKAN MELALUI SALURAN-SALURAN TERTENTU SESUAI DENGAN UUD 1945. HAL INI PENTING UNTUK MENGHINDARI KEGONCANGAN POLITIK DALAM NEGERI.

  4. DEMOKRASI HARUS BERSENDIKAN ATAS HUKUM, SEBAGAIMANA DIJELASKAN, DALAM Pasal 1 AYAT 3 UUD 1945 “NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM”.

CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA

DEMOKRASI PANCASILA BERPANGKAL TOLAK DARI PAHAM KEKELUARGAAN,

ADA JAMINAN KESELARASAN ANTARA KEPENTINGAN PERORANGAN & KEPEN-TINGAN MASYARAKAT.

DEMOKRASI PANCASIALA MENOLAK DIKTATOR, BAIK DIKTATOR PERORANGAN, GOLONGAN, KELAS MAUPUN DIKTATOR MILITER.

DEMOKRASI PANCASILA, NORMA-NORMA POKOK DAN HUKUM-HUKUM DASAR TELAH DIATUR DALAM UUD 1945.

ASPEK-ASPEK DEMOKRASI PANCASILA, MELIPUTI:

  1. TATA CARA MUSYAWARAH,

  2. PEMILIHAN UMUM,

  3. OTONOMI DAERAH,

  4. PARTAI POLITIK,

  5. PEMBAGIAN KEKUASAAN,

  6. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA BAIK DIPUSAT MAUPUN DI DAERAH,

  7. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN / SUMBER TERTIB HUKUM,

  8. TATA HUKUM (TERMASUK HUKUM ADAT)

  9. ASPEK PENGAKUAN TERHADAP HAM,

  10. POLA PENGAMBILAN PUTUSAN / TATA CARA MUSYAWARAH,

  11. TEGAKNYA NEGARA HUKUM DALAM ARTI MATERIIL.


PERTEMUAN 13

PENGERTIAN PARADIGMA

ISTILAH “PARADIGMA” PADA AWALNYA BERKEMBANG DALAM ILMU PENGETAHUAN TERUTAMA KAITANNYA DENGAN SEJARAH & FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN.

SEJARAH, MENGHASILKAN TRANSFORMASI YANG MENENTUKAN CITRA SAINS. PERKEMBANGAN SAINS YANG MEMBENTUK PENGETAHUAN, FAKTA, DALIL DAN TEORI SAINS.

DALAM SEJARAH MUNCUL PANDANGAN-PANDANGAN BARU YANG TUMBUH MENJADI VISI BARU YANG DISEBUT PARADIGMA, MAKA PARADIGMA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI KERANGKA BERPIKIR, MODAL DALAM TEORI ILMU PENGETAHUAN.

SIFAT ILMU PENGETAHUAN YG. DINAMIS MENYEBABKAN SEMAKIN BANYAK HASIL -HASIL PENELITIAN, SEHINGGA MEMBUKA KEMUNGKINAN DITEMUKAN KELEMAHAN-KELEMAHAN PADA TEORI-TEORI YANG DIGUNAKAN.
MAKA PARA ILMUWAN MENGKAJI KEMBALI TEORI-TEORI DASAR DARI ILMU TSB.

THOMAS S. KHUN, (Tokoh yang mengembangkan istilah paradigma dalam ilmu pengetahuan, bukunya THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS -peran paradigma dalam revolusi sains telah banyak mengubah persepsi orang terhadap apa yang dinamakan ilmu).

“JIKA SEBAGIAN ORANG MENGATAKAN BAHWA PERGERAKAN ILMU BERSIFAT LINEAR - AKUMULATIF”

TETAPI DALAM PENGLIHATAN KHUN TIDAK DEMIKIAN.

MENURUT KHUN: ILMU BERGERAK MELALUI TAHAPAN-TAHAPAN YG. AKAN BERPUNCAK PADA KONDISI NORMAL DAN KEMUDIAN “MEMBUSUK” KARENA TELAH DIGANTI OLEH ILMU ATAU PARADIGMA BARU (THESIS – ANTITHESIS – SINTHESIS).

'MISALKAN: Jika suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah berdasarkan metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan sifat-sifat parsial, terukur dan korelatif ternyata hasil dari ilmu pengetahuan itu secara epistemologi hanya mengkaji satu aspek saja dari obyek ilmu pengetahuan tsb. yaitu manusia.

Dengan demikian, ilmuwan tsb. mengkaji paradigma ilmu tsb. dari aspek manusia.
Berdasarkan hakikatnya, manusia dalam kenyataan obyektif bersifat ganda. Berdasarkan kajian paradigma ilmu pengetahuan tersebut, kemudian dikembangkan metode baru, yaitu metode kualitatif.

PARADIGMA DALAM PERKEMBANGANNYA, SELAIN SEBAGAI KERANGKA BERPIKIR, JUGA MENGANDUNG KONOTASI PENGERTIAN SEBAGAI SUMBER NILAI, ORIENTASI DASAR, SUMBER ASAS.

INTI PENGERTIAN PARADIGMA ADALAH SEBAGAI SUATU ASUMSI DASAR DAN ASUMSI TEORITIS YANG UMUM (SUMBER NILAI).

SEHINGGA MERUPAKAN SUMBER HUKUM, DAN METODE,

SERTA PENERAPAN DALAM ILMU PENGE-TAHUAN YANG MENENTUKAN SIFAT, CIRI, SERTA KARAKTER DARI ILMU PENGETAHUAN TSB.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.


UNTUK MENCAPAI TUJUAN DALAM HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA, MAKA BANGSA INDONESIA MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL.


HAL INI SEBAGAI PERWUJUDAN PRAKSIS DALAM MENINGKATKAN HARKAT DAN MARTABAT.

PEMBANGUNAN ADALAH UPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL, SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945, YANG BERKAPASITAS HUKUM FORMAL: “memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

SECARA FILOSOFIS, HAKIKAT PANCASILA, DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL MENGANDUNG SUATU KONSEKUENSI,

BAHWA DI SEGALA ASPEK PEMBANGUNAN NASIONAL HARUS MENDASARKAN PADA SILA-SILA PANCASILA.

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL, UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA,

YANG SECARA KODRATI MEMILIKI KEDUDUKAN SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN MAKHLUK SOSIAL.

MANUSIA TIDAK HANYA MENGEJAR KEPEN-TINGAN PRIBADI, TETAPI HARUS JUGA MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, SEHINGGA TIDAK HANYA MENGUTAMAKAN TERCAPAINYA KEBUTUHAN MATERI, TETAPI JUGA KEBAHAGIAAN SPRITUAL.

DALAM HAL INI, PEMBANGUNAN NASIONAL HENDAK MEWUJUDKAN TUJUAN TSB.

DEGAN MENGACU PADA NILAI-NILAI LUHUR YANG UNIVERSAL : (MANDIRI, BERKEADILAN, SERTA BERKEKUATAN MORAL DAN ETIKA)

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN IPTEKS

IPTEKS MERUPAKAN AKRONIM DARI : “ILMU, PENGETAHUAN TEKNOLOGI SERTA SENI”.

ILMU ADALAH CARA UNTUK MENGETAHUI YANG DIDASARKAN PADA TAFSIRAN MANUSIA ATAS DASAR RISET & METODOLOGI ILMIAH.

PENGETAHUAN ADALAH APA-APA YANG DIKETAHUI, YANG BERASAL DARI SUMBER MANAPUN DAN KITA PEROLEH DENGAN CARA APA PUN. (pengamatan inderawi maupun sifat empiris).

DENGAN PENGAMATAN INDERAWI TERJADILAH SENTUHAN PENGALAMAN ANTARA INDERA MANUSIA DAN OBYEK YANG KONKRET.

ILMU PENGETAHUAN ADALAH KUMPULAN PENGETAHUAN MENGENAI SUATU HAL TERTENTU (obyek atau lapangannya), YANG MERUPAKAN KESATUAN METODIS, SISTEMATIS DAN MEMBERIKAN PENJELASAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN YANG KOHERAN (bertalian) TENTANG SESUATU BIDANG TERTENTU DARI KENYATAAN.

TEKNOLOGI ADALAH ILMU UNTUK SECARA PRAKTIS MENERAPKAN PENGETAHUAN YANG DIHASILKAN OLEH ILMU MURNI DAN ILMU TERAPAN, DEMI PEMECAHAN MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI MANUSIA DALAM BERINTERAKSI DENGAN LINGKUNGANNYA (LINGKUNGAN SOSIAL).

TEKNOLOGI SUATU RASIONALITAS MANUSIA TERHADAP BERBAGAI KETERBATASAN DAN DETERMINISME ALAM (ditentukan oleh alam).

KEHIDUPAN MANUSIA SEKARANG DAN MASA YANG AKAN DATANG DITENTUKAN OLEH TEKNOLOGI.

TEKNOLOGI IALAH REKAYASA (engineering) YANG METODENYA BERUPA SIASAT, UNTUK MENYEBABKAN TERJADINYA PERUBAHAN YANG TERBAIK DALAM SITUASI YANG TIDAK DIPAHAMI DENGAN BAIK ATAU TIDAK PASTI, DENGAN BATAS-BATAS KENDALA SUMBERDAYA YANG TERSEDIA.

FENOMENA TEKNOLOGI TELAH MELAHIRKAN MASALAH PADA LEVEL TEORI-TEORI SOSIAL, ETIKA, HUKUM, POLITIK, EKONOMI, FILSAFAT DAN TEOLOGI.

SENI ADALAH MANIFESTASI DARIPADA BUDAYA, YAITU PIKIRAN , PERASAAN, KEMAJUAN (karsa), INTUISI (keyakinan tentang suatu kebenaran yang tidak didapat dengan jalan berpikir secara diskursif, tetapi terus timbul sebagai paham), DAN KARYA (perbuatan) MANUSIA YANG MEMENUHI SYARAT-SYARAT ESTETIK (keindahan).

IPTEKS PADA HAKEKATNYA ADALAH SUATU HASIL KREATIVITAS JIWA (rohani) MANUSIA.

IPTEKS DIKEMBANGKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN HIDUP, PENINGKATAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA ITU SENDIRI.

SETIAP ILMU PENGETAHUAN MENGHASILKAN TEKNOLOGI YANG KEMUDIAN DITERAPKAN PADA MASYARAKAT.

PROSES ILMU PENGETAHUAN YANG MENJADI SEBUAH TEKNOLOGI YANG BENAR-BENAR DAPAT DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT, TENTU TIDAK TERLEPAS DARI PERAN ILMUWAN.

KEBERHASILAN MANUSIA MENCAPAI TUJUAN DAN HAKIKAT HIDUPNYA, UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN LAHIR & BATHIN,

MENGGUNAKAN IPTEKS SEBAGAI USAHA KREATIFITAS, MELALUI PROSES AKAL DAN PIKIRANNYA.

BERDASARKAN KREATIFITAS AKAL DAN PIKIRAN, DALAM MENGEMBANGKAN IPTEKS, MAKA MANUSIA HARUS MAMPU MENGOLAH KEKAYAAN ALAM YANG DISEDIAKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, UNTUK KEPENTINGAN KESEJAHTERAAN.

OLEH SEBAB ITU, FUNGSI IPTEKS HARUS MENGIKUTI NILAI-NILAI DAN MORAL.

PANCASILA, DIARTIKAN SEBAGAI UPAYA BERSAMA UNTUK MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM SERTA SARANA-SARANA KEHIDUPAN SEDEMIKIAN RUPA.

SEHINGGA TERCIPTA TINGKAT & MUTU KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SECARA SEIMBANG, BAIK DALAM SIKAP & PERILAKU WARGA MAUPUN DALAM TATA KEMASYARAKTAN.

SETIAP SILA DALAM PANCASILA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN HARUS MENJADI SUMBER NILAI, KERANGKA BERPIKIR, SERTA ASAS MORALITAS DALAM PEMBAGUNAN IPTEKS DENGAN MENJAGA KESEIMBANGAN DALAM KEHIDUPAN.

YAITU: KESEIMBANGAN DENGAN TUHANNYA, DENGAN MANUSIA YANG LAIN & KESEIMBANGAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN IDEOLOGI POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA DAN PERTAHANAN KEAMANAN ( IPOLEKSOSBUD-HANKAM)

PEMBANGUNAN PADA HAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU REALISASI PRAKSIS UNTUK MENCAPAI TUJUAN BANGSA, PEMBANGUNAN DALAM BERBAGAI MACAM BIDANG DALAM BIDANG KENEGARAAN DIRINCI DALAM BIDANG OPERASIONAL SERTA TARGET YANG AKAN DICAPAI.

TUJUAN PEMBANGUNAN YANG AKAN DICAPAI HARUS MENDASARKAN PADA HAKIKAT MANUSIA SEBAGAI SUBYEK.

HAKIKAT MANUSIA ADALAH: MONOPLURALIS, MELIPUTI BERBAGAI UNSUR,

YAITU: Rohani-jasmani, individu-makhluk sosial serta sebagai pribadi-makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

HAL INI YANG SERING DIUNGKAP DALAM TUJUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN,

BAHWA PEMBANGUNAN PADA HAKIKATNYA MEMBANGUN MANUSIA SECARA LENGKAP,

MELIPUTI SELURUH UNSUR HAKIKAT MANUSIA MONOPLURALIS, ATAU DENGAN KATA LAIN MEMBANGUN MARTABAT MANUSIA .

PENGEMBANGAN BIDANG IDEOLOGI,

IDEOLOGI ADALAH: SUATU SISTEM NILAI YANG SEKALIGUS KEBULATAN AJARAN YANG MEMBERIKAN MOTIVASI SECARA TEORITIS, IDEOLOGI BERSUMBER DARI SUATU FALSAFAH & MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI SISTEM FALSAFAH ITU SENDIRI.

PANCASILA SEBAGAI TATANAN NILAI & FALSAFAH BANGSA HARUS DIPANDANG SEBAGAI IDEOLOGI YANG DINAMIS (IDEOLOGI TERBUKA)

PENGEMBANGAN BIDANG POLITIK,

KEKUASAAN & KEDAULATAN HARUS BERADA DITANGAN RAKYAT, LANDASAN PENGEMBANGAN POLITIK BANGSA INDONESIA SESUAI DENGAN DINAMIKA & TUNTUTAN REFORMASI.

DENGAN TETAP MEMELIHARA KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA SEBAGAI PERWUJUDAN HAK-HAK ATAS MARTABAT KEMANUSIAAN, HAL INI SESUAI DENGAN JIWA DAN SEMANGAT PEMBUKAAN UUD 1945.

DENGAN MELETAKKAN FUNGSI DAN PERAN YANG JELAS ANTAR LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF & YUDIKATIF.

PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, DALAM ERA GLOBALISASI TELAH TERBUKA PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI DUNIA, SEHINGGA JARANG DITEMUKAN PAKAR EKONOMI YANG MENDASARKAN PEMIKIRAN PENGEMBANGAN EKONOMI BERDASARKAN PADA MORALITAS KEMANUSIAAN & KETUHANAN

ATAS DASAR KENYATAAN TERSEBUT MAKA PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI YANG DIINGINKAN BANGSA INDONESIA,

YAITU SISTEM EKONOMI UNTUK DAPAT MEWUJUDKAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SERTA UNTUK MENJAMIN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL & KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA & NEGARA BERDASARKAN PANCASILA & UUD 1945.

SERTA UNTUK PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL-BUDAYA, DIDASARKAN ATAS SISTEM NILAI YANG SESUAI DENGAN NILAI REFORMASI YANG BERBUDAYA

SERTA UNTUK DI MASYARAKAT SAAT INI TERJADI STAGNASI NILAI SOSIAL BUDAYA, SEHINGGA TERJADI BERBAGAI MACAM GEJOLAK YANG CENDERUNG ANARKIS.

SERTA UNTUK OLEH KARENA ITU, PENGEMBANGAN NILAI-NILAI SOSIAL- BUDAYA YANG DIMILIKI BANGSA INDONESIA SEBAGAI DASAR NILAI-NILAI PANCASILA HARUS DITINGKATKAN.

PRINSIP ETIKA PANCASILA PADA HAKIKATNYA BERSIFAT HUMANISTIK, ARTINYA NILAI-NILAI PANCASILA MENDASARKAN PADA NILAI YANG BERSUMBER PADA HAKIKAT DAN. MARTABAT MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK YANG BERBUDAYA. TERDAPAT DALAM RUMUSAN SILA KEDUA PANCASILA : “KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB”.

PENGEMBANGAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN, NEGARA PADA HAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU MASYARAKAT HUKUM, UNTUK DEMI TEGAKNYA HAK WARGA NEGARA, MAKA NEGARA BERTUJUAN MELINDUNGI HAK-HAK WARGANYA DAN MELINDUNGI SEGENAP WILAYAH NEGARA.

ATAS DASAR PENGERTIAN TSB. MAKA KEAMANAN MERUPAKAN SYARAT MUTLAK TERCAPAINYA KESEJAH-TERAAN WARGA NEGARA.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA YANG MENDASARKAN PADA HAKIKAT NILAI KEMANUSIAN MONOPLURALIS,

MAKA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA HARUS DIKEMBALIKAN PADA TERCAPAINYA HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA SEBAGAI PENDUKUNG POKOK NEGARA.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN BUKANLAH UNTUK KEKUASAAN,

YANG PADA AKHIRNYA AKAN MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA (HAM), DAN BUKAN JUGA UNTUK SEKELOMPOK WARGA ATAUPUN UNTUK SEKELOMPOK POLITIK TERTENTU, SEHINGGA BERAKIBAT NEGARA MENJAADI TOTALITER DAN OTORITER (menjadi segalanya dan bekuasa mutlak / sewenang-wenang untuk bertindak).

SEHUBUNGAN HAL INI, MAKA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA HARUS DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA,



PRESENTASI

TUGAS MANDIRI


PERTEMUAN 14

AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

PEMAHAMAN AKTUALISASI

AKTUALISASI ADALAH BAGAIMANA MENGAKTUALKAN SESUATU, SEHINGGA BENAR-BENAR DAPAT TERCERMIN DALAM SIKAP DAN PERILAKU.

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA MEMERLUKAN KONDISI DAN IKLIM YANG MEMUNGKINKAN, SEHINGGA SEGENAP LAPISAN DAPAT MENCERMINKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERILAKU YANG SESUNGGUHNYA MULAI DARI APARATUR & PIMPINAN NASIONAL & SAMPAI KEPADA RAKYAT BIASA, DAN KHUSUSNYA AKTIVITAS KAMPUS.

AKTUALISASI PANCASILA DILAKUKAN DALAM BENTUK NORMA-NORMA, DIJUMPAI DALAM BENTUK NORMA HUKUM KENEGARAAN, DAN NORMA-NORMA MORAL.

JENIS-JENIS AKTUALISASI PANCASILA

MERIALISASIKAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI CARA-CARA OBYEKTIF DAN SUBYEKTIF .

AKTUALISASI PANCASILA SECARA OBYEKTIF, YAITU MELAKSANAKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SETIAP ASPEK PENYELENGGARAAN NEGARA, MELIPUTI BIDANG LEGISLATIF, EKSEKUTIF, YUDIKATIF, DAN DALAM BIDANG KEHIDUPAN KENEGARAAN LAINNYA.

SELURUH KEHIDUPAN KENEGARAAN & TERTIB HUKUM INDONESIA DIDASARKAN ATAS FILSAFAT NEGARA (PANCASILA), ASAS POLITIK KEDAULATAN RAKYAT & TUJUAN NEGARA BERDASARKAN ASAS KEROHANIAN PANCASILA.

YANG PENTING DALAM PELAKSANAAN KONKRITNYA, IALAH DALAM SETIAP PENENTUAN KEBIJAKKAN DI BIDANG KENEGARAAN, YANG a.l. :
- HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN,
- POLITIK DALAM & LUAR NEGERI,
- KESELAMATAN,
- KEAMANAN & PERTAHANAN,
- KESEJAHTERAAN,
- KEBUDAYAAN,
- PENDIDIKAN, DSB.

AKTUALISASI PANCASILA SECARA SUBYEKTIF, YAITU REALISASI PELAKSANAAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM BENTUK NORMA-NORMA PADA SETIAP PRIBADI PERSEORANGAN, SETIAP WARGA NEGARA, SETIAP PENDUDUK, SETIAP PENGUASA & SETIAP ORANG INDONESIA.

PELAKSANAAN PANCASILA SECARA SUBYEKTIF, LEBIH BERKAITAN DENGAN NORMA MORAL SEHINGGA SANGAT DITENTUKAN OLEH KESADARAN, DAN KETAATAN SERTA KESIAPAN INDIVIDU UNTUK MENGAMALKAN PANCASILA.

SIKAP & TINGKAH LAKU SESEORANG SANGAT MENENTUKAN TERLAKSANANYA NILAI-NILAI PANCASILA YANG SESUNGUHNYA DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN. OLEH KARENA ITU PANCASILA HARUS DIPAHAMI, DIRESAPI, DAN DIHAYATI.

JIKA AKTUALISASI PANCASILA YANG SUBYEKTIF TELAH TERCAPAI, BERARTI NILAI-NILAI PANCASILA TELAH MELEKAT DALAM HATI SANUBARI BANGSA INDONESIA DAN DENGAN DEMIKIAN DISEBUT DENGAN KEPRIBADIAN PANCASILA.

AKTUALISASI PANCASILA</span> YANG SUBYEKTIF LEBIH PENTING ARTINYA JIKA DIBANDINGKAN DENGAN AKTUALISASI PANCASILA YANG OBYEKTIF.

HAL INI DISEBABKAN KARENA AKTUALIASI PANCASILA YANG SUBYEKTIF MERUPAKAN PERSYARATAN KEBERHASILAN AKTUALIASI PANCASILA YANG OBYEKTIF.

AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KAMPUS.

AKTUALISASI DALAM KEHIDUPAN KAMPUS BERARTI REALISASI PENJABARAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM BENTUK NORMA-NORMA DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN KAMPUS.

AKTUALISASI DALAM KEHIDUPAN KAMPUS MERUPAKAN AKTUALISASI YANG OBYEKTIF, KARENA DILAKSANAKAN DALAM SUATU LEMBAGA PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA AKADEMIK, YAITU KOLEKTIFITAS MASYARAKAT ILMIAH YANG MELIPUTI PARA DOSEN, MAHASISWA MAUPUN TENAGA ADMINISTRASI.

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

MELIPUTI: PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, TIGA TUGAS UTAMA YANG HARUS DIJALANKAN OLEH PERGURUAN TINGGI SEBAGAI WADAH PEMBINAAN POTENSI SDM.

TIGA TUGAS UTAMA INILAH MENENTUKAN EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI. APAKAH LAYAK DISEBUT SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ATAU TIDAK.

JIKA TRIDAMA DIJALANKAN DENGAN BAIK, MAKA PERGURUAN TINGGI TERSEBUT LAYAK DISEBUT LEMBAGA PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA AKADEMIK.

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DILAKSANAKAN DALAM BENTUK PROSES BELAJAR MENGAJAR,

DENGAN TUJUAN :
UNTUK MENDAPATKAN ILMU PENGETAHUAN, MELAKUKAN TRANSFER ILMU PENGETAHUAN DAN MENERAPKAN ILMU PENGETAHUAN, BAIK DI DALAM MAUPUN DILUAR KAMPUS.
HASIL YANG DIHARAPKAN, AGAR MAHASISWA MEMILIKI FUNGSI AKADEMIK YAITU SEBAGAI CALON PEMIKIR.

KELEBIHAN DARI MAHASISWA DALAM HUBUNGAN DENGAN FUNGSI AKADEMIS YAITU KEMAMPUAN PENALARAN.

AKAN TETAPI DALAM PROSES PERKEMBANGAN, MAHASISWA SEBAGAI KOMPONEN MASYARAKAT, JUGA MENGALAMI MASALAH YANG SIFATNYA NON AKADEMIS.

SEHINGGA BANYAK PARA LULUSAN (SARJANA) KURANG MAMPU MENGEMBANGKAN ILMUNYA.

PARA SARJANA MASIH SEBATAS SEBAGAI PENCARI KERJA, SEHINGGA HARAPAN MASYARAKAT UNTUK MENAMPILKAN SIFAT-SIFAT AKADEMIS YANG ADA DALAM DIRINYA, TERUTAMA DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN SERTA BERAGAM MASALAH DI MASYARAKAT YANG TERJADI DISEKITARNYA MASIH TERTINGGAL.

PENELITIAN

PENELITIAN MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR BAGI PERGURUAN TINGGI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSINYA UNTUK MENGKOORDINASIKAN, MEMANTAU & MENILAI KEGIATAN YANG DIADAKAN OLEH SEGENAP CIVITAS AKADEMIKA.

FUNGSI PENELITIAN UNTUK MENGUNGKAPKAN SUATU KEBENARAN, MENINGKATKAN KUALITAS KEILMUAN (AKADEMIK), JUGA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DALAM RANGKA MENCARI PENGALAMAN BARU (EXPERIENCE SEEKING).

ADANYA RASA INGIN TAHU DIHARAPKAN MENDORONG PARA AKADEMIKA UNTUK MENGADAKAN PENELITIAN. SEHINGGA HASIL-HASIL PENELITIAN TSB. DAPAT DIPUBLIKASIKAN.

TETAPI PADA KENYATAAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA MASIH TERTINGGAL DALAM MISINYA SEBAGAI PENELITI (researcher) SEHINGGA HASILNYA BELUM DAPAT DINIKMATI OLEH MASYARAKAT.

PENGABDIAN MASYRAKAT

UNSUR PENGABDIAN MASYARAKAT, MASIH JAUH TERTINGGAL, MASIH BANYAK PERGURUAN TINGGI YANG BELUM MEMAHAMI PENTINGNYA UNSUR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT.

APABILA PERGURUAN TINGGI MEMPERHATIKAN UNSUR PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT, HASILNYA AKAN DINIKMATI PERGURUAN TINGGI ITU SENDIRI.

DILAIN PIHAK, SECARA TIDAK LANGSUNG MAHASISWA DAPAT MENGAJAK MASYARAKAT UNTUK IKUT AKTIF BERPARTISIPASI DLM PEMBANGUNAN BAGAIMANAPUN JUGA PARADIGMA PEMBANGUNAN DI DAERAH HARUS MENGARAH KEPADA MASYARKAT.

PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN PERGURUAN TINGGI SELAMA INI MASIH BELUM BANYAK BERMANFAAT, BAGI UPAYA PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT.

HAL INI TERJADI KARENA PROGRAM YANG DILAKSANAKAN MASIH BELUM BERSINERGI DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT.

PENGABDIAN MASYARAKAT ADALAH PENDALAMAN IPTEKS SECARA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT MELALUI METODOLOGI ILMIAH.

INI SEBAGAI TANGGUNGJAWAB PERGURUAN TINGGI DALAM USAHA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT SEHINGGA DAPAT MEMPERCEPAT TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERGURUAN TINGGI YANG MERUPAKAN SIMBOL, DI ALAM MODERN, DIANGGAP SEBAGAI LEMBAGA PEMBARUAN, KARENA MERUPAKAN TEMPAT DIMANA BERANGKAT PARA INTELEKTUAL.

DIMASA KINI PERGURUAN TINGGI SEBUAH PUSAT YANG MENGHASILKAN PEMIMPIN & PLOPOR MODERENISASI, TEMPAT PEMBINAAN SERTA TEMPAT MELAKUKAN EKSPERIMEN & SEKALIGUS MENJADI SEBUAH PROTOTIPE MASYARAKAT INDONESIA DI MASA DEPAN.

PERGURUAN TINGGI JUGA MERUPAKAN TEMPAT MELEBUR SEMUA SUKU, ETNIS, KEBUDAYAAN DAN AGAMA SEHINGGA BERFUNGSI MENANGKAL MUNCULNYA DISINTEGRASI BANGSA.

DENGAN MEMILIKI BERBAGAI SIFAT, MAKA PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN SUMBER KEKUATAN MORAL.

TUJUAN UTAMA PERGURUAN TINGGI, MENGUNGKAPKAN KEBENARAN ILMIAH & ETIKA, MAKA ORANG BERHARAP AGAR BERSIKAP RASIONAL-OBYEKTIF DALAM MELIHAT SESUATU MASALAH.

PERGURUAN TINGGI JUGA AKTIF DALAM PERUBAHAN, MENGAWASI, MENILAI & MENGKRITIK PERUBAHAN ITU.

OLEH SEBAB ITU, PERGURUAN TINGGI ADALAH SEBAGAI ALAT KONTROL MASYARAKAT DENGAN TETAP TERPELIHARA KEBEBASAN AKADEMIS, TERUTAMA DARI CAMPUR TANGAN PENGUASA.

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI TIDAK BOLEH LEPAS DARI KEHIDUPAN CIVITAS AKADEMIKA (DOSEN, MAHASISWA, ALUMNI, PIMPINAN & STAF), KARENA MEREKA SEMUA ADALAH BAGIAN MASYARAKAT KAMPUS MAUPUN MASYARAKAT SOSIAL PADA UMUMNYA.

WALAUPUN DISADARI BAHWA PELAKSANAAN TRIDARMA ITU TIDAK MUDAH.

PENGEMBANGAN HUKUM & HAM

KAMPUS SEBAGAI MORAL FORCE (KEKUATAN MORAL), UNTUK MENGEMBANGKAN HUKUM & HAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT. DOSEN DAN MAHASISWA, MENJADI KEKUATAN UNTUK MEMPERJUANGKAN HUKUM & HAM. AGAR DILAKSANAKAN SECARA BENAR OLEH NEGARA, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT.

A. KAMPUS SEBAGAI MORAL FORCE PENGEMBANGAN HUKUM

KAMPUS DAPAT MEMBERIKAN PENGETAHUAN & PENGERTIAN HUKUM SECARA BENAR KEPADA MASYARAKAT, MELALUI TIGA TINGKATAN :

  1. INTERPRETASI, BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENGER-TIAN OBYEKTIF DARI APA YANG TERMAKTUB DALAM PENGERTIAN HUKUM. PENGERIAN OBYEKTIF BERBEDA DENGAN PENGERTIAN SUBYEKTIF DARI PEJABAT-PEJABAT KETIKA MEMBUAT PERATURAN.
    JIKA TIDAK DEMIKIAN, MAKA PERATURAN-PERATURAN TSB, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN DALAM WAKTU & KEADAAN MASYARAKAT YANG BERLAINAN.
    APABILA PERATURAN DIBUAT & TIDAK DAPAT MENGIKUTI DINAMIKA KEHIDUPAN RAKYAT, AKIBATNYA, PERATURAN TSB. DIRASAKAN SEBAGAI PENGHALANG PERKEMBANGAN MASYARAKAT.

  2. KONSTRUKSI, PEMBENTUKAN JURIDIS YANG TERDIRI DARI BAGIAN - BAGIAN ATAU UNSUR TERTENTU, DENGAN TUJUAN AGAR APA YANG TERMAKTUB DALAM PEMBENTUKAN ITU MERUPAKAN PENGERTIAN YANG JELAS DAN TERANG.
    UMPAMANYA RUMUSAN DELIK PENCURIAN DALAM Pasal 362 KUHPidana, SBB. : “barangsiapa yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum…”
    SEMUA PERBUATAN YANG TERMASUK DALAM KONSTRUKSI INI, MENURUT HUKUM ADALAH PENCURIAN.

  3. SISTEMATIK, MENGADAKAN SISTEM DALAM SUATU BAGIAN HUKUM, ATAU SELURUH BIDANG HUKUM, SEHINGGA MEMBERI KEGUNAAN MAKSIMAL KEPADA MASYARAKAT.
    PENGERTIAN MAKNA DARI HUKUM POSITIF SERTA KONSTRUKSI DAN SISTEMATIK BAHWA MASYARAKAT & PENEGAK HUKUM TIDAK SAJA MENGETAHUI ADANYA PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU,
    TETAPI JUGA MAKSUDNYA, BAIK SEBAGAI PERATURAN KHUSUS MAUPUN RANGKAIAN DENGAN PERATURAN-PERATURAN LAIN YANG MERUPAKAN KONSTRUKSI HUKUM YANG TERTENTU, DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAU SEBAGAI PENGECUA -LIAN DARI PERATURAN LAIN.
    DENGAN DEMIKIAN ORANG TIDAK RAGU APABILA MENGHADAPI SUATU KEJADIAN YANG KOMPLEKS, SEBAB ADA ALASAN-ALASAN YANG DIPAKAI DALAM MENENTUKAN HUKUMNYA.

MELALUI KEGIATAN AKADEMIK & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, MAHASISWA AKAN MAMPU MEMBERIKAN PENERANGAN & PENGERTIAN TENTANG PENGEMBANGAN & PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA.

HUKUM TIDAK LAIN MERUPAKAN ATURAN-ATURAN YANG:

  1. MENENTUKAN PERBUATAN-PERBUATAN MANA YANG TIDAK / BOLEH DILAKUKAN & DISERTAI ANCAMAN / SANKSI BERUPA PERDATA / PIDANA TERTENTU, BAGI SIAPA SAJA YANG MELANGGAR LARANGAN TSB.

  2. MENENTUKAN KAPAN & DALAM HAL APA MEREKA TELAH MELANGGAR LARANGAN-LARANGAN TSB.

  3. MENENTUKAN CARA BAGAIMANA HUKUMAN ITU DAPAT DILAKSANAKAN APABILA ADA YANG DISANGKA TELAH MELANGGAR LARANGAN TSB.

B. KAMPUS SBG. MORAL FORCE PENGEMBANGAN HAM

KITA SAKSIKAN SELAMA PEMERINTAHAN ORDE BARU, TELAH BANYAK MELANGAR HAM.
MASYARAKAT TIDAK MENIKMATI PEMBANGUNAN TETAPI MENJADI KORBAN DARI PEMBANGUNAN YANG MELANGAR HAM.

HAM ADALAH HAK DASAR MANUSIA YANG DIBERIKAN TUHAN, DAN DIJAMIN OLEH HUKUM.

MAHASISWA SEBAGAI MASYARAKAT KAMPUS PERLU MEMPERJUANGKAN TEGAKNYA HAM DI TANAH AIR. MAHASISWA DPT MENJADI INISIATOR, FASILITATOR, PENGAWAS ATAS PENGEMBANGAN HAM.
DALAM KONTEKS INILAH KAMPUS DAPAT MENJADI MORAL FORCE PENGEMBANGAN HAM.

DALAM ERA REFORMASI INI, TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH KAMPUS SEMAKIN BESAR.
MASYARAKAT SEMAKIN KRITIS, ATAS KETIDAK PASTIAN PENEGAKAN HUKUM, HAL INI HARUS MENJADI TITIK UTAMA BAGI WARGA KAMPUS DALAM MENJALANKAN PERANNYA.

JIKA HAL INI DAPAT DILAKUKAN, MAKA KAMPUS AKAN MENJADI AGENT OF CHANGE (AGEN PERUBAHAN) YANG SEKALIGUS PIONEER OF PROGRESIVE (PELOPOR PEMBAHARUAN) KE ARAH YANG LEBIH BAIK,

YANG PADA AKHIRNYA AKAN MENJADIKAN KAMPUS SBG. MORAL FORCE PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM.


PENDALAMAN MATERI U A S



DOSEN: ALBERT Y. DIEN,SH.,MH.,MFilsafat.


Contributors

Yessi Frecilia