Hukum Paten dan Merek (HP100)

Dari Widuri
Lompat ke: navigasi, cari

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu di akui dan perlu dilindungi, agar ide-ide cemerlang dan kratif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut. Untuk Tingkat internasional 0rganisasi yang mewadahi bidang H.K.I ( Hak Kekayaan Intelektual ) adalah WIPO ( World Intellectual Property Organization).

Di Indonesia sendiri untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, maka dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perlindungan Hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Di Indonesia, Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan. Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang teknologi ( hak paten ) dan kreasi tentang penggabungan antara unsure bentuk,warna, garis( desain produk industry ) serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa ( merek ) juga perlu diakui dan dilindungi dibawah perlindungan hukum . Dengan kata lain Hak atas kekayaan Intelektual ( HaKI) perlu didokumentasikan agar kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah.

SILABUS

TUJUAN

  1. Mahasiswa mampu menjelaskan ttg. Keberadaan Hak Cipta.

  2. Melakukan identifikasi ttg. Karakteristik sebuah karya Karya Cipta.

  3. Mahasiswa mampu menjelaskan karya cipta apa saja yang dilindungi

  4. Mengerti siapa saja pemegang Hak Cipta.

  5. Mengerti Hak-hak apa saja yang terdapat di dalam karya cipta.


Diktat

PENGANTAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

PADA DASARNYA, HAK DILAHIRKAN DARI HUKUM KODRAT DAN KEWENANGAN LAHIR DARI HUKUM POSITIF, OLEH KARENA ITU HAK & KEWENANGAN ITU SAH, APABILA DIJALANKAN MENURUT HUKUM.
HAK MERUPAKAN AKIBAT YANG MUNCUL DALAM KEBERLAKUAN HUKUM & SETIAP JENIS HUKUM MENENTUKAN HAK YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA. SEMUA HUKUM MENGHARAPKAN ADANYA HAK & SEBALIKNYA SEMUA HAK MENTAATI ADANYA HUKUM YANG BERLAKU.

MILIK SEBAGAI SUATU HAK, UNTUK MENIKMATI SUATU DENGAN SEPENUHNYA ASAL TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU/PERATURAN UMUM, PANDANGAN PARA AHLI BAHWA MILIK SEBAGAI SUATU HAK.
JOHN LOCKE, MEMANDANG HAK MILIK SEBAGAI SATU PRANATA YANG SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI SETIAP INDIVIDU MANUSIA. HAK MILIK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP & HARUS DIMILIKI, MELIPUTI PULA “HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)”. MERUPAKAN HAK EKSKLUSIF (KHUSUS).

• PROPERTY, DIARTIKAN SEBAGAI KEKAYAAN YANG BERUPA HAK YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM DI MANA ORANG LAIN DILARANG MENGGUNAKAN HAK TSB. TANPA IZIN PEMILIKNYA.

• INTELLECTUAL, KEGIATAN INTELEKTUAL BERDASARKAN DAYA CIPTA PIKIR DALAM BENTUK EKSPRESI, TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA DALAM BENTUK PENEMUAN (INVENTION) SEBAGAI BENDA IMMATERIAL.

HAKI MERUPAKAN HAK KEBENDAAN, HAK ATAS SESUATU BENDA YANG BERSUMBER DARI HASIL KERJA OTAK, HASIL KERJA RASIO YANG BERADA DALAM RUANG LINGKUP: TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA YANG TIMBUL ATAU LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUAL MANUSIA & MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS.
(SUDUT PANDANG INDUSTRI & SISTEM ROYALTI).

KLASIFIKASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

• KLASIFIKASI HAKI MENURUT “WIPO” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION), DIBAGI DALAM 2 (DUA) BAGIAN BESAR, YAITU :

1. HAK CIPTA (COPY RIGHT);

2. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS) YANG

MENCAKUP:

a. PATEN

b. MEREK

c. DESAIN INDUSTRI

d. RAHASIA DAGANG

e. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

f. PRAKTIK PERSAINGAN CURANG.

• WIPO YANG DIBENTUK MELALUI KONFERENSI STOCKHOLM TAHUN 1967 MERUPAKAN ORGANISASI DUNIA YANG MENANGANI HAKI DENGAN TUGAS MELAKSANAKAN PENGADMINISTRASIAN KONVENSI DI BIDANG HAKI; MENDORONG KERJASAMA INTERNASIONAL DIBIDANG HAKI & MEMBANTU NEGARA SEDANG BERKEMBANG MEMBANGUN SISTEM HAKI.

KEMAJUAN TEKNOLOGI KHUSUSNYA DI BIDANG INFORMASI DAN TELEKOMUNNIKASI, MENJADIKAN DUNIA SEBAGAI SUATU PASAR TUNGGAL, SEHINGGA HAKI MULAIMELEWATI BATAS-2 NEGARA, YANG DIMULAI DENGAN DIBENTUKNYA UNI PARIS, UNTUK :

  1. PERLINDUNGAN INTERNASIONAL HAK MILIK PERINDUSTRIAN, KEMUDIAN DIBENTUK PULA SEBUAH KONVENSI;


  2. PERLINDUNGAN DI BIDANG HAK CIPTA, DIKENAL DENGAN INTER-NATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS, YANG DITANDATANGANI DI BERN, SWISS.

DARI BEBERAPA KONVENSI YANG MENGATUR TTG. HAKI, DIBAGI DALAM DUA KELOMPOK, YAITU YANG MENGATUR, MASALAH  :

  1. HAK CIPTA; DAN

  2. HAK MILIK PERINDUSTRIAN YANG MELIPUTI :
    PATEN (PATENTS),
    PATEN SEDERHANA (UTILITY MODELS),
    MEREK
    MEREK DAGANG (TRADEMARKS),
    MEREK JASA (SERVICEMARKS), DAN
    HAK DESAIN INDUSTRI (INDUSTRIAL DESIGNS).

KHUSUS MENYANGKUT HAK ATAS KEKAYAAN INDUSTRI, MENURUT Pasal 1, KONVENSI PARIS MENGENAI PELINDUNGAN HAKI TAHUN 1883, SEBAGAIMANA YANG DIREVISI DAN TELAH DI AMANDEMEN PADA TGL. 2-10-1979 YANG BIASA DISEBUT DENGAN KONVENSI PARIS.

INDONESIA BESERTA DENGAN 125 NEGARA TELAH MENANDA-TANGANI PAKET PERSETUJUAN “PENGAKUAN BARU DI BIDANG ASPEK-ASPEK DAGANG YANG TERKAIT DENGAN HAK MILIK INTELEKTUAL YANG DIKENAL DENGAN ISTILAH “HAKI”, KETENTUAN INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERDANGANGAN, & PERDAGANGAN JASA”.

PERTEMUAN INI SEBELUMNYA, TELAH DIADAKAN PERUNDINGAN DI JENEWA YANG DIKENAL DENGAN TRIPs (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Aspek-2 dagang yang terkait dengan Hak Milik Intelektual)). & INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG TERKAIT, TELAH MERATIFIKASI PERSEUJUAN TERSEBUT MELALUI UU No. 7 Tahun 1994 TTG. PERSETUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (Agreement Establishing World Trade Organization).

UU No. 7 Tahun 1994, BERTUJUAN UNTUK :

  1. MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAKI DARI PRODUK-2 YANG DIPERDAGANGKAN;

  2. MENJAMIN PROSEDUR PELAKSANAAN HAKI YANG TIDAK MENGHAMBAT KEGIATAN PERDAGANGAN;

  3. MERUMUSKAN ATURAN SERTA DISIPLIN MENGENAI PELAKSANAAN YANG TIDAK MENGHAMBAT HAKI;

  4. MENGEMBANGKAN PRINSIP, ATURAN, & MEKANISME KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK MENANGANI PERDAGANGAN BARANG-2 HASIL PEMALSUAN ATAU PEMBAJAKAN ATAS HAKI DENGAN MEMPERHATIKAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKLAN OLEH WIPO.

HAKI TELAH MENJADI BAGIAN TERPENTING SUATU NEGARA UNTUK MENJAGA KEUNGGULAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

PERMASALAHAN HAKI ADALAH PERMASALAHAN YANG TERUS BERKEMBANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN WAKTU.
SETELAH INDONESIA MERDEKA YANG SECARA KETATANEGARAAN TELAH TERPUTUS HUBUNGAN SELURUH TATA TERTIB HUKUM INDONSIA DENGAN TATA TERTIB HUKUM HINDIA BELANDA, NAMUN SEMUA ITU MENGHENDAKI WAKTU YANG PANJANG, TETAPI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HUKUM DI INDONESIA, MAKA PADA AKHIRNYA, PEMERINTAH MELALUI MENTERI KEHAKIMAN RI MENGELUARKAN PENGUMUMAN NO: J.S. 5/41/4, & NO: J.G. 1/2/17 TTG. MENGATUR PENGAJUAN SEMENTARA PERMINTAAN PATEN.

DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG TELAH MAMPU MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH MENGANTISIPASI PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN, SEHINGGA TUJUAN NASIONAL DAPAT TERCAPAI, MAKA PADA 11-10-1961 PEMERINTAH MENGUNDANGKAN UU NO: 21Tahun 1961 TTG. MEREK PERUSAHAAN & MEREK PERNIAGAAN DENGAN MAKSUD UNTUK PELINDUNGI MASYARAKAT DARI BARANG-2 TIRUAN/BAJAKAN.

• PADA 10-5-1979 INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI PARIS (PARISCONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY) DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO: 24 TAHUN 1979.

• PADA 12-4-1982 PEMERINTAH MENGESAHKAN UU NO: 6/1982 TTG. HAK CIPTA, DIUBAH DENGAN UU NO: 7/1987 jo. UU NO: 12/1997, DAN TAHUN 2002 DISAHKAN UU NO: 19/2002.

• PADA 13-10-1989 DISAHKAN UU NO: 6/1989 TTG. PATEN, DIUBAH DGN. UU NO: 13/1997, DAN 2001 MENGESAHKAN UU NO: 14/2001.

• PADA 28-8-1992 DISAHKAN UU NO: 19/1992 TTG. MEREK & DIUBAH DGN. UU NO: 14/1997, PADA 28-8-1992 DISAHKAN UU NO: 19/1992,DAN DIUBAH DENGAN UU NO: 14/1997, KEMUDIAN PADA TAHUN 2001 MENGESAHKAN UU 15/2001.

• DI PENGHUJUNG TAHUN 2000 PEMERINTAH MENGESAHKAN 3 (TIGA) UNDANG-UNDANG BARU DI BIDANG HAKI, YAITU: UU No. 30/2000 TTG. RAHASIA DAGANG, UU No. 31/2000 TTG. DESAIN INDUSTRI DAN UU No. 32/2000 TTG. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU. MENGAPA DIPERLUKAN PENGETAHUAN TTG. HAKI.

• MEMBUKA WAWASAN MASYARAKAT AGAR LEBIH MENGENAL HAKI YANG RELATIF MASIH BELUM BANYAK YANG MENGETAHUI MANFAATNYA SEJAK DIAWALI S/D. DILINDUNGI.

• TERDAPAT 3 (TIGA) KOMUNITAS YANG MENYUMBANG KEBERADAAN HAKI, YAITU KOMUNITAS PENEMU, YANG TERDIRI DARI PENELITI, PEREKAYASA, SERTA MASYARAKAT UMUM, KOMUNITAS INDUSTRI, YANG MELAKUKAN PRODUKSI MASSAL DARI SUATU TEMUAN, SERTA KOMUNITAS HUKUM, SEBAGAI PIHAK YANG MELINDUNGI PENEMU DAN INDUSTRI.

• MEMAHAMI HAKI MERUPAKAN BAGIAN UNTUK MEMAHAMI PERKEMBANGAN-2 BARU DI DUNIA YANG TERKAIT DENGAN PROSES GLOBALISASI, PERLU DIKETAHUI KARYA-2 INTELEKTUAL YANG SEDANG DINIKMATI MASYARAKAT SAAT INI ADALAH HASIL/TEMUAN DARI PENELITIAN KARYA ORANG-2 ASING.

• HAKI MERUPAKAN SUATU RUANG LINGKUP ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI, MAKA MASYARAKAT INTELEKTUAL DITINGKAT PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA PENELITIAN, HARUS MENGETAHUI & MEMAHAMI TENTANG KEMAJUAN TEKNOLOGI (IPTEK) MULAI DARI TEKNOLOGI SEDERHANA SAMPAI DENGAN TEKNOLOGI YANG KOMPLEKS.

• MASYARAKAT INTELEKTUAL MELALUI PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA PENELITIAN DIPACU BERPIKIR KRITIS, KREATIF, INOVATIF & PRODUKTIF, SERTA BERMORAL DENGAN :
a. MENGHARGAI PEMIKIRAN & KARYA ORANG LAIN;
b. BERTINDAK JUJUR;
c. MENGHASILKAN PEMIKIRAN & KARYA-2 INTELEKTUAL YANG MEMENUHI SYARAT PENGHARGAAN/POTENSIPERLINDUNGAN SECARA HUKUM

• INDONESIA YANG TELAH MERATIFIKASI KONVENSI-2 INTERNASIONAL MAUPUN REGIONAL, DIHARUSKAN PEMBENTUKKAN & PEMBAHARUAN PERANGKAT HUKUM DI BIDANG PERDAGANGAN & INDUSTRI DALAM RANGKA PENYESUAIAN & PERKEMBANGAN INTERNASIONAL.

• MENINGKATNYA KEBUTUHAN INDUSTRI DI INDONESIA ATAS ALTERNATIF PENGADAAN TEKNOLOGI & INOVASI YANG DAPAT MENDORONG KEUNGGULAN KOMPETITIF BAIK DI TINGKAT LOKAL DAN GLOBAL SEHINGGA DIPERLUKAN SUATU JASA YANG DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN.

• PERLINDUNGAN TEHADAP HAKI SECARA HUKUM AKAN BERKAITAN ERAT DENGAN BERBAGAI SEGI HUKUM, ANTARA LAIN HUKUM INTERNASIONAL, HUKUM BISNIS, HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA DAN BIDANG-2 HUKUM LAIN.

• PERLINDUNGAN HAKI YANG KUAT AKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN BAHKAN DAPAT MEMBERIKAN DORONGAN UNTUK MENINGKATKAN LANDASAN TEKNOLOGI (TECHNOLOGICAL BASE), JUGA MEMBERIKAN MANFAAT YANG DAPAT DIRASAKAN DARI SEGI POLITIS, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, BAHKAN SEGI PERTAHANAN KEAMANAN.

• PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKI DIMAKSUDKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN IKLIM YANG LEBIH BAIK BAGI TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA KEINGINAN MENCIPTA / MENEMUKAN SESUATU DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA.

• PERLINDUNGAN HUKUM HAKI BUKAN SAJA HANYA PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HASIL KARYA, TETAPI SECARA MAKRO MERUPAKAN PENCIPTAAN SUASANA SEHAT UNTUK MENARIK PENANAMAN MODAL ASING, SERTA MEMPERLANCAR PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKI AKAN TERKAIT ERAT DENGAN PROSES PENEGAKKAN HUKUM ATAU PROSES PERADILAN DALAM PROSES PERADILAN AKAN MELIBATKAN KINERJA KOMPONEN-2 DALAM SISTEM PERADILAN YAITU: POLISI / PENYIDIK, JAKSA PENUNTUT & HAKIM.

Catatan :

• INDONESIA MASUK DAFTAR UNTUK DIAWASI (PRIORITY WATCH LIST), KARENA BANYAK MELAKUKAN PELANGGARAN HAKI, JIKA DIBIARKAN, MAKA SANKSI INTERNASIONAL TAK TERELAKKAN.

• MENURUT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE (IIPA), DI PASAR INDONESIA DI DOMINASI OLEH PEMBAJAKAN DI HAMPIR SELURUH JENIS, (PEMBAJAKAN MEDIA OPTIK, BUKU-2 SERTA FOTOCOPY DI KAMPUS-2, TERUTAMA BUKU YANG DITULIS DALAM BAHASA INGGRIS, TERMASUK MENTERJEMAHKAN KEDALAM BAHASA INDONESIA TANPA IZIN, JUGA BUKU-2 REFERENSI DAN COMPUTER PROGRAM).

• PETUMBUHAN EKONOMI SUATU BANGSA, BANYAK TERGANTUNG OLEH KEMAMPUAN IPTEK.

• International Property Rights (the IPR) does not only deal with Copyrights, Patent and Trade Mark, it also deal with Intellectual Property Rights in such creation as Industry Designs, Lay out Designs of Integrated Circuits, Trade Secret and Geographical Indication, and with Herbal variety.

• In fact the IPR is a sub-system of regulation to protect Intellectual Property in a wide range, from traditional knowledge, folklore till computer program, and electronic commerce in a digital era.

• In between there are activities to support law enforcement.

• HAKI TIDAK HANYA BERURUSAN DENGAN HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK; IA JUGA MENGURUS KARYA INTELEKTUAL YANG BERASAL DARI KREASI DI BIDANG DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, RAHASIA DAGANG, INDIKASI GEOGRAFIS DAN BAHKAN VERIETAS TANAMAN.

• SECARA FAKTUAL HAKI MERUPAKAN SATU SISTEM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYA INTELEKTUAL PADA JANGKAUAN YANG LUAS, MULAI DARI PENGETAHUAN TRADISIONAL, FOLKLORE SAMPAI PROGRAM KOMPUTER DAN INTERNET DI ERA EKONOMI DIGITAL INI.

• DIANTARA KEGIATAN-2 PENDUKUNG PENTING YAITU MENDORONG PENEGAKAN HUKUM. HAK CIPTA (COPYRIGHTS)

DALAM KEPUSTAKAAN HUKUM DI INDONESIA YANG PERTAMA DIKENAL ADALAH ISTILAH “HAK PENGARANG” (AUTHOR RIGHT) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG, MAKA ISTILAH INI DIGANTI DENGAN HAK CIPTA. ISTILAH INI YANG SELANJUTNYA DIPAKAI DALAM PERATURAN PER-UU-AN SELANJUTNYA. ISTILAH HAK CIPTA ASAL MULANYA HANYA MENGGAMBARKAN HAK UNTUK MENGGANDAKAN / MEMPERBANYAK SUATU KARYA CIPTA.

IDE DASAR SISTEM HAK CIPTA ADALAH UNTUK MELINDUNGI WUJUD HASIL KARYA MANUSIA YANG LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUALNYA. PERLINDUNGAN HUKUM INI HANYA BERLAKU KEPADA CIPTAAN YANG TELAH MEWUJUD SECARA KHAS SEHINGGA DAPAT DILIHAT, DIDENGAR, ATAU DIBACA, MAKA YANG DILINDUNGI SUDAH DALAM BENTUK NYATA SEBAGAI SUATU CIPTAAN, & BUKAN MASIH MERUPAKAN GAGASAN SEHINGGA HAK CIPTA DAPATLAH DIKATAKAN SEBAGAI HAK KEBENDAAN. PANDANGAN INI DAPAT DISIMPULKAN DARI RUMUSAN PASAL 1, UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA , SBB : HAK CIPTA ADALAH HAK EKSKLUSIF (KHUSUS) BAGI PENCIPTA ATAU PENERIMA HAK UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAANNYA ATAU MEMBERIKAN IZIN UNTUK ITU DENGAN TIDAK MENGURANGI PEMBATASAN-2 MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.(pasal 1 point 1).

MENUNJUKKAN BAHWA HAK CIPTA ITU MERUPAKAN HAK KHUSUS
(EXCLUSIVE RIGHTS), KARENA HAK TSB. HANYA DIBERIKAN KEPADA PENCIPTA SEBAGAI PEMEGANG HAK. ORANG LAIN DILARANG MENGGUNAKANNYA, KECUALI ATAS IZIN PENCIPTA ATAU DARI ORANG YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PENCIPTA.MISALKAN: “A” PENCIPTA—PEMILIK HAK CIPTA, “B” SI PENERIMA HAK DARI “A”. KEMUDIAN “C” PENERIMA HAK DARI ”B”. DALAM HAL INI “C” ORANG LAIN YANG MENERIMA HAK LEBIH LANJUT.

TETAPI PERLU DIINGAT, SETIAP PENGGUNAAN HAK HARUSDIPERHATIKAN, APAKAH HAK ITU TIDAK BERTENTANGAN ATAU TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM.

PEMEGANG HAK CIPTA ADALAH PENCIPTA SEBAGAI PEMILIK HAK CIPTA, ATAU PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PENCIPTA, ATAU PIHAK LAIN YANG MENERIMA LEBIH LANJUT HAK, DARI PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. (pasal 1 point 4)

PENCIPTA ADALAH SESEORANG / BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS INSPIRASINYA MELAHIRKAN SUATU CIPTAAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN, ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN KE DALAM BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI (ARTINYA PENCIPTA ITU HARUS MENCIPTAKAN SESUATU YANG ASLI DALAM ARTI TIDAK

MENIRU).

DALAM KONTEKS HUKUM YANG DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA ADALAH ORANG YANG NAMANYA DISEBUT DALAM CIPTAAN TSB. YANG DIUMUMKAN SEBAGAI PENCIPTA PADA SUATU CIPTAAN, ATAU ORANG YANG NAMANYA TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM CIPTAAN & PENGUMUMAN RESMI.

PENCIPTA SEORANG PENCIPTA INSPIRASI CIPTAAN DASAR :
- KEMAMPUAN PIKIRAN
- IMAJINASI
- KECEKATAN BENTUK KHAS BEBERAPA
- KETRAMPILAN DAN BERSIFAT ORANG
- KEAHLIAN PRIBADI

PENGUMUMA PEMBACAAN DIBACA PENYUARAAN PENGUMUMAN CIPTAAN DIDENGA DENGAN :
- PENYIARAN
- ALAT APAPUN
- CARA SEDEMIKIAN RUPA PENYEBARAN DILIHAT

CATATAN: PEMERINTAH MELARANG PENGUMUMAN SETIAP CIPTAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG AGAMA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, KESUSILAAN, SERTA KETERTIBAN UMUM SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN DEWAN HAK CIPTA . (pasal 17).

LEMBAGA PENYIARAN ADALAH ORGANISASI PENYELENGGARA SIARAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM, YANG MELAKUKAN PENYIARAN ATAS SUATU KARYA SIARAN DENGAN MENGGUNAKAN TRANSMISI DENGAN ATAU TANPA KABEL ATAU MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. (pasal 1 point 12).

Pasal 2 ayat 2, PENCIPTA / PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI & PROGRAM KOMPUTER, MEMILIKI HAK UNTUK MELARANG ORANG LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MENYEWAKAN CIPTAANNYA UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIL.
(MENUNJUKKAN BAHWA HAK INDIVIDU ITU DIHORMATI).

CATATAN: PEMERINTAH MELARANG PENGUMUMAN SETIAP CIPTAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG AGAMA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, KESUSILAAN, SERTA KETERTIBAN UMUM SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN DEWAN HAK CIPTA . (pasal 17).

LEMBAGA PENYIARAN ADALAH ORGANISASI PENYELENGGARA SIARAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM, YANG MELAKUKAN PENYIARAN ATAS SUATU KARYA SIARAN DENGAN MENGGUNAKAN TRANSMISI DENGAN ATAU TANPA KABEL ATAU MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. (pasal 1 point 12).

Pasal 2 ayat 2, PENCIPTA / PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI & PROGRAM KOMPUTER, MEMILIKI HAK UNTUK MELARANG ORANG LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MENYEWAKAN CIPTAANNYA UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIL. (MENUNJUKKAN BAHWA HAK INDIVIDU ITU DIHORMATI).

• SUATU KARYA CIPTA HARUS MEMILIKI BENTUK YANG KHAS DAN MENUNJUKKAN KEASLIANNYA SEBAGAI CIPTAAN SESEORANG ATAS DASAR KEMAMPUAN & KREATIVITAS YANG BERSIFAT PRIBADI DALAM LAPANGAN ILMU PENGETAHUAN, SENI ATAU SASTRA.

• BENTUK YANG KHAS, ARTINYA KARYA TSB. HARUS SUDAH SELESAI DIWUJUDKAN SEHINGGA DAPAT DILIHAT / DIDENGAR / DIBACA (TERMASUK PEMBACAAN HURUF BRAILE). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TIDAK DIBERIKAN PADA SEKEDAR IDE. IDE BELUM MEMILIKI WUJUD UNTUK DILIHAT, DIDENGAR ATAU DIBACA, SEHINGGA IDE TIDAK DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.

• BERDASARKAN HAL TSB. MAKA HAK CIPTA MERUPAKAN SUATU HAK MONOPOLI UNTUK MEMPERBANYAK / MENGUMUMKAN CIPTAAN YANG DIMILIKI OLEH PENCIPTA /PEMEGANG HAK CIPTA LAINNYA YANG DALAM IMPLEMENTASINYA MEMPERHATIKAN PERATURAN YANG BERLAKU. SAAT LAHIRNYA HAK CIPTA

• PENCIPTA ADALAH SESEORANG / BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS INSPIRASINYA MELAHIRKAN SUATU CIPTAAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN, ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN KE DALAM BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI (ARTINYA PENCIPTA ITU HARUS MENCIPTAKAN SESUATU YANG ASLI DALAM ARTI TIDAK MENIRU).

• JIKA CIPTAAN DICIPTAKAN OLEH BEBERAPA ORANG, MAKA YANG DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA IALAH ORANG YANG MEMIMPIN SERTA MENGAWASI PENYELESAIAN SELURUH CIPTAAN ITU / ORANG YANG MENGHIMPUNNYA, DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK CIPTA MASING-MASING ATAS BAGIAN CIPTAANNYA.

» JIKA SUATU CIPTAAN DIRANCANG SESEORANG, DIWUJUDKAN OLEH ORANG LAIN DIBAWAH PIMPINAN & PENGAWASAN ORANG YANG MERANCANG, MAKA PENCIPTANYA ADALAH ORANG YANG MERANCANG CIPTAAN TSB.

» JIKA SUATU CIPTAAN ITU DIBUAT DALAM HUBUNGAN DINAS DENGAN PIHAK LAIN, MAKA PEMEGANG HAK CIPTA ADALAH PIHAK YANG UNTUK & DALAM DINASNYA CIPTAAN ITU DIKERJAKAN KECUALI JIKA ADA PERJANJIAN LAIN ANTARA KEDUA PIHAK.

» JIKA CIPTAAN ITU DIBUAT BERDASARKAN PESANAN, MAKA PIHAK YANG MEMBUAT KARYA ITU DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA & PEMEGANG HAK CIPTA.


• JIKA SUATU BADAN HUKUM MENGUMUMKAN BAHWA CIPTAAN BERASAL DARI PADANYA DENGAN TIDAK MENYEBUT SESEORANG SEBAGAI PENCIPTANYA, MAKA BADAN HUKUM TSB. DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTANYA.

• CATATAN : RUANG LINGKUP CIPTAAN YANG DILINDUNGI ADALAH SETIAP KARYA CIPTA YANG MENUNJUKKAN KEASLIANNYA DALAM BIDANG ILMU PENGETAHUAN (SIENCE), SENI DAN SASTRA (LITERARY AND ARTISTIC WORK).

• PERBANYAK ADALAH MENAMBAH JUMLAH SESUATU CIPTAAN, BAIK SECARA KESELURUHAN DENGAN PEMBUATAN YANG SAMA, HAMPIR SAMA / MENYERUPAI CIPTAAN TSB. DENGAN MEMPERGUNAKAN BAHAN-2 YANG SAMA MAUPUN TIDAK SAMA, TERMASUK MENGALIH- WUJUDKAN SESUATU CIPTAAN SECARA PERMANEN ATAU TEMPORER.

PERBANYAK
PERBANYAKAN CIPTAAN MENAMBAH JUMLAH, DENGAN :
- PERBUATAN YANG SAMA
- HAMPIR SAMA SAMA
- MENYERUPAI BAHAN TIDAK SAMA
PENGALIHWUJUDAN SECARA PERMANEN / TEMPORERKARYA CIPTA YANG TIDAK DIKETAHUI

• HAK CIPTA YANG PENCIPTANYA TIDAK DIKETAHUI, MAKA NEGARA MEMEGANG ATAS HAK CIPTANYA.(NEGARA MEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA PENINGGALAN PRASEJARAH, SEJARAH, DAN BENDA BUDAYA NASIONAL LAINNYA, pasal 10 ayat 1.) YAITU:

  1. KARYA PENINGGALAN SEJARAH,

  2. BENDA BUDAYA NASIONAL,

  3. FOKLOR, DAN

  4. KEBUDAYAAN RAKYAT YG. MENJADI MILIK BERSAMA:
    - CERITA, HIKAYAT, LEGENDA, BABAD, LAGU, KERAJINAN, KOREOGRAFI, TARIAN, KALIGRAFI & KARYA SENI LAINNYA.

  5. MENGUMUMKAN DAN MEMPERBANYAK “FOKLOR & BUDAYA RAKYAT oleh ORANG ASING, HARUS MENDAPAT IZIN DARI INSTANSI YANG TERKAIT DALAM MASALAH TSB. (Pasal 10 ayat 3).

HAK–HAK PENCIPTASEORANG PENCIPTA MEMILIKI DUA MACAM HAK ATAS CIPTAANNYA, YAITU :
1. HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHTS), DAN
2. HAK MORAL (MORAL RIGHTS)

HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHTS)

• HAK EKONOMI MERUPAKAN HAK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PENCIPTA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN ATAS CIPTAAN SERTA PRODUKNYA.

• HAK EKONOMI MERUPAKAN HAK KHUSUS, HAK TSB. BERWUJUD HAK UNTUK MENGUMUMKAN / MEMPERBANYAK CIPTAANNYA, MELIPUTI :

  1. HAK REPRODUKSI/PENGGANDAAN (REPRODUSTION RIGHTS)

  2. HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHTS)

  3. HAK DISTRIBUSI (DISTRIBUTION RIGHTS)

  4. HAK PERTUNJUKAN (PUBLIC PERFORMANCE RIGHTS)

  5. HAK PENYIARAN (BROADCASTING RIGHTS)

  6. HAK PROGRAMA KABEL (CABLECASTING RIGHTS)

  7. DROIT de SUITE

  8. HAK PINJAM MASYARAKAT (PUBLIC LENDING RIGHTS

HAK REPRODUKSI / PENGGANDAAN CIPTAANNYA (REPRODUCTION RIGHTS), MENGGANDAKAN CIPTAAN INI MERUPAKAN PENJABARAN DARI HAK EKONOMI SI PENCIPTA. BENTUK PENGGANDAAN ATAU PERBANYAK DAPAT DILAKUKAN SECARA TRADISIONAL / MELALUI PERALATAN MODERN.

HAK REPRODUKSI, JUGA MENCAKUP PERUBAHAN BENTUK DARI CIPTAAN SATU KE CIPTAAN LAINNYA.
MISALNYA : REKAMAN MUSIK, PERTUNJUKAN DRAMA, JUGA PEMBUATAN DUPLIKASI DALAM REKAMAN SUARA & FILM.

HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHTS), BERUPA PENERJEMAHAN DARI BAHASA SATU KE BAHASA LAIN, ARANSEMEN MUSIK, DRAMATISASI DARI NON DRAMATIK, MENGUBAH MENJADI CERITA FIKSI DARI KARANGAN NONFIKSI ATAU SEBALIKNYA.
HAK ADAPTASI, DIATUR BAIK DALAM KONVENSI BERNE MAUPUN KONVENSI UNIVERSAL (UNIVERSAL COPYRIGHT CONVENYION). RUANG LINGKUP HAK INI MEMUNGKINKAN TIMBUL HAK-HAK YANG BARU.
MISALNYA : BERUPA SERIAL RIGHT, YAITU ADAPTASI SUATU KARYA CIPTA YANG DISERIALKAN, DI MAJALAH, KORAN, FILM & PROGRAM RADIO.

HAK PENYIARAN (BROADCASTING RIGHTS), BERUPA MENTRANSMISIKAN SUATU CIPTAAN OLEH PERALATAN TANPA KABEL, MELIPUTI PENYIARAN & MENTRANSMISI ULANG. “UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL, DAPAT DILAKUKAN PENGUMUMAN SUATU CIPTAAN MELALUI RADIO ATAU TELEVISI.

HAK PROGRAM KABEL (CABLECASTING RIGHTS) , HAK PENYIARAN/ MENTRANSMISI MELALUI KABEL, DARI SUATU STUDIO TERTENTU KEPADA PESAWAT PELANGGAN SASARANNYA BERSIFAT KOMERSIL.

• DROIT de SUITE, MENURUT PETUNJUK WIPO YANG TERCANTUM DALAM BUKU GUIDE TO THE BERNE CONVENTION, DROIT de SUITE
MERUPAKAN HAK TAMBAHAN. HAK INI BERSIFAT KEBENDAAN.

HAK PINJAM MASYARAKAT (PUBLIC LENDING RIGHTS), HAK YANG DIMILIKI PENCIPTA YANG KARYANYA TERSIMPAN DI PERPUSTAKAN, DIA BERHAK ATAS SUATU PEMBAYARAN KARENA KARYA YANG DICIPTAKANNYA SERING DIPINJAM OLEH MASYARAKAT DARI PERPUSTAKAN. LAMA PERLINDUNGAN ATAS HAK INI, SELAMA HIDUP SI PENGARANG DAN DITAMBAH 50 TAHUN SETELAH MENINGGAL.

HAK EKONOMI MELIPUTI :

  1. HAK UNTUK MEMPRODUKSI ULANG KARYA, HAK INI MERUPAKAN HAK DASAR DARI PEMEGANG HAK CIPTA. HAK INI MEMBUAT PEMEGANG HAK CIPTA UNTUK MENYALIN KARYANYA DALAM BENTUK APAPUN (MENGCOPY, MENGETIK, MENYALIN DENGAN TANGAN, MEN-SCANNYA KE DALAM KOMPUTER, ATAU MEMBUAT REKAMAN);

  2. HAK UNTUK MEMPUBLIKASIKAN, PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SASTRA, DRAMA MUSIK DAN KARYA ARTISTIK MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPUBLIKASIKAN PERTAMA KALINYA;

  3. HAK UNTUK MEMPERTUNJUKKAN KARYA DI DEPAN UMUM. PEMILIK HAK CIPTA DI BIDANG SASTRA, DRAMA MUSIK DAN KARYA MUSIK MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERTUNJUKKAN KARYANYA DI DEPAN UMUM, PEMILIK HAK CIPTA DI BIDANG REKAMAN SUARA MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERDENGARKAN DI DEPAN UMUM, PEMILIK FILM MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERLIHATKAN DAN DI DEPAN UMUM, TERMASUK MEMAINKAN / MEMPERDENGARKAN LAGU-LAGU YANG DILINDUNGI HAK CIPTA DI RESTORAN-RESTORAN ATAU DI TEMPAT KERJA.

  4. HAK UNTUK MENYIARKAN KARYA PADA KHALAYAK, BERUPA KARYA SASTRA, DRAMA DAN MUSIK, REKAMAN SUARA DAN FILM SINEMATOGRAFI. PEMILIK HAK CIPTA MEMPUNYAI HAK EKSKLUSIF, MENYIARKAN KARYANYA DAN UNTUK MEMBUAT ADAPTASI, (TERJEMAHAN & DRAMATISASI).

  5. HAK UNTUK MENYEWAKAN KARYANYA, PEMILIK HAK CIPTA ATAS PROGRAM KOMPUTER, KARYA SASTRA, DRAMA DAN MUSIK YANG DIPRODUKSI DALAM BENTUK REKAMAN SUARA MEMILIKI HAK CIPTA UNTUK MENGONTROL PENYEWAAN YANG BERSIFAT KOMERSIL ATAS KARYANYA.

• HAK-HAK TERSEBUT APABILA DILANGGAR DAPAT DI PIDANA PENJARA ATAU DENDA.

BAB II

LANDASAN TEORI

SATUAN ACARA PENGAJARAN

Kode  : HP100

Mata Kuliah  : Hukun dan Hak Paten

Beban Kredit  : SKS

Jenjang  : S1

Jurusan  : SI/TI/MI

Waktu Tatap Muka  :

Waktu Tugas Mandiri :

Metode Kuliah  : Tatap muka,Tugas,Presentasi

Alat  : RME, Multimedia Projector, Komputer dan Whiteboard

Evaluasi  : Kehadiran, Tugas, UTS, UAS

Dosen  : Albert Y Dien, S.H.,M.Hum

TIU  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.

TIK  : Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis komputer, sistem kerja komputer, perangkat komputer, arus informasi menggunakan komputer, informasi dalam dunia maya perkembangan hardware dan software terkini, serta prospek pengembangan komputer di masa mendatang.



BAB III

PEMBAHASAN MATERI

HUKUM PATEN DAN MEREK

PERTEMUAN 1

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

PENGANTAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

PADA DASARNYA, HAK DILAHIRKAN DARI HUKUM KODRAT DAN KEWENANGAN LAHIR DARI HUKUM POSITIF, OLEH KARENA ITU HAK & KEWENANGAN ITU SAH, APABILA DIJALANKAN MENURUT HUKUM. HAK MERUPAKAN AKIBAT YANG MUNCUL DALAM KEBERLAKUAN HUKUM & SETIAP JENIS HUKUM MENENTUKAN HAK YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA. SEMUA HUKUM MENGHARAPKAN ADANYA HAK & SEBALIKNYA SEMUA HAK MENTAATI ADANYA HUKUM YANG BERLAKU.

MILIK SEBAGAI SUATU HAK, UNTUK MENIKMATI SUATU DENGAN SEPENUHNYA ASAL TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU/PERATURAN UMUM, PANDANGAN PARA AHLI BAHWA MILIK SEBAGAI SUATU HAK. JOHN LOCKE, MEMANDANG HAK MILIK SEBAGAI SATU PRANATA YANG SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI SETIAP INDIVIDU MANUSIA. HAK MILIK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP & HARUS DIMILIKI, MELIPUTI PULA “HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)”. MERUPAKAN HAK EKSKLUSIF (KHUSUS).

PROPERTY, DIARTIKAN SEBAGAI KEKAYAAN YANG BERUPA HAK YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM DI MANA ORANG LAIN DILARANG MENGGUNAKAN HAK TSB. TANPA IZIN PEMILIKNYA.

INTELLECTUAL, KEGIATAN INTELEKTUAL BERDASARKAN DAYA CIPTA PIKIR DALAM BENTUK EKSPRESI, TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA DALAM BENTUK PENEMUAN (INVENTION) SEBAGAI BENDA IMMATERIAL.

HAKI MERUPAKAN HAK KEBENDAAN, HAK ATAS SESUATU BENDA YANG BERSUMBER DARI HASIL KERJA OTAK, HASIL KERJA RASIO YANG BERADA DALAM RUANG LINGKUP: TEKNOLOGI, ILMU PENGETAHUAN, CIPTAAN, SENI & SASTRA YANG TIMBUL ATAU LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUAL MANUSIA & MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS.(SUDUT PANDANG INDUSTRI & SISTEM ROYALTI).

KLASIFIKASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

KLASIFIKASI HAKI MENURUT “WIPO” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION), DIBAGI DALAM 2 (DUA) BAGIAN BESAR, YAITU :
1. HAK CIPTA (COPY RIGHT);
2. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS) YANG
MENCAKUP: a. PATEN
b. MEREK
c. DESAIN INDUSTRI
d. RAHASIA DAGANG
e. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
f. PRAKTIK PERSAINGAN CURANG.

WIPO YANG DIBENTUK MELALUI KONFERENSI STOCKHOLM TAHUN 1967 MERUPAKAN ORGANISASI DUNIA YANG MENANGANI HAKI DENGAN TUGAS MELAKSANAKAN PENGADMINISTRASIAN KONVENSI DI BIDANG HAKI; MENDORONG KERJASAMA INTERNASIONAL DIBIDANG HAKI & MEMBANTU NEGARA SEDANG BERKEMBANG MEMBANGUN SISTEM HAKI.

KEMAJUAN TEKNOLOGI KHUSUSNYA DI BIDANG INFORMASI DAN TELEKOMUNNIKASI, MENJADIKAN DUNIA SEBAGAI SUATU PASAR TUNGGAL, SEHINGGA HAKI MULAI MELEWATI BATAS-2 NEGARA, YANG DIMULAI DENGAN DIBENTUKNYA UNI PARIS, UNTUK :

  1. PERLINDUNGAN INTERNASIONAL HAK MILIK PERINDUSTRIAN,KEMUDIAN DIBENTUK PULA SEBUAH KONVENSI;

  2. PERLINDUNGAN DI BIDANG HAK CIPTA, DIKENAL DENGAN INTER-NATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS, YANG DITANDATANGANI DI BERN, SWISS.

DARI BEBERAPA KONVENSI YANG MENGATUR TTG. HAKI, DIBAGI DALAM DUA KELOMPOK, YAITU YANG MENGATUR, MASALAH  :

  1. HAK CIPTA; DAN

  2. HAK MILIK PERINDUSTRIAN YANG MELIPUTI :
    PATEN (PATENTS),
    PATEN SEDERHANA (UTILITY MODELS),
    MEREK
    MEREK DAGANG (TRADEMARKS),
    MEREK JASA (SERVICEMARKS), DAN
    HAK DESAIN INDUSTRI (INDUSTRIAL DESIGNS).

KHUSUS MENYANGKUT HAK ATAS KEKAYAAN INDUSTRI, MENURUT Pasal 1, KONVENSI PARIS MENGENAI PELINDUNGAN HAKI TAHUN 1883, SEBAGAIMANA YANG DIREVISI DAN TELAH DI AMANDEMEN PADA TGL. 2-10-1979 YANG BIASA DISEBUT DENGAN KONVENSI PARIS.

INDONESIA BESERTA DENGAN 125 NEGARA TELAH MENANDA-TANGANI PAKET PERSETUJUAN “PENGAKUAN BARU DI BIDANG ASPEK-ASPEK DAGANG YANG TERKAIT DENGAN HAK MILIK INTELEKTUAL YANG DIKENAL DENGAN ISTILAH “HAKI”, KETENTUAN INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERDANGANGAN, & PERDAGANGAN JASA”.

PERTEMUAN INI SEBELUMNYA, TELAH DIADAKAN PERUNDINGAN DI JENEWA YANG DIKENAL DENGAN TRIPs (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Aspek-2 dagang yang terkait dengan Hak Milik Intelektual)). & INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG TERKAIT, TELAH MERATIFIKASI PERSEUJUAN TERSEBUT MELALUI UU No. 7 Tahun 1994 TTG. PERSETUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (Agreement Establishing World Trade Organization).

UU No. 7 Tahun 1994, BERTUJUAN UNTUK :

  1. MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAKI DARI PRODUK-2 YANG DIPERDAGANGKAN;

  2. MENJAMIN PROSEDUR PELAKSANAAN HAKI YANG TIDAK MENGHAMBAT KEGIATAN PERDAGANGAN;

  3. MERUMUSKAN ATURAN SERTA DISIPLIN MENGENAI PELAKSANAAN YANG TIDAK MENGHAMBAT HAKI;

  4. MENGEMBANGKAN PRINSIP, ATURAN, & MEKANISME KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK MENANGANI PERDAGANGAN BARANG-2 HASIL PEMALSUAN ATAU PEMBAJAKAN ATAS HAKI DENGAN MEMPERHATIKAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKLAN OLEH WIPO.

HAKI TELAH MENJADI BAGIAN TERPENTING SUATU NEGARA UNTUK MENJAGA KEUNGGULAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

PERMASALAHAN HAKI ADALAH PERMASALAHAN YANG TERUS BERKEMBANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN WAKTU.


SETELAH INDONESIA MERDEKA YANG SECARA KETATANEGARAAN TELAH TERPUTUS HUBUNGAN SELURUH TATA TERTIB HUKUM INDONSIA DENGAN TATA TERTIB HUKUM HINDIA BELANDA, NAMUN SEMUA ITU MENGHENDAKI WAKTU YANG PANJANG, TETAPI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HUKUM DI INDONESIA, MAKA PADA AKHIRNYA, PEMERINTAH MELALUI MENTERI KEHAKIMAN RI MENGELUARKAN PENGUMUMAN NO: J.S. 5/41/4, & NO: J.G. 1/2/17 TTG. MENGATUR PENGAJUAN SEMENTARA PERMINTAAN PATEN.

DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG TELAH MAMPU MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH MENGANTISIPASI PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN, SEHINGGA TUJUAN NASIONAL DAPAT TERCAPAI, MAKA PADA 11-10-1961 PEMERINTAH MENGUNDANGKAN UU NO: 21Tahun 1961 TTG. MEREK PERUSAHAAN & MEREK PERNIAGAAN DENGAN MAKSUD UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT DARI BARANG-2 TIRUAN/BAJAKAN.

• PADA 10-5-1979 INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI PARIS (PARISCONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY) DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO: 24 TAHUN 1979.

• PADA 12-4-1982 PEMERINTAH MENGESAHKAN UU NO: 6/1982 TTG. HAK CIPTA, DIUBAH DENGAN UU NO: 7/1987 jo. UU NO: 12/1997, DAN TAHUN 2002 DISAHKAN UU NO: 19/2002.

• PADA 13-10-1989 DISAHKAN UU NO: 6/1989 TTG. PATEN, DIUBAH DGN. UU NO: 13/1997, DAN 2001 MENGESAHKAN UU NO: 14/2001.

• PADA 28-8-1992 DISAHKAN UU NO: 19/1992 TTG. MEREK & DIUBAH DGN. UU NO: 14/1997, PADA 28-8-1992 DISAHKAN UU NO: 19/1992,DAN DIUBAH DENGAN UU NO: 14/1997, KEMUDIAN PADA TAHUN 2001 MENGESAHKAN UU 15/2001.

• DI PENGHUJUNG TAHUN 2000 PEMERINTAH MENGESAHKAN 3 (TIGA) UNDANG-UNDANG BARU DI BIDANG HAKI, YAITU: UU No. 30/2000 TTG. RAHASIA DAGANG, UU No. 31/2000 TTG. DESAIN INDUSTRI DAN UU No. 32/2000 TTG. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU.

MENGAPA DIPERLUKAN PENGETAHUAN TTG. HAKI.

• MEMBUKA WAWASAN MASYARAKAT AGAR LEBIH MENGENAL HAKI YANG RELATIF MASIH BELUM BANYAK YANG MENGETAHUI MANFAATNYA SEJAK DIAWALI S/D. DILINDUNGI.

• TERDAPAT 3 (TIGA) KOMUNITAS YANG MENYUMBANG KEBERADAAN HAKI, YAITU KOMUNITAS PENEMU, YANG TERDIRI DARI PENELITI, PEREKAYASA, SERTA MASYARAKAT UMUM, KOMUNITAS INDUSTRI, YANG MELAKUKAN PRODUKSI MASSAL DARI SUATU TEMUAN, SERTA KOMUNITAS HUKUM, SEBAGAI PIHAK YANG MELINDUNGI PENEMU DAN INDUSTRI.

• MEMAHAMI HAKI MERUPAKAN BAGIAN UNTUK MEMAHAMI PERKEMBANGAN-2 BARU DI DUNIA YANG TERKAIT DENGAN PROSES GLOBALISASI, PERLU DIKETAHUI KARYA-2 INTELEKTUAL YANG SEDANG DINIKMATI MASYARAKAT SAAT INI ADALAH HASIL/TEMUAN DARI PENELITIAN KARYA ORANG-2 ASING.

HAKI MERUPAKAN SUATU RUANG LINGKUP ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI, MAKA MASYARAKAT INTELEKTUAL DITINGKAT PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA PENELITIAN, HARUS MENGETAHUI & MEMAHAMI TENTANG KEMAJUAN TEKNOLOGI (IPTEK) MULAI DARI TEKNOLOGI SEDERHANA SAMPAI DENGAN TEKNOLOGI YANG KOMPLEKS.

MASYARAKAT INTELEKTUAL MELALUI PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA PENELITIAN DIPACU BERPIKIR KRITIS, KREATIF, INOVATIF & PRODUKTIF, SERTA BERMORAL DENGAN :
a. MENGHARGAI PEMIKIRAN & KARYA ORANG LAIN;
b. BERTINDAK JUJUR;
c. MENGHASILKAN PEMIKIRAN & KARYA-2 INTELEKTUAL YANG MEMENUHI SYARAT PENGHARGAAN/POTENSI.

PERLINDUNGAN SECARA HUKUM

• INDONESIA YANG TELAH MERATIFIKASI KONVENSI-2 INTERNASIONAL MAUPUN REGIONAL, DIHARUSKAN PEMBENTUKKAN & PEMBAHARUAN PERANGKAT HUKUM DI BIDANG PERDAGANGAN & INDUSTRI DALAM RANGKA PENYESUAIAN & PERKEMBANGAN INTERNASIONAL.

• MENINGKATNYA KEBUTUHAN INDUSTRI DI INDONESIA ATAS ALTERNATIF PENGADAAN TEKNOLOGI & INOVASI YANG DAPAT MENDORONG KEUNGGULAN KOMPETITIF BAIK DI TINGKAT LOKAL DAN GLOBAL SEHINGGA DIPERLUKAN SUATU JASA YANG DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN.

• PERLINDUNGAN TEHADAP HAKI SECARA HUKUM AKAN BERKAITAN ERAT DENGAN BERBAGAI SEGI HUKUM, ANTARA LAIN HUKUM INTERNASIONAL, HUKUM BISNIS, HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA DAN BIDANG-2 HUKUM LAIN.

• PERLINDUNGAN HAKI YANG KUAT AKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN BAHKAN DAPAT MEMBERIKAN DORONGAN UNTUK MENINGKATKAN LANDASAN TEKNOLOGI (TECHNOLOGICAL BASE), JUGA MEMBERIKAN MANFAAT YANG DAPAT DIRASAKAN DARI SEGI POLITIS, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, BAHKAN SEGI PERTAHANAN KEAMANAN.

• PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKI DIMAKSUDKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN IKLIM YANG LEBIH BAIK BAGI TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA KEINGINAN MENCIPTA / MENEMUKAN SESUATU DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA.

• PERLINDUNGAN HUKUM HAKI BUKAN SAJA HANYA PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HASIL KARYA, TETAPI SECARA MAKRO MERUPAKAN PENCIPTAAN SUASANA SEHAT UNTUK MENARIK PENANAMAN MODAL ASING, SERTA MEMPERLANCAR PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKI AKAN TERKAIT ERAT DENGAN PROSES PENEGAKKAN HUKUM ATAU PROSES PERADILAN DALAM PROSES PERADILAN AKAN MELIBATKAN KINERJA KOMPONEN-2 DALAM SISTEM PERADILAN YAITU: POLISI / PENYIDIK, JAKSA PENUNTUT & HAKIM.

Catatan :

• INDONESIA MASUK DAFTAR UNTUK DIAWASI (PRIORITY WATCH LIST), KARENA BANYAK MELAKUKAN PELANGGARAN HAKI, JIKA DIBIARKAN, MAKA SANKSI INTERNASIONAL TAK TERELAKKAN.

• MENURUT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE (IIPA), DI PASAR INDONESIA DI DOMINASI OLEH PEMBAJAKAN DI HAMPIR SELURUH JENIS, (PEMBAJAKAN MEDIA OPTIK, BUKU-2 SERTA FOTOCOPY DI KAMPUS-2, TERUTAMA BUKU YANG DITULIS DALAM BAHASA INGGRIS, TERMASUK MENTERJEMAHKAN KEDALAM BAHASA INDONESIA TANPA IZIN, JUGA BUKU-2 REFERENSI DAN COMPUTER PROGRAM).

• PETUMBUHAN EKONOMI SUATU BANGSA, BANYAK TERGANTUNG OLEH KEMAMPUAN IPTEK.

• International Property Rights (the IPR) does not only deal with Copyrights, Patent and Trade Mark, it also deal with Intellectual Property Rights in such creation as Industry Designs, Lay out Designs of Integrated Circuits, Trade Secret and Geographical Indication, and with Herbal variety.

• In fact the IPR is a sub-system of regulation to protect Intellectual Property in a wide range, from traditional knowledge, folklore till computer program, and electronic commerce in a digital era.

• In between there are activities to support law enforcement.

• HAKI TIDAK HANYA BERURUSAN DENGAN HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK; IA JUGA MENGURUS KARYA INTELEKTUAL YANG BERASAL DARI KREASI DI BIDANG DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, RAHASIA DAGANG, INDIKASI GEOGRAFIS DAN BAHKAN VERIETAS TANAMAN.

• SECARA FAKTUAL HAKI MERUPAKAN SATU SISTEM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYA INTELEKTUAL PADA JANGKAUAN YANG LUAS, MULAI DARI PENGETAHUAN TRADISIONAL, FOLKLORE SAMPAI PROGRAM KOMPUTER DAN INTERNET DI ERA EKONOMI DIGITAL INI.

• DIANTARA KEGIATAN-2 PENDUKUNG PENTING YAITU MENDORONG PENEGAKAN HUKUM.


PERTEMUAN 2

HAK CIPTA (COPYRIGHTS)

DALAM KEPUSTAKAAN HUKUM DI INDONESIA YANG PERTAMA DIKENAL ADALAH ISTILAH “HAK PENGARANG” (AUTHOR RIGHT) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG, MAKA ISTILAH INI DIGANTI DENGAN HAK CIPTA. ISTILAH INI YANG SELANJUTNYA DIPAKAI DALAM PERATURAN PER-UU-AN SELANJUTNYA. ISTILAH HAK CIPTA ASAL MULANYA HANYA MENGGAMBARKAN HAK UNTUK MENGGANDAKAN / MEMPERBANYAK SUATU KARYA CIPTA.

IDE DASAR SISTEM HAK CIPTA ADALAH UNTUK MELINDUNGI WUJUD HASIL KARYA MANUSIA YANG LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUALNYA. PERLINDUNGAN HUKUM INI HANYA BERLAKU KEPADA CIPTAAN YANG TELAH MEWUJUD SECARA KHAS SEHINGGA DAPAT DILIHAT, DIDENGAR, ATAU DIBACA, MAKA YANG DILINDUNGI SUDAH DALAM BENTUK NYATA SEBAGAI SUATU CIPTAAN, & BUKAN MASIH MERUPAKAN GAGASAN SEHINGGA HAK CIPTA DAPATLAH DIKATAKAN SEBAGAI HAK KEBENDAAN.

PANDANGAN INI DAPAT DISIMPULKAN DARI RUMUSAN PASAL 1, UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA , SBB : HAK CIPTA ADALAH HAK EKSKLUSIF (KHUSUS) BAGI PENCIPTA ATAU PENERIMA HAK UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAANNYA ATAU MEMBERIKAN IZIN UNTUK ITU DENGAN TIDAK MENGURANGI PEMBATASAN-2 MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. (pasal 1 point 1).

MENUNJUKKAN BAHWA HAK CIPTA ITU MERUPAKAN HAK KHUSUS (EXCLUSIVE RIGHTS), KARENA HAK TSB. HANYA DIBERIKAN KEPADA PENCIPTA SEBAGAI PEMEGANG HAK. ORANG LAIN DILARANG MENGGUNAKANNYA, KECUALI ATAS IZIN PENCIPTA ATAU DARI ORANG YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PENCIPTA.MISALKAN: “A” PENCIPTA—PEMILIK HAK CIPTA, “B” SI PENERIMA HAK DARI“A”. KEMUDIAN “C” PENERIMA HAK DARI ”B”. DALAM HAL INI “C” ORANG LAINYANG MENERIMA HAK LEBIH LANJUT.

TETAPI PERLU DIINGAT, SETIAP PENGGUNAAN HAK HARUSDIPERHATIKAN, APAKAH HAK ITU TIDAK BERTENTANGAN ATAU TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM.

PEMEGANG HAK CIPTA ADALAH PENCIPTA SEBAGAI PEMILIK HAK CIPTA, ATAU PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PENCIPTA, ATAU PIHAK LAIN YANG MENERIMA LEBIH LANJUT HAK, DARI PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. (pasal 1 point 4)

PENCIPTA ADALAH SESEORANG / BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS INSPIRASINYA MELAHIRKAN SUATU CIPTAAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN, ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN KE DALAM BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI (ARTINYA PENCIPTA ITU HARUS MENCIPTAKAN SESUATU YANG ASLI DALAM ARTI TIDAK MENIRU).

DALAM KONTEKS HUKUM YANG DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA ADALAH ORANG YANG NAMANYA DISEBUT DALAM CIPTAAN TSB. YANG DIUMUMKAN SEBAGAI PENCIPTA PADA SUATU CIPTAAN, ATAU ORANG YANG NAMANYA TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM CIPTAAN & PENGUMUMAN RESMI.

HAK KHUSUS MELIPUTI HAK UNTUK MENGUMUMKAN / MEMPERBANYAK KARYA CIPTAANNYA, MENERBITKAN COPY KARYA CIPTA KE MASYARAKAT UMUM, MEMAMERKAN, MEMPERBANYAK & MEMAINKAN SECARA UMUM, MENYIARKAN/MEMASUKKANNYA DALAM SUATU JASA PROGRAM KABEL. KATEGORI INI MUNCUL KARENA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, YAITU MELIPUTI : SINEMATOGRAFI, FOTOGRAFI, REKAMAN SUARA, PENYIARAN (BROADCASTING) BAIK RADIO, TELEVISI & PROGRAM KOMPUTER.

PENGUMUMAN:PEMBACAAN,PENYUARAAN,PENYIAR- AN / PENYEBARAN SESUATU CIPTAAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT APAPUN, TERMASUK MEDIA INTERNET, ATAU MELAKUKAN DENGAN CARA APAPUN DENGAN SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA SUATU CIPTAAN DAPAT DIBACA, DIDENGAR ATAU DILIHAT OLEH ORANG LAIN.

CATATAN: PEMERINTAH MELARANG PENGUMUMAN SETIAP CIPTAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG AGAMA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, KESUSILAAN, SERTA KETERTIBAN UMUM SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN DEWAN HAK CIPTA . (pasal 17).

LEMBAGA PENYIARAN ADALAH ORGANISASI PENYELENGGARA SIARAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM, YANG MELAKUKAN PENYIARAN ATAS SUATU KARYA SIARAN DENGAN MENGGUNAKAN TRANSMISI DENGAN ATAU TANPA KABEL ATAU MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. (pasal 1 point 12).

Pasal 2 ayat 2, PENCIPTA / PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI & PROGRAM KOMPUTER, MEMILIKI HAK UNTUK MELARANG ORANG LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MENYEWAKAN CIPTAANNYA UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIL. (MENUNJUKKAN BAHWA HAK INDIVIDU ITU DIHORMATI).

• SUATU KARYA CIPTA HARUS MEMILIKI BENTUK YANG KHAS DAN MENUNJUKKAN KEASLIANNYA SEBAGAI CIPTAAN SESEORANG ATAS DASAR KEMAMPUAN & KREATIVITAS YANG BERSIFAT PRIBADI DALAM LAPANGAN ILMU PENGETAHUAN, SENI ATAU SASTRA.

• BENTUK YANG KHAS, ARTINYA KARYA TSB. HARUS SUDAH SELESAI DIWUJUDKAN SEHINGGA DAPAT DILIHAT / DIDENGAR / DIBACA (TERMASUK PEMBACAAN HURUF BRAILE). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TIDAK DIBERIKAN PADA SEKEDAR IDE. IDE BELUM MEMILIKI WUJUD UNTUK DILIHAT, DIDENGAR ATAU DIBACA, SEHINGGA IDE TIDAK DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.

• BERDASARKAN HAL TSB. MAKA HAK CIPTA MERUPAKAN SUATU HAK MONOPOLI UNTUK MEMPERBANYAK / MENGUMUMKAN CIPTAAN YANG DIMILIKI OLEH PENCIPTA /PEMEGANG HAK CIPTA LAINNYA YANG DALAM IMPLEMENTASINYA MEMPERHATIKAN PERATURAN YANG BERLAKU.

SAAT LAHIRNYA HAK CIPTA

• PENCIPTA ADALAH SESEORANG / BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS INSPIRASINYA MELAHIRKAN SUATU CIPTAAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN, ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN KE DALAM BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI (ARTINYA PENCIPTA ITU HARUS MENCIPTAKAN SESUATU YANG ASLI DALAM ARTI TIDAK MENIRU).

• JIKA CIPTAAN DICIPTAKAN OLEH BEBERAPA ORANG, MAKA YANG DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA IALAH ORANG YANG MEMIMPIN SERTA MENGAWASI PENYELESAIAN SELURUH CIPTAAN ITU / ORANG YANG MENGHIMPUNNYA, DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK CIPTA MASING-MASING ATAS BAGIAN CIPTAANNYA.

• JIKA SUATU CIPTAAN DIRANCANG SESEORANG, DIWUJUDKAN OLEH ORANG LAIN DIBAWAH PIMPINAN & PENGAWASAN ORANG YANG MERANCANG, MAKA PENCIPTANYA ADALAH ORANG YANG MERANCANG CIPTAAN TSB.

• JIKA SUATU CIPTAAN ITU DIBUAT DALAM HUBUNGAN DINAS DENGAN PIHAK LAIN, MAKA PEMEGANG HAK CIPTA ADALAH PIHAK YANG UNTUK & DALAM DINASNYA CIPTAAN ITU DIKERJAKAN KECUALI JIKA ADA PERJANJIAN LAIN ANTARA KEDUA PIHAK.

• JIKA CIPTAAN ITU DIBUAT BERDASARKAN PESANAN, MAKA PIHAK YANG MEMBUAT KARYA ITU DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA & PEMEGANG HAK CIPTA.

• JIKA SUATU BADAN HUKUM MENGUMUMKAN BAHWA CIPTAAN BERASAL DARI PADANYA DENGAN TIDAK MENYEBUT SESEORANG SEBAGAI PENCIPTANYA, MAKA BADAN HUKUM TSB. DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTANYA.

CATATAN : RUANG LINGKUP CIPTAAN YANG DILINDUNGI ADALAH SETIAP KARYA CIPTA YANG MENUNJUKKAN KEASLIANNYA DALAM BIDANG ILMU PENGETAHUAN (SIENCE), SENI DAN SASTRA (LITERARY AND ARTISTIC WORK).

• PERBANYAK ADALAH MENAMBAH JUMLAH SESUATU CIPTAAN, BAIK SECARA KESELURUHAN DENGAN PEMBUATAN YANG SAMA, HAMPIR SAMA / MENYERUPAI CIPTAAN TSB. DENGAN MEMPERGUNAKAN BAHAN-2 YANG SAMA MAUPUN TIDAK SAMA, TERMASUK MENGALIH- WUJUDKAN SESUATU CIPTAAN SECARA PERMANEN ATAU TEMPORER.

KARYA CIPTA YANG TIDAK DIKETAHUI

• HAK CIPTA YANG PENCIPTANYA TIDAK DIKETAHUI, MAKA NEGARA MEMEGANG ATAS HAK CIPTANYA.(NEGARA MEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA PENINGGALAN PRASEJARAH, SEJARAH, DAN BENDA BUDAYA NASIONAL LAINNYA, pasal 10 ayat 1.) YAITU:

  1. KARYA PENINGGALAN SEJARAH,

  2. BENDA BUDAYA NASIONAL,

  3. FOKLOR, DAN

  4. KEBUDAYAAN RAKYAT YG. MENJADI MILIK BERSAMA:
    - CERITA, HIKAYAT, LEGENDA, BABAD, LAGU, KERAJINAN, KOREOGRAFI, TARIAN, KALIGRAFI & KARYA SENI LAINNYA.

  5. MENGUMUMKAN DAN MEMPERBANYAK “FOKLOR & BUDAYA RAKYAT oleh ORANG ASING, HARUS MENDAPAT IZIN DARI INSTANSI YANG TERKAIT DALAM MASALAH TSB. (Pasal 10 ayat 3).


PERTEMUAN 3

HAK–HAK PENCIPTA

SEORANG PENCIPTA MEMILIKI DUA MACAM HAK ATAS CIPTAANNYA, YAITU :
1. HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHTS), DAN
2. HAK MORAL (MORAL RIGHTS).

HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHTS)

HAK EKONOMI MERUPAKAN HAK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PENCIPTA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN ATAS CIPTAAN SERTA PRODUKNYA.

HAK EKONOMI MERUPAKAN HAK KHUSUS, HAK TSB. BERWUJUD HAK UNTUK MENGUMUMKAN / MEMPERBANYAK CIPTAANNYA, MELIPUTI :

  1. HAK REPRODUKSI/PENGGANDAAN (REPRODUSTION RIGHTS)

  2. HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHTS)

  3. HAK DISTRIBUSI (DISTRIBUTION RIGHTS)

  4. HAK PERTUNJUKAN (PUBLIC PERFORMANCE RIGHTS)

  5. HAK PENYIARAN (BROADCASTING RIGHTS)

  6. HAK PROGRAMA KABEL (CABLECASTING RIGHTS)

  7. DROIT de SUITE

  8. HAK PINJAM MASYARAKAT (PUBLIC LENDING RIGHTS)

HAK REPRODUKSI / PENGGANDAAN CIPTAANNYA (REPRODUCTION RIGHTS), MENGGANDAKAN CIPTAAN INI MERUPAKAN PENJABARAN DARI HAK EKONOMI SI PENCIPTA. BENTUK PENGGANDAAN ATAU PERBANYAK DAPAT DILAKUKAN SECARA TRADISIONAL / MELALUI PERALATAN MODERN. HAK REPRODUKSI, JUGA MENCAKUP PERUBAHAN BENTUK DARI CIPTAAN SATU KE CIPTAAN LAINNYA. MISALNYA : REKAMAN MUSIK, PERTUNJUKAN DRAMA, JUGA PEMBUATAN DUPLIKASI DALAM REKAMAN SUARA & FILM.

HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHTS), BERUPA PENERJEMAHAN DARI BAHASA SATU KE BAHASA LAIN, ARANSEMEN MUSIK, DRAMATISASI DARI NON DRAMATIK, MENGUBAH MENJADI CERITA FIKSI DARI KARANGAN NONFIKSI ATAU SEBALIKNYA. HAK ADAPTASI, DIATUR BAIK DALAM KONVENSI BERNE MAUPUN KONVENSI UNIVERSAL (UNIVERSAL COPYRIGHT CONVENYION). RUANG LINGKUP HAK INI MEMUNGKINKAN TIMBUL HAK-HAK YANG BARU.

MISALNYA : BERUPA SERIAL RIGHT, YAITU ADAPTASI SUATU KARYA CIPTA YANG DISERIALKAN, DI MAJALAH, KORAN, FILM & PROGRAM RADIO.

HAK REPRODUKSI / PENGGANDAAN CIPTAANNYA (REPRODUCTION RIGHTS), MENGGANDAKAN CIPTAAN INI MERUPAKAN PENJABARAN DARI HAK EKONOMI SI PENCIPTA. BENTUK PENGGANDAAN ATAU PERBANYAK DAPAT DILAKUKAN SECARA TRADISIONAL / MELALUI PERALATAN MODERN. HAK REPRODUKSI, JUGA MENCAKUP PERUBAHAN BENTUK DARI CIPTAAN SATU KE CIPTAAN LAINNYA. MISALNYA : REKAMAN MUSIK, PERTUNJUKAN DRAMA, JUGA PEMBUATAN DUPLIKASI DALAM REKAMAN SUARA & FILM.

HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHTS), BERUPA PENERJEMAHAN DARI BAHASA SATU KE BAHASA LAIN, ARANSEMEN MUSIK, DRAMATISASI DARI NON DRAMATIK, MENGUBAH MENJADI CERITA FIKSI DARI KARANGAN NONFIKSI ATAU SEBALIKNYA.
HAK ADAPTASI, DIATUR BAIK DALAM KONVENSI BERNE MAUPUN KONVENSI UNIVERSAL (UNIVERSAL COPYRIGHT CONVENYION). RUANG LINGKUP HAK INI MEMUNGKINKAN TIMBUL HAK-HAK YANG BARU. MISALNYA : BERUPA SERIAL RIGHT, YAITU ADAPTASI SUATU KARYA CIPTA YANG DISERIALKAN, DI MAJALAH, KORAN, FILM & PROGRAM RADIO.

HAK DISTRIBUSI (DISTRIBUTION RIGHTS), HAK YANG DIMILIKI PENCIPTA UNTUK MENYEBARKNAN KEPADA MASYARAKAT SETIAP HASIL CIPTAANNYA. DAPAT BERUPA BENTUK PENJUALAN, PENYEWAAN, ATAU BENTUK LAIN DENGAN MAKSUD AGAR CIPTAAN TSB. DIKENAL OLEH MASYARAKAT. DARI HAK DISTRIBUSI TSB. DAPAT DIMUNGKINKAN TIMBUL HAK BARU BERUPA FOREIGN RIGHTS, YAITU HAK YANG DILINDUNGI DI LUAR NEGARANYA. MISALNYA: BUKU YANG MENARIK DAN SANGAT DIGEMARI DI NEGARA LAIN, KEMUDIAN BUKU ITU DIDISTRIBUSIKAN KE LUAR NEGARANYA, SEHINGGA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN SEBAGAI FOREIGN RIGHTS.

HAK PERTUNJUKAN (PUBLIC PERFORMANCE RIGHTS), DIMILIKI DRAMAWAN, PEMUSIK, MAUPUN SENIMAN YANG KARYANYA DAPAT DIUNGKAP DALAM BENTUK PERTUNJUKAN, ORANG / BADAN YANG MENAMPILKAN / MEMPERTUNJUKKAN HARUS MEMINTA IZIN PERTUNJUKAN TSB. UNTUK MEMPERMUDAH, DIADAKAN SUATU LEMBAGA YANG MENGURUS HAK PERTUJUKAN ITU YANG DIKENAL SEBAGAI “PERFORMING RIGHT SOCIETY.” DI INDONESIA LEMBAGA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI).

HAK PENYIARAN (BROADCASTING RIGHTS), BERUPA MENTRANSMISIKAN SUATU CIPTAAN OLEH PERALATAN TANPA KABEL, MELIPUTI PENYIARAN & MENTRANSMISI ULANG. “UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL, DAPAT DILAKUKAN PENGUMUMAN SUATU CIPTAAN MELALUI RADIO ATAU TELEVISI.

HAK PROGRAM KABEL (CABLECASTING RIGHTS), HAK PENYIARAN/ MENTRANSMISI MELALUI KABEL, DARI SUATU STUDIO TERTENTU KEPADA PESAWAT PELANGGAN SASARANNYA BERSIFAT KOMERSIL.

DROIT de SUITE, MENURUT PETUNJUK WIPO YANG TERCANTUM DALAM BUKU GUIDE TO THE BERNE CONVENTION, DROIT de SUITE MERUPAKAN HAK TAMBAHAN. HAK INI BERSIFAT KEBENDAAN.

HAK PINJAM MASYARAKAT (PUBLIC LENDING RIGHTS), HAK YANG DIMILIKI PENCIPTA YANG KARYANYA TERSIMPAN DI PERPUSTAKAN, DIA BERHAK ATAS SUATU PEMBAYARAN KARENA KARYA YANG DICIPTAKANNYA SERING DIPINJAM OLEH MASYARAKAT DARI PERPUSTAKAN. LAMA PERLINDUNGAN ATAS HAK INI, SELAMA HIDUP SI PENGARANG DAN DITAMBAH 50 TAHUN SETELAH MENINGGAL.

HAK EKONOMI MELIPUTI :

  1. HAK UNTUK MEMPRODUKSI ULANG KARYA, HAK INI MERUPAKAN HAK DASAR DARI PEMEGANG HAK CIPTA. HAK INI MEMBUAT PEMEGANG HAK CIPTA UNTUK MENYALIN KARYANYA DALAM BENTUK APAPUN (MENGCOPY, MENGETIK, MENYALIN DENGAN TANGAN, MEN-SCANNYA KE DALAM KOMPUTER, ATAU MEMBUAT REKAMAN);

  2. HAK UNTUK MEMPUBLIKASIKAN, PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SASTRA, DRAMA MUSIK DAN KARYA ARTISTIK MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPUBLIKASIKAN PERTAMA KALINYA;

  3. HAK UNTUK MEMPERTUNJUKKAN KARYA DI DEPAN UMUM. PEMILIK HAK CIPTA DI BIDANG SASTRA, DRAMA MUSIK DAN KARYA MUSIK MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERTUNJUKKAN KARYANYA DI DEPAN UMUM, PEMILIK HAK CIPTA DI BIDANG REKAMAN SUARA MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERDENGARKAN DI DEPAN UMUM, PEMILIK FILM MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPERLIHATKAN DAN DI DEPAN UMUM, TERMASUK MEMAINKAN / MEMPERDENGARKAN LAGU-LAGU YANG DILINDUNGI HAK CIPTA DI RESTORAN-RESTORAN ATAU DI TEMPAT KERJA.


  4. HAK UNTUK MENYIARKAN KARYA PADA KHALAYAK, BERUPA KARYA SASTRA, DRAMA DAN MUSIK, REKAMAN SUARA DAN FILM SINEMATOGRAFI. PEMILIK HAK CIPTA MEMPUNYAI HAK EKSKLUSIF, MENYIARKAN KARYANYA DAN UNTUK MEMBUAT ADAPTASI, (TERJEMAHAN & DRAMATISASI).

  5. HAK UNTUK MENYEWAKAN KARYANYA, PEMILIK HAK CIPTA ATAS PROGRAM KOMPUTER, KARYA SASTRA, DRAMA DAN MUSIK YANG DIPRODUKSI DALAM BENTUK REKAMAN SUARA MEMILIKI HAK CIPTA UNTUK MENGONTROL PENYEWAAN YANG BERSIFAT KOMERSIL ATAS KARYANYA.

• HAK-HAK TERSEBUT APABILA DILANGGAR DAPAT DI PIDANA PENJARA ATAU DENDA.

HAK MORAL

• HAK MORAL, HAK MELINDUNGI KEPENTINGAN PENCIPTA YANG TETAP MELEKAT PADA PENCIPTAANNYA, WALAUPUN PEMILIKAN HAK CIPTA ATAU HAK TERKAIT TELAH DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, TETAPI HAK MORALNYA TETAP TIDAK TERPISAHKAN DARI PENCIPTANYA, PENCIPTA BERHAK MENUNTUT DARI PEMEGANG HAK CIPTA SUPAYA TETAP MENCANTUMKAN DALAM CIPTAANNYA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIHILANGKAN ATAU DIHAPUS NAMA PENCIPTANYA, TANPA ALASAN APAPUN.

• HAK PENCIPTA UNTUK MENCEGAH BENTUK-BENTUK DISTORSI; MUTILASI / PEMUTARBALIKAN, PEMOTONGAN, PERUSAKAN, PENGGANTIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KARYA CIPTA YANG PADA AKHIRNYA AKAN MERUSAK APRESIASI DAN REPUTASI PENCIPTA. SELAMA PENCIPTANYA MASIH HIDUP TIDAK DAPAT DIPINDAHKAN KECUALI ATAS WASIAT PENCIPTANYA.

PENCIPTA TETAP BERHAK MENGADAKAN PERUBAHAN PADA CIPTAANNYA SESUAI DENGAN KEPATUTAN DALAM MASYARAKAT. (pasal 24 ayat 4).

HAK MORAL YANG DIMILIKI SEORANG PENCIPTA MELIPUTI :
1. LARANGAN MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM CIPTAAN,
2. LARANGAN MENGUBAH JUDUL,LARANGAN MENGUBAH PENENTUAN PENCIPTA,HAK UNTUK MENGADAKAN PERUBAHAN.(HAK MORAL MENYANGKUT PERLINDUNGAN ATAS REPUTASI SI PENCIPTA).

HAK TERKAIT ADALAH HAK EKSKLUSIF YANG BERKAITAN DENGAN HAK CIPTA, BAIK DALAM MEMBERI IZIN/MELARANG PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUANNYA MEMBUAT, MEMPERBANYAK, ATAU MENYIARKAN REKAMAN SUARA / GAMBAR PERTUJUKANNYA.

PRODUSER REKAMAN SUARA MEMILIKI HAK EKSKLUSIF. (pasal 49 ayat 2, “PRODUSER REKAMAN SUARA MEMILIKI HAK EKSKLUSIF UNTUK MEMBERIKAN IZIN ATAU MELARANG PIHAK LAIN YANG TANPA SEPENGETAHUANNYA MEMPERBANYAK ATAU MENYEWAKAN KARYA REKAMAN ATAU REKAMAN BUNYI”.

PROGRAM KOMPUTER ADALAH SEKUMPULAN INSTRUKSI YANG DIWUJUDKAN DALAM BENTUK BAHASA, KODE, SKEMA, ATAUPUN BENTUK LAINNYA, YANG APABILA DIGABUNGKAN DENGAN MEDIA YANG DAPAT DIBACA DENGAN KOMPUTER AKAN MAMPU MEMBUAT KOMPUTER BEKERJA UNTUK MELAKUKAN FUNGSI-FUNGSI KHUSUS / UNTUK MENCAPAI HASIL YANG KHUSUS, TERMASUK PERSIAPAN DALAM MERANCANG INSTRUKSI-INSTRUKSI TSB.

PROGRAM-2 KOMPUTER & KARYA-KARYA CIPTA YANG DICIPTAKAN DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTER ATAU YANG DISIMPAN KE DALAM KOMPUTER DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA.

COPYRIGHT, DESIGNS AND PATENTS ACT 1988, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAM-PROGRAM KOMPUTER & KARYA-KARYA CIPTA YANG TERCIPTA DALAM MENGGUNAKAN KOMPUTER ATAU YANG DIHASILKAN OLEH KOMPUTER, MENGATAKAN “KARYA-KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH ATAU DENGAN BANTUAN KOMPUTER ADALAH PANTAS MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HAK CIPTA”.

PERANGKAT LUNAK KOMPUTER MELIPUTI PROGRAM-PROGRAM KOMPUTER, FILE-FILE & DOKUMENTASI CETAK YANG ADA KAITANNYA, SEPERTI BUKU-BUKU PEDOMAN UNTUK PARA PENGGUNA, DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA.

DRAMA, MUSIK ATAU ARTISTIK YANG DIHASILKAN KOMPUTER, PENGARANG ATAU YANG MELAKUKAN PEMBUATAN ARANSEMEN-ARANSEMEN SEBAGAI PENCIPTA KARYA TSB.

CIPTAAN-CIPTAAN YANG MENGGUNAKAN SARANA PRODUKSI TEKNOLOGI TINGGI, KHUSUSNYA DI BIDANG CAKRAM OPTIK (optical disc), WAJIB MEMENUHI SEMUA PERATURAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PRODUKSI YANG DITETAPKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG.

KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SARANAN PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI YANG MEMPRODUKSI CAKRAM OPTIK (optical disc) DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP CAKRAM OPTIK (optical disc) :

- Pasal 28 UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta,

- PP No. 29/2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Untuk Cakram Optik,

- Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan, Bahan baku & Cakram Optik.

SARANA KONTROL TEKNOLOGI SEBAGAI PENGAMAN HAK CIPTA TIDAK DIPERBOLEHKAN DIRUSAK, DITIADAKAN, ATAU DIBUAT TIDAK BERFUNGSI, KECUALI ADA IZIN PENCIPTA.
YANG DIMAKSUD DENGAN SARANA KONTROL TEKNOLOGI ADALAH INSTRUMEN TEKNOLOGI DALAM BENTUK,

Pasal 27, a.l. KODE RAHASIA, PASSWORD, BAR CODE, SERIAL NUMBER, TEKNOLOGI DEKRIPSI, ENKRIPSI (ENCRYPTION), DIGUNAKAN UNTUK MELINDUNGI CIPTAAN, MENCEGAH DAN / ATAU MEMBATASI PEMBAJAKAN DARI SUATU CIPTAAN.

MELANGGAR KETENTUAN Pasal 72, UU. No.19/2002 tentang HAK CIPTA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA ATAU DENDA.

Pasal 1365 KUHPERDATA, “TIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN TSB”.


PERTEMUAN 4

PATEN

PEMBANGUNAN EKONOMI SUATU BANGSA, SALAH SATUNYA SANGAT DITENTUKAN DENGAN KEMAMPUAN MENGUASAI TEKNOLOGI. MELALUI TEKNOLOGI SUATU BANGSA AKAN MENGALAMI PROSES PERTUMBUHAN YANG AMAT CEPAT.
Catatan : Menurut Commission on Investment, Technology and Related Financial Issues bahwa pada era global yang berbasis pengetahuan, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

PEMBANGUNAN EKONOMI PADA MASA YANG AKAN DATANG, SANGAT DITENTUKAN OLEH BASIS KEMAMPUAN INTELEKTUAL, BUKAN DIDASARKAN PADA BASIS KEBERADAAN SUBER DAYA ALAM SEMATA. SEHINGGA KEBERADAAN TEKNOLOGI SEBAGAI PENUNJANG DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MENJADI SUATU HAL YANG TIDAK DAPAT DI TAWAR-2 LAGI.


• DALAM REALITA, DI DUNIA INI ADA BEBERAPA NEGARA YANG TELAH MENGUASAI BAHKAN MAMPU MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI PADA TINGKAT YG. PALING CANGGIH, SEPERTI KOMPUTER ELEKTRO, TELEKOMUNIKASI & BIOTEKNOLOGI DI BIDANG TEKNIK,KIMIA ATAU LAINNYA, NEGARA-NEGARA TSB. DISEBUT DENGAN NEGARA MAJU.

NAMUN ADA NEGARA YANG TINGKAT KEMAMPUAN PENGUASAAN TEKNOLOGI TIDAK SEHEBAT DENGAN NEGARA MAJU YAITU NEGARA BERKEMBANG.

MENYIASATI KESENJANGAN UNTUK TIDAK TERLALU MENCOLOK, MAKA DITERAPKAN INSTRUMEN HUKUM PATENTS ACT 1988, MESKIPUN MASIH JAUH DARIPADA SEMPURNA, NAMUN BERUSAHA MENGATASI IMPLIKASI-IMPLIKASI TEKNOLOGI BARU TSB. HUKUM INI MAMPU MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI.

• MEKANISME LISENSI WAJIB HAKI MENJADI SALAH SATU INSTRUMEN HUKUM GUNA MEMINIMALISIR KESENJANGAN. KEBERADAAN LISENSI WAJIB, AKAN MENDORONG NEGARA BERKEMBANG DALAM PEMANFAATAAN TEKNOLOGI YANG MERATA. PERAKTEK LISENSI WAJIB, DI NEGARA BERKEMBANG TENTUNYA DALAM KERANGKA PEMANFAATAN TEKNOLOGI ITU SENDIRI.


Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) SEBAGAI BAGIAN DARI KESELURUHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (Agreement the Establishing World Trade Organization (WTO), TRIPs Agreement SECARA KHUSUS MENGATUR KAITAN ASPEK HAKI (Intellectual Property Rights) DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL, TELAH MENGATUR STANDAR MINIMUM YANG MELIPUTI a.l PATEN.

• TUJUAN KHUSUS DARI TRIPs Agreement INI DAPAT DITEMUKAN DALAM KETENTUAN article 7 YANG MENYATAKAN : the protection of IPRs is not only intended to promote “technological innovation”, but the “transfer” and “dissemination” of technology, which are particular importance to developing countries.” (PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELECTUAL TIDAK HANYA BERTUJUAN MEMPROMOSIKAN INOVASI TEKNOLOGI, TETAPI UNTUK TUJUAN ALIH TEKNOLOGI DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI, YANG TERPENTING UNTUK NEGARA-NEGARA BERKEMBANG).

KEBERADAAN NEGARA MAJU JIKA DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA BERKEMBANG, BIASANYA NEGARA MAJU LEBIH PROGRESIF DALAM MENGHASILKAN KARYA INTELECTUALNYA DALAM BIDANG TEKNOLOGI.

• SEHINGGA TRIPs Agreement, DALAM Article 8, MENYATAKAN BAHWA SETIAP ANGGOTA DARI PERSETUJUAN HENDAKNYA MEMBENTUK & MENGUBAH REGULASI & HUKUM NASIONALNYA.


DALAM KONTEKS KEPENTINGAN NEGARA BERKEMBANG, MEMUNCULKAN “USAHA PAKSA”. AGAR TEKNOLOGI YANG DIHASILKAN NEGARA MAJU DAPAT DIMANFAATKAN OLEH NEGARA BERKEMBANG, MESKIPUN HARUS MELALUI PRASYARAT TERTENTU.

SARANA HUKUM YANG MENJADI TARGET NEGARA BERKEMBANG UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DARI PENYALAHGUNAAN HAKI & DALAM KERANGKA PEMANFAATAN TEKNOLOGI ADALAH HUKUM YANG MENGATUR LISENSI WAJIB TSB.

PATEN, MENJADI SARANA HUKUM UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DARI PENYALAHGUNAAN HAKI SEKALIGUS DALAM KERANGKA PEMANFAATAN TEKNOLOGI.(PATEN: SUATU SURAT PERNIAGAAN/IZIN DARI PEMERINTAH YANG MENYATAKAN BAHWA ORANG/PERUSAHAAN TSB. BOLEH MEMBUAT BARANG PENEMUANNYA SENDIRI (PENEMUAN BARU ATAU CARA KERJA BARU), & KEPADA PEMEGANG HAKNYA DIPERKENANKAN UNTUK MENGGUNAKANNYA SENDIRI/ATAS IZINNYA DAPAT MENGALIHKAN PENGUNAAN HAK ITU KEPADA ORANG LAIN).


KAITAN DENGAN HAL TERSEBUT & SEBAGAI WUJUD KOMITMEN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVENTOR, INDONESIA TELAH MEMILIKI UU No. 14 TAHUN 2001 YANG KHUSUS MENGATUR MASALAH PATEN.(MERUPAKAN PENYEMPURNAAN DARI UU PATEN No.6/1989 jo UU No.13/1997).

UU PATEN No. 14 TAHUN 2001, INDONESIA TELAH MENGATUR TTG. LISENSI WAJIB PADA pasal 74 hingga pasal 84. MENURUT KETENTUAN pasal 74 BAHWA “LISENSI WAJIB ADALAH LISENSI UNTUK DIBERIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL ATAS DASAR PERMOHONAN”.

Pasal 76 point a, PEMOHON DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI YANG MEYAKINKAN BAHWA:
1. MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MELAKSANAKAN SENDIRI PATEN YBS. SECARA PENUH,
2. MEMPUNYAI SENDIRI FASILITAS UNTUK MELAKSANAKAN PATEN YBS. DENGAN SECEPATNYA.


PENGERTIAN PATEN

PATEN YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PADA HAKI, YANG DALAM KERANGKA INI TERMASUK DALAM KATEGORI HAK KEKAYAAN PERINDUSTRIAN (INDUSTRY PROPERTY), MERUPAKAN SUATU BENTUK YANG SANGAT PENTING KARENA IA MEMBERIKAN KEPADA PEMILIKNYA HAK MONOPOLI ATAS SUATU PENEMUAN.
KATA PATEN DAPAT DIGUNAKAN DALAM DUA PENGERTIAN :

PERTAMA, PATEN BERARTI DOKUMEN YANG DITERBITKAN PEMERINTAH BERDASARKAN PERMINTAAN YANG MENYATAKAN MENGENAI SUATU PENEMUAN DAN SIAPA PENEMUNYA ITULAH SEBAGAI PEMILIK PATEN.

KEDUA, PATEN BERARTI HAK EKSKLUSIF (KHUSUS) YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA KEPADA PENEMU ATAS HASIL TEMUANNYA, UNTUK DALAM WAKTU TERTENTU MELAKSANAKAN SENDIRI PENEMUANNYA ITU, DAN MELARANG ORANG LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MEMAKAINYA.

PENGGUNAAN PENGERTIAN KEDUA, MENURUT pasal 1 UU PATEN, “PATEN ADALAH HAK EKSKLUSIF(KHUSUS) YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA KEPADA INVENTOR ATAS HASIL INVENSINYA DI BIDANG TEKNOLOGI, YANG UNTUK SELAMA WAKTU TERTENTU MELAKSANAKAN SENDIRI INVENSINYA (TEMUAN) TSB. ATAU MEMBERIKAN PERSETUJUANNYA KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MELAKSANAKANNYA”. (MEMPUNYAI FUNGSI DASAR SEBAGAI HAK MONOPOLI).
INVENSI ADALAH IDE INVENTOR YANG DITUANGKAN KE DALAM SUATU KEGIATAN PEMECAHAN MASALAH YANG SPESIFIK DI BIDANG TEKNOLOGI, DAPAT BERUPA PRODUK ATAU PROSES, ATAU PENYEMPURNAAN & PENGEMBANGAN PRODUK ATAU PROSES. (Pasal 1 Point 2)

INVENTOR ADALAH SEORANG YANG SECARA SENDIRI ATAU BEBERAPA ORANG YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN IDE YANG DITUANGKAN KE DALAM KEGIATAN YANG MENGHASILKAN INVENSI. (Pasal 1 point 3).

PEMEGANG PATEN ADALAH INVENTOR SEBAGAI PEMILIK PATEN / PIHAK YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PEMILIK PATEN/PIHAK LAIN YANG MENERIMA LEBIH LANJUT HAK TSB. YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM PATEN. (Pasal 1 point 6).


PATEN MERUPAKAN HAK KHUSUS BERDASARKAN UU, HANYA DIBERIKAN KEPADA PENEMU ATAU PIHAK YANG BERHAK, DENGAN PERMINTAAN YANG DIAJUKAN KEPADA PIHAK PENGUASA UNTUK MENDAPATKAN PATEN.

BAIK TEMUAN BARU DI BIDANG TEKNOLOGI, PERBAIKAN ATAS TEMUAN YANG SUDAH ADA, CARA KERJA BARU, ATAU MENEMUKAN SUATU PERBAIKAN BARU DALAM CARA KERJA, YANG MERUPAKAN PEMIKIRAN KREATIF YANG LEBIH MAJU DARI HASIL PENEMUAN SEBELUMNYA, UNTUK SELAMA JANGKA WAKTU TERTENTU YANG DAPAT DITERAPKAN DALAM BIDANG INDUSTRI.

KEKHUSUSAN TERLETAK PADA SIFATNYA, SELAIN PENEMU SELAKU PEMILIK HAK UNTUK MENGGUNAKAN / MELAKSANAKAN PENEMUAN TSB. IA DAPAT MEMBERI PERSETUJUAN KEPADA PIHAK LAIN. MISALNYA DENGAN MELALUI LISENSI.

(LISENSI ADALAH IZIN YANG DIBERIKAN OLEH PEMEGANG PATEN KEPADA PIHAK LAIN YANG BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBERIAN HAK UNTUK MENIKMATI MANFAAT DARI SUATU PATEN YANG DIBERIKAN PERLINDUNGAN DALAM JANGKA WAKTU & SYARAT TERTENTU.

SEJARAH DAN PENGERTIAN PATEN

PATEN ADALAH SUATU BENTUK YANG SANGAT PENTING DARI HAK MILIK INTELEKTUAL, KARENA MEMBERIKAN PADA PEMILIKNYA HAK MONOPOLI ATAS SUATU PENEMUAN, SELAMA BERTAHUN-TAHUN, DAN HAKI ITU SENDIRI MERUPAKAN BAGIAN DARI BENDA, YAITU BENDA TIDAK BERWUJUD (BENDA IMMATERIL). PENGERTIAN BENDA SECARA JURIDIS IALAH SEGALA SESUATU YANG DAPAT MENJADI OBYEK HAK.

HUKUM PATEN MEMPUNYAI SEJARAH YANG CUKUP PANJANG DAN TELAH BERKEMBANG SEBAGAI SUATU SARANA PELINDUNG PENEMUAN YANG MENGUNTUNGKAN BAGI PIHAK PENEMU SERTA BAGI MASYAAKAT.

PATEN ATAU OKTROI AWALNYA MULAI BERKEMBANG DI DAERAH PERDAGANGAN PADA ABAD KE 14 & 15, TETAPI SIFAT PEMBERIAN HAK INI HANYA UNTUK MENARIK PARA AHLI AGAR MENGEMBANGKAN KEAHLIANNYA DI NEGARA SI PENGUNDANG & BERTUJUAN UNTUK MEMAJUKAN PENDUDUK YBS. PATEN ATAU OKTROI PADA WAKTU ITU BERSIFAT SEBAGAI “IZIN MENETAP”.


DENGAN PERKEMBANGAN WAKTU & KEMAJUAN TEKNOLOGI, SIFAT PEMBERIAN PATEN / OKTROI BUKAN LAGI SEBAGAI HADIAH, MELAINKAN PEMBERIAN HAK ATAS SUATU TEMUAN YANG DIPEROLEHNYA.

SETELAH INDONESIA MERDEKA UU OKTROI DINYATAKAN TIDAK BERLAKU, DIRASAKAN TIDAK SESUAI DENGAN SUASANA NEGARA YANG BERDAULAT. WAKTU ITU, PERMOHONAN OKTROI DI WILAYAH INDONESIA DIAJUKAN PADA KANTOR PEMBANTU DI JAKARTA YANG SELANJUTNYA DITERUSKAN KE OCTROOIRAAD DI BELANDA.

BERDASARKAN OCTROIWET 1910, MAKA MENTERI KEHAKIMAN RI. MENGELUARKAN PENGUMUMAN TGL. 12-8-1953 No. J.S.5/41/4 B.N.55 ttg. PENDAFTAR SEMENTARA OKTROI DAN PADA TGL. 29-10-1953 No. J.G.1/2/17 B.N.53-91. ttg. PEMOHONAN SEMENTARA OKTROI DARI LUAR NEGERI.

MAKSUD DIKELUARKAN IJIN PATEN, AGAR SETIAP TEMUAN DIBUKA UNTUK KEPENTINGAN UMUM, GUNA KEMANFAATAN BAGI MASYARAKAT DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.
DENGAN DITEMUKAN SUATU PENEMUAN YANG BARU, AKAN DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN BAGI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, DAN MEMBERI PETUNJUK KEPADA MEREKA YANG BERMINAT MENGEKSPLOITASI PENEMUAN TSB.


PERTEMUAN 5

PATEN TIDAK LEPAS DARI KEBIJAKSANAAN DIBIDANG HUKUM HAKI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENEMUAN, SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN BAHWA PATEN ITU BERKAITAN ERAT DENGAN PENEMUAN YANG DAPAT DIMAKNAKAN INVENTION & DISCOVERY.

DISCOVERY DIGUNAKAN UNTUK PENEMUAN TERHADAP SESUATU YANG SEBENARNYA SUDAH ADA SEDANGKAN INVENTION UNTUK PENEMUAN SESUATU YANG SEBELUMNYA MEMANG BELUM PERNAH ADA (BARU).

MENURUT UU PATEN “PENEMUAN ADALAH KECIATAN PEMECAHAN MASALAH TERTENTU DI BIDANG TEKNOLOGI, YANG DAPAT BERUPA PROSES ATAU HASIL PRODUKSI ATAU PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN PROSES”.

DENGAN DEMIKIAN, PATEN ITU DAPAT DIBERIKAN TERHADAP PENEMUAN BARU DALAM BENTUK: - Hasil produksi; - Proses produksi; - Penyempurnaan dan pengembangan hasil/proses produksi yang telah ada.


SYARAT POKOK PENEMUAN BAHWA SUATU INVENSI (PENEMUAN) DAPAT DIPATENKAN BILA INVENSI (PENEMUAN) YBS. MENGANDUNG UNSUR / MEMENUHI SYARAT-SYARAT :
1. PENEMUAN TSB. HARUS BARU (NOVELTY);
2. PENEMUAN TSB. MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF  ;
3. MENEMUAN TSB. DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI.

1. SYARAT KEBARUAN (NOVELTY)

SUATU PENEMUAN DAPAT DIKATAKAN BARU JIKA TIDAK DIDAHULUI PEMOHON PATEN SEBELUMNYA (PATEN TIDAK DAPAT DIBERIKAN UNTUK SESUATU YANG TELAH MEMASYARAKAT). MISALNYA: SUATU PERUSAHAAN MEMBUAT SIRKUIT-2 INTEGRAL MELALUI PROSES KHUSUS SELAMA BERTAHUN-TAHUN TETAPI GAGAL DALAM MEMOHON PATEN, KEMUDIAN PERUSAHAAN LAIN YANG MENGINGINKAN BENTUK KARYA CIPTA DENGAN TIPE YANG SAMA, AKAN DITOLAK PATENNYA ATAS DASAR BAHWA PENEMUAN ITU BUKAN LAGI HAL BARU.
UU MENYEBUTKAN BAHWA SUATU PENEMUAN DIANGGAP BARU, APABILA PENEMUAN TSB. TIDAK SAMA DENGAN TEKNOLOGI YANG DIUNGKAPKAN SEBELUMNYA.


HAL INI PENEMU HARUS BERHATI-HATI MENDISKUSIKAN PENEMUANNYA DENGAN PERUSAHAAN POTENSIAL, MAKA HUKUM KERAHASIAAN SANGAT PENTING.

APABILA PATEN DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN KEDUA, MAKA PEMBERIAN ITU AKAN MENCEGAH PERUSAHAAN YANG PETAMA MENGGUNAKAN PENEMUANNYA YANG TELAH IA GUNAKAN SEJAK BEBERAPA WAKTU LAMANYA.

PENGERTIAN KEBARUAN (NOVELTY) MENURUT UU PATEN BAHWA SUATU PENEMUAN DIANGGAP BARU, JIKA SAAT PENGAJUAN PERMINTAAN PATEN PENEMUAN TSB. TIDAK SAMA / TIDAK MENYERUPAI BAGIAN DARI PENEMUAN TERDAHULU.

PENEMUAN TERDAHULU ADALAH PENEMUAN YANG ADA PADA SAAT/ SEBELUM:

1. Tanggal pengajuan pemintaan paten. atau

2. Tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas.


HAK PRIORITAS MENURUT UU PATEN No. 14/2001 Pasal 1 Point 12 “HAK PRIORITAS ADALAH HAK PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN YANG BERASAL DARI NEGARA YANG TERGABUNG DALAM Paris Convention for the Protection of Industrial Property ATAU Agreement Establishing the World Trade Organization UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN BAHWA TGL. PENERIMAAN DI NEGARA ASAL MERUPAKAN TANGGAL PRIORITAS DI NEGARA TUJUAN YANG JUGA ANGGOTA SALAH SATU DARI KEDUA PERJANJIAN ITU SELAMA PENGAJUAN TSB. DILAKUKAN DALAM KURUN WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN BERDASARKAN Paris Convention”.

Pasal 27 ayat 1, UU PATEN JUGA MENJELASKAN BAHWA “PERMOHONAN DENGAN MENGGUNAKAN HAK PRIORITAS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM Paris Convention for the Protection of Industrial Property, HARUS DIAJUKAN PALING LAMA 12 BULAN TERHITUNG SEJAK TGL. PENERIMAAN PERMOHONAN PATEN YANG PERTAMA KALI DITERIMA DI NEGARA MANA PUN YANG JUGA IKUT SERTA DALAM KONVENSI TSB. ATAU MENJADI ANGGOTA Agreement Establishing the World Trade Organization”.

DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM UU PATEN MENGENAI SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM PERMOHONAN.


SELANJUTNYA Pasal 4 MENYEBUTKAN BAHWA SUATU PENEMUAN TIDAK DIANGGAP TELAH DIUMUMKAN JIKA DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMBAT 6 BULAN SEBELUM TANGGAL PENERIMAAN PERMINTAAN DIAJUKAN. BAHWA PATEN DIBERIKAN BERDASARKAN PERMOHONAN DAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN SUBSTANTIF SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU PATEN. SUBSTANTIF IALAH MENGENAI KEJELASAN INVENSI MAUPUN KEBARUAN DARI INVENSI YANG DIAJUKAN PERMOHONAN.

PERMOHONAN PATEN SEBAIKNYA DIAJUKAN SECEPAT MUNGKIN, MENGINGAT SISTEM PATEN INDONESIA MENGANUT SISTEM FIRST-TO-FILE.
AKAN TETAPI PADA SAAT PENGAJUAN, URAIAN PENEMUAN HARUS DIURAIKAN SECARA LENGKAP.

SISTEM FIRST-TO-FILE ADALAH SUATU SISTEM PEMBERIAN PATEN YANG MENGANUT MEKANISME, SESEORANG YANG PERTAMA KALI MENGAJUKAN PERMOHONAN DIANGGAP SEBAGAI PEMEGANG PATEN, BILA SEMUA PERSYARATANNYA DIPENUHI.

Pasal 34 ayat 1, DISEBUTKAN “APABILA UNTUK SATU PENEMUAN YANG SAMA TERNYATA DIAJUKAN LEBIH DARI SATU PERMOHONAN PATEN OLEH PEMOHON YANG BERBEDA, HANYA PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PERTAMA ATAU TERLEBIH DAHULU YANG DAPAT DITERIMA”
APABILA TERDAPAT BEBERAPA PERMOHONAN UNTUK INVENSI YANG SAMA DIAJUKAN PADA TGL. YANG SAMA, DIREKTORAT JENDERAL MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA PARA PEMOHON UNTUK BERUNDING GUNA MEMUTUSKAN PERMOHONAN MANA YANG DIAJUKAN & MENYAMPAIKAN HASIL KEPUTUSAN PERUNDINGAN TSB. PALING LAMA 6 BULAN TERHITUNG SEJAK TGL. PEMBERITAHUAN. APABILA TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN ATAU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN TSB. DITOLAK & PENOLAKAN TSB. MELALUI PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS.

Pasal 35, “PERMOHONAN DAPAT DIUBAH DENGAN CARA MENGUBAH DESKRIPSI ATAU KLAIM DENGAN KETENTUAN BAHWA PERUBAHAN TSB. TIDAK MEMPERLUAS LINGKUP INVENSI YANG TELAH DIAJUKAN DALAM PERMOHONAN SEMULA” DIMAKSUDKAN BAHWA DALAM SUATU AMENDEMEN ADALAH MENAMBAH INTI / SUBYEK, INFORMASI BARU, ATAU MENGURANGI CIRI-TEKNIS INVENSI.

PERLU DIPERHATIKAN HAL-HAL SBB. SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PATEN :

  1. MELAKUKAN PENELUSURAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG TEKNOLOGI TERDAHULU DALAM BIDANG INVENSI YANG SAMA (STATE OF THE ART) YANG MEMUNGKINKAN ADA KAITANNYA DENGAN INVENSI YANG AKAN DIAJUKAN. MELALUI INFORMASI TEKNOLOGI TERDAHULU TERSEBUT, MAKA INVENTOR DAPAT MELIHAT PERBEDAAN ANTARA INVENSI YANG AKAN DIAJUKAN PERMOHONAN PATENNYA DENGAN TEKNOLOGI TERDAHULU;

  2. MELAKUKAN ANALISA APAKAH ADA CIRI KHUSUS DARI INVENSI YANG AKAN DIAJUKAN PERMOHONAN PATENNYA DIBANDINGKAN DENGAN INVENSI TERDAHULU;

  3. MENGAMBIL KEPUTUSAN, JIKA INVENSI (PENEMUAN)YANG DIHASILKAN TERSEBUT MEMPUNYAI CIRI TEKNIS DIBANDINGKAN DENGAN TEKNOLOGI TERDAHULU, MAKA INVENSI TERSEBUT SEBAIKNYA TIDAK PERLU DIAJUKAN UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN DARI BIAYA PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN.


• LANGKAH INVENTIF (INVENTION STEP), ISTILAH INI BERKAITAN DENGAN PEMIKIRAN YANG KREATIF, LANGKAH INVENTIF ADANYA UNSUR YANG MENEMUKAN SESUATU YANG BERSIFAT KEMAJUAN DALAM BIDANG INVENSI (STATE OF THE ART), DARI APA YANG TELAH DIKETAHUI.
INVENSI TERLEBIH DAHULU DISELIDIKI TERTUTAMA TTG. LANGKAH INVENTIF SERTA KEBARUANNYA, KALAU TERNYATA BENAR BARU, MAKA PENEMUAN ITU DIBERI PATEN.

• Pasal 2 ayat 1, “PATEN DIBERIKAN UNTUK INVENSI YANG BARU DAN MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF SERTA DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI”.
ayat 2, “SUATU INVENSI (PENEMUAN) MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF, JIKA INVENSI TSB. BAGI SEORANG YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN TERTENTU DI BIDANG TEKNIK MERUPAKAN HAL YANG TIDAK DAPAT DIDUGA SEBELUMNYA”. ( Catatan : orang yang GENIUS)
ayat 3, “PENILAIAN BAHWA INVENSI MERUPAKAN HAL YANG TIDAK DAPAT DIDUGA SEBELUMNYA HARUS DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEAHLIAN YANG ADA PADA SAAT PERMOHONAN DIAJUKAN / YANG TELAH ADA PADA SAAT DIAJUKAN PERMOHONAN PERTAMA DALAM HAL PERMOHONAN ITU DIAJUKAN DENGAN HAK PRIORITAS”.
DALAM ISTILAH PATEN, SAAT/TGL. DIAJUKAN PERMINTAAN PATEN YANG PERTAMA DISEBUT FILLING DATE


• DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI, JIKA PENEMUAN TSB. DAPAT DIPRODUKSI ATAU DAPAT DIGUNAKAN DALAM BERBAGAI JENIS INDUSTRI DENGAN MEMILIKI APLIKASI INDUSTRI. (PRODUK ATAU PROSES YANG DIPATENKAN ITU HARUS MAMPU & DAPAT DIGUNAKAN DALAM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN TERMASUK PERTANIAN).

• SUATU PENEMUAN YANG DIBERIKAN PATEN TIDAK SEMATA-MATA MENGANDUNG NILAI TEORI, TETAPI JUGA MEMPUNYAI NILAI PRAKTIS. KALAU PENEMUANNYA BERUPA PRODUK, MAKA PRODUK TSB. HARUS DAPAT DIPRODUKSI LEBIH LANJUT( DIBUAT SECARA BERULANG-ULANG DENGAN KUALITAS YANG SAMA), BILA PRODUK ITU BERUPA PROSES, MAKA PROSESNYA DAPAT DILAKSANAKAN UNTUK MENGHASILKAN PRODUK.

• Pasal 5, “SUATU INVENSI BERUPA PRODUK DALAM INDUSTRI JIKA INVENSI TSB. DAPAT DILAKSANAKAN DALAM INDUSTRI SEBAGIMANA DIURAIKAN DALAM PERMOHONAN”.
TETAPI BILA PROSES / PRODUK TSB. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PER-UNDANG-2AN YANG BERLAKU, MORALITAS, AGAMA, KETERTIBAN UMUM, ATAU KESUSILAAN, MAKA TIDAK DIBERIKAN PATEN.



JENIS-JENIS PATEN

PATEN DAPAT DIBEDAKAN MENJADI DUA JENIS, YAITU :
- PATEN BIASA DAN PATEN SEDERHANA.

• PATEN BIASA YAITU SYARAT KEBARUAN (novelty), MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF & DAPAT DITERAPKAN DALAM BIDANG INDUSTRI. PENEMUAN YANG DEMIKIAN BIASANYA DIDAHULUI DENGAN KEGIATAN RISET & PENGEMBANGAN YANG INTENSIF.

• PATEN SEDERHANA, Pasal 6, ADALAH SETIAP INVENSI BERUPA PRODUK ALAT YANG BARU & MEMPUNYAI NILAI KEGUNAAN PRAKTIS DISEBABKAN OLEH BENTUK, KONFIGURASI, KONSTRUKSI, ATAU KOMPONENNYA DAPAT MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BENTUK PATEN SEDERHANA.

• PENEMUAN DALAM PATEN SEDERHANA BIASANYA BERUPA PERALATAN YANG DIGUNAKAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI & PATEN SEDERHANA HANYA DIBERIKAN UNTUK SATU INVENSI, PATEN SEDERHAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN LISENSI WAJIB, DAN UNTUK PATEN SEDERHANA KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.



PERTEMUAN 6

MEREK

MEREK TELAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN TANDA DARI PRODUK YANG DIHASILKAN DENGAN MAKSUD MENUNJUKKAN ASAL-USUL BARANG.

MEREK DIKEMBANGKAN OLEH PARA PEDAGANG UNTUK MENUNJUKKAN SUATU PRODUK TERTENTU DENGAN KUALITAS DARI PRODUK-2 TSB. SISTEM TANDA RESMI TERSEBUT TERUS DIPAKAI KARENA DAPAT MEMBEDAKAN DARI PENGHASIL BARANG JENIS LAINNYA.

SUATU MEREK DAGANG YANG DIPAKAI PADA PRODUK YANG SUKSES SANGAT BESAR NILAINYA BAGI PEMILIK MEREK, DIA AKAN BERUSAHA MENCEGAH PIHAK-PIHAK LAIN MENGGUNAKAN MEREK TSB.

TRADE MARKS ACT 1938, MEMPUNYAI DUA TUJUAN POKOK:
PERTAMA, MELINDUNGI REPUTASI PENGUSAHA YANG TELAH DI BANGUN MENYANGKUT MEREK.
KEDUA, MENCEGAH MASYARAKAT DIRUGIKAN, MEMBELI BARANG MURAHAN/ TIRUAN YANG DIBUAT OLEH PABRIK PEMBUAT LAIN.

SEMAKIN MAJUNYA DUNIA PERDAGANGAN, PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSPORTASI SEMAKIN MAJU, DAN PROMOSI SEMAKIN LUAS, MAKA WILAYAH PEMASARAN BARANG PUN MENJADI LEBIH LUAS (SUATU BARANG ATAU JASA YANG HARI INI DIPRODUKSI DI SATU NEGARA, DI SAAT BERIKUTNYA TELAH DAPAT DIHADIRKAN DI NEGARA LAIN). INI MENEMPATKAN DUNIA SEBAGAI PASAR TUNGGAL BERSAMA.

ERA PERDAGANGAN GLOBAL HANYA DAPAT DIPERTAHANKAN JIKA TERDAPAT IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT. DISISI LAIN, SEMAKIN PESATNYA ORANG-ORANG MELAKUKAN PENIRUAN, SEHINGGA KEBUTUHAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SANGAT DIBUTUHKAN.

MEREK MEMEGANG PERANAN YANG SANGAT PENTING, SEHINGGA DIPERLUKAN SUATU SISTEM PENGATURAN PERLINDUNGAN YANG TEPAT. KHUSUSNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA, UNTUK DAPAT DISELESAIKAN DALAM WAKTU YANG RELATIF CEPAT SEHINGA TIDAK MERUGIKAN LEBIH JAUH BAGI YANG BERHAK ATAS MEREK.

KONDISI INI DIRASAKAN OLEH BANGSA INDONESIA, SEHINGGA, NEGARA TELAH MEMBUAT UU YANG MENGATUR SECARA KHUSUS TENTANG MEREK, YAITU: UU No 15 Tahun 2001.

UU MEREK DI INDONESIA TELAH MENGALAMI BEBERAPA KALI PERUBAHAN, DIMULAI DARI UU/1961, UU No. 19/1992, UU No. 14/1997, UU INI SERING DISEBUT DENGAN UU MEREK LAMA, TGL. 1 AGUSTUS-2001 DIKELUARKAN UU No 15 Tahun 2001.
DIDALAM KONSIDERANSNYA BERBUNYI: “DI ERA PERDAGANGAN GLOBAL, SEJALAN DENGAN PERJANJIAN-PERJANJIAN (KONVENSI) INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI INDONESIA, PERANAN MEREK MENJADI SANGAT PENTING, TERUTAMA DALAM MENJAGA PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT; UNTUK HAL TSB. DIPERLUKAN PENGATURAN YANG MEMADAI TENTANG MEREK GUNA MEMBERIKAN PENINGKATAN LAYANAN BAGI MASYARAKAT”.
UNDANG-UNDANG INI JUGA MENGATUR BAGI PABRIK PEMBUAT, PENGUSAHA ATAU ORANG YANG MEMBUAT BARANG ATAU JASA PELAYANAN, DAPAT MENDAFTARKAN SUATU MEREK DAGANG.
PENDAFTARAN AKAN MEMBERIKAN KEPADA PEMILIK MEREK, SUATU MONOPOLI DALAM PEMAKAIAN TERHADAP KELOMPOK-2 BARANG ATAU JASA MENURUT MANA MEREK ITU DIDAFTARKAN.

FUNGSI MEREK

Pasal 1 point 1, “MEREK ADALAH TANDA YANG BERUPA GAMBAR, NAMA, KATA, HURUF-2, ANGKA-2, SUSUNAN WARNA, ATAU KOMBINASI DARI UNSUR-2 TSB. YANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN BARANG/JASA”.

FUNGSI MEREK JUGA UNTUK MEMBEDAKAN ASAL-USUL BARANG & KUALITASNYA. SUATU MEREK DAGANG MEMPERLIHATKAN SUATU MATA RANTAI ANTARA BARANG TERTENTU, DENGAN PEMILIK DAN PEMAKAI MEREK.

MEREK SEBAGAI SARANA PROMOSI DILAKUKAN MELALUI IKLAN, MEREK MERUPAKAN GOOD WILL UNTUK MENARIK KONSUMEN.

GOOD WILL, SALAH SATU UNSUR DARI URUSAN PERUSAHAN, TERMASUK DALAM KELOMPOK BENDA BERSIFAT IMMATERIL.

GOOD WILL ADA PADA PERUSAHAAN YANG BERKEMBANG BAIK.

GOOD WILL TERJADI SEBAGAI AKIBAT ADANYA HUBUNGAN-2 YANG BAIK; MANAGEMENT YANG BAIK, SERTA CARA MENGATUR JALANNYA PERUSAHAAN YANG SISTEMATIS DAN EFISIEN, PEMILIHAN TEMPAT PENJUALAN YANG STRATEGIS,MEMILIH BAHAN DASAR YANG TEPAT, HASIL PRODUKSI BARANG /JASA YANG BAIK, SEHINGGA MEMENUHI SELERA KONSUMEN SEDEMIKIAN RUPA, YANG AKHIRNYA PERUSAHAAN DAPAT MENARIK LABA. PERUSAHAAN SEDEMIKIAN DISEBUT MEMPUNYAI GOOD WILL.

TINJAUAN YURIDIS PARA SARJANA

H.M.N. Purwo Sutjipto.SH. “MEREK ADALAH SUATU TANDA, DENGAN MANA SUATU BENDA TERTENTU DIPRIBADIKAN, SEHINGGA DAPAT DIBEDAKAN DENGAN BENDA LAIN YANG SEJENIS”.

Mr. Tirtamidjaja SH. “SUATU MEREK PABRIK/PERNIAGAAN ADALAH TANDA YANG DIBUBUHKAN DI ATAS BARANG/DI ATAS BUNGKUSANNYA, GUNANYA MEMBEDAKAN BARANG ITU DENGAN BARANG-2 YG. SEJENIS LAINNYA”.

Essel R. Dillavou, Sarjana Inggris,

“… FOR A TRADE MARK GENERALLY IT IS ANY SIGN, SYMBOL MARK, WORK OR ARRANGEMENT OF WORDS IN THE FORM OF A LABEL ADOPTED AND USED BY A MANUFACTURER OF DISTRIBUTOR TO DESIGNATE BIS PARTICULAR GOODS, AND WHICH NO OTHER PERSON HAS THE LEGAL RIGHT TO USE IT. ORIGINALLY, THE SIGN OR TRADE MARK, INDICATED ORIGIN, BUT TO DAY IT IS USED MORE AS AN ADVERTISING MECHANISM.”

(…UNTUK SUATU MEREK DAGANG, SECARA UMUM ADALAH SUATU LAMBANG, SIMBOL, TANDA PERKATAAN ATAU SUSUNAN KATA-KATA DI DALAM BENTUK SUATU ETIKET YANG DIKUTIP DAN DIPAKAI OLEH SEORANG PENGUSAHA ATAU DISTRIBUTOR UTK. MENANDAKAN BARANG-2 KHUSUS, TIDAK ADA ORANG LAIN YANG MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMAKAINYA, DESAIN ATAU TRADE MARK MENUNJUKKAN KEASLIAN, TETAPI SEKARANG ITU DIPAKAI SEBAGAI MEKANISME PERIKLANAN).

BERDASARKAN TINJAUAN YURIDIS, MAUPUN MENURUT PASAL UU MEREK TSB. JELAS BAHWA FUNGSI UTAMA MEREK ADALAH SEBAGAI SUATU TANDA (SIGN) UNTUK MEMBEDAKAN HASIL PRODUKSI BARANG-2 ATAU JASA YANG DIBUAT OLEH SESEORANG ATAU BERSAMA-SAMA / PERUSAHAAN, JUGA SEBAGAI ALAT PROMOSI.

DENGAN DEMIKIAN, MAKA MEREK MERUPAKAN TANDA PENGENAL ASAL BARANG ATAU JASA DENGAN PRODUSENNYA, YANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA MAUPUN SEBAGAI JAMINAN ATAS MUTU, DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN BARANG ATAU JASA.

MEREK SEBAGAI TANDA & PENGENAL, JUGA MENGAMBARKAN JAMINAN KEPRIBADIAN (INDIVIDUALITY), REPUTASI BARANG DAN JASA HASIL USAHA SEWAKTU DIPERDAGANGKAN.

MACAM-MACAM MEREK

UU MEREK INDONESIA MENGATUR TENTANG JENIS-JENIS MEREK, YANG TERDIRI DARI :
MEREK DAGANG,
MEREK JASA, DAN
MEREK KOLEKTIF.

Pasal 1 point 2, “MEREK DAGANG (TADEMARKS), MEREK YANG DIGUNAKAN PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN OLEH SESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA ATAU BADAN HUKUM UNTUK MEMBEDAKAN DENGAN BARANG-2 SEJENIS LAINNYA”.

MEREK DAGANG DIGUNAKAN DALAM KAITAN DENGAN BARANG, UNTUK TUJUAN MENGIDENTIFIKASI BARANG TERTENTU BAIK PEMILIK ATAU PEMAKAI MEREK.

SECTION 68 UU Tahun 1938, MEREK MELIPUTI: SUATU ALAT, CAP, JUDUL, LABEL, TIKET, NAMA, TANDA TANGAN, KATA HURUF, NOMOR (ANGKA) ATAU KOMBINASI DARI PADANYA.
BENTUK DAN WARNA SUATU BARANG DAPAT DIAKUI SEBAGAI MEREK DAGANG.


Pasal 1 point 3, “MEREK JASA (SERVICEMARKS) MEREK YANG DIGUNAKAN PADA JASA YANG DIPERDAGANGKAN OLEH SESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG YANG SECARA BERSAMA-SAMA ATAU BADAN HUKUM UNTUK MEMBEDAKAN DENGAN JASA-JASA SEJENIS LAINNYA”.

Pasal 1 point 4, “MEREK KOLEKTIF(COLLECTIVEMARKS) MEREK YANG DIGUNAKAN PADA BARANG / JASA DENGAN KARAKTERISTIK YANG SAMA YANG DIPERDAGANGKAN OLEH BEBERAPA ORANG ATAU BADAN HUKUM SECARA BERSAMA-SAMA UNTUK MEMBEDAKAN DENGAN BARANG / JASA SEJENIS LAINNYA.

MEREK KOLEKTIF PADA DASARNYA BUKAN JENIS MEREK TERSENDIRI, MEREK KOLEKTIF JUGA MEREK DAGANG / MEREK JASA. HANYA SAJA PEMAKAIANNYA DIGUNAKAN SECARA KOLEKTIF & BIASANYA DIGUNAKAN OLEH SUATU PERKUMPULAN ATAU ASOSIASI.
UMUMNYA ASOSIASI INI ADALAH ASOSIASI PRODUSEN ATAU PARA PEDAGANG BARANG-2 YANG DIHASILKAN DALAM SUATU NEGARA TERTENTU PADA BARANG-2 YANG MEMPUNYAI CIRI-2 TERTENTU.

DARI SISI PRODUSEN, MEREK DIGUNAKAN SEBAGAI JAMINAN NILAI HASIL PRODUKSINYA, KHUSUSNYA MENGENAI KUALITAS PEMAKAIANNYA.
DARI SISI PEDAGANG, MEREK DIGUNAKAN UNTUK PROMOSI BARANG-2 GUNA MELUASKAN PASAR. DAN
DARI SISI KONSUMEN, MEREK DIPERLUKAN UNTUK MELAKUKAN PILIHAN BARANG YANG AKAN DIBELI.

SAAT INI DIKENAL PULA MEREK DALAM BENTUK TIGA DIMENSI (THREE DIMENSIONAL TRADEMARK). TETAPI TENTANG BENTUK DAN WUJUD DARI MEREK INI, UU TIDAK MEMERINTAHKAN APA-APA, MELAINKAN HANYA HARUS BERDAYA PEMBEDA, YANG DIWUJUDKAN :

1. CARA YANG OLEH SIAPA PUN MUDAH DAPAT DILIHAT;

2. MEREK DENGAN PERKATAAN; DAN

3. MEREK KOMBINASI DARI MEREK ATAS PENGLIHATAN DAN MEREK PEKATAAN.

PEMAKAIAN SEBUAH NAMA ATAU MEREK YANG TERKENAL SANGAT BERPENGARUH KEPADA SEBAGIAN BESAR PEMBELI, PEMBELI AKAN MELIHAT SUATU PRODUK YANG MEMILIKI KUALITAS LAYAK.

SUATU MEREK YANG SUDAH TERKENAL, JUSTRU MELEMAHKAN KEDUDUKANNYA, KARENA SEMUA ORANG MENYEBUT NAMA BARANG YANG SEJENISNYA DENGAN MEREK TSB.

SISTEM PEMBERIAN MEREK

SISTEM PEMBERIAN HAK MEREK YANG ADA DAPAT DIGOLONGKAN DALAM DUA SISTEM,YAITU :
1. SISTEM DEKLARATIF (PASIF), DAN
2. SISTEM KONSTITUTIF (AKTIF).

SISTEM DEKLARATIF, PENDAFTARAN BUKAN MENERBITKAN HAK, MELAINKAN HANYA MEMBERIKAN DUGAAN, ATAU SANGKAAN HUKUM, ATAU PRESUMPTION YURIS BAHWA PIHAK YANG MEREKNYA TERDAFTAR ITU ADALAH PIHAK YANG BERHAK ATAS MEREK TSB. DAN JUGA SEBAGAI PEMAKAI PERTAMA DARI MEREK YANG DIDAFTARKAN.

MENURUT SISTEM INI, PEMAKAI PERTAMA YANG MENCIPTAKAN DAN MEMILIKI SUATU HAK. SEHINGGA HAK UNTUK MEREK DIBERIKAN KEPADA PIHAK YANG UNTUK PERTAMA KALI MEMAKAI MEREK TSB.

DALAM SISTEM DEKLARATIF, FUNGSI PENDAFTARAN HANYA UNTUK MEMUDAHKAN PEMBUKTIAN BAHWA DIA YANG DIDUGA SEBAGAI PEMILIK YANG SAH KARENA PEMAKAIAN PERTAMA.

SISTEM DEKLARATIF, MEMILIKI KELEMAHAN KURANG ADANYA KEPASTIAN HUKUM. PENDAFTAR MASIH DIMUNGKINKAN MENDAPAT GUGATAN DARI PIHAK LAIN SEBAGAI PEMAKAI MEREK PERTAMA KALI. APABILA PENGUNGAT DAPAT MEMBUKTIKAN DIALAH YANG LEBIH PERTAMA MEMAKAI MEREK DIBANDINGKAN DENGAN SI PIHAK PENDAFTAR.

SISTEM INI, SAAT PENDAFTARAN TIDAK DISELIDIKI SIAPA SEBENARNYA PEMILIK ASLI MEREK, DAN TIDAK DIADAKAN PENGUMUMAN UNTUK MEMBERITAHUKAN PADA UMUM TTG. ADANYA PIHAK YANG MENDAFTARKAN SUATU MEREK TERTENTU, SEHINGGA TIDAK ADA KESEMPATAN PIHAK LAIN UNTUK MENYANGGAH.

PROSEDUR PENDAFTARAN LEBIH DITEKANKAN KEPADA HAL-HAL YANG FORMAL, SURAT PERMOHONAN DITERIMA DAN DILIHAT PERMOHONAN PENGAJUANNYA. KEMUDIAN KANTOR MEREK MENCARI DI DALAM REGISTER, APAKAH SUDAH ADA PIHAK LAIN YANG LEBIH DAHULU MENDAFTARKAN MEREK ITU / MEREK YANG SERUPA DENGAN ITU. KALAU TIDAK ADA, MAKA SURAT PERMOHONAN TSB. AKAN DIKABULKAN.

SISTEM KONSTITUTIF, MEMPUNYAI KELEBIHAN DALAM SOAL KEPASTIAN HUKUM. MENURUT SISTEM KONSTITUTIF YANG BERHAK ATAS SUATU MEREK ADALAH PIHAK YANG TELAH MENDAFTRKAN MEREKNYA DAN BUKAN PEMAKAIAN, SEHINGGA PENDAFTARAN SANGAT PENTING DAN DAPAT MENENTUKAN ADANYA MEREK.

DALAM Pasal 4 ayat 1, MENENTUKAN BAHWA HAK EKSKLUSIF (KHUSUS) ATAS SUATU MEREK YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG KARENA PENDAFTARAN.

DENGAN SISTEM KONSTITUTIF, YANG BERHAK SUATU MEREK ADALAH PIHAK YANG TELAH MENDAFTARKAN MEREKNYA. DAN PIHAK KETIGA HARUS MENGHORMATI HAKNYA SI PENDAFTAR SEBAGAI HAK MUTLAK. PEMILIHAN SUATU SISTEM PENDAFTRAN MEREK JUGA BERDASARKAN ALASAN TERTENTU MELIHAT BESAR KECILNYA MANFAAT YANG DIDAPAT. HAK ATAS MEREK ADA JIKA MEREKNYA DIMINTAKAN PENDAFTARAN PADA KANTOR MEREK. DAN SISTEM INI YANG DIANUT DI INDONESIA.



PERTEMUAN 7

SYARAT-SYARAT SUBSTANSI MEREK.

PERSYARATAN SUBSTANSI OLEH SETIAP ORANG / BADAN HUKUM UNTUK MENDAPATKAN HAK MEREK DIATUR DALAM Pasal 4, 5 DAN 6 UU MEREK, SBB :

Pasal 4, MEREK TIDAK DAPAT DIDAFTAR, ATAS PERMOHON YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMOHON YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK;

Pasal 5, MEREK TIDAK DAPAT DIDAFTAR APABILA MEREK TSB. MENGANDUNG SALAH SATU UNSUR SBB. :

  1. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MORALITAS, AGAMA, KESUSILAAN/KETERTIBAN UMUM; (dapat menyinggung perasaan khalayak umum atau golongan masyarakat tertentu).

  2. TIDAK MEMILIKI DAYA PEMBEDA; (tanda tsb. terlalu sederhana, seperti satu garis / titik, atau terlalu rumit sehingga tidak jelas).

  3. TELAH MENJADI MILIK UMUM;

  4. MERUPAKAN KETERANGAN ATAU BERKAITAN DENGAN BARANG ATAU JASA YANG SEDANG DIMOHONKAN PENDAFTARANYA.

Pasal 6, PERMOHONAN SUATU MEREK YANG HARUS DITOLAK OLEH DIREKTUR JENDERAL, APABILA :

  1. MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (kemiripan) atau KESELURUHAN DENGAN MEREK PIHAK LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR LEBIH DULU UNTUK BARANG/JASA YANG SEJENIS;

  2. MEMPUNYAI PERSAMAAN DENGAN MEREK YANG SUDAH TERKENAL MILIK PIHAK LAIN (diperoleh karena promosi);

  3. MERUPAKAN / MENYERUPAI NAMA ORANG TERKENAL, FOTO / NAMA BADAN HUKUM YANG DIMILIK ORANG LAIN, KECUALI ATAS PERSETUJUAN TERULIS DARI YANG BERHAK;

  4. MERUPAKAN TIRUAN ATAU MENYERUPAI, NAMA / SINGKATAN NAMA, BENDERA, LAMBANG ATAU SIMBOL ATAU EMBLEM NEGARA ATAU LEMBAGA NASIONAL (termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik), MAUPUN INTERNASIONAL, KECUALI ATAS PERSETUJUAN TERTULIS PIHAK BERWENANG;

  5. MERUPAKAN TIRUAN ATAU MENYERUPAI TANDA ATAU CAP ATAU STEMPEL RESMI YANG DIGUNAKAN OLEH NEGARA ATAU LEMBAGA PEMERINTAH, KECUALI ATAS PERSETUJUAN TERTULIS PIHAK BERWENANG.
    Tentang Penolakan pendaftaran, diatur juga pada Trade Mark Act 1938, Section 12 (1) & (11), penolakan dilakukan baik, oleh Pencatat Pendaftaran, maupun seseorang yang berkeberatan, seperti pemilik merek yang sama.


PEMOHON PENDAFTARAN MEREK

ADAPUN YANG DAPAT MENGAJUKAN PENDAFTARAN ADALAH :
1. ORANG,
2. BADAN HUKUM,
3. BEBERAPA ORANG ATAU BADAN HUKUM (PEMILIKAN BERSAMA / MEREK KOLEKTIF).

KETENTUAN ATAU PROSEDUR MENGENAI PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA TELAH DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH (PP), SAAT INI YANG DIGUNAKAN, YAITU PP. No. 23/1993 TTG. TATA CARA PENDAFTARAN MEREK.

PP. No. 23/1993, MENGATUR a. l. : MENGENAI PERMINTAAN PERPANJANGAN, JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR PENGHAPUSAN, PENCATATAN KEMBALI, PERUBAHAN, DAN PENARIKAN PERMINTAN PENDAFTARAN DAN PENCABUTAN NOMOR PENDAFTARAN MEREK.


SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

PEMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DIATUR DALAM Pasal 7 s/d. 12, UU No.15/2001. TERMASUK MENGATUR TTG. PERMOHONAN PENDAFTARAN DENGAN HAK PRIORITAS.

Pasal 7, PERMOHONAN HARUS DIAJUKAN SECARA TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA DAN DITANDATANGANI PEMOHON, DAN/ATAU PERMOHONAN YANG DIAJUHKAN OLEH KUASANYA, DITUJUKAN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL DENGAN MENCANTUMKAN :


  1. TANGGAL, BULAN DAN TAHUN;

  2. NAMA LENGKAP, KEWARGANEGARAN DAN ALAMAT PEMOHON ATAU KUASA APABILA PERMOHONAN DIAJUKAN MELALUI KUASA;

  3. WARNA-WARNA APABILA MEREK YANG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA MENGUNAKAN UNSUR-UNSUR WARNA;

  4. NAMA NEGARA & TGL. PERMINTAN MEREK YANG PERTAMA KALI DALAM HAL PERMOHONAN DIAJUKAN DENGAN HAK PRIORITAS.

(Pasal 7 ayat 5), DALAM HAL PERMOHONAN DIAJUKAN LEBIH DARI SATU PEMOHON SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERHAK ATAS MEREK TSB. MAKA SEMUA NAMA PEMOHON DICANTUMKAN DENGAN MEMILIH SALAH SATU ALAMAT SBG. ALAMAT MEREK.


PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN UNTUK LEBIH DARI SATU KELAS BARANG / JASA SESUAI DENGAN KETENTUAN TRADEMARK LAW TREATY, YANG DIRATIFIKASI DENGAN KEPRES. No. 17 Tahun 1997. DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN PEMILIK MEREK AKAN MENGGUNAKAN MEREKNYA UNTUK BEBERAPA BARANG / JASA YANG TERMASUK DALAM BEBERAPA KELAS.

Pasal 8, PERMOHONAN UNTUK DUA / LEBIH, KELAS BARANG / JASA DAPAT DIAJUKAN DALAM SATU PERMOHONAN DENGAN MENYEBUTKAN JENIS BARANG DAN / ATAU YANG TERMASUK DALAM YANG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA. DIMAKSUDKAN UNTUK TIDAK MEMPERSULIT PROSEDUR ADMINISTRASI PERMOHONAN YANG SECARA TEPISAH, BAGI SETIAP KELAS BARANG / JASA.

Pasal 10, PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON BERTEMPAT TINGGAL / BERKEDUDUKAN DI LUAR WILAYAH NKRI WAJIB DIAJUKAN MELALUI KUASANYA DI INDONESIA & WAJIB MEMILIH TEMPAT TINGGAL KUASA SEBAGAI DOMISILI HUKUMNYA. HAL INI UNTUK MEMUDAHKAN PROSES PENDAFTARAN DAN LEBIH MENJAMIN DIBERLAKUKANNYA UU MEREK INDONESIA, SEBAB PENDAFTAR DIANGGAP BERDOMISILI DI INDONESIA.

PERMOHONAN DENGAN HAK PRIORITAS

SETIAP ORANG YANG TELAH MENGAJUKAN APLIKASI PERMINTAAN SUATU HAK MEREK KEPADA SUATU NEGARA DARI PESERTA UNI PARIS, AKAN MEMPEROLEH HAK PRIORITAS UNTUK MENGAJUKAN PENDAFTARAN DI LAIN NEGARA. (Pasal 4 A ayat 1, KONVENSI PARIS REVISI STOCKHOLM 1967).

HAK PRIORITAS BERLAKU SELAMA 6 (ENAM) BULAN (Pasal 4 A ayat 1), MENURUT KONVENSI PARIS TSB. PRINSIP INI TELAH DICANTUMKAN JUGA PADA Pasal 3, DALAM MODEL LAW OF DEVELOPING COUNTRIES ON MARKS, TRADE NAME, AND ACTS OF UNFAIR COMPETITION.

HAK PRIORITAS, HAK PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN YANG BERASAL DARI NEGARA YANG TERGABUNG DALAM PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY ATAU AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN HAK PRIORITAS DI NEGARA TUJUAN. PENGAJUAN DILAKUKAN DALAM KURUN WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN BERDASARKAN PARIS CONVENTION FOR THE PROTENTION OF INDUSTRIAL PROPERTY.

DENGAN WUJUD KERJA SAMA INTERNASIONAL DI BIDANG HAKI, INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA YANG IKUT DALAM KONVENSI PARIS, SEHINGA MENJADI KONSEKUENSI BAHWA ANTAR NEGARA ANGGOTA HARUS SALING MEMBERI KESEMPATAN MENDAFTARKAN HAKI DI NEGARA LAINNYA. INDONESIA TELAH MENGATUR PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK HAK PRIORITAS TSB. DALAM UU No. 15/2001, TTG. MEREK.

Pasal 11, PERMOHONAN DGN. MENGUNAKAN HAK PRIORITAS HARUS DIAJUKAN PALING LAMA 6 BULAN TERHITUNG SEJAK TGL. PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN YANG PERTAMA KALI DITERIMA DI NEGARA LAIN.
PARIS CONVENTION FOR THE PROTENTION OF INDUSTRIAL PROPERTY ATAU ANGGOTA AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION.

Pasal 12, PERMOHONAN DENGAN MENGGUNAKAN HAK PRIORITAS WAJIB DILENGKAPI DENGAN BUKTI TTG. PENERIMAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK YANG PERTAMA KALI YANG TELAH MENIMBULKAN HAK PRIORITAS TSB. BUKTI TSB. MEMBERIKAN PENEGASAN PENERIMAAN PERMOHONAN.

SETELAH BERAKHIRNYA HAK MENGAJUKAN PERMOHONAN DENGAN MENGGUNAKAN HAK PRIORITAS TETAPI PERSYARATAN ADMINISTRATIF BELUM TERPENUHI, MAKA PENDAFTARAN ITU DIPROSES SEOLAH-OLAH MEREK TSB. BELUM TERDAFTAR DI NEGARA LAIN, SEHINGGA PROSES PENDAFTARANNYA MENGIKUTI PENDAFTARAN HAK MEREK YANG BARU DIDAFTARKAN UNTUK PERTAMA KALINYA.

PERMINTAAN PENDAFTARAN DENGAN HAK PRIORITAS DALAM WAKTU TIGA BULAN DIANGGAP DITARIK KEMBALI APABILA PIHAK YANG MENGAJUKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DITETAPKAN.

WAKTU PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TIDAK SELALU SAMA DENGAN WAKTU DIAJUKAN PERMOHONAN, APABILA PERSYARATAN ADMINISTRATIF BELUM TERPENUHI, MAKA WAKTU TSB. BELUM BISA DISEBUT WAKTU PENERIMAAN. PERSYARATAN ADMINISTRATIF TELAH DIPENUHI, MAKA PERMOHONAN DIBERIKAN TANGGAL PENERIMAAN YANG DIKENAL DENGAN FILING DATE. YAITU TANGGAL DIMULAINYA PERHITUNGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN ATAS MEREK TERDAFTAR.
PENENTUAN TGL. PENERIMAAN SANGAT PENTING, KARENA TGL. TSB. MERUPAKAN TANGGAL AWAL PERHITUNGAN PERLINDUNGAN HAK MEREK.

PENGUMUMAN PERMOHONAN

Pasal 21, DALAM WAKTU PALING LAMA 10 (SEPULUH) HARI TERHITUNG SEJAK TANGGAL DISETUJUI PERMOHONAN UNTUK DI DAFTAR, DIREKTUR JENDERAL MENGUMUMKAN PERMOHONAN TSB. DALAM BERITA RESMI MEREK.
( diterbitkan secara berkala, atau menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat). BERITA RESMI MEREK SEBAGAI SARANAN PENGUMUMAN MEREK DI INDONESIA.

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

Pasal 28, “MEREK TERDAFTAR MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK JANGKA WAKTU 10 TAHUN SEJAK TANGGAL PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU ITU DAPAT DI PERPANJANG” JIKA MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DI PERPANJANG, JANGKA WAKTUNYA SAMA DENGAN WAKTU PERLINDUNGAN.

Pasal 40, MENGATUR TTG. MEREK TERDAFTAR YANG DAPAT DIALIHKAN DENGAN CARA: PEWARISAN; WASIAT; HIBAH; PERJANJIAN, ATAU SEBAB-2 LAIN YANG DIBENARKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.







PERTEMUAN 8

DESAIN INDUSTRI

The purpose of Design Industry is to spur creation and innovation within a community by promoting legal protection and usefulness for the benefit of industry development.

Article 1 Act No. 31 of 2000 on Design Industry : “Design Industry includes an esthetic creation of figure, configuration, composition of tine and color, or combination of them in the shape of tree or two dimensions to produce things, commodity or handicraft.”

DESAIN INDUSTRI BERTUJUAN MEMACU KREASI DAN INOVASI MASYARAKAT UNTUK TERCIPTANYA SUATU KARYA DESAIN DENGAN MEMPROMOSIKAN PERLINDUNGAN DAN KEGUNAANNYA SEHINGGA DAPAT MEMBERI KONTRIBUSI BAGI KEMAJUAN INDUSTRI.

PASAL 1 UU NO. 31 TENTANG DESIGN INDUSTRY, “ DESAIN INDUSTRI MELIPUTI KREASI TENTANG BENTUK, KONFIGURASI, KOMPOSISI GARIS ATAU WARNA, ATAU GABUNGAN DARIPADANYA DALAM BENTUK TIGA DIMENSI ATAU DUA DIMENSI YANG MEMBERIKAN KESAN ESTETIS SERTA DAPAT DIPAKAI MENGHASILKAN SUATU PRODUK, BARANG, KOMODITI INDUSTRI ATAU KERAJINAN TANGAN”.

DESAIN INDUSTRI
The purpose of Design Industry is to spur creation and innovation within a community by promoting legal protection and usefulness for the benefit of industry development.

Article 1 Act No. 31 of 2000 on Design Industry : “Design Industry includes an esthetic creation of figure, configuration, composition of tine and color, or combination of them in the shape of tree or two dimensions to produce things, commodity or handicraft.”

DESAIN INDUSTRI BERTUJUAN MEMACU KREASI DAN INOVASI MASYARAKAT UNTUK TERCIPTANYA SUATU KARYA DESAIN DENGAN MEMPROMOSIKAN PERLINDUNGAN DAN KEGUNAANNYA SEHINGGA DAPAT MEMBERI KONTRIBUSI BAGI KEMAJUAN INDUSTRI.

PASAL 1 UU NO. 31 TENTANG DESIGN INDUSTRY, “ DESAIN INDUSTRI MELIPUTI KREASI TENTANG BENTUK, KONFIGURASI, KOMPOSISI GARIS ATAU WARNA, ATAU GABUNGAN DARIPADANYA DALAM BENTUK TIGA DIMENSI ATAU DUA DIMENSI YANG MEMBERIKAN KESAN ESTETIS SERTA DAPAT DIPAKAI MENGHASILKAN SUATU PRODUK, BARANG, KOMODITI INDUSTRI ATAU KERAJINAN TANGAN”.

DISAHKANNYA UU DESAIN INDUSTRI PADA TANGGAL 20 -12 - 2000, MERUPAKAN UPAYA MELAKUKAN HARMONISASI KETENTUAN HUKUM NASIONAL DALAM BIDANG HaKI, OLEH PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MELALUI, UU No. 7 Tahun 1994, PERSETUJUAN TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property rights). TELAH MENJADI SATU KESATUAN DALAM PERSETUJAN PENDIRIAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (Agreement Establishing the World Trade Organization).

PENGUNDANGAN TERSEBUT TELAH BERDAMPAK SIGNIFIKAN BAGI PERKEMBANGAN SISTEM HaKI DI INDONESIA. DENGAN DEMIKIAN PETA HaKI TIDAK HANYA MELIPUTI HAK CIPTA, PATEN, DAN MEREK.

/div>

PENGUNDANGAN INI JUGA MERUPAKAN UPAYA MELENGKAPI UU HaKI DI INDONESIA, PEMERINTAH TELAH BERSUNGUH-SUNGGUH DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI YANG SEBELUMNYA TIDAK MENDAPAT PENGATURAN HUKUM SECARA KHUSUS.

HAK DESAIN INDUSTRI MERUPAKAN HAK EKSKLUSIF YANG DIBERIKAN NEGARA KEPADA PENDESAIN ATAS HASIL KREASI & INOVASINYA DI BIDANG DESAIN INDUSTRI UNTUK SELAMA WAKTU TERTENTU, BAIK DILAKSANAKAN SENDIRI / MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PIHAK LAIN.

PERKEMBANGAN DESAIN INDUSTRI

DESAIN INDUSTRI, BAGIAN DARI HaKI. PERLINDUNGAN ATAS DESAIN INDUSTRI DIDASARKAN PADA KONSEP PEMIKIRAN BAHWA LAHIRNYA DESAIN INDUSTRI TIDAK TERLEPAS DARI KEMAMPUAN KREATIVITAS CIPTA, RASA DAN KARSA (BUDAYA) YANG DIMILIKI OLEH MANUSIA. DENGAN DEMIKIAN, DESAIN INDUSTRI MERUPAKAN BAGIAN DARI “PRODUK INTELEKTUAL MANUSIA”.

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG RUMUSAN DESAIN INDUSTRI PADA AWALNYA DIJUMPAI DALAM, UU No. 5/1984 tentang PERINDUSTRIAN. ISTILAH TERSEBUT ADALAH “DESAIN PRODUK INDUSTRI” YANG MERUPAKAN DESAIN YANG DILINDUNGI.
SAAT INI PELINDUNGAN HUKUM TENTANG DESAIN INDUSTRI DENGAN UU NO. 31/2000. ISTILAH DESAIN INDUSTRI DIJUMPAI JUGA DALAM Pasal 25 & 26 TRIPs AGREEMENT.

SEDANGKAN ISTILAH “INDUSTRIAL DESIGN” SERING DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT EROPA (INGGRIS) DAN JEPANG, HAL INI TIDAK LEPAS DARI SISTEM EKONOMI DAN MASYARAKAT YANG MULAI BERKEMBANG.
SAAT ITU, MASYARAKAT MULAI INDIVIDUALISTIS SISTEM EKONOMI PASAR BEBAS, SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN TENTANG DESIGNS AND PATENTS ACT.

UU DESAIN INDUSTRI MERUPAKAN INSTRUMEN YANG TIDAK DAPAT DILEPAS, DALAM PERLINDUNGAN HUKUM.

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI, DIMAKSUDKAN :
LARANGAN BAGI PIHAK LAIN, DENGAN TANPA HAK MELAKUKAN PENIRUAN DESAIN PRODUK INDUSTRI YANG TELAH DICIPTAKAN DAN TELAH TERDAFTAR.
MERANGSANG AKTIVITAS DAN KREATIFITAS PARA PENDESAIN UNTUK TERUS-MENERUS MENCIPTAKAN DESAIN BARU YANG MAMPU BERSAING DALAM LINGKUP PERDAGANGAN NASIONAL & INTERNASIONAL.

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DISUSUN DALAM SUATU UNDANG-UNDANG, PENGATURAN HaKI SBB.
“ DASAR UU DESAIN INDUSTRI MEMILIKI OBYEK PENGATURAN ”, Pasal 1, UU No. 31/2000, DIKEMUKAKAN BAHWA “DESAIN INDUSTRI MELIPUTI KREASI TENTANG BENTUK, KONFIGURASI, KOMPOSISI GARIS ATAU WARNA, ATAU GABUNGAN DARIPADANYA DALAM BENTUK TIGA DIMENSI ATAU DUA DIMENSI YANG MEMBERIKAN KESAN ESTETIS SERTA DAPAT DIPAKAI MENGHASILKAN SUATU PRODUK, BARANG, KOMODITI INDUSTRI ATAU KERAJINAN TANGAN”.

DARI KETENTUAN INI, DIKATAKAN SEBAGAI DESAIN INDUSTRI, APABILA MEMPUNYAI UNSUR-UNSUR :
SUATU KREASI TENTANG BENTUK, KONFIGURASI, ATAU KOMPOSISI;
GARIS, WARNA, ATAU GARIS DAN WARNA ATAU GABUNGAN DARIPADANYA BERBENTUK TIGA DIMENSI ATAU DUA DIMENSI;
MEMBERI KESAN ESTETIS;
DAPAT DIWUJUDKAN DALAM TIGA DIMENSI ATAU DUA DIMENSI;UNTUK BUTIR 1, 2 DAN 3 HARUS DAPAT MENGHASILKAN SUATU PRODUK, PRODUK BARANG, KOMODITAS INDUSTRI ATAU KERAJINAN TANGAN.

UNSUR YANG TERDAPAT PADA KARAKTERISTIK 1, 2 DAN 3, LEBIH PADA PERLINDUNGAN HAK CIPTA. ADAPUN UNSUR PADA BUTIR 4, MERUPAKAN YANG HARUS ADA DALAM PATEN.
DENGAN DEMIKIAN TERLIHAT ADANYA HUBUNGAN ANTARA HAK CIPTA, PATEN, DAN MEREK.

SENI MENGANDUNG UNSUR KEINDAHAN ATAU ESTETIS (GABUNGAN ANTARA NILAI ESTETIS DAN NILAI PRODUK), YANG DAPAT DILIHAT OLEH MATA SEBAGAI HASIL KREASI / KREATIVITAS MANUSIA, MERUPAKAN KARYA INTEKELKTUAL, DAN HARUS DILINDUNGI SEBAGAI PROPERTY RIGHTS.

TETAPI, PENGERTIAN Pasal 1, TERSEBUT TIDAK SECARA OTOMATIS MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM, MENGINGAT KONSEP PERLINDUNGAN YANG DIANUT DALAM UU DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA MENGEDEPANKAN PRINSIP FIRST TO FILE PRINCIPLE, PIHAK YANG MENDAFTARKAN PERTAMA KALI, AKAN MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM.

DESAIN INDUSTRI YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM

MENGACU KEPADA UU TSB. DIBEDAKAN ANTARA YANG DAPAT DIBERIKAN PERLINDUNGAN DAN YANG TIDAK DAPAT DIBERIKAN PERLINDUNGAN.
DAPAT DIBERIKAN PERLINDUNGAN HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIATUR PADA KETENTUAN Pasal 2, SBB:

HAK DIBERIKAN UNTUK DESAIN INDUSTRI YANG BARU;DIANGGAP BARU APABILA PADA TANGGAL PENERIMAAN, DESAIN TSB. TIDAK SAMA DENGAN PENGUNGKAPANNYA YANG TELAH ADA SEBELUMNYA;TELAH DIUMUMKAN/DIGUNAKAN DI INDONESIA / DI LUAR INDONESIA. (TELAH DIWUJUDKAN DALAM SUATU PAMERAN NASIONAL / INTERNASIONAL, YANG RESMI ATAU DIAKUI SEBAGAI RESMI, ATAU TELAH DIGUNAKAN OLEH PENDESAIN DALAM RANGKA PERCOBAAN DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN, PENELITIAN / PENGEMBANGAN).

Catatan :
Dimaksud dengan “pengungkapan” pada point 2, adalah pengungkapan melalui media cetak / elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.Dimaksud pada point 3, “pameran yang resmi” adalah pameran yang diselengarakan oleh pemerintah.
Dimaksud dengan “pameran yang diakui sebagai resmi” adalah pameran yang diselengarakan oleh masyarakat, tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.

TIDAK DAPAT DIBERIKAN PERLINDUNGAN

Pasal 4, “APABILA DESAIN TSB. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KETERTIBAN UMUM, AGAMA, ATAU KESUSILAAN”.

Pasal 5, PERLINDUNGAN DIBERIKAN UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PENERIMAAN.

TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PERLINDUNGAN DICATAT DALAM DAFTAR UMUM DESAIN INDUSTRI & DIUMUMKAN DALAM BERITA RESMI DESAIN INDUSTRI.

LINGKUP HAK

Pasal 9 ayat 1, PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI MEMILIKI HAK EKSKLUSIF UNTUK MELAKSANAKAN HAK DESAIN YANG DIMILIKNYA, TETAPI PEMEGANG HAK DAPAT MENGIZINKAN KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MENIKMATI MANFAAT EKONOMI DARI SUATU DESAIN INDUSTRI YANG TELAH DIBERI PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN CARA “LISENSI”.

Pasal 1 POINT 11, LISENSI, IZIN YANG DIBERIKAN OLEH PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI KEPADA PIHAK LAIN MELALUI SUATU PERJANJIAN DENGAN BERDASARKAN PADA PEMBERIAN HAK.

LISENSI PERJANJIAN PEMBERIAN HAK, BUKAN PENGALIHAN HAK.

PENGALIHAN HAK TIDAK DAPAT DILAKUKAN, APABILA DILAKUKAN, PENGALIHAN DAPAT MENGAKIBATKAN BERALIH PULA HAK MORAL (MORAL RIGHTS), HAK MORAL MERUPAKAN HAK KHUSUS YANG DIMILIKI OLEH PENDESAIN DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN DALAM KEADAAN BAGAIMANAPUN.

DUA PENDEKATAN FILOSOFIS TERHADAP DESAIN INDUSTRI SEBAGAI BAGIAN HaKI.

  1. PENDEKATAN HAK CIPTA, BERPANGKAL DI NEGARA EROPA DENGAN MELIHAT DESAIN INDUSTRI SEBAGAI KARYA CIPTA, RASA DAN KARSA (BUDAYA),

  2. PENDEKATAN PATEN, BERPANGKAL DI JEPANG & AMERIKA DENGAN MELIHAT DESAIN INDUSTRI SEBAGAI PRODUK YANG BERNILAI BISNIS.

PERBEDAN CARA PENDEKATAN FILOSOFIS TERHADAP DESAIN INDUSTRI SEBAGAI BAGIAN DARI HaKI, MENYEBABKAN TERJADINYA PERBEDAAN DALAM SUSUNAN NORMATIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DESAIN INDUSTRI DI BERBAGAI NEGARA.

PERSPEKTIF HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI SEBAGAI SUATU HASIL PEMIKIRAN / PERASAAN, DIEKSPRESIKAN DENGAN CARA YANG KREATIF & DIWUJUDKAN DALAM BENTUK KARYA YANG BERNILAI ESTETIS.

PERSPEKTIF PATEN, DESAIN INDUSTRI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDORONG TERCIPTANYA PENEMUAN DENGAN MENGEDEPANKAN ASPEK PELINDUNGAN & KEGUNAAN YANG MEMBERI KONTRIBUSI BAGI KEMAJUAN INDUSTRI.

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI, MERUPAKAN GABUNGAN DARI PERLINDUNGNAN TERHADAP HAK CIPTA DAN PATEN. NAMUN ANTARA HAK CIPTA, PATEN DAN DESAIN INDUSTRI TETAP MEMILIKI PERBEDAAN:

PADA HAK CIPTA TERDAPAT NILAI ESTETIK, EFEK RASIO DAN RASA SERTA EFEK KEGUNAAN.
PATEN, LEBIH MENGEDEPANKAN UNSUR MATERI YANG DAPAT DITERAPKAN DALAM BIDANG TEKNOLOGI & INDUSTRI SERTA EFEK KEGUNAAN.DESAIN INDUSTRI PENEKANAN PADA MATERI YANG KESAN ESTETIK & MENGUTAMAKAN RASA DAN EFEK ESTETIKA.

SUBYEK DESAIN INDUSTRI

• Pasal 6 DAN 7, UU DESAIN INDUSTRI, MEREKA YANG DAPAT DIBERIKAN HAK UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS DESAIN INDUSTRI, ADALAH:

  1. PENDESAIN ATAU YANG MENERIMA HAK TSB. DARI PENDESAIN,

  2. DALAM HAL PENDESAIN TERDIRI ATAS BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA, HAK DESAIN INDUSTRI DIBERIKAN KEPADA MEREKA SECARA BERSAMA, KECUALI JIKA DIPERJANJIKAN LAIN,

  3. JIKA DESAIN INDUSTRI DIBUAT DALAM HUBUNGAN DINAS DENGAN PIHAK LAIN DALAM LINGKUNGAN PEKERJAANNYA, PEMEGANG HAK, PIHAK YANG UNTUK DAN/ATAU DALAM DINASNYA DESAIN INDUSTRI ITU DIKERJAKAN. KECUALI ADA PERJANJIAN KEDUA PIHAK DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK PEDESAIN APABILA PENGGUNAAN DESAIN INDUSTRI ITU DIPERLUAS SAMPAI KE LUAR HUBUNGAN DINAS.

  4. JIKA DESAIN INDUSTRI DIBUAT DALAM HUBUNGAN KERJA / BERDASARKAN PESANAN, ORANG YANG MEMBUAT DESAIN INDUSTRI ITU DIANGGAP SEBAGAI PENDESAIN & PEMEGANG HAK. KECUALI ADA PERJANJIKAN LAIN.

Pasal 8, TIDAK MENGHAPUS HAK PENDESAIN, TETAP DICANTUMKAN NAMANYA DALAM “SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI, DAFTAR UMUM & BERITA RESMI DESAIN I NDUSTRI”.
DIKECUALIKAN, PEMAKAIAN UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN & PENDIDIKAN, SEPANJANG TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN YANG WAJAR DARI PEMEGANG HAK.SAAT INI BATASAN “KEPENTINGAN YANG WAJAR” SULIT, DUNIA PENDIDIKAN (TERMASUK PENELITIAN DI DALAMNYA) SUDAH BERKEMBANG MENJADI DUNIA BISNIS.JIKA PERBANYAKAN TERHADAP HAK ATAS DESAIN INDUSTRI ITU TELAH MENGANDUNG “UNSUR BISNIS” ATAU ECONOMIC INTEREST, MAKA DAPAT DIKATEGORIKAN TELAH MELANGGAR KEPENTINGAN YANG WAJAR

HUBUNGAN UU DESAIN INDUSTRI DAN UU YANG BERKAITAN DENGAN DESAIN INDUSTRI

HUBUNGAN ANTARA UU DESAIN INDUSTRI DAN UU PATEN / PATEN SEDERHANA.
• UU DESAIN INDUSTRI, UU PATEN SEDERHANA & UU PATEN ADALAH UNTUK MENDORONG SERTA MELINDUNGI SUATU KARYA SEHINGGA KARYA TSB. DIMUNGKINKAN MEMBERI KONTRIBUSI BAGI PERKEMBANGAN INDUSTRI.
• OLEH KARENA ITU, MASING-2 UU DIDASARKAN PADA PRASARANA UMUM UNTUK MELINDUNGI KARYA INDUSTRI.
• UU DESAIN INDUSTRI MENETAPKAN TUJUAN, UNTUK MENDORONG TERCIPTANYA SUATU KARYA DESAIN DENGAN MEMPROMOSIKAN PERLINDUNGAN DAN KEGUNAANNYA.
• UU PATEN SEDERHANA, TUJUANNYA MENDORONG TERCIPTANYA PERALATAN YANG BERKAITAN DENGAN BENTUK / SUSUNAN SUATU MATERI / KOMBINASI MATERI TSB.
• UU PATEN SEDERHANA MENGANUT KONSEP KHUSUS DENGAN MENGGABUNGKAN SUBYEK PERLINDUNGAN, SEPERTI “BENTUK/ SUSUNAN MATERI”. DIARTIKAN SEBAGAI “KARYA IDE TEKNIK” PENEMUAN INI SEBAGAI KARYA TINGKAT TINGGI DARI IDE TEKNIK”
• DEMKIAN HALNYA UU PATEN BERTUJUAN UNTUK MENDORONG TERCIPTANYA PENEMUAN, JUGA MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI KEMAJUAN INDUSTRI.

SUBYAK PERLINDUNAN

1. Pasal 1, UU DESAIN INDUSTRI, SUBYEK PERLINDUNGAN “DESAIN”, YAITU “BENTUK”, MELIPUTI POLA / WARNA / KOMBINASI DALAM MATERI YANG MENGHASILKAN KESAN ESTETIK (MEMBERI KESAN KEINDAHAN DALAM PENGLIHATANNYA) DARI EKPRESI YANG DICIPTAKAN OLEH PENCIPTA.

• UU PATEN MENETAPKAN “PERALATAN” YANG DILINDUNGI OLEH UU ADALAH “KARYA IDE TEKNIK”. “PERALATAN” DIPAHAMI DENGAN “BENTUK ATAU SUSUNAN SUATU MATERI ATAU KOMBINASI DARI MATERI- MATERI TSB”.
• “DESAIN INDUSTRI” MELINDUNGI “MATERI YANG MENGHASILKAN ESTETIK”, “UU PATEN” MELINDUNGI “KARYA IDE TEKNIK”.
JIKA BENTUK SUSUNAN MATERI PADA AKHIRNYA MENGEKSPRESIKAN DUA EFEK YANG BERBEDA, YAITU EFEK ESTETIK (KESAN ESTETIK) DARI SUATU SUBYEK MATERI, SERTA EFEK KEGUNAAN (KEMANFAATAN), DARI SUBYEK YANG SAMA, MAKA MATERI TSB. DAPAT DIDAFTARKAN DAN DILINDUNGI OLEH KEDUA UU.
• SERING, DUA PERMOHONAN DIAJUKAN BERDASARKAN UU PATEN DAN UU DESAIN INDUSTRI, UNTUK BENTUK DARI MATERI YANG SAMA. DALAM HAL INI RUANG LINGKUP HAK YANG DIPEROLEH TIDAK SELALU SAMA, KECUALI PADA MATERI YANG BENAR-BENAR BARU DAN INVENTIF.

2. HUBUNGAN ANTARA UU DESAIN INDUSTRI DAN UU MEREK.

• TUJUAN UU MEREK, UNTUK MEMPERTAHANKAN REPUTASI BISNIS SESEORANG YANG MENGGUNAKAN MEREK DAGANG, DENGAN MELINDUNGI MEREK DAGANG TSB. YANG DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI PEGEMBANGAN INDUSTRI & JUGA MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN.

• Pasal 1 UU MEREK, “MEREK ADALAH TANDA YG BERUPA GAMBAR, NAMA, KATA, HURUF-HURUF, ANGKA-ANGKA, SUSUNAN WARNA / KOMBINASI DARI UNSUR-UNSUR TSB. MEMILIKI DAYA PEMBEDA & DIGUNAKAN PADA BARANG & JASA PERDAGANGAN, OLEH SESEORANG / BEBERAPA ORANG / BADAN HUKUM UNTUK MEMBEDAKAN DENGAN BARANG-BARANG SEJENIS LAINNYA”.

• MEREK “BERBENTUK TIGA DIMENSI” ATAU KOMBINASI DENGAN WARNA. DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBEDAKAN SUATU BARANG, MILIK SESEORANG DENGAN BARANG MILIK ORANG LAIN YANG DILINDUNGI SEBAGAI MEREK DAGANG, SEHINGGA MEREK DAGANG TSB. BENAR-BENAR TERDAPAT PERBEDAAN.

• Pasal 1, UU DESAIN INDUSTRI. “… GABUNGAN DARIPADANYA YANG BERBENTUK TIGA DIMENSI ATAU DUA DIMENSI YANG MEMBERI KESAN ESTETIS…”,

• LANJUTAN TENTANG DESAIN INDUSTRI, DIBERIKAN PADA PERTEMUAN SELANJUTNYA.


PERTEMUAN 9

DASAR PEMBERIAN HAK DESAIN INDUSTRI

SEBUAH BARANG YANG DIPRODUKSI AKAN SELALU MELALUI TAHAPAN, MEMPEROLEH HAK DESAIN INDUSTRI YANG MERUPAKAN BUKTI ATAS KEPEMILIKAN. MAKA SETIAP PENDESAIN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN, SYARAT ADMINSTRATIF INI PENTING.

• Pasal 10, “HAK DESAIN INDUSTRI DIBERIKAN ATAS DASAR PERMOHONAN”.

• Pasal 11, PERMOHONAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA KE DIREKTORAT JENDERAL DENGAN MEMBAYAR BIAYA.

• SURAT PERMOHONAN DITANDATANGANI OLEH PEMOHON / KUASANYA.

• PERMOHONAN HARUS DILAMPIRI CONTOH FISIK / GAMBAR / FOTO & URAIAN DESAIN INDUSTRI YANG DIMOHONKAN SERTA SURAT PERNYATAAN BAHWA YANG DIMOHONKAN PENDAFTARAN, MILIK PEMOHON / MILIK PENDESAIN.

• APABILA PERMOHONAN DIAJUKAN SECARA BERSAMA-SAMA, MAKA PERMOHONAN TSB. DITANDATANGANI OLEH SALAH SATU PEMOHON DENGAN MELAMPIRKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI PARA PEMOHON LAIN.


• Pasal 12, PIHAK YANG UNTUK PERTAMA KALI MENGAJUKAN PERMOHONAN DIANGGAP SEBAGAI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI, KECUALI BILA TERBUKTI SEBALIKNYA.

• PERMOHONAN PENDAFTARAN BERLAKU UNTUK SATU / BEBERAPA DESAIN INDUSTRI YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN / MEMILIKI KELAS YANG SAMA.

HAK PRIORITAS

• HAK PRIORITAS: “HAK PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN YANG BERASAL DARI NEGARA YANG TERGABUNG DALAM Paris Convention for the Protection of Industrial Property ATAU Agreement Establishing the World Trade Organization UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN. PERMOHONAN YANG MENGGUNAKAN HAK PRIORITAS DI NEGARA TUJUAN YANG JUGA ANGGOTA, PENGAJUAN HARUS DILAKUKAN DALAM KURUN WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN BERDASARKAN Paris Convention”.

• Pasal 16, PERMOHONAN DGN. MENGGUNAKAN HAK PRIORITAS SEBAGAI-MANA DIATUR DLM. Paris Convention, DIAJUKAN PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN YANG PERTAMA KALI DITERIMA DI NEGARA LAIN YANG MERUPAKAN ANGGOTA KONVENSI PARIS, ATAU ANGGOTA PERSETUJUAN PEMBENTUKKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (Agreement Establishing the World Trade Organization).

• PERMOHONAN DENGAN HAK PRIORITAS WAJIB MELENGKAPI DOKUMEN YANG DISAHKAN OLEH KANTOR YANG MENYELENGARAKAN PENDAFTARAN & UNTUK MEMPERMUDAH PENILAIAN BAHWA DESAIN INDUSTRI TSB. ADALAH BARU.

• APABILA SYARAT DIMAKSUD TIDAK DIPENUHI, MAKA PERMOHONAN DIANGGAP, DIAJUKAN TANPA MENGGUNAKAN HAK PRIORITAS.

• APABILA TERDAPAT KEKURANGAN DALAM PEMENUHAN SYARAT-2 & KELENGKAPAN PERMOHONAN DIRJEN MEMBERITAHUKAN KEPADA PEMOHON / KUASANYA AGAR KEKURANGAN TSB. DIPENUHI DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN TSB.

• APABILA KEKURANGAN TIDAK DIPENUHI, DIRJEN MEMBERITAHUKAN KEPADA PEMOHON / KUASANYA BAHWA PERMOHONANNYA DIANGGAP DITARIK KEMBALI & SEGALA BIAYA YANG TELAH DIBAYARKAN KEPADA DIRJEN TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI.

• PERMINTAAN PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA DIRJEN OLEH PEMOHON / KUASANYA SELAMA PERMOHONAN TSB. BELUM MENDAPAT KEPUTUSAN.

• PEGAWAI SELAMA MASIH TERIKAT DINAS AKTIF, HINGGA SELAMA 12 TAHUN SESUDAH PENSIUN / BERHENTI DARI DIREKTORAT JENDERAL, BERKEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN PERMOHONAN SAMPAI DENGAN DIUMUMKANNYA PERMOHONAN YBS.

• LANGKAH BERIKUTNYA DARI PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI YAITU PEMERIKSAAN SUBSTANTIF.

• HASIL TAHAPAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF: DUA KEMUNGKINAN “DITERIMA / DITOLAK”, NAMUN SEBELUM DIKELUARKAN PUTUSAN DARI PIHAK DIRJEN HaKI, DALAM TAHAP PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERSEBUT DILAKUKAN PENGUMUMAN. DAN LAMA PENGUMUMAN DILAKUKAN DALAM WAKTU TIGA BULAN.

• APABILA ADA PIHAK YANG MERASA KEBERATAN DENGAN PENGAJUAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, DAPAT MELAKUKAN PENGAJUAN KEBERATAN SECARA TERTULIS & MEMBAYAR BIAYA ATAS KEBERATAN TSB. DAN PIHAK DIRJEN MEMBERITAHUKAN KEPADA PIHAK PEMOHON DAN PEMOHON DAPAT MELAKUKAN SANGGAHAN ATAS KEBERATAN TSB.

• DIRJEN HARUS MEMBERIKAN KEPUTUSAN “MENYETUJUI ATAU MENOLAK KEBERATAN TSB.” DAN DIREREKTORAT JENDERAL MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA PEMOHON / KUASANYA TENTANG KEPUTUSANNYA “MENYETUJUI / MENOLAK” KEBERATAN TSB.

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

SEJALAN DENGAN ASAS-ASAS HUKUM BENDA, MAKA SEBAGAI HAK KEBENDAAN HAK ASAS DESAIN INDUSTRI JUGA DAPAT BERAKHIR ATAU DIALIHKAN DENGAN CARA:
a. PEWARISAN,
b. HIBAH,
c. WASIAT,
d. PERJANJIAN TERTULIS, ATAU
e. SEBAB LAIN YANG DIBENARKAN OLEH PERATURAN

• PERUNDANG-UNDANGAN. (Pasal 31 AYAT 1).

• PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI HARUS DISERTAI DENGAN DOKUMEN TENTANG PENGALIHAN HAK & PENGALIHAN HAK DAPAT DILAKUKAN KEPADA PERORANGAN MAUPUN KEPADA BADAN HUKUM.

• PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI TIDAK MENGHILANGKAN HAK PENDESAIN UNTUK TETAP DICANTUMKAN NAMA & IDENTITASNYA, BAIK DALAM SERTIFIKAT, BERITA RESMI DESAIN INDUSTRI MAUPUN DALAM DAFTAR UMUM, INILAH YANG DISEBUT HAK MORAL.

• PENGALIHAN HAK HARUS PULA DIBUAT DALAM AKTA TERTULIS DI HADAPAN NOTARIS

• DISAMPING ITU HAK TSB. DAPAT DIALIHKAN BERDASARKAN HUKUM PERIKATAN, ANTARA LAIN MELALUI LISENSI.

• Pasal 33, PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI BERHAK MEMBERIKAN LISENSI KEPADA PIHAK LAIN BERDASARKAN PERJANJIAN LISENSI UNTUK MELAKSANAKAN SEMUA PERBUATAN YANG MELEKAT PADA HAK TSB. (MEMBUAT, MENJUAL, MEMAKAI) DAN HAK-HAK YANG LAIN YANG ADA DALAM PERJANJIAN.

ISI PERJANJIAN DILARANG MEMUAT KETENTUAN YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DAPAT MENIMBULKAN AKIBAT YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN / MEMUAT KETENTUAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT, JIKA HAL ITU TERJADI, DIREKTORAT JENDERAL WAJIB MENOLAK PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI TSB.

GUNA MENANGKAL PERJANJIAN YANG MENGANDUNG PERSYARATAN YANG TIDAK ADIL DAN TIDAK WAJAR, PERJANJIAN TSB. PERLU DIAWASI OLEH PEMERINTAH. SEHINGGA DIWAJIBKAN SETIAP PERJANJIAN DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENGAWAS.

PERJANJIAN TSB. KEMUDIAN DIUMUMKAN DALAM BERITA RESMI DESAIN INDUSTRI.

PERJANJIAN LISENSI YANG TIDAK DICATATKAN TIDAK BERLAKU TERHADAP PIHAK KETIGA.

PEMBATALAN

• Pasal 37, DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR DAPAT DIBATALKAN ATAS PERMINTAAN TERTULIS YANG DIAJUKAN OLEH PEMEGANG HAK, TETAPI PEMBATALAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PENERIMA LISENSI, YANG TERCATAT DALAM DAFTAR UMUM DESAIN INDUSTRI TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERTULIS & DILAMPIRKAN PADA PERMOHONAN PEMBATALAN TSB.

• KEPUTUSAN PEMBATALAN DIBERITAHUKAN SECARA TERULIS DAN KEPUTUSAN TSB. DICATAT DALAM DAFTAR UMUM DESAIN INDUSTRI

• PEMBATALAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN DASAR GUGATAN DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN KEPADA PENGADILAN NIAGA ATAS DASAR, TIDAK ADA UNSUR KEBARUAN & DESAIN ITU BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KETERTIBAN UMUM, AGAMA ATAU KESUSILAAN.

• PEMBATALAN OLEH PENGADILAN NIAGA DISAMPAIKAN KE DIRJEN PALING LAMA 14 HARI SETELAH TANGGAL PUTUSAN DIUCAPKAN.

• PUTUSAN TSB. DAPAT DIAJUKAN KASASI, PALING LAMA 14 HARI SETELAH TANGGAL PUTUSAN YANG DIMOHON KASASI DIUCAPKAN.

PELANGGARAN TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI

• PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI MEMPUNYAI HAK MONOPOLI, ARTINYA DIA DAPAT MEMPERGUNAKAN HAKNYA DENGAN MELARANG SIAPAPUN TANPA PERSETUJUANNYA MEMBUAT APA YANG TELAH DIDAFTARKAN.

• APABILA TERDAPAT PERBUATAN MELANGGAR HAK, PERBUATAN ITU DISAMAKAN SEBAGAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PELAKU DAPAT DITUNTUT MEMBAYAR GANTI RUGI.

Pasal 54, PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA KEJAHATAN & DAPAT DI PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA, PALING LAMA EMPAT TAHUN & DENDA PALING BANYAK TIGA RATUS JUTA RUPIAH.

PENUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK MENGURANGI HAK NEGARA UTK. MELAKUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELANGARAN DESAIN TSB.

TINDAK PIDANA HAK DESAIN INDUSTRI MERUPAKAN DELIK ADUAN. PENYIDIKAN HANYA DAPAT DILAKUKAN BILA ADA PENGADUAN DARI PEMEGANG HAK ATAU PENERIMA HAK.

SELAMA PEMEGANG HAK / PENERIMA HAK TIDAK MENGADUKAN SI PELAKU, TINDAK PIDANA TERSEBUT TIDAK DAPAT DIJATUHI.

UNSUR POKOK PERLINDUNGAN INTERNASIONAL BAGI HUKUM DESAIN INDUSTRI

• DI KEBANYAKAN NEGARA, PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI MUNCUL SEBAGAI AKIBAT TIDAK DITEMUKANNYA SEBUAH UNDANG-UNDANG SEPERTI DI INDONESIA.

• DI JEPANG PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI SEBAGIAN BESAR DIBERIKAN BERDASARKAN UU. DESAIN INDUSTRI, TETAPI BEBERAPA DESAIN MENDAPAT PELINDUNGAN BERDASARKAN UU. HAK CIPTA DAN / ATAU UU. PERSAINGAN CURANG.

• DI JEPANG, SEJAK “PRINSIP PEMERIKSAAN DAN PENDAFTAAN” DIANUT SISTEM DESAIN INDUSTRI, MAKA UU. DESAIN INDUSTRI MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM MELINDUNGI HAK DESAIN INDUSTRI.

• DI AMERIKA PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DILAKUKAN DENGAN PENDEKATAN “PATEN”, DI NEGARA-NEGARA EROPA DIANUT PENDEKATAN “HAK CIPTA”, SEHINGGA SIFAT & ISI PELINDUNGAN DESAIN INDUSTRI TIDAK JAUH DARI “PATEN DAN MEREK DAGANG”.

• HAL INI MENDAPAT KESULITAN UNTUK MEMENUHI PERLINDUNGAN YANG BERDIRI SENDIRI.

KONVENSI PARIS UNTUK PERLINDUNGAN HaKI

• BERDASARKAN Pasal 5 QUINQUIES, BAHWA DESAIN INDUSTRI AKAN DILINDUNGI DI SELURUH NEGARA ANGGOTA.

• TETAPI TIDAK ADA DIFINISI TENTANG “DESAIN INDUSTRI” BERDASARKAN KONVENSI PARIS, & METODE PELINDUNGAN, TERGANTUNG PADA UNDANG-UNDANG NEGARA ANGGOTA YBS.

• NEGARA-NEGARA ANGGOTA DIPERBOLEHKAN MENGATUR PERSYARATAN SENDIRI TENTANG PENDAFTARAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENYATUKAN DESAIN YANG DIDAFTAR.

• PERMOHONAN PENDAFTARAN INTERNASIONAL DAPAT DIAJUKAN KE BIRO INTERNASIONAL, DAN DAPAT DIAJUKAN MELALUI KANTOR SETEMPAT DARI NEGARA YANG MENANDATANGANI KONTRAK.

• PENDAFTARAN INTERNASIONAL DIPUBLIKASIKAN DENGAN MENGELUARKAN BULETEIN INTERNASIONAL.

• JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PENDAFTARAN INTERNASIONAL BERLAKU 15 TAHUN, DAN DAPAT DIPERBAHARUI SETIAP 5 TAHUN.

• TETAPI JIKA UU. NEGARA SETEMPAT MEMBERIKAN JANGKA WAKTU LEBIH LAMA DARI KETENTUAN INI, PENDAFTARAN INTERNASIONAL JUGA BERLAKU SELAMA JANGKA WAKTU YANG LEBIH LAMA TSB.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

  1. Sebutkan UU nomor berapa yang mengatur tentang Desain Industri.

  2. Sebutkan bunyi pasal 1 UU tentang Desain Industri.

  3. Sebutkan UU nomor berapa tentang rumusan Desain Industri pada awalnya.

  4. Jelaskan apa ada hubungan antara hak cipta, paten, merek dengan Desain Industri.

  5. Desain Industri yang mendapat perlindungan hukum diatur dalam pasal berapa?

  6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “pameran yang resmi” dan “pameran yang diakui sebagai resmi”.

  7. Subyek Desain Industri diatur dalam pasal berapa, sebutkan.

  8. Atas dasar apa hak Desain Industri diberikan?


PERTEMUAN 10

• It can be regarded as trade secret, if the information has economic value and its secret is guarded. it can be used to execute commercial activity and increase profit economically. Information is regarded as keeping its secret if the owner or parties have done a necessary effort to protect it.

• Trade secret violation is considered as to happen if someone with intention revealed the information or violated the agreement or obligation on bond he made explicitly. If he gets or is in control of the trade secret by means which are against the law. Exceptions on regulation of trade secret’s violation are given to trade secret’s revelation or use based on the interest of security, health, and people’s welfare.

• Bisa digolongkan sebagai rahasia dagang, jika informasi itu memiliki nilai ekonomis dan terjaga kerahasiaannya. informasi dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang semestinya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasaannya.

• Pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban atas perikatan yang telah dibuatnya. Seseorang pun dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekecualian terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.


RAHASIA DAGANG

HAKEKATNYA UU, KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAN DPR, DAN KESEPAKATAN TSB. MERUPAKAN PERSETUJUAN SELURUH RAKYAT. MAKA NASKAH TSB. HARUS DIPAHAMI OLEH SELURUH ANGGOTA MASYARAKAT.

PEMAHAMAN DAPAT DILAKUKAN APABILA YANG BERKEPENTINGAN TELAH MEMBACANYA. “ADAGIUM (SEMBOYAN) YANG MENYATAKAN BAHWA SEMUA UU DIANGGAP TELAH DIAKUI OLEH SELURUH RAKYAT, BARU TEPAT DAN ADIL, JIKA SUATU LEGISLASI TELAH DISEBARKAN SECARA MELUAS”.

SISTEM HUKUM INDONESIA MENGENAL LEMBARAN NEGARA & TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA YANG MERUPAKAN MEDIA PENYEBARAN UU.

PEMERINTAH TELAH MENGELUARKAN UU No. 30 Tahun 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2000 No. 242, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 4044).

PENGUNDANGAN TSB. BERDAMPAK SIGNIFIKAN BAGI PERKEMBANGAN SISTEM HaKI DI INDONESIA. SEBAB PETA HaKI TIDAK HANYA MELIPUTI HAK CIPTA, PATEN, MEREK & DESAIN INDUSTRI, TETAPI SUDAH MENJANGKAU PADA BIDANG KERAHASIAAN DALAM PERDAGANGAN.


LAHIRNYA UU TSB. UNTUK MELINDUNGI TERHADAP KEPEMILIKAN, PENGUASAAN, & PENGGUNAAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI KONSEKUENSI, KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM PERSETUJUAN TENTANG ASPEK DAGANG DAN HaKI.

PERLINDUNGAN HUKUM, TERLIHAT SAAT TERJADI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA. SENGKETA DAGANG HARUS DILAKUKAN SECARA TERTUTUP DENGAN MAKSUD AGAR ADA JAMINAN TENTANG KERAHASIAAN, UNTUK TIDAK DIKETAHUI PIHAK LAIN.

PENYELESAIAN SENGKETA DAPAT MENGGUNAKAN LEMBAGA ARBITRASE UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN.
(LEMBAGA ARBITRASE: LEMBAGA PERADILAN YANG AKAN MEMBERI KEPUTUSAN MENGENAI PERSENGKETAAN ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA TANPA MELALUI PERADILAN).

KELEBIHAN PENYELESAIAN MELALUI LEMBAGA ARBITRASE :

Pertama, PENYELESAIAN TIDAK BERBELIT-BELIT & BIAYA RENDAH;
Kedua, KERAHASIAAN DAGANG, JUGA AKAN TERJAGA;
Ketiga, PUTUSAN LEMBAGA ARBITRASE MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM YANG SAMA DENGAN PUTUSAN LEMBAGA PERADILAN.
PUTUSAN DARI LEMBAGA ARBITRASE BERSIFAT FINAL.


DASAR PENGATURAN RAHASIA DAGANG

PENGATURAN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG, MERUJUK PADA TRIPs AGREMENT, DAN TERKAIT PENGATURAN HaKI, DALAM PART II yaitu STANDART CORCERNING THE AVILABILITY SCOPE AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, SECTION 1, ARTICLE 9, AND SECTION 8, ARTICLE 40.

PENGATURAN HaKI YANG ADA DI TRIPs AGREEMENT, a.l. MELIPUTI “PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION” ISTILAH INI DISEPADANKAN DENGAN “RAHASIA DAGANG” UNTUK INDONESIA.

TRIPs AGREMENT, MEMBERIKAN PENJELASAN, TENTANG KEHARUSAN MENJAMIN KERAHASIAAN DAGANG BAGI SETIAP NEGARA ANGGOTA, & MEMBERIKAN PETUNJUK TENTANG BENTUK-BENTUK PELANGGARAN & KRITERIA-KRITERIA RAHASIA DAGANG.

PASAL 30 POINT 2, TRIPs AGREEMENT MENYATAKAN BEBERAPA KRITERIA YANG DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI RAHASIA DAGANG;

Pertama, INFORMASI ITU BERSIFAT RAHASIA;

Kedua, INFORMASI ITU BERNILAI KOMERSIL, DIKARENAKAN KERAHASIAANNYA;

Ketiga, INFORMASI TSB. DAPAT DIAWASI SECARA PENUH DAN TERJAGA KERAHASIAANNYA.


PENGERTIAN RAHASIA DAGANG

Pasal 1 POINT 1, “RAHASIA DAGANG, INFORMASI YANG TIDAK DAPAT DIKETAHUI OLEH UMUM DI BIDANG TEKNOLOGI DAN/ATAU BISNIS, MEMPUNYAI NILAI EKONOMI KARENA BERGUNA DALAM KEGIATAN USAHA, DAN DIJAGA KERAHASIAANNYA OLEH PEMILIKNYA”.

DILIHAT MELALUI PERSPEKTIF HUKUM BENDA (SUBSITEM HUKUM PERDATA), BAHWA TIDAK DIKETAHUI UNSUR KEBENDAAN YANG AKAN DILINDUNGI HAKNYA DALAM PEMBERIAN HAK ATAS RAHASIA DAGANG, DIKARENAKAN SEMUANYA SERBA DIRAHASIAKAN.

HAK KEBENDAAN YANG TIDAK BERWUJUD, TERSEMBUNYI DALAM PERLINDUNGAN ATAS RAHASIA DAGANG TSB. DAN YANG TIDAK DIKETAHUI PUBLIK, APA WUJUD YANG DIRAHASIAKAN ITU.

KERAHASIAAN ITU DAPAT DILINDUNGI DALAM BENTUK HAK PATEN / HAK CIPTA. AKAN TETAPI JIKA HAK TSB. DILINDUNGI BERDASARKAN PERLINDUNGAN HAK PATEN / CIPTA, MAKA TIDAK LAGI MENJADI RAHASIA DAGANG.

KONSEKUENSI, HAK TSB. DAPAT DITIRU ORANG, ATAU SETELAH HAK TSB. BERAKHIR, MAKA AKAN MENJADI PUBLIK DOMEIN, DAN BEBAS DIMILIKI OLEH SIAPA PUN.


UNTUK MEMPROTEKSI KEMUNGKINAN, PEMILIK TEKNOLOGI ATAU INFORMASI LEBIH CENDERUNG MENDAFTARKAN HAKNYA SEBAGAI RAHASIA DAGANG DARIPADA MENDAFTARKAN SEBAGAI PATEN ATAU HAK CITA.

TUJUANNYA, AGAR HAK ITU DAPAT DIPERGUNAKAN LEBIH LAMA & PEMILIK LEBIH PANJANG MENIKMATI KEUNTUNGAN & SEKALIGUS MEMPROTEKSI PRODUKNYA DARI UNSUR PENIRUAN.

BATASAN KERAHASIAAN DAGANG SECARA NORMATIF YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH UMUM DI BIDANG TEKNOLOGI DAN/ATAU BISNIS, MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS, KARENA BERGUNA DALAM KEGIATAN USAHA, MAKA DIJAGA KERAHASIAAN OLEH PEMILIKNYA.

UNSUR-2 DALAM Pasal 1, DAPAT DITARIK KARAKTERISTIK HUKUM, YAKNI:

  1. MERUPAKAN INFORMASI YANG TIDAK DIKETAHUI UMUM;

  2. INFORMASI INI MELIPUTI BIDANG TEKNOLOGI / BISNIS;

  3. MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS, BERGUNA DALAM KEGIATAN USAHA;

  4. DIJAGA KERAHASIANNYA OLEH PEMILIKNYA.

INFORMASI YANG TIDAK DIKETAHUI UMUM BERMAKNA: INFORMASI ITU BERSIFAT EKSKLUSIF, HANYA PEMEGANG INFORMASI, YANG MENGETAHUI RAHASIA TSB. YANG BERISIKAN INFORMASI BIDANG TEKNOLOG ATAU ADA KAITANNYA DENGAN DUNIA BISNIS.

LINGKUP RAHASIA DAGANG

MENGAPA HARUS DIRAHASIAKAN? APA DASAR PEMIKIRAN SEHINGGA INFORMASI TERSEBUT HARUS DIRAHASIAKAN.

DASAR FILOSOFIS, INFORMASI TSB. DIPEROLEH DENGAN JERIH PAYAH, MEMERLUKAN KEAHLIAN KHUSUS, MENGHABISKAN BANYAK WAKTU DAN BIAYA, MESKPUN TIDAK SELAMANYA DEMIKIAN.
KARENA ADA JUGA INFORMASI, DIPEROLEH DENGAN CARA SANGAT SEDERHANA, TETAPI BAGAIMANAPUN JUGA TETAP MERUPAKAN HAK YANG HARUS DIHORMATI.

Pasal 2, “LINGKUP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG MELIPUTI METODE: PRODUKSI, PENGOLAHAN, PENJUALAN / INFORMASI LAIN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN/ATAU BISNIS YANG MEMILIKI NILAI EKONOMIS DAN TIDAK DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT UMUM”.

MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS, MAKA KERAHASIAANNYA DIPERTAHANKAN MELALUI UPAYA-UPAYA SEBAGAIMANA MESTINYA.
INFORMASI DIANGGAP BERSIFAT RAHASIA APABILA TDK DIKETAHUI SECARA UMUM OLEH MASYARAKAT / HANYA DIKETAHUI SECARA TEBATAS, (PIHAK YANG MENEMUKAN ATAU YANG MENGGUNAKAN UNTUK KEGIATAN YANG MENGHASILKAN KEUNTUNGAN).

Pasal 3, “… INFORMASI TSB. BERSIFAT RAHASIA & MEMPUNYAI NILAI EKONOMI SEHINGGA KERAHASIAAN DIJAGA SEBAGAIMANA MESTINYA. INFORMASI TSB. HANYA DIKETAHUI OLEH PIHAK TERTENTU, & DIGUNAKAN SECARA EKONOMIS UNTUK KEGIATAN / USAHA YANG BERSIFAT KOMERSIAL DAN DAPAT MENINGKATKAN KEUNTUNGAN”.

Penjelasan Pasal 3, “UPAYA SEBAGAIMANA MESTINYA”, SEMUA LANGKAH YANG MEMUAT KEWAJARAN, KELAYAKAN & KEPATUTAN HARUS DILAKUKAN”. MISALKAN: PERUSAHAAN HARUS ADA PROSEDUR, BAGAIMANA RAHASIA DAGANG ITU DIJAGA DAN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERAHASIAAN ITU.

BERBEDA DENGAN PATEN YANG LAHIR KARENA PENDAFTARAN, RAHASIA DAGANG DIANGGAP ADA PADA SAAT SESEORANG MENEMUKAN SUATU PENEMUAN BARU BERUPA INFORMASI YANG MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS, OLEH PENEMUNYA SEBAGAI INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA.

Catatan : “SAAT INFORMASI TSB. DIDAFTARKAN SEBAGAI PATEN DAN BERUBAH MENJADI PATEN, MAKA INFORMASI TSB. BUKAN LAGI MERUPAKAN RAHASIA DAGANG”.

DILAIN PIHAK, RAHASIA DAGANG DENGAN HAK CIPTA MEMPUNYAI KETERKAITAN, MESKIPUN MEMILIKI RUANG LINGKUP YANG BERBEDA, KARENA HAK CIPTA JUGA MELINDUNGI EKSPRESI DARI GAGASAN / IDE YANG TELAH DIWUJUDKAN.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK RAHASIA DAGANG

KEWAJIBAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INFORMASI, MENDORONG PENGUSAHA MENGEMBANGKAN PENGETAHUAN, KONSEP, & INFORMASI, DARIPADA HANYA MENIRU KEKAYAAN PIHAK LAIN.

Pasal 4, MENGATUR TENTANG. KEWENANGAN ATAU HAK YANG DIMILIKI PEMILIK TERHADAP KERAHASIAAN DAGANGNYA UNTUK:
1. MENGGUNAKAN SENDIRI RAHASIA DAGANG YANG DIMILIKINYA,
2. MEMBERIKAN LISENSI KEPADA / MELARANG PIHAK LAIN UNTUK MENGGUNAKAN / MENGUNGKAPKAN RAHASIA DAGANG ITU KEPADA PIHAK KETIGA.

TERLIHAT, BAHWA HANYA PEMILIK YANG BERHAK DAPAT MEMBERIKAN IZIN KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MENGGUNAKAN RAHASIA DAGANG YANG DIMILIKINYA MELALUI PERJANJIAN LISENSI.
PEMILIK BERHAK MELARANG PIHAK LAIN UNTUK MENGGUNAKAN ATAU MENGUNGKAPKAN RAHASIA DAGANG YANG DIMILIKINYA KEPADA PIHAK KETIGA.
DISAMPING HAK, DALAM UU DISEBUTKAN, PEMILIK BERKEWAJIBAN, HARUS BERSEDIA MENGUNGKAPKAN SETIAP BAGIAN DARI RAHASIA DAGANG SERTA PROSES PENGGUNAANNYA SECARA LENGKAP UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN DI HADAPAN SIDANG PENGADILAN.

HAL INI AKAN MEMILIKI RESIKO, KERAHASIAAN TERPUBLIKASI. DAN UNTUK PENCEGAHAN, PADA SAAT PERSIDANGAN, HAKIM MEMERINTAHKAN “SIDANG DILAKUKAN SECARA TERTUTUP”.

SELAMA PROSES PERKARA PENGADILAN BERLANGSUNG DENGAR PENDAPAT, HAKIM MEMERINTAHKAN “SEMUA / BEBERAPA CATATAN PROSES PENUNTUTAN UNTUK DISEGEL”.

MEMERINTAHKAN KEPADA SETIAP YANG TERLIBAT DALAM PROSES LITIGASI, UNTUK TIDAK BOLEH MENGUNGKAPKAN RAHASIA DAGANG TANPA TERLEBIH DAHULU MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PENGADILAN.

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI RAHASIA DAGANG

Pasal 1 POINT 2, MENYATAKAN RAHASIA DAGANG ADALAH HAK ATAS KERAHASIAAN YANG TIMBUL BERDASARKAN UU INI.
HAK RAHASIA DAGANG ITU DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI HAK MILIK, SEHINGGA SEBAGAI HAK MILIK, DAPAT BERALIH DAN DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN.Pasal 5 AYAT 1, PERISTIWA-PERISTIWA HUKUM YANG DAPAT MENGAKIBATKAN BERALIHNYA HAK RAHASIA DAGANG, MELALUI: PEWARISAN, HIBAH, WASIAT, PERJANJIAN TERTULIS, ATAU SEBAB LAIN YANG DIBENARKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 6, PEMILIK / PEMEGANG HAK DAPAT MEMBERIKAN LISENSI KEPADA PIHAK LAIN BERDASARKAN PERJANJIAN. PENGALIHAN HAK DENGAN PERJANJIAN, HARUS MELALUI PEMBUATAN SUATU AKTA OTENTIK. HAL INI PENTING UNTUK MENJAGA KEPENTINGAN MASING-MASING PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN, MENGINGAT ASPEK YANG DIJANGKAU BEGITU LUAS DAN PELIK.

PENGALIHAN HAK DISEBABKAN OLEH “SEBAB-SEBAB LAIN YANG DIBENARKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN”.
MISALKAN: PUTUSAN PENGADILAN MENYANGKUT KEPAILITAN.

PEMAKAIAN LISENSI, DIBERIKAN UNTUK WAKTU YANG TEBATAS. BERDASARKAN SIFAT KERAHASIAAN, MAKA PELAKSANAAN LISENSI DILAKUKAN DENGAN MEMPERBANTUKAN LANGSUNG TENAGA AHLI YANG DAPAT MENJAGA KERAHASIAAN DAGANG TSB.

Pasal 9, PERJANJIAN LISENSI DILARANG MEMUAT KETENTUAN YANG MENIMBULKAN AKIBAT KERUGIAN PEREKONOMIAN / MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. (PERATURAN DIMAKSUD UU No. 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT).

SUBYEK HUKUM RAHASIA DAGANG

UU RAHASIA DAGANG TIDAK ADA KETENTUAN YG. MENJELASKAN SECARA RINCI TENTANG ISTILAH PEMEGANG HAK (SUBYEK) RAHASIA DAGANG. SEBENARNYA HAL INI PENTING KARENA MENYANGKUT SIAPA YANG BERHAK ATAS INFORMASI TSB.

NAMUN, DIANALOGIKAN DENGAN HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL LAINNYA, PEMEGANG HAK ATAS RAHASIA DAGANG DIARTIKAN SEBAGAI PEMILIK RAHASIA DAGANG, YANG SECARA TEKNIS MENGUASAI RAHASIA DAGANG TSB. ATAU PIHAK LAIN YANG MENERIMA HAK DARI PEMILIK.

DALAM SUATU KEADAAN TERTENTU INFORMASI TSB. DITEMUKAN OLEH LEBIH DARI SATU ORANG, MAKA YANG DIANGGAP SEBAGAI PEMILIK IALAH ORANG YANG MEMIMPIN SERTA MENGAWASI KEGIATAN YANG MENGHASILKAN RAHASIA DAGANG ITU.

DALAM KASUS TERTENTU DIMANA SUATU RAHASIA DAGANG DIRANCANG SESEORANG DAN DISELESAIKAN OLEH ORANG LAIN DI BAWAH PIMPINAN DAN PENGAWASAN ORANG YANG MERANCANG, MAKA PEMILIKNYA ADALAH ORANG YANG MERANCANG RAHASIA DAGANG ITU.


PERTEMUAN 11

MASYARAKAT DAN HUKUM

UBI SOCIETAS UBI IUS: DIMANA ADA MASYARAKAT DI SITU ADA HUKUM. MASYARAKAT DAN HUKUM TIDAK DAPAT DIPISAHKAN. MASYARAKAT DALAM KEHIDUPANNYA MEMBUTUHKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTRAMAN.

UNTUK ITU, DIPERLUKAN ATURAN YANG MENGIKAT ANTARA WARGA MASYARAKAT SATU DENGAN YANG LAINNYA. ATURAN ITU DISEBUT HUKUM. HUKUM BERFUNGSI SEBAGAI PENGATUR TINGKAH LAKU MASYARKAT.

HUKUM TIDAK DATANG DARI LUAR, MELAINKAN DARI MASYARAKAT SENDIRI YANG MEMBUATNYA DENGAN MENGGUNAKAN AZAS MUSYAWARAH DAN MUFAKAT.

DI NEGARA KITA, HUKUM (TERTULIS) DIBUAT OLEH PEMERINTAH BERSAMA-SAMA WAKIL-WAKIL RAKYAT (DPR), Pasal 5 AYAT (1), Pasal 20 UUD 1945.

HUKUM YANG DIHASILKAN TSB. PADA DASARNYA MERUPAKAN PERJANJIAN ANTARA PENGUASA DENGAN RAKYAT, YANG BERLAKU UNTUK SELURUH WARGA MASYARKAT.

KARENA ITU MASYARAKAT WAJIB MENJUNJUNG TINGGI HUKUM, DALAM ARTI WAJIB MENAATI DAN MEMATUHI HUKUM YANG BERLAKU, SEHINGGA TUJUAN HUKUM DAPAT TERCAPAI.


BUDAYA HUKUM

INDONESIA ADALAH NEGARA YANG BERDASARKAN HUKUM DALAM ARTIAN BAHWA HUKUM HARUS MENAMPILKAN PERANNYA SECARA MENDASAR.

PERJALANAN HUKUM DI INDONESIA MASIH MENUNJUKKAN ADANYA KE TIDAK SEIMBANGAN PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM DI MASYARAKAT. HUKUM TIDAK BERJALAN SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN. HAL INI DAPAT DIJUMPAI DLM KEHIDUPAN SEHARI-HARI, HUKUM DILAKSANA-KAN BUKAN KARENA BERDASARKAN KESADARAN HUKUM, MELAINKAN KARENA TAKUT PADA SANKSINYA.

“KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP ATURAN-2 HUKUM MASIH DILAN-DASI SIKAP KETERPAKSAAN, SEHINGGA BERUSAHA UNTUK TIDAK MENGINDAHKAN ATURAN-2 HUKUM YANG BERLAKU, HUKUM DITAATI APABILA DIAWASI OLEH PENEGAK HUKUM.”

MENGHADAPI KONDISI DEMIKIAN, MAKA DIPERLUKAN ARAH KEBIJA-KAN PEMBANGUNAN DI BIDANG HUKUM DENGAN MENGEMBANGKAN BUDAYA HUKUM DI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT UTK. TERCIPTANYA KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM DALAM KERANGKA SUPREMASI HUKUM DAN TEGAKNYA NEGARA HUKUM.

MASALAH BUDAYA HUKUM MERUPAKAN SALAH SATU AGENDA REFORMASI HUKUM YANG HARUS DITANGANI SECARA SERIUS


DENGAN TERJADINYA PELANGGARAN-2 HUKUM, PENEGAK HUKUM DITUNTUT MENINGKATKAN KUALITAS, UNTUK DAPAT MENJALANKAN TUGAS & WEWENANGNYA DENGAN BAIK DAN MEMPEROLEH HASIL YANG LEBIH BAIK. DISAMPING ITU PERLU DITINGKATKAN KEWIBAWAAN, SERTA SIKAP KETELADANAN SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT, JUJUR, BERSIH, TEGAS DAN ADIL.

PEMERINTAH BERSAMA-SAMA DPR TELAH MERUMUSKAN SUATU HUKUM/UNDANG-UNDANG YANG BARU SEBAGAI PENYEMPURNAAN UU HAK CIPTA No. 12 Tahun 1997. DAN PADA TANGGAL 29 Juli 2002, DISAHKAN UNDANG-UNDANG No.19. UNDANG-UNDANG INI TELAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL YANG BERASAL DARI KEANEKARAGAMAN SENI DAN BUDAYA.

DALAM UNDANG-UNDANG INI TERDAPAT JUGA KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP DATABASE, PENGGUNAAN ALAT MELALUI KABEL MAUPUN TANPA KABEL, TERMASUK MEDIA INTERNET , PRODUK-PRODUK CAKAM OPTIK (OPTICAL DISC) MELALUI MEDIA AUDIO, MEDIA AUDIOVISUAL DAN SARANA TELEKOMUNIKASI.

SELAIN ITU MENGATUR TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA OLEH PENGADILAN NIAGA, ARBITRASE ATAU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN UTK MENCEGAH KERUGIAN LEBIH BESAR BAGI PEMEGANG HAK, ANCAMAN PIDANA DAN DENDA MINIMAL ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA.


PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA

KETENTUAN PENYIDIKAN MENGACU PADA UU No. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP).
DASAR HUKUM Pasal 1 AYAT 1, “PENYIDIK ADALAH PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS OLEH UNDANG-UNDANG UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN”.

Pasal 6 KUHAP MENYEBUTKAN PENYIDIK ADALAH:
1. PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
2. PEJABAT PEGAWAI NEGEI SIPIL TERTENTU YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS OLEH UNDANG-UNDANG.

MENURUT Pasal 71 ayat 1, UU HAK CIPTA, “SELAIN PENYIDIK POLRI, PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS), TERTENTU DILINGKUNGAN DEPARTEMENNYA YANG LINGKUP TUGAS & TANGGUNGJAWABNYA MELIPUTI PEMBINAAN HaKI, DIBERI WEWENANG KHUSUS SEBAGAI PENYIDIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UU. No. 8 TAHUN 1981, TENTANG HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA.

Catatan: Dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.


PPNS MEMPUNYAI KEWENANGAN KHUSUS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENYIDIKAN, TETAPI UU HAK CIPTA TIDAK MENGATUR KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGKAPAN, DAN/ATAU PENAHANAN. KECUALI SI PELANGGAR TERTANGKAP TANGAN, PENYIDIK BOLEH MENANGKAP TERSANGKA, HANYA SAJA HARUS SEGERA MENYERAHKAN / MENYAMPAIKAN HASIL PENYIDIKANNYA KEPADA PIHAK PENYIDIK KEPOLISIAN. (Pasal 71 ayat 3)

MENYANGKUT PENYITAAN, Pasal 71 ayat 2 point F, “MELAKUKAN PENYITAAN BERSAMA-SAMA DENGAN PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP BAHAN DAN BARANG HASIL PELANGGARAN YANG DAPAT DIJADIKAN BUKTI DLM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA”.

Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah: a). keterangan saksi, b) keterangan ahlI, c) surat, d) petunjuk, d) keterangan terdakwa.

TANPA ADANYA KEWENANGAN PENYIDIK HAK CIPTA UNTUK MELAKUKAN PENANGKAPAN, HAL INI KURANG SEJALAN DENGAN PERUBAHAN UU HAK CIPTA, TERUTAMA MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DULUNYA SEBAGAI DELIK ADUAN.
SAAT INI MENJADI DELIK BIASA, ARTINYA TANPA MENUNGGU ADA PENGADUAN KORBAN (YANG DIRUGIKAN), PENYIDIK POLRI/PPNS DAPAT LANGSUNG MENANGKAP PELAKUNYA. TETAPI TERNYATA PENYIDIK HAK CIPTA TIDAK DAPAT BERBUAT APA-APA.

DLM MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PENYIDIK, ANGGOTA PPNS PERLU MENGETAHUI KEDUDUKAN / PERANNYA, SERTA MEKANISME KERJA. a. l. :

- MELAKUKAN PEMERIKSAN ATAS KEBENARAN LAPORAN ATAU KETERANGAN BERKENAAN DENGAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA.

- MEMINTA KETERANGAN DARI PIHAK ATAU BADAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA.

- MEMINTA BANTUAN AHLI DALAM RANGKA PELAKSANAN TUGAS PENYIDIKAN.

- CIPTAAN / BARANG YANG MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA HAK CIPTA/HAK TERKAIT SERTA ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TSB. DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.

ADANYA PENYIDIK HAK CIPTA MERUPAKAN SALAH SATU USAHA DALAM PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM. DIAKIBATKAN BANYAK-NYA PELANGGARAN-PELANGGARAN HAK CIPTA , SEHINGGA MEMERLUKAN PENANGANAN YANG KHUSUS & SERIUS, GUNA TERCAPAINYA KETERTIBAN HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT.

KESIMPULAN

MASALAH HAK CIPTA MUNCUL BERKAITAN DENGAN MASALAH LIBERALISASI EKONOMI DI SATU PIHAK DAN MASALAH KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA DI LAIN PIHAK.
KONDISI SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA MASIH DALAM MASA TRANSISI INDUSTRIAL YANG BELUM SEMUANYA MENGERTI DAN MEMAHAMI MASALAH HAK CIPTA YANG SEBELUMNYA TIDAK DIKENAL.
MASYARAKAT TRANSISI INDUSTRIAL DIGAMBARKAN SEBAGAI MASYARAKAT YANG SEDANG MENGALAMI PERUBAHAN, DARI MASYARAKAT AGRARIS YG BERCORAK KOMUNAL-TRADISIONAL KE MASYARAKAT INDUSTRI YANG BERCORAK INDIVIDUAL-MODERN. PERUBAHAN INI BERKAITAN DENGAN STRUKUR HUBUNGAN YANG BELUM TUNTAS KE CORAK YANG LEBIH RASIONAL DAN KOMERSIAL SEBAGAI AKIBAT DARI PROSES PEMBANGUNGAN YANG BERLAKU.

HUKUM YANG MENGATUR, JUGA MENCERMINKAN MASA PERALIHAN YANG DIGAMBARKAN SEBAGAI WAJAH HUKUM YANG BERPIJAK PADA DUA KAKI DENGAN LANGKAH YANG BERBEDA, YAKNI SATU KAKI SEDANG MELANGKAH PADA CORAK HUKUM MODERN SEMENTARA KAKI YANG LAIN MASIH MENAPAK PADA HUKUM TRADISIONAL.

DEMIKIAN HALNYA DENGAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG HAK CIPTA, SECARA NORMATIF TIDAK BANYAK MENGANDUNG MASALAH UNTUK DIBERLAKUKAN DI INDONESIA, TETAPI SECARA KULTURAL BANYAK MENGALAMI PROBLEM DALAM PELAKSANAANNYA. HAL INI DISEBABKAN DASAR FILOSOFIS YANG MELATARBELAKANGI MASYARAKAT HUKUM ITU BERBEDA.

HAK CIPTA DI NEGARA BARAT, MUNCUL BERSAMAAN DENGAN MASYARKAT INDUSTRI YANG DIDASARI CORAK MASYARAKAT YANG MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN ATAU HAK-HAK INDIVIDUAL DENGAN WATAK KAPITALIS. SEMENTARA MASYARAKAT INDONESIA DENGAN CORAK KETIMURAN LEBIH MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI KEBERSAMAAN (KOMUNAL).

DI SISI LAIN, MASYARAKAT TRADISIONAL TIDAK MENGENAL HAK CIPTA, HAK CIPTA TIDAK MEMPUNYAI AKAR BUDAYA PADA MASYARAKAT TRADISIONAL. SUATU KARYA CIPTA YANG TELAH DIKETAHUI MASYARAKAT MENJADI MILIK BERSAMA (PUBLIC DOMEIN) SIAPA SAJA BOLEH MENIRU DAN MENCONTOH CIPTAAN TSB. PENCIPTANYA TIDAK MEMPERMASALAKAN.

PEMERINTAH DAN DPR TELAH MENGESAHKAN UU HAK CIPTA No. 19 Tahun 2002, SEJAK TANGGAL 29 Juli 2002, DAN BUKAN MERUPAKAN UNDANG-UNDANG YANG PERTAMA DI INDONESIA, MERUPAKAN HASIL DARI BEBERAPA KALI PERUBAHAN DARI UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, DAN SEBAGAI PENYEMPURNAAN DARI UU HAK CIPTA No. 12 Tahun 1997. NAMUN MASYARAKAT MASIH BELUM MENYADARI KEMANFAATANNYA DARIPADA . HAK CIPTA.


KEBERADAAN UU No. 19/2002 TERDAPAT DUA KEPENTINGAN :
PERTAMA, KEPENTINGAN INTERNAL, YAKNI UNTUK MEMAJUKAN PERKEMBANGAN KARYA INTELEKTUAL YANG BERASAL DARI KEANEKA-RAGAMAN SENI DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA, SEHINGGA DAPAT MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN BAIK PENCIPTA MAUPUN BANGSA DAN NEGARA.
KEDUA, KEPENTINGAN EKSTERNAL, YAKNI BERKAITAN DENGAN KETERLIBATAN INDONESIA YANG TELAH MERATIFIKASI BEBRAPA KONVENSI INTERNASIONAL.

BERDASARKAN ATAS DUA PERIMBANGAN TERSEBUT MAKA UNDANG-UNDANG No. 19/2002 DIUNDANGKAN WALAUPUN UNTUK KEBERLAKUANNYA BERDASARKAN PADA KETENTUAN Pasal 78, UU No. 19/2002 BARU DIBERLAKUKAN 12 BULAN SEJAK TANGGAL DIUNDANGKAN.

BERLAKUNYA UU No. 19/2002 INI MINIMAL TELAH MEMBAWA SUATU HARAPAN YANG POSITIF BAGI PROSES PERLINDUNGAN HAK CIPTA KE DEPAN, SEKALIGUS JUGA TELAH DIUPAYAKAN HARMONISASI DENGAN HASIL PERSETUJUAN DALAM TRIPs.



DISKUSI / PRESENTASI MAKALAH DARI TIAP-TIAP KELOMPOK.

SEBAGAI TUGAS MANDIRI


PERTEMUAN 12

PENDAHULUAN

PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SANGAT BESAR TERHADAP KEHIDUPAN SEHARI-HARI, DALAM BEBERAPA DASAWARSA TERAKHIR, PERKEMBANGAN TIDAK HANYA DI BIDANG TEKNOLOGI TINGGI SEPERTI: ”KOMPUTER, ELEKTRO, TELEKOMUNIKASI DAN BIOTEKNOLOGI, JUGA DI BIDANG MEKANIK, KIMIA”. BAHKAN, KESADARAN MASYARAKAT TELAH MENINGKAT PADA PENDAYAGUNAN UNTUK TEKNOLOGI YANG SEDERHANA”

BERKAITAN HAL INI, PERSOALAN HUKUM MENJADI PERHATIAN DUNIA INTERNASIONAL “SEJAUH MANA PERLINDUNGAN PATEN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA?.”

INDONESIA TELAH MEMILIKI UU PATEN, YANG BERTUJUAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA INVENTOR INDONESIA MAUPUN LUAR NEGERI SEBAGAI KOMITMEN INDONESIA TELAH MENYETUJUI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA YANG KHUSUSNYA MENGATUR MASALAH PATEN .

DALAM RANGKA MENGHARMONISASI HUKUM NASIONAL, KEWAJIBAN INI HARUS DILAKSANAKAN DENGAN TIDAK HANYA SEKEDAR MENETAPKAN PERANGKAT PERATURANNYA TETAPI JUGA MELAKSANAKANNYA SECARA EFEKTIF DALAM UPAYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN.


PERLINDUNGAN HUKUM SANGAT PENTING, DENGAN ADANYA KEBIJAKAN KHUSUS NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, MENGENAI ALIH TEKNOLOGI. TEKNOLOGI YANG DIMILIK NEGARA MAJU CENDERUNG MENARIK PERHATIAN NEGARA BERKEMBANG UNTUK DIAMBIL ALIH.

DENGAN ADANYA KERANGKA WTO SEBAGAI KELANGSUNGAN GATT, BAHWA PENGAMBILALIHAH SUATU TEKNOLOGI TIDAK DAPAT DILAKUKAN BEGITU SAJA, TANPA MEMPERHATIKAN ASPEK JURIDIS YANG BERKENAAN DENGAN PROSES PENGAMBILALIHAN.

“ALIH TEKNOLOGI” ASAL KATA DARI “TRANSFER OF TECHNOLOGY” TETAPI ADA YANG MENGATAKAN “PENGALIHAN / PEMINDAHAN TEKNOLOGI”.

BEBERAPA PENDAPAT TENTANG “TEKNOLOGI”

MENURUT Dr. ALHAMRA “TEKNOLOGI, ILMU UNTUK MENERAPKAN ILMU PENGETAHUAN YANG DISUSUN DENGAN CARA-CARA SISTEMMATIKA TERTENTU DARI PENGAMATAN, PENELITIAN / PERCOBAAN-PERCOBAAN”.

MENURUT Dr. IBRAHIM “TEKNOLOGI DIARTIKAN SUATU KOMPOSISI CARA TERDIRI ATAS KETERAMPILAN MERANCANG & MELAKSANAKAN (MEMBENTUK & MERAKIT), TERUTAMA MEMERLUKAN PANCAINDRA, PENGETAHUAN & INFORMASI, SEPERTI MENGERJAKAN DATA, RANCANG BANGUN & REKAYASA, KONSTRUKSI, PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN”.

DIDALAM BATASAN PENGERTIAN “TEKNOLOGI” YANG DIKEMUKAN TSB. TERSIRAT MAKNA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HaKI.


DALAM NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TEKNOLOGI, TEKNOLOGI DIARTIKAN SBB. :

  1. SEBAGAI KUMPULAN ATAU GABUNGAN UNSUR-UNSUR YANG MENCAKUP PERALATAN MESIN-MESIN PROSES PATEN DAN JUGA PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM MENGGUNAKAN PERALATAN, MESIN PROSES & SEBAGAINYA UTK. MENDAPATKAN HASIL TERTENTU BAIK BERUPA BARANG-BARANG MAUPUN BERUPA JASA.

  2. PENGUNAAN ILMU PENGETAHUAN UNTUK DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN MANUSIA.

  3. PENGETAHUAN, PENGALAMAN DAN KETERAMPILAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMBUAT, SUATU PRODUK ATAU PRODUK-PRODUK.

  4. ILMU TENTANG PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN.

• DARI URAIAN TSB. “TEKNOLOGI”, MENCAKUP SEMUA KEMAMPUAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN TERTENTU.

• INI MENYEBABKAN PENGERTIAN “TRANSFER OF TECHNOLOGY” MENCAKUP PENGERTIAN YANG LUAS.

• MENURUT HILMAN SURAWIGUNA “TRANSFER OF TECHNOLOGY, PROSES MENTRANSFER DARI SUATU UNIT PRODUKSI KEPADA UNIT LAINNYA DARI PERSYARATAN-PERSYARATAN PENGETAHUAN (KNOW-HOW) UNTUK MEMUNGKINKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI TSB.”

• TERLIHAT, TEKNOLOGI ITU MELIPUTI CARA PENGALIHAN HAK-HAK YANG LAHIR DARI SEBUAH INVENSI DALAM BIDANG TEKNOLOGI.

• DIKARENAKAN CARA PENGALIHAN TEKNOLOGI ITU MENYANGKUT ASPEK YANG MELINTASI BATAS-BATAS NEGARA, MAKA PERATURAN HUKUM YANG MENGATURNYA PUN BERSIFAT INTERNASIONAL, YANG DITUANGKAN DALAM KONVENSI INTERNASIONAL.

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PATEN

• KONVENSI PARIS MENGATUR TENTANG HAK MILIK PERINDUSTRIAN YANG DITANDATANGANI DI PARIS PADA 20 Maret 1883, TELAH DILAKUKAN REVISI DAN PENYEMPURNAAN PADA 1 Januari 1988, SEBANYAK 97 NEGARA TELAH MENJADI ANGGOTA KONVENSI TERSEBUT TERMASUK INDONESIA.

• OBYEK PERLINDUNGAN HAK MILIK PERINDUSTRIAN MENURUT KONVENSI INI: PATEN, UTILITY MODELS (MODEL & RANCANG BANGUN), INDUSTRIAL DESIGN (DESAIN INDUSTRI), TRADE MARK (MEREK DAGANG), TRADE NAME (NAMA NIAGA/DAGANG). INDICATION OF SOURCE OR APPELATION OF ORIGIN (INDIKASI DAN SEBUTAN ASAL)

ISI KONVENSI PARIS DAPAT DIBAGI DALAM TIGA BAGIAN PENTING :

  1. PERIHAL PROSEDUR,

  2. PRINSIP-PRINSIP YANG DIJADIKAN PEDOMAN WAJIB BAGI NEGERA-NEGARA ANGGOTA, DAN

  3. KETENTUAN-KETENTUAN PERIHAL PATENNYA SENDIRI.

MENURUT PRINSIP KONVENSI PARIS, a.l. TENTANG PERSAMAAN HAK BAHWA “SUATU NEGARA ANGGOTA BERKEWAJIBAN UNTUK MEMPERLAKUKAN ORANG ASING DARI NEGARA ANGGOTA, SAMA SEPERTI WARGA NEGARANYA SENDIRI DALAM MASALAH PATEN.

PERLAKUAN PERSAMAAN HAK INI JUGA DIBERLAKUKAN ATAS YANG BUKAN WARGA NEGARA & BEROMISILI DI SUATU NEGARA ANGGOTA, MEMPUNYAI USAHA INDUSTRI/KOMERSIAL DAN JUGA DIBERLAKUKAN SEMUA KEMUDAHAN & KEUNTUNGAN YANG DIATUR OLEH HUKUM NASIONAL BAGI WARGA NEGARA.

ATURAN NASIONAL YG BERKAITAN DENGAN PROSEDUR PENGADILAN ADMINSTRATIF, JURISDIKSI DIATUR SECARA TERSENDIRI.
HAL INI MENUNJUKKAN ADANYA PROSEDUR TERTENTU YANG HARUS DIPATUHI OLEH ORANG ASING, & DAPAT DITERAPKAN JUGA KEPADA ORANG ASING YANG MERUPAKAN ANGGOTA KONVENSI.

Pasal 4 & Pasal 5A, KONVENSI PARIS MENGATUR TENTANG HAK PRIORITAS & LISENSI WAJIB.
HAK PRIORITAS DAN LISENSI WAJIB, JUGA TELAH DITERAPKAN DALAM Pasal 29 & Pasal 74-87 DI UNDANG-UNDANG PATEN INDONESIA.

PATEN DAN ALIH TEKNOLOGI

PATEN MEMPUNYAI PERANAN VITAL DALAM BIDANG TEKNOLOGI SETIAP NEGARA, MAKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENEMUAN DI BIDANG TEKNOLOGI ADALAH MUTLAK.

PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM PATEN TELAH MENJADI PERHATIAN DUNIA INTERNASIONAL, TERUTAMA BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG YANG KEMAJUAN TEKNOLOGINYA JAUH KETINGGALAN DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA MAJU.

DEMI KEPENTINGAN TERBAIK SEMUA ANGGOTA, MAKA SISTEM PATEN INTERNASIONAL HARUS DITERAPKAN SEHINGGA TUNTUTAN-TUNTUTAN LEGAL PARA PEMILIK PATEN DAPAT DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI DARI NEGARA-NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG.

MEMPERHATIKAN PERKEMBANGAN MASALAH PEMBERIAN PATEN TELAH MEMBANTU SUATU PROSES ALIH TEKNOLOGI & MEMBANTU PERKEMBANGAN EKONOMI. TEKNOLOGI TIDAK DAPAT DITERAPKAN TANPA PATEN, KEDUANYA DAPAT DIGUNAKAN SECARA BERSAMA-SAMA “TEKNOLOGI YANG DIPATENKAN”

• INDONESIA TELAH MEMILIKI UU PATEN (UU No. 14/2001), HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH ALIH TEKNOLOGI MELALUI SISTEM PATEN INI TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI.

• DALAM ALIH TEHNOLOGI YANG MENJADI PERHATIAN INDONESIA ADALAH BAGIMANA KEDUDUKAN PATEN-PATEN ASING YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI INDONESIA, HAL INI CUKUP BANYAK, MISALKAN: SALAH SATU PRODUK MAKANAN ASLI INDONESIA (TEMPE) TELAH DIPATENKAN OLEH NEGARA-NEGARA MAJU (AMERIKA TERDAFTAR 35 PATEN MENGENAI ASPEK PEMBUATAN TEMPE, JEPANG 5 (LIMA) PATEN, INDONESIA HANYA 3 (TIGA) PATEN TENTANG TEMPE).

• UU PATEN TIDAK HANYA MEMBERIKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN-PATEN YANG DIMILIKI OLEH ORANG INDONESIA TETAPI JUGA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA WARGA NEGARA ASING UNTUK MENDAPATKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATENNYA DI INDONESIA, INI MERUPAKAN KONSEKUENSI DARI KEIKUTSERTAAN INDONESIA DI DALAM KONVENSI PARIS, KONVENSI INI MEMPUNYAI PRINSIP PERSAMAAN HAK NASIONAL (National Treatment Principle).

TERBUKA KESEMPATAN KEPADA WARGA NEGARA ASING DIATUR DALAM Pasal 26, 27 & 29 UU PATEN INDONESIA No. 14/2001.

PROBLEMATIKA HUKUM PATEN INDONESIA

• HaKI MERUPAKAN SALAH SATU AGENDA DARI “KONSER” LIBERALISME PERDAGANGAN BEBAS. DARI KESEPAKATAN YANG DICAPAI DALAM PERTEMUAN DI MAROKO PADA TANGGSL 15 APRIL 1994, DAN TELAH MENGAGENDAKAN TENTANG TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property).
TUJUAN UTAMA UNTUK MELINDUNGI HaKI DARI PEMBAJAKAN ATAS KARYA INOVATIF, BAIK DI BIDANG : SASTRA, SENI, TEKNOLOGI DAN KARYA ILMIAH. HAL INI SANGAT KOMPLEKS, SEHINGGA PERLU MENGIKUTI TERUS-MENERUS PERKEMBANGAN PERANGKAT HUKUM YANG MENGATUR PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG BELUM DIATUR DALAM HUKUM NASIONAL.

DENGAN KONDISI SEPERTI INI, SANGAT MUNGKIN ATURAN-ATURAN YANG TERKAIT DENGAN HaKI AKAN MENGALAMI KENDALA :

  1. DIHADAPKAN KESULITAN UNTUK MENGUJI INVENSI YANG DAPAT DIPATENKAN, KARENA SEDIKITNYA SDM YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN DALAM BIDANG PENGUJIAN SUATU INVENSI. KETELITIAN & KECERMATAN MENJADI KEAHLIAN TERSENDIRI.

  2. TIDAK ADA SUATU SISTEM DATABASE YANG LENGKAP MENGENAI INVENSI YANG SUDAH ADA SEBELUMNYA, SEHINGGA MENYULITKAN DALAM PROSES MEMBANDINGKAN SUATU INVENSI YANG DIKATEGORIKAN MEMILIKI KEBARUAN YANG MERUPAKAN SYARAT MUTLAK BAGI SUATU INVENSI YANG AKAN DIPATENKAN.

  3. MASIH ADANYA BEBERAPA PERATURAN PELAKSANA BELUM DIKELUARKAN TENTANG WAJIB LISENSI, AKIBATNYA HUKUM PATEN TIDAK EFEKTIF.

  4. ADANYA PERBEDAAN PENGATURAN PATEN DI BEBERAPA NEGARA ANGGOTA UNI PARIS, SEHINGGA SERING MENIMBULKAN KONFLIK, SEPERTI BATAS WAKTU PERLINDUNGAN, PERSOALAN KLAIM PATEN (INI MENJADI PROBLEM, KARENA SISTEM HUKUM DI INDONESIA TIDAK MENGANUT SISTEM PRESEDEN YAITU SESUATU / KEJADIAN / PERISTIWA YANG TELAH / PERNAH TERJADI DIJADIKAN CONTOH).

    Catatan :
    UU PATEN No. 14 Tahun 2001 MENGISYARATKAN BAHWA BATAS WAKTU PERLINDUNGAN DI ATUR DALAM Pasal 8 ayat 1, “PATEN DIBERIKAN UNTUK JANGKA WAKTU 20 TAHUN TERHITUNG SEJAK TGL. PENERIMAAN PERMOHONAN PATEN DAN JANGKA WAKTU ITU TIDAK DAPAT DIPERPANJANG.” DAN Pasal 9, PATEN SEDERHANA DIBERIKAN UNTUK JANGKA WAKTU 10 TAHUN DAN JUGA TIDAK DAPAT DIPERPANJANG.

  5. KESADARAN DARI INVENTOR UNTUK MEMPATENKAN INVENSI MEREKA SANGAT MINIM.
    KENDALA YANG DIHADAPI SECARA UMUM BAHWA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MASIH DIWARNAI DENGAN POLA TRANSACTIONAL, SEHINGGA TUJUAN YANG DIHARAPKAN BAHWA Haki MAMPU MENDORONG PEREKONOMIAN BANGSA, HANYA MENJADI SUATU ANGAN-ANGAN.




DISKUSI/PRESENTASI MAKALAH DARI TIAP-TIAP KELOMPOK.

SEBAGAI TUGAS MANDIRI






PERTEMUAN 13

PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK

• PELANGGARAN TERHADAP HAK MEREK MOTIVASINYA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA MUDAH, DENGAN MENCOBA, MENIRU, ATAU MEMALSUKAN MEREK-MEREK YANG SUDAH TERKENAL DI MASYARAKAT. DENGAN TINDAKAN TERSEBUT, MAKA MASYARAKAT, PRODUSEN MAUPUN KONSUMEN DIRUGIKAN. SELAIN ITU NEGARAPUN DIRUGIKAN.

• HUKUM MELINDUNGI ETIKAT BAIK BISNIS DAN JAMINAN KESELAMATAN DARI USAHA PEMBERDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT, DENGAN TIDAK MEMBERIKAN HAK TERHADAP SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MERUGIKAN, DENGAN BERUSAHA MENIRU BARANG/JASA YANG DIMILIKI SESEORANG. MAKA SEBAGAI SEORANG PENGUSAHA HARUS DAPAT MENGHORMATI ITIKAD BAIK DAN REPUTASI PENGUSAHA LAIN.

• SETIAP UNDANG-UNDANG PASTI MENETAPKAN KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI SANKSI-SANKSI UNTUK PELANGGAR.
UNDANG-UNDANG MEREK PUN MENGATUR KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERSIFAT PIDANA, PERDATA, MAUPUN ADMINISTRASI, BAHKAN BISA PULA TINDAKAN PENCEGAHAN LAIN.

• PEMILIK MEREK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PENGADILAN NIAGA TERHADAP PIHAK LAIN YANG SECARA TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG TELAH MENDAPAT PERLINDUNGAN.


• UU No. 15 Tahun 2001 TENTANG MEREK, Pasal 76 ayat 1, MENGATUR SBB. : “PEMILIK MEREK TERDAFTAR DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PIHAK LAIN YANG SECARA TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA / KESELURUHANNYA UNTUK BARANG ATAU JASA YANG SEJENIS BERUPA :
a. GUGATAN GANTI RUGI, DAN / ATAU
b. PENGHENTIAN SEMUA PERBUATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN MEREK TSB.

Ayat 2, “GUGATAN TSB. DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN NIAGA”.

• Pasal 77, “GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK DAPAT DIAJUKAN OLEH PENERIMA LISENSI MEREK TERDAFTAR BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA DENGAN PEMILIK MEREK YBS”.

• Pasal 78 ayat 1, “SELAMA MASIH DALAM PEMERIKSAAN DAN UNTUK MENCEGAH KERUGIAN YANG LEBIH BESAR, ATAS PERMOHONAN PEMILIK MEREK ATAU PENERIMA LISENSI SELAKU PENGGUGAT, HAKIM DAPAT MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MENGHENTIKAN PRODUKSI, PEREDARAN DAN / ATAU PERDAGANGAN BARANG ATAU JASA YANG MENGGUNAKAN MEREK TSB. TANPA HAK.
PERMINTAAN INI DIKENAL & BERLAKU JUGA DALAM HUKUM ACARA PERDATA.


TATA CARA GUGATAN PADA PENGADILAN NIAGA

Pasal 80 ayat 1, “GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK DIAJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NIAGA DALAM WILAYAH HUKUM TEMPAT TINGGAL ATAU DOMISILI TERGUGAT”.
Catatan: dimaksud dengan Ketua Pengadilan adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.

Ayat 2, “DALAM HAL TERGUGAT BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR WILAYAH INDONESIA, GUGATAN TSB. DIAJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT”.

Ayat 3, “PANITERA MENDAFTARKAN GUGATAN PEMBATALAN PADA TANGGAL GUGATAN DIAJUKAN, & KEPADA PENGGUGAT DIBERIKAN TANDA TERIMA YANG DITANDATANGANI PANITERA DGN. TANGGAL YANG SAMA DENGAN TANGGAL PENDAFTARAN”.
Catatan: Panitera: orang yang bertugas untuk mencatat dan membuat berita acara mengenai apa yang terjadi dalam suatu rapat atau sidang.
Misalkan : Panitera pengadilan bertugas untuk membantu hakim dalam persidangan dengan membuat berita acara mengenai jalannya sidang.

Ayat 4, “PANITERA MENYAMPAIKAN GUGATAN TSB. KEPADA KETUA PENGADILAN NIAGA DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 2(DUA) HARI TERHITUNG SEJAK TANGGAL GUGATAN DIDAFTARKAN”.


Ayat 5, “… PALING LAMA 3 (TIGA) HARI TERHITUNG SEJAK TANGGAL GUGATAN DIDAFTARKAN, PENGADILAN MEMPELAJARI DAN MENETAPKAN BARI SIDANG”

Ayat 6, “SIDANG PEMERIKSAAN ATAS GUGATAN PEMBATALAN DISELENGGARAKAN DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 60 HARI SETELAH GUGATAN DIDAFTARKAN”.

Ayat 7, “PEMANGGILAN PARA PIHAK DILAKUKAN OLEH JURU SITA PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI SETELAH GUGATAN PEMBATALAN DIDAFTARKAN”.
Catatan: Juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Niaga / Pengadilan Negeri.

Ayat 8, “PUTUSAN ATAS GUGATAN PEMBATALAN HARUS DIUCAPKAN PALING LAMA 90 HARI SETELAH GUGATAN DIDAFTARKAN & DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 30 HARI ATAS PERSETUJUAN KETUA MAHKAMAH AGUNG”.

Ayat 9, “ PUTUSAN ATAS GUGATAN PEMBATALAN YANG MEMUAT SECARA LENGKAP PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENDASARI PUTUSAN TSB. HARUS DIUCAPKAN DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DAN DIJALANKAN LEBIH DAHULU MESKIPUN PUTUSAN TSB. DIAJUKAN SUATU UPAYA HUKUM”.

Ayat 10, “ISI PUTUSAN PENGADILAN WAJIB DISAMPAIKAN OLEH JURU SITA KEPADA PARA PIHAK PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH PUTUSAN ATAS GUGATAN PEMBATALAN DIUCAPKAN”.


GUGATAN GANTI KERUGIAN ATAU PENGHENTIAN PERBUATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN MEREK SECARA TANPA HAK SUDAH SEWAJARNYA. KARENA TINDAKAN TSB. SANGAT MERUGIKAN, BUKAN HANYA KERUGIAN EKONOMI SECARA LANGSUNG, TETAPI DAPAT MERUSAK CITRA MEREK TSB. YANG PADA UMUMNYA KUALITAS BARANG ATAU JASANYA LEBIH RENDAH DARIPADA YANG MENGGUNAKAN MEREK YANG SAH.

DALAM HAL TERGUGAT DITUNTUT UNTUK MENYERAHKAN BARANG YG MENGGUNAKAN MEREK SECARA TANPA HAK, HAKIM MEMERINTAHKAN UNTUK PENYERAHAN BARANG / NILAI BARANG TSB. DILAKSANAKAN SETELAH PUTUSAN PENGADILAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.
HAL INI TERKAIT DENGAN MASIH TERSEDIANYA UPAYA HUKUM KASASI, ATAS PUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN MEREKA TSB.

Catatan : Kasasi suatu alat hukum yang merupakan wewenang MA untuk memeriksa kembali putusan dari Pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir.

ATAS DASAR PERMOHONAN PENGUGAT, MAKA HAKIM DAPAT MEMERINTAHKAN PENGHENTIAN PRODUKSI ATAU PEREDARAN, UNTUK MENCEGAH KERUGIAN LEBIH BESAR PADA PIHAK YANG HAKNYA DILANGGAR.


PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

SALAH SATU UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PIHAK YANG MERASA DIRUGIKAN KARENA ADANYA PELANGGARAN MEREK DENGAN MEMOHON PENETAPAN SEMENTARA.
Pasal 85, “BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP PIHAK YANG HAKNYA DIRUGIKAN DAPAT MEMINTA HAKIM PENGADILAN NIAGA UNTUK MENERBITKAN SURAT PENETAPAN SEMENTARA.(dimaksudkan mencegah berlanjutnya pelanggaran). :

a. PECEGAHAN MASUKNYA BARANG YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN HAK MEREK,

b. PENYIMPANAN ALAT BUKTI YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN MEREK TSB. (dimaksudkan mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti).

KARENA ADANYA PELANGGARAN MEREK, MAKA PIHAK YANG DIRUGIKAN MEMOHON PENETAPAN SEMENTARA DENGAN MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS KEPADA PENGADILAN NIAGA DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI ADANYA PETUNJUK AWAL YANG KUAT ATAS TERJADINYA PELANGGARAN MEREK.

PENETAPAN SEMENTARA TSB. TIDAK DAPAT DILAKUKAN UPAYA HUKUM BANDING ATAU KASASI.


GUGATAN GANTI RUGI

HAK MEREK MERUPAKAN HAK KEBENDAAN SEHINGGA HAK TSB. DAPAT DIPERTAHANKAN TERHADAP SIAPA SAJA. PADA HAK MEREK TERDAPAT HAK ABSOLUT DAN DIBERIKAN HAK GUGAT OLEH UNDANG-UNDANG KEPADA PEMEGANG HAK. DISAMPING ADANYA TUNTUTAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MELANGAR HAK TSB.

DALAM UNDANG-UNDANG MEREK TERDAPAT PERMINTAAN GANTI RUGI, YAITU DAPAT BERUPA : GANTI RUGI MATERIL, DAN GANTI RUGI IMMATERIL.

GANTI RUGI MATERIL, BERUPA KERUGIAN YANG NYATA DAN DAPAT DINILAI DENGAN UANG. MISALKAN: AKIBAT PEMAKAIAN MEREK OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK, MENYEBABKAN PRODUKNYA MENJADI SEDIKIT TERJUAL, DIKARENAKAN KONSUMEN MEMBELI PRODUK YANG MENGGUNAKAN MEREK PALSU, SECARA KUANTITAS PRODUK DENGAN MEREK YANG SAMA MENJADI BANYAK BEREDAR DI PASARAN.

GANTI RUGI IMMATERIL, TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DISEBABKAN PEMAKAIAN MEREK TANPA HAK SEHINGGA PIHAK YANG BERHAK MENDERITA SECARA MORIL. MISALKAN: MEMPRODUKSI BARANG KUALITAS (MUTU) YANG RENDAH, BERAKIBAT KEPADA KONSUMEN, SEHINGGA KONSUMEN TIDAK BERKEINGINAN MENGKONSUMSI PRODUK YANG DIKELUARKAN OLEH PEMILIK MEREK YANG SAH.

TUNTUTAN PERDATA

• PEMAKAIAN MEREK TANPA HAK, DAPAT DIGUGAT BERDASARKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM MELALUI PERDATA.

• Pasal 1365 KUH Perdata, ”TIAP PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM, DAN MEMBAWA KERUGIAN KEPADA SEORANG LAIN, MAKA MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, UNTUK MENGGANTI KERUGIAN TSB.”

• PENGGUGAT HARUS DAPAT MEMBUKTIKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TSB. SEHINGGA PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN. MISALKAN: MUNDURNYA ONZET / PENJUALAN. WALAUPUN MUTU PRODUKNYA TETAP TERJAGA.

• TETAPI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN (PENGADILAN NIAGA), KEPADA SI PELANGGAR HARUS DIBERIKAN TEGURAN / PERINGATAN UNTUK TIDAK MEMBUAT SESUATU YANG MELANGGAR HAK ORANG LAIN. HAK GUGATAN, TIDAK MENGURANGI HAK NEGARA MELAKUKAN TUNTUTAN TINDAK PIDANA. MENENTUKAN BESAR KECILNYA KERUGIAN DALAM NILAI UANG, AKAN MENGALAMI KESUKARAN, NAMUN HAKIM DAPAT MELAKUKAN :

• “EX AEQUO ET BONO” : MENURUT KEPATUTAN / KEADILAN.
Catatan: Pasal 5 ayat 2, UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “ Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan…”


TUNTUTAN MELALUI PIDANA

• SANKSI PIDANA TERHADAP SATU TINDAKAN YANG MELANGGAR HAK SESEORANG DI BIDANG MEREK, SELAIN DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN MEREK ITU SENDIRI, JUGA TERDAPAT DALAM KUHPidana.

• DALAM KUHPidana, YAITU Pasal 393 KUHPidana “ … BARANGSIAPA MENJUAL, MENAWARKAN, MENYERAHKAN, MEMBAGIKAN ATAU MENYIMPAN UNTUK DIJUAL ATAU DIBAGIKAN, BARANG YANG DKETAHUINYA ATAU PATUT DAPAT DISANGKANYA, BAHWA PADA BARANG ITU SENDIRI ATAU PADA BUNGKUSANNYA DIADAKAN DENGAN PALSU: NAMA, FIRMA ATAU CAP (MEREK) YANG JADI HAK ORANG LAIN, … WALAUPUN DENGAN PERUBAHAN SEDIKIT, DI PIDANA DENGAN PIDANA SELAMA-LAMANYA EMPAT BULAN DUA MINGGU ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA SEMBILAN RIBU RUPIAH .

Catatan : KUHPidana yang digunakan saat ini buatan penjajah Belanda sehingga tertulis apa adanya, dikarenakan sampai saat ini Negara RI belum mempunyai hukum pidana sendiri, masih berpijak pada Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal 1, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” (hasil Amandemen ke empat tertanggal 10-6-2002).

Tetapi berdasarkan UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat 1 bahwa“ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas…”

MENURUT KUHPidana SERTA KOMENTAR LENGKAP PASAL DEMI PASAL, YAITU DALAM TINDAK PIDANA INI TIDAK PERLU BAHWA “MEREK, NAMA / NAMA FIRMA YANG DIPASANG PERSIS SERUPA DENGAN MEREK, NAMA / FIRMA ORANG LAIN TSB.” MESKIPUN HANYA PERBEDAAN KECIL, MASIH TETAP DAPAT DIHUKUM.

KETENTUAN SANKSI PIDANA YANG MENGATUR KHUSUS TINDAKAN PELANGGARAN MEREK DIATUR DALAM Pasal 90 S/D. 94. KETENTUAN KHUSUS INI SESUAI DENGAN AZAS HUKUM “LEX SPECIALIS” YAITU DAPAT MENYINGKIRKAN KETENTUAN YANG TERMUAT DALAM KUHPidana TERHADAP ATURAN YANG MEMILIKI KESAMAAN.

KETENTUAN Pasal 90, MENGANCAM BAGI SETIAP ORANG YANG TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA ADA KESELURUHANNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG DAN / ATAU JASA SEJENIS YANG DIPRODUKSI DAN ATAU DIPERDAGANGKAN, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN / ATAU DENDA PALING BANYAK SATU MILIAR RUPIAH.

ADAPUN Pasal 91, “…PADA POKOKNYA…, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 4 (EMPAT) TAHUN DAN / ATAU DENDA PALING BANYAK DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH”.

BAHWA TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM Pasal 90 & 91, TSB. DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI KEJAHATAN DGN. ANCAMAN PIDANA YANG BERSIFAT KUMULATIF (MENAMBAH/TIDAK TERPISAH)

KETENTUAN PADA PASAL-2 TSB. MEMUAT SANKSI PIDANA YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MERASA BERHAK ATAS MEREK.

DENGAN MELARANG PIHAK LAIN, MEMAKAI SECARA TIDAK SAH MEREK ITU BAIK SECARA KESELURUHAN ATAU PADA POKOKNYA MENYERUPAI MEREK YANG BERHAK, PADA BARANG ATAU JASA YANG SEJENIS.

DIDALAM SANKSI PIDANA JUGA MENGATUR TENTANG KETENTUAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL, PELANGGARAN TERHADAP KEDUA HAK TSB. TELAH DIATUR SANKSI PIDANA.

PELANGGARAN TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL, DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI KEJAHATAN DENGAN ANCAMAN PIDANA BERSIFAT KUMULATIF.

KETENTUAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGAAN MEREK TETAP BERPIJAK PADA UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. KEWENANGANNYA OLEH PPNS, DAN KOORDINASI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DENGAN PENYIDIK POLRI, DAN PENUNTUT UMUM.

PENANGANAN MELALUI ADMINISTRASI NEGARA

BILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP HaKI, NEGARA DAPAT MENGGUNAKAN KEKUASAANNYA UNTUK MELINDUNGI PEMILIK HAK YANG SAH.

MELALUI KEWENANGAN ADMINISTRSI NEGARA, DIANTARANYA MELALUI PABEAN, STANDAR INDUSTRI, KEWENAGAN PENGAWASAN BADAN PENYIARAN, PENGAWASAN STANDAR PERIKALANAN.

PENANGANAN OLEH PABEAN.

KONVENSI PARIS DALAM Pasal 9, MEMUAT KETENTUAN BAHWA BARANG-BARANG YANG MEMAKAI MEREK DAGANG SECARA TIDAK SAH YANG DIMILIKI WARGA NEGARA PESERTA KONVENSI PARIS, BISA DISITA PADA WAKTU DIIMPOR MASUK KE NEGARA PESERTA ANGGOTA LAIN, ATAU SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN LARANGAN IMPOR BARANG-BARANG TSB.

DI INGGRIS, KETENTUAN KONVENSI PARIS TENTANG PENYITAAN ATAU PERAMPASAN BARANG-BARANG YANG MENGGUNAKAN MEREK PALSU ATAU TIDAK SAH, TELAH DICANTUMKAN DALAM UU HAK CIPTA, DESAIN DAN PATEN, SERTA UU MEREK.

KHUSUSNYA BAGI COPYRIGHT. PEMILIK HAK MEREK ATAU HAK CIPTA, BILA MENDUGA ADA BARANG IMPOR YANG MELANGGAR HAKNYA DAPAT MELAPORKAN KEPADA THE COMMISIONER OF CUSTOMS and EXCISE.

DALAM MEKANISME HUKUM KEPABEANAN DI INDONESIA UNTUK MELINDUNGI MEREK SUDAH TERCANTUM.
INSTANSI YANG MENANGANI TENTANG PELARANGAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HaKI DIEMBAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

WALAUPUN TELAH DIATUR BAHWA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM MENJALANKAN TUGAS KEPABEANAN BERUPA PENGAWASAN ATAS LALU-LINTAS BARANG YANG MASUK ATAU KE LUAR DAERAH KEPABEAN DAN PEMUNGGUTAN BEA MASUK, TETAPI MASIH JUGA DIPERLUKAN PERAN SERTA PEMILIK ATAU PEMEGANG HaKI, SERTA INSTANSI TEKNIS LAINNYA.

PEMILIK / PEMEGANG HaKI DAPAT MEMINTA KEPADA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT (DAERAH HUKUM KAWASAN PABEAN, YAITU TEMPAT KEGIATAN IMPOR / EKSPOR TSB. BERLANGSUNG), AGAR MENGELUARKAN PERINTAH TERTULIS YANG DITUJUHKAN KEPADA PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, UNTUK DIADAKAN PENANGGUHAN SEMENTARA WAKTU, PENGELUARAN BARANG IMPOR / EKSPOR YANG BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP BAHWA DIDUGA BARANG-BARANG TSB. MERUPAKAN HASIL PELANGGARAN MEREK DAN HAK CIPTA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA.

PENANGANAN OLEH BADAN STANDAR INDUSTRI

BARANG-BARANG YANG MEMAKAI MEREK YANG TIDAK SAH, DAPAT DIDUGA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN STANDAR INDUSTRI YANG TELAH DITENTUKAN, BAIK KOMPOSISINYA, MAUPUN KUALITASNYA, SEHINGGA BARANG TSB. DAPAT DIKATAKAN DI BAWAH STANDAR.

MAKA BADAN STANDAR INDUSTRI PERLU MELAKUKAN TINDAKAN DENGAN MENGELUARKAN KEPUTUSAN BAHWA BARANG TSB. DILARANG BEREDAR KARENA TIDAK TERJAGA KEAMANANNYA DAN DAPAT MERUGIKAN KONSUMEN, DAN SERTA PEMILIK MEREK.
HAL INI MERUPAKAN SALAH SATU OBYEK PENGAWASAN DARI BADAN STANDAR INDUSTRI.

PENANGANAN OLEH BADAN STANDAR PERIKLANAN

SETIAP PENGUSAHA DENGAN SEGALA MACAM CARA, APAKAH DENGAN CARA POSITIF MAUPUN NEGATIF BUKANLAH MENJADI SOAL AKAN BERUSAHA. KEADAAN SEPERTI INI KONSUMEN AKAN MEMIKUL AKIBATNYA, KARENA AKAN MENIMBULKAN PERSAINGAN YANG TIDAK SEHAT ATAU TIDAK ADIL.

PENGAWAS BIDANG IKLAN DENGAN KEWENANGANNYA DAPAT MENGAWASI / MELARANG PERSAINGAN TSB. MELALUI KODE ETIK PERIKLANAN. DENGAN DEMIKIAN DAPAT DICEGAH ADANYA PELANGGARAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN, SEHINGGA KONSUMEN TERHINDAR DARI KERUGIAN.



PERTEMUAN 14

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG

KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA ATAU Agreement Establishing the World Trade Organization, DIDALAMNYA MENCAKUP PERSETUJUAN TENTANG ASPEK-ASPEK DAGANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, TERMASUK PERDAGANGAN BARANG PALSU (Agreement on the Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs).

KONSEKUENSI KEIKUTSERTAAN TSB. BERARTI INDONESIA HARUS MEMPERSIAPKAN PARA PENGUSAHA AGAR MELAKUKAN PERSAINGAN SECARA JUJUR DAN SEHAT DI DALAM PASAR GLOBAL.
PERSAINGAN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha untuk mencapai tujuannya memperoleh laba sebesar-besarnya dan menguasai pasar, untuk mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tsb.

DALAM MENCAPAI TUJUAN TSB, KERAP KALI TERJADI PRAKTEK PERSAINGAN CURANG YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK ANTAR PENGUSAHA. Untuk itu diperlukan HUKUM yang akan menentukan RAMBU-RAMBU yang harus ditaati secara PREVENTIF (mencegah agar jangan terjadi) dan REPRESIF (menindas) bagi mereka yang melakukan.


LANGKAH-LANGKAH HUKUM PELANGGRAN RAHASIA DAGANG

TUJUAN HUKUM, MENCEGAH TERJADINYA PERSAINGAN CURANG/ MENEGAKKAN HAK-HAKNYA APABILA TERJADINYA PERSAINGAN CURANG, TERMASUK TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PELANGGARAAN TERHADAP PEMILIK HAK RAHASIA DAGANG.

SISTEM HUKUM DI INDONESIA SECARA UMUM TERDAPAT 3 (TIGA) BAGIAN BESAR UNTUK MENGATASI PERSAINGAN CURANG TSB. :

1. HUKUM UMUM yang diatur dalam:

a. Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya mengganti kerugian tsb.”

b. Pasal 322 KUHPidana “Barangsiapa membuka suatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan/pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara …”. Pasal 323 KUHPidana “Barangsiapa memberitahukan hal ihwal tentang sesuatu perusahaan dagang, kerajian/pertanian, tempat ia bekerja/ dahulunya telah bekerja, sedangkan ia diwajibkan merahasiakan hal ihwal itu, dipenjara dengan pidana penjara …”.

Kewajiban menyimpan kerahasiaan karena jabatan/pekerjaan, misalkan: orang yang bekerja pada suatu perusahaan oleh pimpinannya dibebani kewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai sesuatu hal istimewa (rahasia) dari perusahaannya itu.

2. HUKUM KHUSUS yang diatur dalam sistem hukum HaKI yang meliputi 2 (dua) bagian besar yaitu :

1. HAK MILIK INDUSTRIAL yang mencakup : Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2001 tentang PATEN - yang memberikan perlindungan pula terhadap Paten Sederhana UU No.15 Tahun 2001 tentang MEREK - yang memberikan perlindungan pula terhadap indikasi geografis, UU No. 30 Tahun 2000 tentang RAHASIA DAGANG, UU No. 31 Tahun 2000 tentang DESAIN INDUSTRI, UU No. 32Tahun 2000 tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU,

2. HAK CIPTA yang diatur dalam UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002;

3. HUKUM KHUSUS yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, sbb. : bahwa setiap yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian Internasional.

Larangan tsb. meliputi a.l. :
- Perjanjian yang dilarang, dan
- Kegiatan yang dilarang.

LINGKUP PERLINDUNGAN

INDONESIA TELAH IKUT SERTA DALAM WTO, MAKA BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK / PEMEGANG HaKI, LINGKUP PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUKSI, PENJUALAN ATAU INFORMASI LAIN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN/ATAU BISNIS YANG MEMILIKI NILAI EKONOMI.

PERLINDUNGAN TERHADAP INFORMASI APABILA INFORMASI TSB. BERSIFAT RAHASIA DAN DIANGGAP BERNILAI EKONOMI. SIFAT KERAHASIAAN TSB. DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN ATAU USAHA YANG BERSIFAT KOMERSIL ATAU DAPAT MENINGKATKAN LABA PERUSAHAAN.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK RAHASIA DAGANG

Pasal 4 UU RAHASIA DAGANG MENGATUR TENTANG KEWENANGAN ATAU HAK YANG DIMILIKI OLEH PEMILIK RAHASIA DAGANG,
1. Mengunakan sendiri Rahasia Dagang tsb.
2. Memberikan Lisensi kepada/melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan kepada pihak ketiga. Kecuali untuk kepentingan pembuktian di hadapan pengadilan.

KETENTUAN INI BERARTI HANYA PEMILIK RAHASIA DAGANG YANG BERHAK MEMBERIKAN IZIN KEPADA ORANG LAIN.

PENYELESAIAN SENGKETA

DALAM UU RAHASIA DAGANG DISEBUTKAN MEKANISME PENYELELESAIAN SENGKETA BAHWA PEMEGANG HAK DAPAT MENGGUGAT SIAPAPUN YANG DENGAN TANPA HAK MELAKUKAN PERBUATAN BERUPA MENGUNGKAP RAHASIA DAGANG KEPADA PIHAK KETIGA YANG TIDAK BERKEPENTINGAN, DENGAN GUGATAN GANTI RUGI / PENGHENTIAN SEMUA PERBUATAN DAN GUGATAN DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI. TETAPI PENGADILAN BUKAN SATU-SATUNYA JALAN / CARA PENYELESAIAN BERKAITAN DENGAN RAHASIA DAGANG.

INDONESIA TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN CURANG, YANG DIATUR DALAM Agreement on the Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Section 7, Article 39, Protection of Undisclosed Information, yang merupakan bagian dan Lampiran dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, pengesahannya dilakukan melalui UU no.7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dan Konvensi Paris, Article 10, tentang persaingan curang yang telah diratifikasi (perjanjian antar negara) melalui Keputusan Presiden No. 15 tahun 1967.

MESKIPUN INDONESIA IKUT SERTA DALAM WTO DAN BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK / PEMEGANG HaKI TERMASUK PULA PEMBENTUKAN BEBERAPA PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG HaKI. NAMUN, UU ITU DILAKSANAKAN TANPA MENGABAIKAN KEPENTINGAN NASIONAL.

PENDALAMAN MATERI U A S



DOSEN: ALBERT Y. DIEN,SH.,MH.,MFilsafat.


Jawablah pertanyaaan dibawah ini dengan benar dan jelas!

  1. Desain Industri diatur dengan Undang-Undang nomor berapa dan kapan mulai berlakunya?

  2. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Terdapat dalam Pasal dan ayat berapa di UU tentang Desain Industri, sebutkan.

  3. Berapa lama perlindungan atas suatu Desain Industri, sebutkan.

  4. Tentang Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan. Terdapat dalam Pasal berapa? Sebutkan!

  5. Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang nomor berapa, sebutkan.

  6. Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Merek mengatur tentang apa, sebutkan.

  7. Setiap perbuatan melanggar hokum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya mengganti kerugian. Diatur dalam Pasal berapa di KUHPerdata.

  8. Pada hakekatnya UU adalah kesepakatan. Sebutkan kesepakatan antara siapa dan siapa?

  9. Dikatakan sebagai Desain Industri apabila mempunyai unsur-unsur apa saja jelaskan.

  10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “Pameran yang resmi” dan “Pameran yang diakui sebagai resmi”

  11. Keberadaan UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta terdapat dua kepentingan, sebutkan apa saja.

  12. Apakah yang dimaksud dengan lisensi rahasia dagang.

  13. Siapakah yang berwenang mangadili sengketa Merek?

  14. Apakah yang dimaksud dengan Rahasia Dagang, jelaskan.

  15. Pasal 4 UU tentang Rahasia Dagang mengatur tentang apa, jelaskan.

Contributors

Yessi Frecilia