SI1611491498

PENERBITAN IUMK (IZIN USAHA MENENGAH DAN KECIL)

KOTA TANGERANG

 

SKRIPSI

 

 

Disusun Oleh :

 

NIM	: 1611491498
NAMA	: SITI ALFISYIAR

 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

KONSENTRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

UNIVERSITAS RAHARJA

TANGERANG

(2018/2019)

---

UNIVERSITAS RAHARJA

 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENERBITAN IUMK (IZIN USAHA MENENGAH DAN KECIL)

KOTA TANGERANG

 

Disusun Oleh :

NIM	: 1611491498
Nama	: SITI ALFISYIAR
Fakultas	: Sains dan Teknologi
Program Pendidikan	: Strata Satu
Program Studi	: Sistem Informasi
Konsentrasi	: Sistem Informasi Manajemen

 

 

Disahkan Oleh :

Tangerang, Juli 2019

Rektor					Universitas Raharja
Ketua Program Studi					Program Studi Sistem Informasi
(Dr. Po. Abas Sunarya, M.Si)					(Euis Sitinur Aisyah, M.Kom.)
NIP : 000594					NIP : 060003

---

UNIVERSITAS RAHARJA

 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

 

PENERBITAN IUMK (IZIN USAHA MENENGAH DAN KECIL)

KOTA TANGERANG

 

Dibuat Oleh :

NIM	: 1611491498
Nama	: SITI ALFISYIAR

 

Diajukan guna melengkapi sebagian syarat untuk mengikuti Skripsi pada

Program Studi Sistem Informasi Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen

Universitas Raharja Tahun Akademik 2018/2019

 

Tangerang, juni 2019

Pembimbing I			Pembimbing II
(Nur Azizah,M.Akt.,M.Kom)			(Erna Astriyani, S.Kom, MTI)
NID : 10002			NID : 15017

---

UNIVERSITAS RAHARJA

 

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

 

<

PENERBITAN IUMK (IZIN USAHA MENENGAH DAN KECIL)

KOTA TANGERANG

 

Dibuat Oleh :

 

NIM	: 1611491498
Nama	: SITI ALFISYIAR

 

Disetujui setelah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas

Program Studi Sistem Informasi

Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen

Tahun Akademik 2019/2020

 

Dewan Penguji :

Tangerang, .... 2019

Ketua Penguji		Penguji I		Penguji II
(_______________)		(_______________)		(_______________)
NID :		NID :		NID :

---

UNIVERSITAS RAHARJA

 

LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

PENERBITAN IUMK (IZIN USAHA MENENGAH DAN KECIL)

KOTA TANGERANG

 

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NIM	: 1611491498
Nama	: SITI ALFISYIAR
Fakultas	:
Program Pendidikan	: Strata Satu
Program Studi	: Sistem Informasi
Konsentrasi	: Sistem Informasi Manajemen

 

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan, atau duplikat dari Skripsi yang telah dipergunakan untuk mendapatkan gelar Sarjana Komputer baik di lingkungan Universitas Raharja maupun di Universitas lain, serta belum pernah dipublikasikan.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta bersedia menerima sanksi jika pernyataan diatas tidak benar.

Tangerang, Juli 2019

(SITI ALFISYIAR)

NIM : 1611491498

 

)*Tandatangan dibubuhi materai 6.000;

---

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mempengaruhi segala kegiatan manajerial di dunia kerja baik dalam proses kegiatan pekerjaan operasional juga dalam proses mengurus perizinan usaha yang tentunya harus dapat mengikuti perkembangan zaman demi meningkatkan kualitas pelayanan prima. Dalam mengurus perizinan usaha diperlukan adanya suatu system yang terkomputerisasi dengan media penyimpanan cloud sehingga para pemohon atau pelaku usaha tidak perlu lagi pergi ke kelurahan dan kecamatan untuk mengurus perizinan usaha mereka. Namun dalam implementasinya, untuk melakukan penerbitan izin usaha kecil dan menengah di Kota Tangerang pemohon harus mengurus data-data mulai dari RT hingga ke Kecamatan yang selanjutnya masih harus mengisi formulir izin usaha untuk memperoleh Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) untuk mendaftarkan usaha mereka sebagai usaha yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang. Hal ini tentunya masih besar kemungkinan terjadinya human error pada admin saat melakukan input dalam pembacaan isi formulir juga menumpuknya arsip dokumen permohonan perizinan tersebut. Sehingga diperlukan adanya perancangan system informasi khusus untuk penerbitan IUMK guna menunjang pelayanan prima, serta efektif dan efisien dalam mengurus izin bagi pelaku usaha yang mendaftarkannya. Penelitian ini menggunakan metode analisa PIECES (Performance, Information/Data, Economy, Control, Efficiency, Service), elisitasi kebutuhan sistem, serta pemodelan sistem dengan menggunakan UML (Unified Modelling Language) untuk menggambarkan secara visualisasi, yang selanjutnya diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) dengan basis data MySQL-Server sebagai database yang digunakan. Dengan adanya perancangan system penerbitan IUMK, dapat mempemudah pelaku usaha dalam mendaftarkan izin usahanya, juga mempermudah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang dalam pendataan untuk melakukan pembinaan bagi UKM yang ada pada Kota Tangerang agar dapat menjadi usaha yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: Penerbitan, Izin, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Pelayanan

---

ABSTRACT

Technological developments affect all managerial activities in the world of work both in the process of operational work activities also in the process of managing business licensing which of course must be able to keep up with the times to improve the quality of excellent service. In managing business licensing, it is necessary to have a computerized system with cloud storage media so that the applicants or businesses do not need to go to the subdistricts and sub-districts to manage their business licenses. However, in its implementation, the issuance of licenses for small and medium-sized businesses in the Kota Tangerang, the applicant has to manage data starting from RT to the Subdistrict which then still has to fill out a business permit form to obtain a Micro and Small Business License to register their business as a business registered with the Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang. This is certainly still a big possibility of occurrence of human error in the admin when making input in reading the contents of the form also piling up the documents of the permit application document. So that it is necessary to design a special information system for the issuance of IUMK in order to support excellent service, as well as be effective and efficient in managing permits for business operators who register them. This research uses PIECES (Performance,Information/Data,Economy,Control,Efficiency, Service), system requirement elicitation, and system modeling using UML (Unified Modeling Language), which is further implemented with Hypertext Preprocessor (PHP) as programming language with MySQL-Server as database. With the design of the IUMK publishing system, it can make it easier for businesses to register their business licenses, also make it easier for the Tangerang City Cooperative and SME Office to collect data to provide guidance for SMEs in the city of Tangerang in order to become a better business.

Keywords: Publishing, License, Small and Micro, Business, Service

---

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul " PENERBITAN IZIN USAHA MENENGAH DAN KECIL KOTA TANGERANG”.

Tujuan penulisan Laporan Skripsi ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Strata 1 Program Studi Sistem Informasi pada Universitas Raharja.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan dorongan dari banyak pihak penulis tidak akan dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Ir. Untung Rahardja, M.T.I, MM selaku Ketua STMIK Raharja.
2. Bapak Dr. Henderi, S.Kom., M.Kom. selaku Dekan Fakultas Universitas Raharja.
3. Bapak Padeli, M.Kom. selaku Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja
4. Ibu Euis Sitinur Aisyah, M.Kom. selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi.
5. Ibu Nur Azizah, M.Akt., M.Kom sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam proses pengerjaan laporan Skripsi ini.
6. Ibu Erna Astriyani, S.Kom, MTI sebagai Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun laporan skripsi. .
7. Bapak H. Sayuti, MSi selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang telah memberikan kontribusi besar di dalam lancarnya proses penelitian skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Raharja yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Suami dan Anak-anak tercinta yang selalu memberikan perhatian penuh yang begitu besar kepada penulis untuk selalu bersemangat dalam mencari ilmu, dan memberikan begitu banyak motivasi bagi kehidupan penulis.
10. Serta semua rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga terwujudnya penulisan laporan penelitian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, penulis harapkan sebagai pemicu untuk dapat berkarya lebih baik lagi. Semoga pelaksanaan Skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

	Tangerang, Juli 2019
	Siti Alfisyiar
	NIM. 1611491498

---

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1. Tabel Karakteristik UMKM
2. Tabel 3.1. Elisitasi Tahap I
3. Tabel 3.2. Elisitasi Tahap II
4. Tabel 3.3. Elisitasi Tahap III
5. Tabel 3.4. Final Draft Elisitasi
6. Tabel 4.1 Perbedaan Sistem Berjalan Dengan Sistem Usulan
7. Tabel 4.2 Tabel Kecamatan
8. Tabel 4.3 Tabel Kelurahan
9. Tabel 4.4 Tabel Sektor
10. Tabel 4.5 Tabel Sarana
11. Tabel 4.6 Tabel User
12. Tabel 4.7 Tabel Role
13. Tabel 4.8 Tabel Menu
14. Tabel 4.9 Tabel Usaha
15. Tabel 4.10 Daftar Pengujian
16. Tabel 4.11 Pengujian Login Akun Admin Sistem Penerbitan IUMK
17. Tabel 4.12 Pengujian Input Data IUMK
18. Tabel 4.13 Pengujian Approved Data Permohonan
19. Tabel 4.14 Logout Sistem
20. Tabel 4.15 Time Schedule
21. Tabel 4.16 Estimasi Biaya

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Karateristik Sistem
2. Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi
3. Gambar 3.2 Usecase Berjalan Permohonan Izin Usaha Mikro
4. Gambar 3.3 Activity Diagram yang Berjalan
5. Gambar 3.4 Sequence Diagram Berjalan
6. Gambar 4.1 Usecase Diagram Sistem Penerbitan IUMK
7. Gambar 4.2 Activity Diagram Sistem Penerbitan IUMK
8. Gambar 4.3 Sequence Diagram Sistem Penerbitan IUMK
9. Gambar 4.4 Class Diagram Sistem Penerbitan IUMK
10. Gambar 4.5 Prototype Tampilan Login
11. Gambar 4.6 Prototype Tampilan Dashboard
12. Gambar 4.7 Prototype Tampilan Data UMKM
13. Gambar 4.8 Prototype Tampilan Pengajuan IUMK
14. Gambar 4.9 Prototype Tampilan Halaman Kelurahan
15. Gambar 4.10 Prototype Tampilan Halaman Kecamatan
16. Gambar 4.11 Prototype Tampilan Halaman Sarana
17. Gambar 4.12 Prototype Tampilan Halaman Sektor
18. Gambar 4.13 Prototype Tampilan Halaman Change Password
19. Gambar 4.14 Prototype Tampilan Halaman Approve Permohonan
20. Gambar 4.15 Tampilan Halaman Login
21. Gambar 4.16 Tampilan Halaman Dashboard
22. Gambar 4.17 Tampilan Data UMKM
23. Gambar 4.18 Tampilan Pengajuan IUMK
24. Gambar 4.19 Tampilan Halaman Kelurahan
25. Gambar 4.20 Tampilan Halaman Kecamatan
26. Gambar 4.21 Tampilan Halaman Sarana
27. Gambar 4.22 Tampilan Halaman Sektor
28. Gambar 4.23 Tampilan Halaman Change Password
29. Gambar 4.24 Tampilan Halaman Approve Permohonan

---

DAFTAR SIMBOL

Simbol Use Case Diagram

Simbol Activity Diagram

Simbol Sequence Diagram

Simbol Class Diagram

---

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teknologi informasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga hampir seluruh kegiatan baik dunia pendidikan maupun dunia kerja perlu mengikuti kemajuan di bidang teknologi informasi dalam pelaksanaanya untuk mendapatkan infomasi yang akurat, cepat, dan relevan. Namun pada implementasinya tidak semua kegiatan suatu organisasi dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dikarenakan kemampuan baik dari segi materil maupun sumber daya yang dimiliki setiap organisasi tidaklah sama.

Informasi yang cepat, akurat, dan relevan dapat dihasilkan dengan menggunakan alat pengolah data (komputer), keuntungannya tidak hanya mengikuti era informasi tetapi juga menjadi investasi untuk organisasi tersebut sehingga sistem yang berjalan dapat dilaksanakan dengan terintegrasi secara terkomputerisasi yang tentunya akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi suatu sistem.

Ada banyak sistem atau kegiatan yang berjalan dalam suatu organisasi, salah satunya yaitu sistem perizinan yang diperlukan untuk menyediakan informasi terkait surat-surat dan dokumen apa saja yang diperlukan dalam pembuatan perizinan yang dipilih yang dikemas dalam suatu periode dengan rapih sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan disuatu organisasi. Sistem perizinan yang baik dari segi pelayanan yaitu dapat membantu proses perizinan bagi pemohon dalam mendaftarkan perizinananya terhadap organisasi yang bersangkutan, serta dapat membantu penerimaan informasi yang jelas baik bagi pemohon, pegawai, dan pimpinan untuk berlangsungnya kegiatan instansi. Salah satu perizinan yang dijadikan sebagai penelitian yaitu perizinan bagi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Tangerang.

Dalam pelaksanan pengurusan perizinan UMKM di Kota Tangerang masih dilakukan secara manual, yaitu pelaku usaha mengajukan permohonan surat pengantar dari ketua RT yang diketahui Ketua RW sesuai domisili tempat usaha dengan melampirkan fotocopy KTP Kota Tangerang dan fotocopy Kartu Keluarga. Yang selanjutnya jika sudah memiliki Surat Pengantar, pelaku usaha menyerahkan ke Kelurahan untuk meminta pengantar selanjutnya akan mendapatkan Formulir Isian Pendaftaran Ijin Usaha Mikro di Kecamatan. Hal tersebut dirasa cukup memakan waktu dalam prosesnya yang membuat kurangnya minat pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Sehingga pada realisasi data yang dimiliki hanya sekitar 200 UMKM dari 11.000 UMKM yang telah mendaftarkan usaha mereka.

Maka dari itu, untuk membantu meningkatkan minat pelaku usaha untuk mendaftarkan perizinan atas usaha kecil dan menengahnya, penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian penulis juga merancang suatu sistem yang dapat membantu memudahkan proses perizinan bagi pengusaha kecil dan menengah juga dapat membantu meningkatkan efisiensi kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan manajemen data UMKM yang ada di Kota Tangerang, sehingga memudahkan Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan bimbingan kepada UKM Kota Tangerang agar dapat meningkatkan usahanya sehingga dapat menunjang peran dalam bidang ekonomi dan sosial di Kota Tangerang. Sebagai gambaran, sistem yang akan diusulkan hanya dengan pelaku usaha melakukan pengisian form pada Sistem Penerbitan IUMK ( Izin Usaha Menengah dan Kecil ) Kota Tangerang, yang selanjutnya permohonan tersebut akan diterima oleh Staff Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang untuk ditindak lanjutin kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang, yang selanjutnya baik diterima atau ditolaknya permohonan tersebut olek Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan disampaikan melalui e-mail kepada pemohon/pelaku usaha yang telah mengisi Form Pengisian Pendafataran Ijin Usaha Mikro pada sistem yang dibuat. Sejalan dengan permasalahan diatas maka penulis mengambil judul “PENERBITAN IUMK ( IZIN USAHA MENENGAH DAN KECIL ) KOTA TANGERANG”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dalam hal ini yang menjadi permasalahan pada UKM di Kota Tangerang antara lain adalah:

1. Mengapa diperlukan perancangan sistem UMK pada Dinas Koperasi dan UMK Kota Tangerang?
2. Bagaimana merancang sistem UMK yang dapat membantu Dinas Koperasi dan UMK Kota Tangerang?
3. Siapa saja yang terbantu dengan adanya sistem UMK yang dirancang?

Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka ruang lingkup yang akan dibahas penulis pada penelitian ini adalah proses perizinan usaha kecil dan menengah pada Kota Tangerang dan laporan jumlah UKM terdata dengan jumlah IUMK yang terdaftar.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Membuat laporan terkait alur kerja perizinan UKM di Kota Tangerang, juga menganalisa permasalahan apa saja yang menjadi kendala proses perizinan yang sedang berjalan dilengkapi dengan solusi untuk membantu meminimalisir permasalahan yang ada.
2. Merancang sistem perizinan UKM untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang sebagai untuk membantu memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha mereka.
3. Menjadikan sebuah sistem yang dapat membantu kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang menjadi lebih efektif dan efisien, juga membantu memudahkan bagi pelaku usaha dalam mendaftarkan perizinan usahanya.

Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan usahanya juga memudahkan dinas koperasi dalam melakukan pendataan UKM Kota Tangerang.
3. Memperbaiki permasalahan pada sistem yang berjalan agar dapat meningkatkan mutu kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang

Metode Penelitian

Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Observasi Research)

Pada metode ini penulis melakukan analisa terhadap masalah yang ada dengan cara mengamati sumber, pengumpulan dan pengolahan data di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang yang berhubungan dengan penerbitan izin usaha kecil dan menengah (IUMK).

2. Metode Wawancara (Interview Research)

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang, yang berhubungan dengan sistem penerbitan IUMK dan memahami hal yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Metode Study Pustaka (Library Research)

Metode study kepustakaan dilakukan untuk menunjang metode wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan informasi yang dilakukan yaitu dengan membaca dan mempelajari beberapa buku yang berhubungan dengan teori yang dibahas dalam laporan ini, melalui sumber-sumber dari kepustakaan dan di internet.

Metode Analisa

Dalam melakukan analisa sistem penerbitan izin usaha kecil dan menengah, disini penulis menggunakan metode analisa sistem yang dilakukan yaitu, analisa PIECES (Performance, Information/Data, Economic, Control/Security, Efficiency, dan Service), yang mana digunakan untuk menganalisa sistem yang berjalan dari segi kinerja apakah efisien dalam menghasilkan informasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang diinginkan juga tidak memakan banyak biaya.

Metode Perancangan

Perancangan sistem penerbitan izin usaha kecil dan menengah secara online menggunakan metode Unified Modelling Language (UML) yang akan dituangkan dalam tahap: pembuatan Use Case Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram serta penjabaran rancangan basis data dan spesifikasi data, yang menggunakan beberapa software dalam perancangannya antara lain: PHP myadmin, Apache, MYSQL, Visual Paradigma, dan Chrome.

Metode Testing

Metode testing yang dilakukan ialah dengan menggunakan Black Box Testing, yang mana memfokuskan pada keperluan software. Sehingga memungkinkan pengembang sistem untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Metode testing ini berusaha untuk menemukan kesalahan dalam beberapa kategori, diantaranya: fungsi-fungsi yang salah atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau database eksternal, kesalahan performa, kesalahan inisialisasi dan terminasi agar kemudian dapat diperbaiki untuk membuat sistem yang lebih baik.

Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini, terdiri dari bab dan sub bab yang terstruktur. Berikut ini sistematika penulisan Skripsi yang dipakai sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan antara lain yaitu latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan dijelaskan definisi-definisi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada bagian sistem yang berjalan saat ini, seperti landasan teori yang membahas tentang konsep dasar sistem laporan keuangan serta membahas teori-teori pendukung lainnya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitan dan literature review.

BAB III ANALISA SISTEM YANG BERJALAN
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan definisi yang berhubungan dengan penulisan Laporan Penelitian yaitu gambaran umum tinjauan organisasi, sejarah organisasi, struktur organisasi dan fungsi-fungsinya, penjelasan tentang wewenang dan tanggung jawab, UML yang digunakan seperti Usecase Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram yang menggambarkan analisa sistem yang berjalan dan permasalahan pokoknya dengan menggunakan analisis PIECES, serta alternatif pemecahan masalah, elisitasi tahap 1,2,3, dan draft final.

BAB IV RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Pada bab ini menjelaskan rancangan sistem yang diusulkan pada Bagian Keuangan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Tangerang, yang meliputi Usecase Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram, spesifikasi basis data, kebutuhan stakeholder, rancangan layar, dan rancangna implementasi program.

BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil dari penelitian dan menjawab dari tujuan penelitian yang diajukan serta saran-saran seputar pengembangan sistem kedepan sesuai kebutuhan stakeholder yang diperlukan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

---

BAB II

LANDASAN TEORI

Teori Umum

Konsep Dasar Sistem

Definisi Sistem

Menurut Hutahaean (2015:2), “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Sistem dikelompokkan menjadi dua bagian yang menekan pada prosedurnya dan ada yang menekankan pada elemennya. Kedua kelompok ini adalah benar dan tidak bertentangan, yang berbeda adalah cara pendekatannya”

Menurut M.Thoha dkk (2015:78), “Sistem berasal dari bahasa latin (sistema) dan bahasa yunani (sustema) adalah satu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energy untuk mencapai suatu tujuan, istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set etitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Menurut Mulyati, dkk (2018:119), “Sistem didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang saling berhubungan dan berkaitan untuk melkukam dan mencapai tugas bersama-sama. Kata ‘sistem’ mengandung arti kumpulan dari komponen - komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem adalah suatu kumpulan/grup elemen dari komponen-komponen yang saling terhubung, dipergunakan untuk suatu set etitas yang berinteraksi yang mempunyai tujuan yang sama.

Karateristik Sistem

Menurut Hutahaean (2015:3), sistem yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Komponen sistem (components system)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen sistem terdiri dari komponen yang berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

2. Batasan sistem (boundary system)

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.

3. Lingkungan luar sistem (environment)

Lingkungan luar sistem (environment) adalah di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat menguntungkan yang harus teteap dijaga dan yang merugikan harus dijaga dan dikendalikan, kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

4. Penghubung sistem (interface system)

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lain. Keluaran (output) dari subsistem akan menjadi masukkan (input) untuk subsistem lain melalui penghubung.

5. Masukan sistem (input system)

Masukan adalah enargi yang dimasukan ke dalam sistem, yang dapat berupa perawatan (maintenance input), dan masukan sinyal (signal input).

6. Keluaran sistem (output system)

Keluaran sistem adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.

7. Pengolah sistem (process system)

Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, sistem akutansi akan mengolah data menjadi laporan-laporan keuangan.

8. Sasaran sistem (objective system)

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Sasaran dari sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.

Gambar 2.1 : Karateristik Sistem

Klasifikasi Sistem

Menurut Mustakini dalam Amin (2017:114), Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (abstract system) dan sistem fisik (physical system). Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem akutansi, sistem produksi dan lain sebagainya.
2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (natural system) dan sistem buatan manusia (human made system). Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan human-machine sistem atau ada yang menyebut dengan man-machine sistem. Sistem informasi merupakan contoh manmachine sistem, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia.
3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tak tentu (probabilitas system). Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti. Sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari sistem interaksi yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksikan karena mengandung unsur probabilitas.
4. Sistem diklasisfikasikan sebagai sistem tertutup (close system) dan sistem terbuka (open system). Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sitem yang benarbenar tertutup, yang ada hanyalah relatively closed sistem (secara relatif tertutup,tidak benar-benar tertutup). Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Karena sistem sifatnya terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya, maka system harus mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik. Sistem yang baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara relatip tertututp karena sistem tertutup akan bekerja secara otomatis dan terbuka hanya untuk pengaruh yang baik saja.

Konsep Dasar Data

Definisi Data

Definisi data menurut Indriyani dan Humdiana yang dikutip oleh Randy Richi Wuaya Jermias dalam Jurnal EMBA (2016:818), “Fakta-fakta, simbol dan karakter data atau observasi yang menggambarkan suatu fenomena tertentu”.

Menurut Terry dalam buku Hutahaen (2016:8), “Pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang di rencanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan”.

8 unsur pokok pengolahan data, yaitu :

1. Membaca
2. Menulis, Mengetik
3. Mencatat atau mencetak
4. Menyortir
5. Menyampaikan atau memindahkan
6. Menghitung
7. Membandingkan
8. Menyimpan

Konsep Dasar Informasi

Definisi Informasi

Menurut Mulyati dkk (2018:119), “Informasi adalah sebuah nilai, arti atau manfaat yang dihasilkan dari proses pengolahan berbagai sumber data”.

Sedangkan Menurut Lusyani dkk (2015:80), ”Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya, dan bermanfaat dalam mengambil sebuah keputusan”.

Menurut Sitohang dalam Journal Of Informatic Pelita Nusantara Vol. 3 No. 1 (2018:7) mengatakan bahwa, “Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerima”

Dari pernyataan para ahli mengenai definisi informasi, dapat disimpulkan, informasi adalah data atau nilai yang dihasilkan dari berbagai cara agar dapat tersusun menjadi sebuah informasi yang baik dan dapat menjadikan informasi tersebut sebagai untuk mengambil keputusan.

Kualitas Informasi

Menurut Nur Azizah, dkk dalam Jurnal SENSI (2017:16), kualitas suatu informasi tergantung dari 3 (tiga) hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu dan relevan. Penjelasan tentang kualitas informasi tersebut dipaparkan di bawah ini :.

1. Akurat (Accurate), Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena biasanya dari sumber informasi sampai penerima informasi ada kemungkinan terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut
2. Tepat Waktu (Timelines), Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan suatu landasan dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat maka dapat berakibat fatal bagi organisasi
3. Relevan (Relevance), Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya, dimana relevansi informasi untuk tiap-tiap individu berbeda tergantung pada yang menerima dan yang membutuhkan. Nilai informasi ditentukan oleh dua hal yaitu manfaat dan biaya. Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya.

Nilai Informasi

Menurut Azizah, dkk dalam Jurnal SENSI (2017:17) ada 10 Sifat yang dapat menentukan nilai informasi yaitu sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam memperoleh (Accesibility)

Informasi memiliki nilai yang lebih sempurna apabila dapat diperoleh secara mudah.

2. Sifat luas dan kelengkapannya (Comprehenshiveness)

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila mempunyai lingkup atau cakupan yang luas dan lengkap.

3. Ketelitian (Accuracy)

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila mempunyai ketelitian yang tinggi.

4. Kecocokan dengan pengguna (Relavance)

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

5. Ketepatan waktu (Timelines)

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diterima oleh pengguna pada saat yang tepat.

6. Kejelasan (Clarity)

Informasi yang jelas akan meningkatkan kesempurnaan nilai informasi.

7. Fleksibilitas (Flexibility)

Nilai informasi semakin sempurna apabila memiliki fleksibilitas tinggi.

8. Dapat dibuktikan (Verified)

Nilai informasi semakin sempurna apabila informasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

9. Dapat diukur (Measurable)

Informasi untuk pengambilan keputusan seharusnya dapat diukur agar dapat mencapai nilai yang sempurna.

Konsep Dasar Sistem Informasi

Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi menurut Khanna dkk dalam Jurnal CCIT (2015:33), “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”.

Menurut Harfizar, dkk dalam Jurnal SENSI (2017:190-207), “Sistem informasi adalah komponen-komponen yang membentuk sistem yang menghasilkan suatu informasi yang berfungsi sebagai penyedia informasi atau laporan”

Menurut Rachmadi, dkk dalam Jurnal SISFOTEK GLOBAL Vol. 7 No. 1 (2015:96), “Sistem informasi merupakan gabungan dari empat bagian utama. Keempat bagian utama tersebut mencakup perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih”

Dari pengertian sistem informasi menurut para ahli, dapat disimpulkan, sistem informasi ialah suatu komponen yang membentuk suatu sistem yang ada didalam suatu instansi, yang mengelola suatu sistem tersebut dengan menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen, dalam suatu organisasi

Unified Modeling Languange (UML)

Definisi UML

Menurut Maimunah dalam jurnalnya (2016) “UML(Unified Modeling Language) merupakan bahasa visual dalam permodelan yang memungkinkan pengembang system membuat sebuah blueprint yang dapat menggambarkan visi mereka tentang sebuah sistem dalam format yang standar, mudah dimengerti dan menyediakan mekanisme untuk mudah dikomunikasikan dengan pihak lain”.

Menurut Sutrisno dalam jurnalnya (2017), “UML (Unified Modeling Language) adalah perangkat lunak yang berparadigma “berorientasi objek”. Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami”.

Jenis-Jenis Diagram UML

Menurut Mulyani (2017:244) Diagram-diagram yang terdapat pada UML sangat banyak, berikut ini beberapa diagram yang sering digunakan dalam pengembangan sistem.

1. Use Case Model

Use Case Model merupakan kumpulan diagram dan text yang saling bekerja sama untuk mendokumentasikan bagaimana user (aktor) berinteraksi dengan sistem.

2. Class Diagram

Class Diagram adalah diagram yang digunakan untuk mempresentasikan kelas, komponen-komponen kelas dan hubungan antara masing-masing kelas.

3. Object Diagram

Object Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan dan mempresentasikan objek dan hubungan antar objek tersebut.

4. Activity Diagram

Activity Diagram memiliki kemampuan untuk melakukan percabangan aktivitas.

5. Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek. Sequence Diagram secara khusus menjabarkan behavior sebuah skenario tunggal.

6. Collaboration Diagram

Collaboration Diagram hampir sama dengan sequence diagram, bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa collaboration diagram merupakan pengganti (substitusi) dari sequence diagram.

7. Statechart Diagram

Statechart Diagram adalah teknik umum yang digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Berbagai bentuk statechart telah ada sejak tahun 1960-an dan pemodelan berorientasi objek adalah yang paling awal mengadopsinya untuk menampilkan behavior.

8. Component Diagram

Component Diagram adalah diagram yang menggambarkan dan mempresentasikan model fisik dan implementasi sistem (software) seperti misalnya model arsitektur hardware, integrasi, dan distribusi implementasi software pada arsitektur hardware yang sudah ditetapkan.

9. Deployment Diagram

Deployment Diagram adalah diagram yang mempresentasikan model fisik dari hardware serta integrasi dan distribusi software pada arsitektur hardwaretersebut.

Konsep Dasar Elisitasi

Definisi Elisitasi

Menurut Sunarya, dkk dalam Jurnal Innovative Creative and Information Technology (ICIT) (2015:18), “Elisitasi adalah Rancangan yang dibuat berdasarkan sistem baru yang diinginkan oleh pihak manajemen terkait dan disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi”.

Menurut Siahaan dalam jurnal M.Iqbal Dzulhaq, Rahmat Tullah, dan Putra Satia Nugraha (2017:1), “Elisitasi adalah pengumpulan kebutuhan aktivitas awal dalam rekayasa kebutuhan (Requirements Engineering). Sebelum kebutuhan dapat dianalisis, dimodelkan, atau ditetapkan, kebutuhan harus dikumpulkan melalui proses elisitasi".

Tahapan Elisitasi

Menurut Dede Bachtiar dan Atikah dalam Jurnal Sisfotek Global (2015:74), “Elisitasi berisi usulan rancangan sistem baru yang diinginkan oleh pihak manajemen terkait dan disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi. Elisitasi dilakukan melalui tiga tahap yaitu sebagai berikut :

1. Elisitasi Tahap I

Berisi seluruh rancangan sistem baru yang diusulkan oleh pihak manajemen terkait melalui proses wawancara

2. Elisitasi Tahap II

Merupakan hasil pengklasifikasian dari elisitasi tahap I berdasarkan metode MDI. Metode MDI ini bertujuan untuk memisahkan antara rancangan sistem yang penting dan harus ada pada sistem baru dengan rancangan yang disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi``

1. “M” pada MDI itu artinya mandatory (penting). Maksudnya requirement tersebut harus ada dan tidak boleh dihilangkan pada saat membuat sistem baru.
2. “D” pada MDI itu artinya desirable, maksudnya requirement tersebut tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan. Tetapi jika requirement tersebut digunakan dalam pembuatan sistem, akan membuat sistem tersebut lebih sempurna.
3. “I” pada MDI itu artinya inessential. Maksudnya bahawa requirement tersebut bukanlah bagian dari luar sistem
3. Elisitasi Tahap III

Merupakan hasil penyusutan dari elisitasi tahap II dengan cara mengeliminasi semua requirement yang optionnya I pada metode MDI. Selanjutnya semua requirement yang tersisa diklasifikasikan kembali melalui metode TOE, yaitu sebagai berikut:

1. T artinya Technical, Maksudnya bagaimana tata cara atau teknik pembuatan requirement tersebut dalam sistem yang diusulkan.
2. O artinya Operational, maksudnya bagaimana tata cara penggunaan requirement tersebut dalam sistem yang akan dikembangkan.
3. E artinya Economy, maksudnya berapakah biaya yang diperlukan guna membangun requirement tersebut dalam sistem.

Metode TOE tersebut dibagi kembali menjadi beberapa option, yaitu :

1. High (H) : Sulit untuk dikerjakan, karena teknik pembuatan dan pemakaiannya sulit serta biayanya mahal, sehingga requirement tersebut harus diimplementasi
2. Middle (M) : Mampu untuk dikerjakan
3. Low (L) : Mudah untuk dikerjakan
4. Final Draft Elisitasi

Merupakan hasil akhir yang dicapai dari suatu proses elisitasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan suatu sistem yang akan dikembangkan.

Definisi PHP

Menurut Supono (2016:3), “PHP (Hypertext Prepocessor) adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang bersifat server-side yang dapat ditambahkan kedalam”.

Menurut Jubilee Enterprise (2017:1), “PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berasis website”.

Definisi Framework

Menurut Amit S. Thwari dan Dr. S.E. Yedey yang berjudul “STUDY OF CODEIGNITER TECHNOLOGY” dalam International Journal of Research in Computer & Information Vol. 1 No. 2 (2016:2) Mengatakan framework adalah seperangkat perpustakaan yang disusun dalam desain arsitektural untuk memberikan kecepatan, akurasi, kenyamanan dan konsistensi dalam pengembangan aplikasi semacam itu, kerangka kerja tersebut memuat unsur-unsur berikut: Jika kerangka kerja ini dikaitkan dengan kata PHP, maka bisa diartikan sebagai kerangka kerja yang memudahkan pengembangan web dengan menggunakan bahasa PHP.

Definisi Framework Codeigniter

Menurut Shan dan Hua yang dikutip oleh Ahmad Leo Yudanto, dkk dalam Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (2017:629)Framework adalah “Sebuah arsitektur yang terbuka yang dibuat berdasarkan pada standar pengembangan perangkat lunak yang diterima secara umum”.

Sedangkan menurut Betha Sidik yang dikutip oleh Mara Destiningrum dan Qadhli Jafar Adrian dalam Jurnal Teknoinfo (2017:8) mengatakan bahwa “Framework adalah kumpulan intruksi-intruksi yang dikumpulkan dalam class dan function-function dengan fungsi masing-masing untuk memudahkan developer dalam memanggilnya tanpa harus menuliskan syntax program yang sama berulang-ulang serta dapat menghemat waktu”.

Menurut Betha Sidik (2018:2), “Codeigniter (CI) adalah framework pengembangan aplikasi (application development framework) dengan menggunakan PHP, suatu kerangka pembuatan program dengan menggunakan PHP. Pengembangan dapat langsung menghasilkan program dengan cepat, dengan mengikuti kerangka kerja untuk membuat yang telah disiapkan oleh framework CI ini.

Definisi HTML

Menurut Fauzan Masykur dan Fiqiana Prasetiyowati dalam Jurnal STI (2016:95), mengemukakan bahwa “HTML (Hypertext Markup Language) merupakan kumpulan dari symbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk penampilan halaman pada web browser”.

Sedangkan, menurut Priyanto Hidayatullah dan Jauhari K.K (2015:13),HTML (Hypertext Markup Language) adalah “Bahasa standard yang digunakan untuk menampilkan halaman web”. HTML biasa dilakukan :

1. Mengatur tampilan dari halaman web dan isinya.
2. Membuat tabel dalam halaman web.
3. Mempublikasikan halaman web secara online.
4. Membuat form yang bisa di gunakan untuk menangani registrasi dan transaksi via web.
5. Menambahkan objek-objek seperti citra, audio, video, animasi, java applet dalam halaman web.
6. Menampilkan area gambar (canvas) di browser.

Dapat disimpulkan bahwa HTML adalah sebuah Bahasa pemrograman yang terdiri dari teg-teg yang berfungsi untuk membuat sebuah halaman web.

Definisi CSS

Menurut Rohi Abdulloh (2018:7), “CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yaitu dokumen web yang berfungsi mengatur elemen HTML dengan berbagai properti yang tersedia sehingga dapat tambil dengan berbagai gaya yang diinginkan”.

Menurut Taryana Suryana dan Koesheryatin (2014:101), “CSS (Cascading Style Sheet) adalah suatu bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu website.

Menurut Vivian Siahaan dan Rismon Hasibolan Sianipar (2018:26), “sebuah teknologi W3C yang dinamakan CSS (Cascading Style Sheet) yang memampukan pembuat dokumen untuk menetapkan presentasi elemen-elemen sebuah halaman web (misalnya; jenis huruf, pengaturan spasi, warna dll) yang terpisah dari struktur domumen (bagian kepala, teks tubuh, link dan lainnya)”.

Definisi XAMPP

Menurut Rahman (2015:80), “XAMPP adalah suatu bundel web server yang populer digunakan untuk coba-coba diwindows karena kemudahan instalisasinya. Bundel program open source tersebut berisi antara lain server web Apache, interpreter PHP dan basis data MySQL”.

Menurut Er. Saurabh Walia dan Er. Satinderjit Kaur Gill dalam International Journal of Computer Science and Mobile Computing (IJCSMC) (ISSN 2320-088X) Volume 3, Issue 8, August 2015 XAMPP memiliki 4 (empat) komponen utama, yaitu :

1. Apache, web server online yang paling populer dengan penggunaan hampir 54% dari seluruh situs. Apache adalah aplikasi web server yang memproses dan memberikan konten web ke komputer.
2. MySQl, merupakan aplikasi open source yang menyediakan sistem pengaturan database.
3. PHP, adalah bahasa script di sisi server yang banyak dipakai beberapa situs paling popoler di dunia, termasuk WordPress dan Facebook. PHP banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi karena merupakan open source dan mudah dipelajari.
4. Perl, Perl adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dinamis yang digunakan secara luas dalam pemrograman jaringan, sistem admin, dan lain-lain.

Definisi Notepad++

Menurut Murya (2016:8), “Notepad++ merupakan aplikasi gratis yang memiliki fitur yang sangat berguna bagi programmer atau developer dalam membuat program. Notepad++ menggunakan komponen Scintila untuk dapat menampilkan dan menyunting teks dan berkas kode sumber berbagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem operasi Microsoft Windows”.

Menurut Murya (2016:8), Dalam notepad++ terdapat beberapa fitur-fitur . Fitur-fitur pada Notepad++ antara lain:

1. WYSIWYG
2. User Defined Syntax Highlighting
3. Multi – Document Tabs
4. Regular Expression Search/Replace Supported
5. Full Drag ‘N Drop Supported
6. Dynamic Position of Views
7. File Status Auto-Detection
8. Zoom in and Zoom out
9. Multi-Language Environtment Supported
10. Bookmark
11. Brace and Indent gudeline Highlighting
12. Marco recording and playback dll

Berdasarkan pendapat yang di kemukakan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa notepad++ memiliki fitur yang sangat berguna bagi programmer atau developer dalam membuat program.

Teori Khusus

Konsep Dasar Perizinan

Definisi Perizinan

Menurit Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara yang dikutip oleh Ayu Lestari (2017), “izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, prekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Ini berarti persyaratanpersyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmu, sebagaimana di amanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya”.

Menurut Philipus M Hadjon yang dikutip oleh Yustinus Ryan Widyatmoko (2015), “Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga”.

Tujuan Perizinan

Menurut Andrian Sutedi dikutip oleh Yustinus Ryan Widyatmoko (2015) Tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Dari sisi pemerintah Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :
1. Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
2. Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
2. Dari sisi masyarakat Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.
1. Untuk adanya kepastian hukum.
2. Untuk adanya kepastian hak.
3. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirkan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Konsep Dasar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Definisi Usaha Mikro

Definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikutip dari Utami Dini Azhary (2018), “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang”.

Definisi Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

Definisi Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Kriteria Usaha Kecil Menegah (UKM)

Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 2.1 Tabel Karakteristik UMKM

Sumber : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Konsep Dasar Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Dasar Hukum IUMK

Menurut badan kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia bahwasanya dasar hukum IUMK adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden nomor Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tanggal 21 November 2014 Tentang Pedoman Pemberian IUMK
3. Nota Kesepahaman Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan yang ditandatangani tanggal 30 Januari 2015 Tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Daerah;

Perjanjian Kerja Sama Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirut PT. BRI (Persero) Tbk, dan Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) yang ditandatangani tanggal 30 Januari 2015 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Daerah.

Metode Analisa PIECES

Menurut ina Sholihah (2016:106), “Analisa PIECES adalah analisa yang melihat sistem dari Performance, Information/Data, Economic, Control/Security, Efficiency, dan Service. Adapun pengertianya sebagai berikut :

1. Performance (Kehandalan)

Kehandalan suatu sistem merupakan variabel pertama dari PIECES dimana mempunyai peran penting untuk melihat sejauh mana dan seberapa handalkah suatu sistem dalam memproses untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Variabel ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mengevalusasi sistem dengan memperhatikan 2 komponen berikut :

1. Kemampuan suatu sistem dalam mengerjakan sejumlah perintah dalan periode waktu yang telah ditentukan, dengan baik dan tanpa hambatan (error).
2. Cepat atau lambatnya kemampuan sistem dalam merenspon suatu perintah/program pembatasan ataupun permintaan terhadap suatu transaksi.
2. Informationn (Informasi)

Informasi merupakan komoditas krusial bagi pengguna akhir. Evaluasi terhadap kemampuan sistem informasi dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat perlu dilakukan untuk menyikapi dan menangani masalah yang muncul. Dalam hal ini meningkatkan kualitas informasi tidak dengan mudah menambah jumlah informasi, karena terlalu banyak informasi malah akan menimbulkan masalah baru.

3. Economic (Ekonomi)

Alasan Ekonomi berangkali merupakan motivasi paling umum bagi suatu proyek. Pijakan bagi kebanyakan manajer adalah biaya atau rupiah. Persoalan ekonomis dan peluang berkaitan dengan masalah biaya.

4. Control (Kendali)

Tugas-tugas bisnis perlu dimonitor dan dibetulkan jika ditemukan kinerja yang dibawah standar. Kontrol dipasang untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah, atau mendeteksi kesalahaan sistem, menjamin keamanan data, dan persyaratan.

5. Eficieency

Efsiensi menyangkut bagiamana menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan input yang sekecil mungkin. Adapun indikasi suatu sistem dapat dikatakan efisien sebagai berikut :

1. Banyak waktu yang terbuang pada aktivitas sumber daya manusia, mesin, atau komputer.
2. Data dimasukan atau disalin secara berlebihan.
3. Informasi dihasilkan secara berlebihan.
4. Data diproses secara berlebihan.
5. Usaha yang dibutuhkan untuk tugas-tugas terlalu berlebihan.
6. Material yang dibutuhkan untuk tugas-tugas terlalu berlebihan.
6. Service (Pelayanan)

Kualitas pelayanan suatu sistem dapat dikatakan buruk apabila termasuk dalam kriteria berikut :

1. Sistem menghasilkan produk yang tidak akurat.
2. Sistem menghasilkan produk yang tidak konsisten.
3. Sistem menghasilkan produk yang tidak dipercaya.
4. Sistem tidak mudah digunakan.
5. Sistem tidak fleksibel.

Definisi MySQL

Menurut Lubis, dkk. (2017:1537), “MySql adalah database yang unik untuk melakukan pendekatan yang berbeda untuk mentimpan dan mengakses data melalui konsep mesin penyimpann”.

Menurut Fauziah et all ( 2017:4), “MySql adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang database sebagai sumber dan pengelolaan datanya. Kepopuleran MySql antara lain karena MySql menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya sehingga mudah digunakan. MySql juga bersifat open source kecuali pada windows yang bersifat shareware”.

Definisi Black Box Testing

Menurut Euis Sitinur Aisyah dkk, dalam Journal SENSI (2016:177), “Black Box Testing adalah metodelogi uji coba yang memfokuskan pada keperluan fungsional perangkat lunak.Pengujian blackbox berusaha menemukan fungsifungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database ekstrenal, kesalahan kinerja dan inisialisasi dan kesalahan terminasi”.

Menurut Himawan dkk (2016:342), “Blackbox Testing adalah menemukan kesalahan dalam beberapa katagori, diantaranya: fungsi-fungsi yang salah atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database ekternal, kesalahan performa, kesalahan inisialisasi dan termisasi”.

Studi Pustaka (Literlature Review)

Menurut Abas Sunarya dan Lisa Anisah dalam Jurnal Creative Education Of Research In Information Technology And Artificial (CERITA) Vol. 4 No. 1 (2018:78), “Literature review atau penelitian sebelumnya merupakan bentuk literatur tentang sebuah penemuan yang telah ditemukan oleh sumber sebelumnya (emprical finding) dan berkaitan dengan topik penelitian”.Manfaat dari literature review ini antara lain:

1. Mengidentifikasikan kesenjangan (identify gaps) dari penelitian ini.
2. Menghindari membuat ulang (reinventing the wheel) sehingga banyak menghemat waktu dan juga menghindari kesalahan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain.
3. Mengidentifikasikan metode yang pernah dilakukan dan yang relevan terhadap penelitian ini.

Meneruskan apa yang penelitian sebelumnya telah dicapai sehingga dengan adanya studi pustaka ini, penelitian yang akan dilakukan dapat membangun atas landasan (platform) dari pengetahuan atau ide yang sudah ada.

Literature review dalam suatu penelitian adalah mengetahui apakah para peneliti lain menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kita rumuskan atau tidak. Banyak penelitian yang sebelumnya dilakukan mengenai Penerbitan izin usaha menengah dan kecil Berikut ini adalah penelitian yang telah dilakukan dan memiliki korelasi yang searah dengan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan Laporan Skripsi ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Effendy, Ruli SUpriati, Silva Ayu Lestari Journal SENSI Vol 4. No 2 (2018). Dengan judul “ RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI REGISTRASI TEMPAT USAHA UNTUK MENDUKUNG PEMETAAN WILAYAH”. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, study pustaka, metode analisa menggunakan analisis PIECES, modelling sistem menggunakan UML. Sistem yang dapat melakukan proses perencanaan tempat usaha secara efektif dan efisien, dengan sistem informasi registrasi tempat usaha diharapkan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal.
2. Anggi Andriyadi dan Syela Angraeni pada Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data (SIMBADA) Vol. 1 no 2 oktober 2018. Dengan judul “SISTEM INFORMASI PERIZINAN SIUP & SITU PADA KANTOR PTSA KOTA BANDAR LAMPUNG BERBASIS WEB”. Metode Pengumpulan Data, Metode Waterfall. Tools yang digunakan Framework Codeigniter, database Mysql. Sistem yang dapat menampilkan data permohonan izin, tanda terima, penolakan sampai izin dapat di download oleh pemohon secara online menggunakan sistem berbasis web yang telah di buat.
3. Nur Azizah, Yuliana, L., & Juliana, E pada SENSI Journal Vol 3 No 1 (2017). Dengan judul “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN HARIAN LEPAS PADA PT FLEX INDONESIA”. Metode observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan metode analisa menggunakan analisa SWOT. Bahasa pemrograman PHP, database MySQL, Tools UML, software Visual Paradigm 6.4, User Interface menggunakan Adobe Dreamwever CS6, model Pengujian Black box Testing. Hasil Penelitian berupa rancangan sistem informasi penggajian yang dapat bermanfaat bagi PT. Flex Indonesia baik sebagai untuk mengambil suatu keputusan.
4. Himawan, dede Cahyadi dan Munawati pada CCIT Jurnal Vol. 9 No. 3 Agustus 2016. dengan judul “PROTYPE SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN NILAI POIN PELANGGARAN TATA TERTIB PADA SMK 1 YUPENTEK 1 TANGERANG”. Metodologi analisis SWOT. Gambaran sistem pemberian nilai poin pelanggaran tata tertib pada SMK Yupentek 1 Tangerang yang dapat mempermudah dan mempercepat proses perhitungan nilai poin pelanggaran.
5. Harfizar, Khozin Yuliana dan Muh Afiffudin pada SENSI Jurnal Vol.3 No 2 Agustus 2017. Dengan judul “PERANCANGAN SITEM INFORMASI PENDATAAN KARYAWAN PADA PERUSAHAAN JASA BERBASIS WEB”. Metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Bahasa pemrograman PHP da HTML.Sebuah rancangan Aplikasi Pendataan karyawan baru berbasis Web yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan serta nilai yang kompetitif bagi perusahaan.
6. Indri Handayani pada CCIT Jurnal 2015 dengan judul “PEMANFAATAN SISTEM IME (ILEARNING MEDIA) DAN RINFO (RAHARJA.INFO) DALAM PENARAPAN SISTEM E-JOURNAL DI CCIT JOURNAL PADA PERGURUAN TINGGI RAHARJA”. Metode observasi dan studi pustaka, Unified Modelling Languange (UML). Gambaran Rancangan Sistem yang memudahkan pengguna sehingga proses pengolaan jurnal dapat lebih mudah.
7. Bayu Waspodo, Ahmad Nurul Fajar dan Noor Hadi prayitno pada Jurnal Sistem Informasi Vol. 8. 2015 dengan judul “SISTEM INFORMASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUMEDANG”. UML, pengembangan sistem menggunakan RAD.Unified Modelling Language (UML) versi 1.5 dan menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 5.2.2, untuk database menggunakan MySQL versi 5.1.37. Hasil dari penelitian ini adalah IMB Layanan Sistem Informasi dan IPPT berbasis Web adalah sistem informasi yang dapat menjadi solusi bisnis di register, transparansi status permintaan, inspeksi, perhitungan dan penetapan izin, penerbitan izin, informasi pengiriman, serta laporan ringkasan yang dinamis.
8. Hani Dewi Ariessanti, Robbyul Awal Amrullah, dan Amalia Syahidah, pada Jurnal SENSI vol.3 No 1 (2017) dengan judul “PERANCANGAN ADMIN SIS+ BERBASIS ONLINE UNTUK MEMPERMUDAH KINERJA ADMIN DALAM MEMONITORING DATA SIS+”. Yii Framework dan Bootstrap. Sebuah sistem admin SiS+ yang dapat membantu admin dari segi keefetifan dalam melakukan pengkinian (Edit, Add, Delete) data.
9. Henk Akkermans, Quan Zhu, Laurens Lamper dan Roland van de Kerkhof (2019) yang berjudul “DESIGNING SMART SERVICES: A SYSTEM DYNAMICS-BASED BUSINESS MODELING METHOD FOR IOT-ENABLED MAINTENANCE

BAB III

ANALISA SISTEM YANG BERJALAN

Gambaran Umum Perusahaan

Sejarah Singkat Kota Tangerang

Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta mempunyai beban yang cukup berat, karena sebagai penyangga ibukota menjadikan beberapa kecamatan yang berbatasan langsung menjadi pusat segala kegiatan baik Pemerintah, Ekonomi, industri dan Perdagangan, Politik, Sosial Budaya.

Dengan sangat pesatnya perkembangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, maka Pemerintah memandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara khusus, maka pada tanggal 28 Februari 1981 keluar Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang, dengan demikian Kecamatan Tangerang, Kecamatan Batuceper, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Benda dan Kecamatan Jatiuwung masuk ke dalam Wilayah Kota Administratif Tangerang.

Dalam perjalanan kurun waktu 12 Tahun Kota Administratif Tangerang menunjukan perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat disegala bidang, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dinamika kehidupan perekonomian kota ditandai dengan berkembangnya unit-unit usaha dan perdagangan termasuk pertumbuhan jumlah penduduk yang mencapai 921.848 jiwa, dengan laju pertumbuhan mencapai 8,27 % yang diakibatkan derasnya arus urbanisasi yang pada akhirnya berpengaruh bagi kehidupan sosial - politik, budaya dan perekonomian masyarakat.

Perkembangan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota yang peruntukannya sebagai daerah industri, perumahan, perdagangan, dan jasa dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.

Dengan struktur Pemerintahan yang masih berbentuk Kota Administratif sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 650/SK-39-Pemda/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Kota Administratif Tangerang, mengalami berbagai kesulitan karena terbatasnya kewenangan pemerintah kota pada waktu itu.

Selanjutnya Surat Keputusan Gubernur tersebut dijabarkan melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 188.45/SK.40-HUK/1984 tanggal 17 Maret 1984 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang kepada Walikota Administratif Tangerang.

Dengan perubahan struktur Pemerintah Kota Administratif tetapi tidak dapat mendukung dinamika pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tangerang, terlebih lagi aparat Pemerintah Kota hanya berjumlah 737 orang yang terdiri dari 331 PNS dan 406 status magang/honor daerah. Untuk itulah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Kota Administratif diperlukan struktur Pemerintahan yang lebih tinggi dari status Kota Administratif yaitu dengan membentuk daerah otonom Kotamadya Daerah Tingkat II yang mengatur rumah tangganya sendiri.

Adapun Walikota Administratif Tangerang yang telah menjabat mulai terbentuk Kota Administratif adalah :

1. Periode 1982-1986  : Bapak KARSO PERMANA, BA
2. Periode 1986-1990  : Bapak Drs. H. YITNO
3. Periode 1990-1993  : Bapak Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Proses pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang diawali dengan adanya aspirasi sejumlah tokoh masyarakat yang disampaikan kepada Bpk. Drs. H. YITNO sebagai Walikota Administratif Tangerang kemudian direstui oleh Bapak H. TADJUS SOBIRIN sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang pada waktu itu, selanjutnya diproses melalui DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang didasari oleh :

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 658.5/2111-Bappeda/1987 tanggal 9 Juni 1987 perihal Usulan Peningkatan Status Kota Administratif Tangerang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 656/SK125.Setwan/1987 tanggal 29 Juni 1987 tentang Peningkatan Status Kota Administratif Tangerang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
3. Surat Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 135/0960/Pemda/1987 tanggal 4 Desember 1987 perihal Persetujuan Dewan dalam rangka Usulan Peningkatan Status Kota Administratif menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II.
4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 36/DP.110/SK/1987 tanggal 30 Desember 1987 tentang Persetujuan Atas Peningkatan Status Kota Administratif Tangerang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 135/1389/Pemda/1988 tanggal 7 Maret 1988 perihal Usulan Peningkatan Status Kota Administratif Tangerang kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 188.457/Kep.491-Ortak/1989 tanggal 1 April 1989 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang kepada Walikota Tangerang.
7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 188.45/SK.28-Huk/1991 tanggal 19 Pebruari 1991 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang kepada Walikota Tangerang.
8. Pengesahan Undang-undang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 27 Februari 1993 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu Jenderal TNI (Pur) Soeharto atas usul Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Pur) RUDINI.

Proses pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang secara keseluruhan berlangsung selama 5 tahun 8 bulan 27 hari yaitu sejak tanggal 1 Juni 1987 sampai dengan 28 Februari 1993 dan secara resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang menjadi Daerah Otonom Ke-25 di Jawa Barat dan Ke-312 se Indonesia. Selanjutnya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang diresmikan oleh Bapak Jenderal TNI (Pur) RUDINI (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 1993 bertepatan dengan bulan Suci Ramadhan 1413 H sekaligus melantik Bapak Drs. H. DJAKARIA MACHMUD sebagai Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang.

Satu tahun kemudian, berdasarkan hasil pemilihan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Bapak Drs. H. DJAKARIA MACHMUD terpilih sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pertama. Adapun urutan Walikotamadya Kepala Derah Tingkat II Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1993 – 1998 : Bpk Drs. H. DJAKARIA MACHMUD
2. Tahun 1998 – 2003 : Bpk Drs. H. MOCH. THAMRIN
3. Tahun 2003 – 2008 : Bpk Drs. H. WAHIDIN HALIM
4. Tahun 2008 – 2013 : Bpk Drs. H. WAHIDIN HALIM
5. Tahun 2013 – Sekarang : Bpk. H. Arief R. Wismansyah, B.Sc., M.Kes.

Demikian sejarah singkat berdirinya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang menjadi Kota Tangerang.

Kedudukan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat peraturan pemerintah yang melandasi pernyataan diatas:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

Dalam peraturan Walikota diatas yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang.
8. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah adalah Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang

Struktur organisasi merupakan susunan atau tingkatan manajemen yang berada pada organisasi mulai dari top sampai dengan lower manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu diperlukan pengorganisasian yang jelas terhadap jabatan, tanggung jawab, dan orang-orang yang menjalani tugasnya. Berikut bagan struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang.

Gambar 3.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas

Susunan organisasi Dinas adalah:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Koperasi, membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan, Data, dan Informasi;
2. Seksi Bina Usaha, Fasilitasi, dan Kemitraan;
3. Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, membawahkan:
1. Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing;
2. Seksi Promosi dan Kemitraan;
3. Seksi Analisa Data dan Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. UPT
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. pengelolaan UPT; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
3. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat
1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan
2. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. penatausahaan urusan umum;
2. penatausahaan urusan kepegawaian;
3. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
4. penatausahaan urusan keuangan;
5. Pengoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan e-government; dan
6. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang- Bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
2. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
3. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
4. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
9. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan/asset Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. melakukan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
11. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan serta administrasi keuangan.
2. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah:
1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
3. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
4. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
5. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
6. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
7. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
12. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
5. Bidang Koperasi
1. Bidang Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelembagaan, usaha, kemitraan, kualitas sumber daya manusia, dan fasilitasi pembiayaan bagi koperasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
1. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perkoperasian di bidang kelembagaan koperasi meliputi urusan organisasi dan badan hukum koperasi, keanggotaan koperasi, serta pengendalian dan akuntabilitas koperasi;
2. penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan koperasi bidang kelembagaan;
3. penyelenggaraan pembinaan, pemberian bimbingan, pemberian fasilitasi, dan pengawasan dalam rangka pemasaran produk-produk koperasi;
4. penyelenggaraan perlindungan usaha bagi koperasi;
5. penyelenggaraan kegiatan pengembangan hubungan kemitraan antar koperasi;
6. penyelenggaraan penerapan standar pemberian ijin badan hukum koperasi;
7. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, penilaian koperasi, dan penerapan sanksi;
8. penyelenggaraan penyiapan data koperasi;
9. penetapan kebijakan sistem pengawasan KSP/USP;
10. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang fasilitasi pembiayaan, jasa keuangan, serta penjaminan bagi koperasi;
11. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi,
12. Pelaporan.
3. Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
6. Seksi Kelembagaan, Data, dan Informasi
1. Seksi Kelembagaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Koperasi yang berkenaan dengan pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengawasan terhadap koperasi di bidang kelembagaan, data, dan informasi.
2. Uraian tugas Seksi Kelembagaan, Data, dan Informasi adalah:
1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan, Data, dan Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengawasan terhadap koperasi di bidang kelembagaan;
3. melakukan pemberian bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan koperasi di bidang kelembagaan;
4. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisa data pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
5. pelaksanaan kegiatan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya terkait pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
7. melakukan bimbingan teknis bagi petugas data dan informasi;
8. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi;
9. melakukan pemeliharaan sistem data dan informasi;
10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan, Data, dan Informasi; dan
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Kelembagaan, Data, dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
7. Seksi Bina Usaha, Fasilitasi, dan Kemitraan

Seksi Bina Usaha, Fasilitasi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Koperasi yang berkenaan dengan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan usaha koperasi.

1. Uraian tugas Seksi Bina Usaha, Fasilitasi dan Kemitraan adalah:
2. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Usaha, Fasilitasi, dan Kemitraan berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
3. melakukan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Bina Usaha, Fasilitasi, dan Kemitraan dalam pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan usaha koperasi;
4. melakukan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan usaha koperasi;
5. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan usaha koperasi;
6. melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan;
7. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya terkait dengan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan koperasi;
8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha, Fasilitasi dan Kemitraan; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Bina Usaha, Fasilitasi dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

8. Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi

Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Koperasi yang berkenaan dengan perencanaan, pembinaan dan koordinasi, serta pengawasan dan pengendalian kepatuhan, penilaian koperasi dan penerapan sanksi.

Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi adalah:

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. melakukan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi;
3. melakukan kegiatan pengumpulan data, bahan perumusan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan KSP/USP dan KJKS/UJKS;
4. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan kepatuhan, data penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan KSP/USP dan KJKS/UJKS;
5. melakukan kegiatan penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan KSP/USP dan KJKS/UJKS;
6. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya terkait dengan penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi , dan tingkat kesehatan KSP/USP dan KJKS/UJKS;
7. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi; dan
8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

9. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup bidang usaha mikro, kecil dan menengah berkenaan dengan pembinaan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang kelembagaan, usaha, peningkatan daya saing, fasilitasi dan kemitraan, promosi dan analisa data serta informasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah
2. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang UMKM
3. penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kelembagaan;
4. penyelenggaraan pembinaan, pemberian bimbingan, pemberian fasilitasi, dan pengawasan dalam rangka pemasaran produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah;
5. penyelenggaraan perlindungan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
6. penyelenggaraan kegiatan pengembangan hubungan kemitraan antar usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah, dan perusahaan besar;
7. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang fasilitasi pembiayaan, jasa keuangan, serta penjaminan bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
8. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil dan menengah; dan
9. Pelaporan.

Bidang usaha mikro, kecil dan menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

10. Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing

Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkenaan dengan pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan peningkatan daya saing terhadap usaha, mikro, kecil dan menengah dan kualitas sumber daya manusia.

Uraian tugas Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai penyusunan rencana strategis serta rencana dan Anggaran Dinas;
2. melakukan kegiatan pengumpulan data dan bahan perumusan dilingkup Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing usaha mikro, kecil dan menengah;
4. melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
5. melakukan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis untuk kalangan usaha dalam rangka Peningkatan Daya Saing usaha mikro, kecil dan menengah;
6. melakukan kegiatan penyusunan petunjuk teknis terhadap kegiatan di Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah;
7. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainya dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing usaha mikro, kecil dan menengah;
8. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Seksi Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

11. Seksi Promosi dan Kemitraan

Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkenaan dengan pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kemitraan serta fasilitasi pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah. Uraian tugas Seksi Promosi dan Kemitraan adalah:

1. melakukan penyusunan rencana Kegiatan Seksi Promosi dan Kemitraan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. melakukan Penyiapan bahan Penyusunan konsep kebijakan, pedoman petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian, Pengawasan terhadap usaha mikro kecil menengah di bidang kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, Promosi dan Kemitraan;
3. melakukan Penyusunan konsep kebijakan, pedoman petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian, Pengawasan terhadap usaha mikro kecil menengah di bidang kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan;
4. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan program-program pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di bidang Promosi dan Kemitraan;
5. melakukan pemberian bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan usaha mikro kecil menengah di bidang Promosi dan Kemitraan;
6. melakukan fasilitasi, pelayanan, dan advokasi hukum usaha mikro kecil menengah;
7. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha mikro kecil menengah;
8. melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan promosi pengembangan usaha-usaha mikro kecil menengah;
9. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan pemberian perlindungan bagi usaha mikro kecil menengah;
10. melakukan koordinasi, penyiapan, dan pelaksanaan pelatihan peningkatan dalam rangka meningkatakan kualitas sumber daya manusia usah mikro kecil menengah;
11. melakukan koordinasi promosi produk usaha mikro kecil dan menengah;
12. melakukan pembentukan, pengembangan dan pembinaan terhadap jaringan usaha antara sesame UMKM dengan pedagang dan lembaga keuangan;
13. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan Kemitraan;
14. melakukan penyiapan dan pelaksanaan pelayanan dibidang fasilitasi pembiayaan, jasa keuangan serta penjaminan bagi UMKM; dan
15. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Promosi dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

12. Seksi Analisa Data dan Informasi Umum

Seksi Analisa Data dan Informasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkenaan dengan merencanakan, koordinasi, pengawasan pengendalian kegiatan Analisa Data serta Informasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Uraian tugas Seksi Analisa Data dan Informasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisa Data dan Informasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas ;
2. melakukan perencanaan kegiatan pengumpulan Data bahan perumusan Analisa Data dan Informasi usaha mikro, kecil dan menengah ;
3. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data, bahan serta informasi Usaha mikro, kecil dan menengah ;
4. melakukan kegiatan pembuatan Data base dan Informasi Usaha mikro, kecil dan menengah ;
5. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Seksi Analisa Data dan Informasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
6. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Analisa Data dan Informasi Usaha mikro, kecil dan menengah ; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Analisa Data dan Informasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tata Laksana Sistem Yang Berjalan

Prosedur Sistem Yang Berjalan

Analisa prosedur sistem yang berjalan saat ini pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang, semuanya masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media dalam pencatatan dan pengolahan laporan perizinan UKM Kota Tangerang tersebut. Berikut prosedur yang berjalan yaitu meliputi:

Prosedur Perizinan UKM Kota Tangerang

1. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro kepada petugas Kecamatan dengan membawa Surat Pengantar dari Kelurahan (yang disertai Fotocopy KTP Kota Tangerang dan Fotocopy KK)
2. Petugas kecamatan akan memberikan formulir yang harus diisikan oleh pemohon izin usaha tersebut. Formulir Isian Pendaftaran harus diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan kondisi usaha. Formulir Isian Pendaftaran harus ditandatangani oleh PUMK.
3. Setelah Formulir telah diisi lengkap, selanjutnya diserahkan kembali kepada petugas kecamatan dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Petugas Kecamatan akan menginput data tersebut kedalam system yang sudah terintegrasi ke server (database online) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tangerang untuk mendapatkan Nomor Ijin Usaha Mikro.
5. Selanjutnya petugas kecamatan akan meminta tanda tangan kepada kepala camat, dan memberikan surat izin usha mikro kepada pemohon.

Rancangan Prosedur Sistem Berjalan

Untuk mengetahui rancangan sistem yang berjalan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang, peneliti menggunakan Unified Modeling Languange (UML) sebagai bahan untuk menjelaskan alur sistem yang berjalan saat ini dengan berorientasikan objek.

Usecase Yang Berjalan

Diagram Use Case yang berjalan dalam pengurusan perizinan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang saat ini yaitu:

Gambar 3.2 Usecase Berjalan permohonan izin usaha mikro

1. 1 Sistem yang mencakup seluruh kegiatan sistem pengajuan Pemohonan usaha mikro
2. 3 Actor yang melakukan kegiatan, yaitu : PUMK (PelakuUsaha Mikro dan Kecil ), Petugas Kecamatan, Kepala Camat
3. 8 Usecase yang biasa dilakukan oleh actor tersebut, antara lain : Pemohonan tempat usaha, Penyerahan berkas pemohonan, mengisi form pemohonan, penyerahan formulir, penginputan data, membuat surat izin usaha mikro, menandatangani surat izin usaha, memberikan surat izin usaha.
4. 2 Noted yang merupakan pilihan dari usecase, adapun Note 1 yaitu – Fotocopy KTP dan Fotocopy KK, note yang ke 2 yaitu Pas photo 4X6 sebanyak 2 Lembar
5. 2 Include yang menjelaskan bahwa usecase berasal dari sumber secara eksplisit dari usecase sebelumnya.

Activity Diagram Yang Berjalan

Activity diagram ini menggambarkan alur aktifitas dari kegiatan-kegitan yang berjalan saat ini.

Gambar 3.3 Activity Diagram Yang Berjalan

Berdasarkan gambar Activity Diagram pemohonan izin usaha saat ini terdapat :

1. 1 initial Node, objek yang diawali
2. Terdapat 3 swinline yaitu PUMK, Petugas kecamatan, Kepala Camat
3. 8 Action, dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.
4. 2 Noted yang merupakan catatan yang harus dilengkapi pada pemohonan
5. 1 Activity Final Node, objek yang diakhiri.

Sequence Diagram Yang Berjalan

Diagram sequence merupakan gambaran dari kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan diterima antar objek. Adapun sequence yang berjalan pada sistem saat ini adalah sebagai berikut.

Gambar 3.4 Sequence Diagram Berjalan

1. 3 Life Line antarmuka yaitu PUMK Pemohonan Izin Usaha Mikro, Formulir, Surat Keterangan Izin Usaha Mikro
2. 3 Actor yang melakukan kegiatan, diantaranya PUMK, Petugas Kecamatan, Kepala Camat
3. 10 Message yang biasa dilakukan aktor ialah diantaranya membuat surat permohonan izin usaha mikro, penyerahan berkas pengajuan, memberi formulir, menerima formulir, mengisi formulir pengajuan, menyerahkan formulir yang sudah di TTD, menginput data formulir, membuat surat izin keterangan Izin Usaha Mikro, meminta tanda tangan, memberikan Surat Izin keterangan Izin Usaha Mikro

Analisa Sistem Yang Berjalan

Analisa Batasan Sistem

Setiap sistem pasti memiliki batasan yang memisahkan antara sistem dengan lingkungan luarnya. Sesuai dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti, bahwa hal yang akan dibahas adalah mengenai permasalahaan sistem Perizinan UKM pada Kota Tangerang. Permasalahan yang diambil yaitu mengenai Proses Perizinan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Tangerang.

Analisa PIECES

Analisis PIECES dilakukan untuk menilai system yang berjalan pada perusahaan berdasarkan Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, serta Service. Berikut adalah hasil analisis PIECES yang telah dilakukan:

1. Performance

Pengolahan data perizinan belum efektif dan efisien, terdapat prosedur yang terlalu panjang dan cukup memakan banyak waktu sehingga kebanyakan pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya.

2. Information

Akurat : Penyajian informasi masih sering terjadi kesalahan karena pengolahan data yang kurang akurat (masih besar kemungkinan terjadinya human error), oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang terkomputerisasi.

3. Economy

Biaya : Mengeluarkan biaya ekonomis, tenaga dan waktu dalam proses pengurusan perizinan usaha kecil karena masih menggunakan begitu banyak kertas.

4. Control

Kegiatan yang masih menggunakan banyak kertas sebagai dokumen fisik masih kurang efektif dan efisien dalam melakukan control yang tentunya memerlukan banyak waktu dan tempat untuk menyimpan dokumen tersebut.

5. Effisiency

Sumber Daya Biaya : Kertas yang digunakan untuk mencetak laporan yang tidak akurat/terjadi kesalahan.

Sumber Daya Tenaga : Pengerjaan yang dilakukan oleh satu staff yang proses pengerjaannya belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama.

6. Service

Proses pelayanan sistem yang berjalan saat ini belum mempermudah pelaku usaha dalam melakukan perizinan usahanya yang mengakibatkan banyaknya pelaku usaha kecil yang tidak mendaftarkan usahanya kepada pihak pemerintahan khususnya Dinas Koperasi dan UKM.

Hasil analisis PIECES ini menyatakan bahwa sistem yang saat ini berlangsung tidak optimal yang memperkuat landasan dirancangnya sistem perizinan usaha kecil dan untuk memudahkan proses perijinan usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah, juga dapat meningkatkan kinerja pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang.

Konfigurasi Sistem Berjalan

Spesifikasi Hardware

1. Processor : Intel (R) Pentium (R) CPU G2030T
2. Monitor : BenQ G615HDPL
3. Mouse : USB Optical Mouse
4. Keyboard : QWERTY
5. RAM : 2 GB
6. Harddisk : 250 GB
7. Printer : Laserjet

Spesifikasi Software

1. Microsoft Office 2007
2. Google Chrome dan Mozilla Firefox
3. Acrobat Reader DC

Hak Akses (Brainware)

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang.
2. Staff Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang.
3. Admin

Permasalahan yang dihadapi dan Alternatif Pemecahan Masalah

Permasalahan Yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang telah dijabarkan di BAB I yang akan di bahas yaitu :

1. Mengapa diperlukan perancangan system UMK pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang?

Karena pada Dinas Koperasi dan UMK Kota Tangerang saat ini masih dilakukan secara semi komputerisasi yang mana pendataan usaha kecil Kota Tangerang masih dilakukan dengan menggunakan Ms. Excell yang tentunya data yang dimiliki belum selalu data terbaru.

2. Bagaimana merancang system UMK yang dapat membantu Dinas Koperasi dan UMK Kota Tangerang?

System UMK yang dirancang berbasis web guna untuk membantu Dinas Koperasi dan UMK Kota Tangerang dalam melakukan proses perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya.

3. Siapa saja yang terbantu dengan adanya system UMK yang dirancang?

Yang terbantu dengan adanya system UMK yang dirancang yaitu Pegawai Dinas Koperasi dan UMK Kota Tangerang dan para Pelaku Usaha yang akan mendaftarkan perizinan usahanya.

Alternatif Pemecahan Permasalahan

Setelah mengamati dan menganalisa dari beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem pelayanan yang berjalan saat ini, peneliti mengusulkan beberapa alternatif pemecahan dari permasalahaan yang dihadapi, yaitu antara lain :

1. Membuat Sistem Penerbitan Izin Usaha Menengah dan Kecil untuk Dinas Koperasi dan UMK Kota Tangerang yang terintegrasi secara komputerisasi sehingga data yang diakses merupakan data terbaru yang didapatkan yang tentunya membantu proses pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap UMK yang ada.
2. Sistem yang dibuat harus dapat menyimpan data setiap transaksi yang ada dengan baik dan aman, karena database sangat penting untuk memiliki tight security untuk menghindari terjadinya peretasan database ataupun miss database.
3. System yang dibuat harus dapat memudahkan pelaku usaha dalam menerbitkan izin usahanya sehingga baik pelaku usaha maupun pegawai Dinas Koperasi dan UMK Kota Tangerang dapat sama-sama memberikan peran yang baik demi kemajuan UMK Kota Tangerang.
4. System yang dibuat harus mempunyai level untuk mengakses system tersebut dengan hak akses yang berbeda untuk setiap levelnya, seperti Admin dan Pimpinan, serta system yang dibuat bersifat Open Source agar dapat meminimalisir pengeluaran pada kantor.

User Requirement

Untuk menanyakan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem yang dapat menjadikan suatu kegiatan menjadi mudah diperlukannya suatu metode yang berisi tentang rancangan dari kebutuhan suatu sistem baru yang akan dibuat yaitu dengan metode elisitasi.

Elisitasi Tahap I

Elisitasi Tahap 1 yang disusun berdasarkan hasil wawancara dan analisa pada bagian dan pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan sistem yang akan dikembangkan. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap Kasubid Keuanga mengenai sistem yang diusulkan. Berikut ini lampiran Elisitasi tahap I yang telah dibuat:

---

BAB IV

RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

Rancangan Sistem Usulan

Setelah menganalisa sistem yang berjalan saat ini di PT. Cipta Perdana Lancar, selanjutnya akan dibahas mengenai rancangan sistem usulan yang akan dikerjakan. Adapun usulan prosedur yang bertujuan untuk memperbaiki sistem yang berjalan saat ini. Dalam menganalisa rancangan usulan prosedur yang baru, penelitian ini menggunakan Visual Paradigm for UML 13.0 untuk menggambarkan Use Case Diagram, Class Diagram, dan Activity Diagram.

Prosedur Sistem Usulan

1. HRD
   1. Melakukan login.
   2. Menampilkan menu beranda.
   3. Menampilkan menu data karyawan. Menu ini menampilkan data karyawan yang aktif. Dalam menu ini HRD dapat search, view, update, delete, dan create.
   4. Menampilkan menu data karyawan masuk. Menu ini menampilkan data karyawan yang aktif. Dalam menu ini admin dapat search, view, update, delete, dan create.
   5. Menampilkan menu laporan. Menu ini terdapat control safety masuk dan karyawan masuk. Dalam menu laporan control safety dapat search dan print. Dalam menu karyawan masuk dapat search dan print.
   6. Menampilkan menu manajemen user. Menu ini menampilkan user yang aktif dan mengendalikan sistem. Dalam menu ini HRD dapat search, view, update, delete, dan create.
   7. Menampilkan ubah password. Menu ini menampilkan ubah passsword. Dalam menu ini HRD dapat update.
   8. Menampilkan menu materi. Menu ini menampilkan tentang materi kesehatan dan keselamatan kerja.
   9. Melakukan logout.
2. Super Admin
   1. Melakukan login.
   2. Menampilkan menu beranda.
   3. Menampilkan menu data karyawan. Menu ini menampilkan data karyawan yang aktif. Dalam menu ini super admin dapat search, view, update, delete, dan create.
   4. Menampilkan menu data karyawan masuk. Menu ini menampilkan data karyawan yang aktif. Dalam menu ini admin dapat search, view, update, delete, dan create.
   5. Menampilkan menu laporan. Menu ini terdapat control safety masuk dan karyawan masuk. Dalam menu laporan control safety dapat search dan print. Dalam menu karyawan masuk dapat search dan print.
   6. Melakukan logout.

Use Case Diagram Sistem yang Diusulkan

Use case diagram berfungsi untuk menggambarkan sistem dengan pemakai (user) yang disebut actor. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan pemakai (user).

Gambar 4.1 use case diagram sistem yang diusulkan

Berdasarkan gambar 4.1 use case diagram sistem yang diusulkan :

1. Terdapat satu sistem yang mencakup seluruh kegiatan sistem pengelolaan data dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja pada PT. Cipta Perdana Lancar Tangerang
2. Terdapat dua actor yang melakukan kegiatan, diantaranya Manajer dan Super admin.
3. Terdapat 9 Use Case yaitu :
   1. Login.
   2. Beranda
   3. Data Karyawan.
   4. Data Karywan Masuk.
   5. Satu Extend Use Case, yaitu : Menu Laporan memiliki Control Safety dan Karyawan Masuk.
   6. Manajemen User.
   7. Ubah Password.
   8. Materi.
   9. Logout.

Activity Diagram Sistem yang Diusulkan

Berikut ini merupakan activity diagram yang menggambarkan alur aktivitas sistem informasi pengelolaan data dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja yang sedang dirancang yaitu :

Gambar 4.2 activity diagram yang diusulkan

Pada gambar 4.2 activity diagram yang diusulkan :

1. Terdapat satu initial node, untuk mengawali objek.
2. Terdapat 10 activity sebagai state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi diantaranya, yaitu : login, beranda, data karyawan, data karyawan masuk, laporan control safety, laporan karyawan masuk, manajemen user, ubah password, materi dan logout.
3. Terdapat satu initial final node yang merupakan aktifitas akhir kegiatan.

Sequence Diagram Sistem yang Diusulkan

Berikut ini merupakan sequence diagram yang menggambarkan alur-alur aktivitas sistem informasi pengelolaan data dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja yang sedang dirancang yaitu :

1. Sequence diagram untuk manajer yang diusulkan terdapat.
   

   Gambar 4.3 Sequence Diagram Manajer Sistem yang Diusulkan

   Pada gambar 4.3 sequence diagram untuk manajer yang diusulkan :

   1. Terdapat 1 actor yang melakukan kegiatan, yaitu Manajer.
   2. Terdapat 8 lifeline yang saling berinteraksi, yaitu menu beranda, data karyawan, data karyawan masuk, laporan control safety, laporan karyawan masuk, manajemen user, dan ubah password, materi.
   3. Terdapat 2 boundary lifeline, yaitu login dan logout.
2. Sequence diagram untuk Super Admin yang diusulkan terdapat :
   

   Gambar 4.4 Sequence Diagram Super Admin Sistem yang Diusulkan

   Sequence Diagram Super Admin Sistem yang Diusulkan :

   1. Terdapat 1 actor yang melakukan kegiatan, yaitu Super Admin.
   2. Terdapat 5 lifeline yang saling berinteraksi, yaitu menu beranda, data karyawan, data karyawan masuk, laporan control safety, laporan karyawan masuk.
   3. Terdapat 2 boundary lifeline, yaitu login dan logout.

Class Diagram Sistem Yang Diusulkan

Class diagram yang digunakan untuk menjelaskan spesifikasi objek-objek yang ada di dalam apikasi sistem informasi pengelolaan data dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja. Dimana class diagram yang diusulkan terdapat objek (class) yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Gambar 4.5 class diagram yang diusulkan

Perbedaan Prosedur Antara Sistem Berjalan dan Sistem Usulan

Pada bab ini dijelaskan perbedaan sistem yang berjalan saat ini dan sistem yang diusulkan ditable di bawah ini :

Tabel 4.1 Perbedaan Prosedur Antara Sistem Berjalan dan Sistem Usulan

---

Rancangan Basis data

Spesifikasi Basis Data

Rancangan database dipakai untuk mempermudah dalam proses penyeleksian data, serta membantu pemprograman dalam mengambil dan menampilkan data. Pada database digunakan tabel-tabel, dan pada table-tabel ini akan dijelaskan mengenai nama field, type dan size tersebut.

1. Nama File : is_karyawan
   Media  : Hardisk
   Primary Key : kode_karyawan
   Panjang record  : 267
   

   Tabel 4.2 Data Karyawan

   
2. Nama File : is_karyawan_masuk
   Media : Hardisk
   Primary Key : kode_kontrol_safety
   Panjang Record : 136
   

   Tabel 4.3 Data Karyawan Masuk

   
3. Nama File : is_user
   Media : Hardisk
   Primary Key : id_user
   Panjang Record : 318
   

   Tabel 4.4 User

   

---

Rancangan Prototype

Rancangan prototype sistem pengelolaan data dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja diantaranya yaitu :

Prototype Login

Pada saat program pertama kali dijalankan pada tampilan yang muncul yaitu login. Tampilan login berfungsi sebagai awal dalam menggunakan sistem informasi pengelolaan data dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja, yang berhak melakukan login yaitu: HRD dan admin. Berikut ini merupakan tampilan rancangan prototype pada login yang ditunjukkan pada gambar 4.6 :

Gambar 4.6 Login

Keterangan pada menu login yaitu:

1. Text field username : masukan username pada kolom username.
2. Text field password : masukan password yang sesuai dengan username agar masuk ke dalam sistem.
3. Button login : setelah memasukkan username dan password dengan benar selanjutnya klik login setelah itu admin dapat masuk kedalam sistem. Sedangkan, jika username atau password salah maka tidak dapat masuk ke dalam sistem dan akan muncul tulisan username atau password salah.

Prototype Menu Beranda

Rancangan menu beranda untuk menampilkan halaman awal pada sistem pengelolaan data dalam penanganan pada kesehatan dan keselamatan kerja, yang berisi menu data karyawan, menu data karyawan masuk, menu laporan, menu laporan control safety, menu karyawan masuk, menu manajemen user, menu ubah password, materi dan menu logout.
Berikut ini merupakan tampilan rancangan prototype pada menu beranda yang ditunjukkan pada gambar 4.7 :

Gambar 4.7 Beranda

Prototype Menu Data Karyawan

Berikut ini merupakan tampilan rancangan prototype pada data karyawan yang ditunjukkan pada gambar 4.8 :

Gambaar 4.8 Data Karyawan

Keterangan pada tampilan data karyawan yaitu :

1. No, kode karyawan, nama karyawan, nik karyawan, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, no hp, control safety, status kerja, bagian, , upload foto, jumlas cs dan aksi.
2. Klik tombol Button tambah, maka akan tampil input data karyawan yang ditunjukkan pada gambar 4.9 :

Gambar 4.9. Input Data Karyawan

Keterangan pada input data karyawan yaitu :

1. Di form data karyawan isi : kode karyawan, nama karyawan, nik karyawan, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, no hp, control safety, status kerja, bagian, dan upload foto.
2. Terdapat button Simpan untuk menambah data karyawan.

Prototype Menu Data Karyawan Masuk

Berikut ini merupakan tampilan rancangan prototype pada data karyawan masuk yang ditunjukkan pada gambar 4.10 :

Gambar 4.10. Data Karyawan Masuk

Keterangan pada tampilan data karyawan masuk yaitu :

1. No, kode, kode control safety, tanggal masuk, CS pakai, data karyawan, jumlah control safety, jumlah pakai, dan total jumlah control safety.
2. Klik tombol Button tambah, maka akan tampil input data karyawan masuk yang ditunjukkan pada gambar 4.11 :

Gambar 4.11. Input Data Karyawan Masuk

Keterangan pada input data karyawan masuk yaitu :

1. Di form data karyawan masuk isi : kode control safety, tanggal masuk, control safety pakai, data karyawan, jumlah control safety, jumlah pakai, dan total jumlah control safety.
2. Terdapat Button simpan untuk menambah data karyawan masuk.

Prototype Halaman Laporan Control Safety

Berikut ini merupakan tampilan rancangan prototype pada data control safety yang ditunjukkan pada gambar 4.12 :

Gambar 4.12. Laporan Control Safety

Keterangan pada tampilan laporan control safety yaitu :

1. No, kode, kode karyawan, nama karyawan, nik karyawan, control safety, bagian, dan jumlah cs.
2. Klik tombol Button cetak, maka akan tampil cetak laporan control safety yang ditunjukkan pada gambar 4.13 :

Gambar 4.13. Cetak Laporan Control Safety

Prototype Halaman Laporan Karyawan Masuk

Berikut ini merupakan tampilan rancangan prototype pada laporan karyawan masuk yang ditunjukkan pada gambar 4.14 :

Gambar 4.14. Menu Laporan Data Karyawan Masuk

Keterangan pada laporan data karyawan masuk yaitu :

1. Tanggal untuk menampilkan update tanggal yang ingin dicetak.
2. Klik tombol Button cetak, maka akan tampil cetak laporan karyawan masuk yang ditunjukkan pada gambar 4.15.

Gambar 4.15. Cetak Laporan Data Karyawan Masuk

Prototype Menu Manajemen User

Berikut ini merupakan tampilan rancangan prototype pada manajemen user yang ditunjukkan pada gambar 4.16 :

Gambar 4.15. Manajemen User

Keterangan pada tampilan manajemen user yaitu :

1. No, foto, username, nama user, hak akses, status..
2. Search untuk mencari data manajemen user.
3. Show entries untuk menampilkan jumlah data dalam satu halaman.
4. Klik tombol Button tambah user, maka akan tampil input user yang ditunjukkan pada gambar 4.17 :

Gambar 4.17. Input User

Keterangan pada input user yaitu :

1. Di form input user isi : username, password, nama user, level.
2. Terdapat button Simpan untuk menambah data user.

Prototype Menu Ubah Password

Berikut ini merupakan tampilan rancangan prototype pada ubah password yang ditunjukkan pada gambar 4.18 :

Gambar 4.18. Ubah Password

Keterangan pada ubah password yaitu :

1. Di form ubah password isi : password lama, passsword baru, dan ulangi password baru.
2. Terdapat button simpan untuk menyimpan password.

Prototype Menu Materi

Berikut ini merupakan tampilan rancangan prototype pada materi yang ditunjukkan pada gambar 4.19 :

Gambar 4.19. Menu Materi

Konfigurasi Sistem Usulan

Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang diusulkan dalam rancangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Processor : Intel Pentium
2. Monitor : Toshiba 15,6”
3. Hardisk : 500 GB
4. RAM : 4.00 GB
5. Keyboard : Flat matt black keyboard
6. Printer : Canon PIXMA 2800
7. Mouse : Logitech

Spesifikasi Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang diusulkan dalam rancangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi Windows 7
2. Microsoft Office 2007
3. XAMPP
4. Notepad ++
5. Visual Paradigm for UML 8.0
6. Google Chrome

Hak Akses (Brainware)

1. HRD
2. Super Admin

---

Testing

Pengujian dilakukan dengan menggunakan black box testing ini, dilakukan dengan beberapa input pada sistem. Input tersebut selanjutnya di proses sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya, untuk melihat apakah program aplikasi sudah dapat menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan dari sistem tersebut. Jika input yang diberikan sudah dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya, maka program yang dibuat sudah benar. Namun jika output yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya, maka sistem masih terdapat beberapa kesalahan, selanjutnya dilakukan perbaikan agar memperbaiki kesalahan yang terjadi.

Black Box Testing Login

Tabel 4.20. Black Box Testing pada menu login.

Black Box Testing Input Data Karyawan

Tabel 4.21. Black Box Testing pada menu input data karyawan

Black Box Testing Tambah Data Karyawan Masuk

Tabel 4.22. Black Box Testing pada menu tambah data karyawan masuk

Black Box Testing Laporan Control Safety

Tabel 4.23. Black Box Testingpada menu laporan control safety

Black Box Testing Laporan Karyawan Masuk

Tabel 4.24. Black Box Testing pada menu laporan karyawan masuk

Black Box Testing Manajemen User

Tabel 4.25. Black Box Testing pada menu manajemen user

Black Box Testing Ubah Password

Tabel 4.26. Black Box Testing pada menu ubah password

Black Box Testing Materi

Tabel 4.27. Black Box Testing pada menu materi

---

Implementasi

Implementasi yang Diusulkan

Tampilan sistem perancangan pengelolaan data dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dilihat pada gambar berikut ini :

1. Tampilan Login
   Tampilan login merupakan langkah paling utama dalam mengimplementasikan program yang telah dibuat dengan catatan username atau password yang dimasukkan harus benar. Tampilan login ini menjaga sistem supaya tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang yang berhak untuk melakukan login hanya manajer, super admin dan admin.
   
   

   Gambar 4.28 Login

2. Tampilan Menu Beranda
   Menu Beranda adalah menu yang berada di tampilan awal setelah melakukan login dan sistem yang berisi menu data karyawan, menu data karyawan masuk, menu laporan (control safety dan karyawan masuk), menu manajemen user, menu ubah password dan menu materi.
   Berikut tampilan menu beranda yang ditujukkan pada gambar 4.29 :
   

   Gambar 4.29. Menu Beranda

3. Tampilan Program Data Karyawan
   Tampilan data karyawan, menu yang berada setelah beranda yang berisisi data-data karyawan. Berikut ini merupakan tampilan program data karyawan yang ditunjukkan pada gambar 4.30 :
   

   Gambar 4.30 Menu Data Karyawan

   Klik tombol tambah, maka akan tampilan program input data karyawan yang ditunjukkan pada gambar 4.31 :

   

   Gambar 4.31. Input Data Karyawan

4. Tampilan Program Data Karyawan Masuk
   Tampilan data karyawan masuk, menu yang berada setelah data karyawan yang berisi data-data karyawan masuk. Berikut ini merupakan tampilan program data karyawan masuk yang ditunjukkan pada gambar 4.32 :
   

   Gambar 4.32 Data Karyawan Masuk

   Klik tombol tambah, maka akan tampilan program input data karyawan masuk yang ditunjukkan pada gambar 4.33 :

   

   Gambar 4.33 Input Data Karyawan Masuk

5. Tampilan Program Laporan Control Safety
   Tampilan laporan control safety, menu yang berada setelah data karyawan masuk yang berisi laporan-laporan control safety, berikut ini merupakan tampilan data laporan control safety yang ditunjukkan pada gambar 4.34 :
   

   Gambar 4.34 Laporan Control Safety

   Klik tombol cetak, maka akan tampilan program cetak laporan control safety yang ditunjukkan pada gambar 4.35 :

   

   Gambar 4.35 Cetak Laporan Control Safety

6. Tampilan Program Laporan Data Karyawan Masuk
   Tampilan laporan karyawan masuk, menu yang berada setelah laporan control safety yang berisi data-data karyawan masuk, berikut ini merupakan tampilan data laporan karyawan masuk yang ditunjukkan pada gambar 4.36 :
   

   Gambar 4.36 Laporan Data Karyawan Masuk

   Klik tombol cetak, maka akan tampilan program cetak laporan data karyawan masuk yang ditunjukkan pada gambar 4.37 :

   

   Gambar 4.37 Cetak Laporan Data Karyawan Masuk

7. Tampilan Program Manajemen User
   Tampilan program manajemen user terdapat manajer dan super admin yang aktif, berikut ini merupakan tampilan manajemen user yang ditunjukkan pada gambar 4.38 :
   

   Gambar 4.38 Manajemen User

   Klik tombol tambah, maka akan tampilan program input user masuk yang ditunjukkan pada gambar 4.39 :

   

   Gambar 4.39 Input User

8. Tampilan Program Ubah Password
   Tampilan program ubah password terdapat jika manajer ingin mengubah password admin. Berikut ini merupakan tampilan ubah password yang ditunjukkan pada gambar 4.40 :
   

   Gambar 4.40 Ubah Password

---

Schedule

Tahap ini dibutuhkan untuk rencana implementasi yang berguna dalam melaksanakan penerapan sistem tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam usaha untuk mewujudkan suatu sistem yang sedang direncanakan ini, dalam bentuk time schedule yang ditunjukkan pada tabel 4.5 :

Tabel 4.5 Schedule

Estimasi Biaya

Estimasi biaya digunakan untuk perhitungan kebutuhan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian yang diusulkan. Berikut ini adalah estimasi biaya yang ditunjukkan pada tabel 4.6 :

Tabel 4.6 Estimasi Biaya

---

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Cipta Perdana Lancar Tangerang, maka penulis mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan BAB I yaitu :

1. Sistem informasi pengelolaan data dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada PT. Cipta Perdana Lancar yang berjalan saat ini yaitu dalam proses penginputan data pengelolaan data karyawan, kontrol safety dan materi training tersebut masih manual dengan cara HRD mencari data pribadi karyawan di loker dan Kabag/Karu mengontrol secara manual, maka solusi dari permasalahan di atas yaitu membuatkan sistem yang terkomputerisasi untuk sistem pengelolaan data dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja agar saling terintegrasi satu sama lain. Sehingga menimbulkan data yang dihasilkan berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Sistem informasi yang dibutuhkan pada penanganan keselamatan berupa kontrol safety untuk para karyawan yang dilakukan oleh kabag/karu agar terhindar dari kecelakaan, materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja agar mereka mengetahui bahaya apa saja jika melanggar aturan kesehatan dan keselamatan kerja, dan data pribadi karyawan untuk manager mendapatkan data lebih efektif dan efisien saat terjadi kecelakaan kerja pada PT. Cipta Perdana Lancar Tangerang.

3. Dengan adanya rancangan sistem informasi penanganan keselamatan karyawan, pada sistem yang baru sudah dapat mengecek karyawan siapa saja yang sudah safety, sehingga tidak perlu HRD turun ke lapangan untuk mengecek karyawan. Pada sistem yang baru, HRD bisa tau karyawan mana saja yang lengkap alat safety, sehinggal yang sering melanggar tidak lengkap alat safety akan dikenakan sanksi.

Saran

Agar penggunaan sistem informasi pengelolaan data dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan pada PT. Cipta Perdana Lancar Tangerang dapat terwujud dengan baik, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat lebih dikembangkan, antara lain :

1. PT. Cipta Perdana Lancar membutuhkan suatu sistem terkomputerisasi yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan juga tepat waktu pada setiap kontrol safety agar dapat menghindari kecelakaan kerja pada PT. Cipta Perdana Lancar Tangerang.

2. Masih diperlukan pengembangan sistem, agar sistem pengelolaan data penanganan kesehatan dan keselamatan kerja dapat lebih baik dan dimengerti oleh pihak HRD ataupun admin.

3. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi maka perlu dibuat sistem yang mampu mengirimkan data secara online ke HRD sehingga karyawan tetap terpantau safetynya agar terhindar dari kecelakaan kerja.

---

DAFTAR PUSTAKA

---

Contributors

Admin, Siti Alfisyiar