TA1322377511

Dari widuri
Lompat ke: navigasi, cari

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUTASI SPPT PADA

DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB

KOTA TANGERANG


TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

NIM
: 1322377511
NAMA


JURUSAN KOMPUTERISASI AKUNTANSI

KONSENTRASI FINANCE

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

(AMIK) RAHARJA INFORMATIKA

TANGERANG

2015/2016

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

(AMIK) RAHARJA INFORMATIKA

 

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUTASI SPPT PADA

DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB

KOTA TANGERANG

Disusun Oleh :

NIM
: 1322377511
Nama
Jenjang Studi
: Diploma
Jurusan
: Komputerisasi Akuntansi
Konsentrasi
: Finance

 

 

Disahkan Oleh :

Tangerang, 16 Juni 2016

Ketua
        
Kepala Jurusan
AMIK RAHARJA
        
Jurusan Komputerisasi Akuntansi
           
           
           
           
(Drs. Po Abas Sunarya, M. Si)
        
(Euis Siti Nur Aisyah, M.Kom)
NIP : 000603
        
NIP : 060003

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

(AMIK) RAHARJA

 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUTASI SPPT PADA

DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB

KOTA TANGERANG

Dibuat Oleh :

NIM
: 1322377511
Nama

 

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Jurusan Komputerisasi Akuntansi

Konsentrasi Finance

Disetujui Oleh :

Tangerang,16 Juni 2016

Pembimbing I
    
Pembimbing II
       
       
       
       
(Euis Siti Nur Aisyah, M.Kom)
    
(Dadan Ramdhani, Dr.,SE.,M.Si.,Akt.,CA)
NID : 05066
   
NID : 08201


AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

(AMIK) RAHARJA

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUTASI SPPT PADA

DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB

KOTA TANGERANG

Dibuat Oleh :

NIM
: 1322377511
Nama

Disetujui setelah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian

Komprehensif

Jurusan Komputerisasi Akuntansi

Konsentrasi Finance

Tahun Akademik 2015/2016

Disetujui Penguji :

Tangerang, 16 Juni 2016

Ketua Penguji
  
Penguji I
  
Penguji II
         
         
         
         
(_______________)
  
(_______________)
  
(_______________)
NID :
 
NID :
 
NID :

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

(AMIK) RAHARJA INFORMATIKA

 

LEMBAR KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUTASI SPPT PADA

DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB

KOTA TANGERANG

Disusun Oleh :

NIM
: 1322377511
Nama
Jenjang Studi
: Strata Satu
Jurusan
: Sistem Informasi
Konsentrasi
: Sistem Informasi Manajemen

 

 

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan, atau duplikat dari Tugas Akhir yang telah dipergunakan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya baik di lingkungan Perguruan Tinggi Raharja maupun di Perguruan Tinggi lain, serta belum pernah dipublikasikan.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta bersedia menerima sanksi jika pernyataan diatas tidak benar.

Tangerang, 16 Juni 2016

 
 
 
 
 
NIM : 1322377511

 

)*Tandatangan dibubuhi materai 6.000;


ABSTRACT

The Office of the PBB and BPHTB Tangerang City is an institution in the city of Tangerang. The Office of the PBB and BPHTB Tangerang City is the regional organization that specifically manages land and building tax Rural and Urban sector (PBB-P2) and the Tax on Acquisition of Land and Building (BPHTB) specifically in the city of Tangerang, Banten. At the Office of the PBB and BPHTB Kota Tangerang still not computerized well. Processing beam process is still less effective and efficient because there are some obstacles that are common errors and slow down the process of employment. Such as the absence of file recaps finished in soft copy, because the process is ongoing until today still using manual processes like to mutation SPPT is still using the ledger so frequent delays in the completion of the file at a specified time. That's what makes the United Nations processes running with less effective. Therefore, the necessity needed a system to support the needs of workers to improve the quality of the Office of the PBB and BPHTB Tangerang City. Thus the research how to keep the required information easily accessible quickly and accurately.


Kata Kunci: The Office of the PBB and BPHTB city of Tangerang, Mutation

ABSTRAKSI

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang merupakan lembaga instansi yang bergerak dalam bidang perpajakan yang berada di wilayah Kota Tangerang. Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang khusus mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten. Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang dalam proses pengolahan berkas masih dirasakan kurang efektif dan efisien karena ada beberapa kendala sehingga sering terjadi kesalahan dan memperlambat proses kerja. Salah satunya adalah dalam proses mutasi. Dalam proses ini masih dikatakan kurang efektif dan efisien dikarenakan seperti tidak adanya rekapan berkas yang sudah selesai dalam bentuk soft copy, proses yang sedang berjalan sampai saat ini masih menggunakan proses manual seperti masih menggunakan buku besar sehingga sering terjadi keterlambatan penyelesaian berkas pada waktu yang sudah ditentukan. Hal itu yang menjadikan proses PBB berjalan dengan kurang efektif dan efisien.Oleh karena itu, perlunya dibutuhkan sebuah sistem untuk menunjang kebutuhan para petugas untuk meningkatkan kualitas pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang. Dengan demikian penelitian ini lebih menuju kepada bagaimana agar informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat.


Keywords : DinasPelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, Mutasi, SPPT


KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga pada akhirnya dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan baik. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian laporan Tugas Akhur ini adalah "Perancangan Sistem Informasi Mutasi SPPT pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang”.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat guna melengkapi kurikulum perkuliahan yang harus ditempuh oleh mahasiswa/I sebelum lulus dalam jenjang Diploma III jurusan Komputerisasi Akuntansi pada Perguruan Tinggi Raharja.

Dalam penulisan ini disadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, tidak mungkin akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini diucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak, antara lain:

  1. Bapak Ir. Untung Rahardja, M.T.I selaku Presiden Direktur Perguruan Tinggi Raharja.
  2. Bapak Drs. Po. Abas Sunarya, M.Si selaku Direktur AMIK Raharja Informatika.
  3. Bapak Padeli, M.Kom selaku Pembantu Direktur I (Pudir I) AMIK Raharja Informatika.
  4. Ibu Euis Siti Nur Aisyah M.Kom selaku Kepala Jurusan Komputerisasi Akuntansi pada Perguruan Tinggi Raharja sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I
  5. Dadan Ramdhani, Dr.,SE.,M.Si.,Akt.,CA selaku dosen pembimbing II
  6. Drs. H. Herman Suwarman, M.Si selaku Kepala Dinas PBB dan BPHTB Kota Tangerang.
  7. Bapak Acep Wahyudi, SE selaku Kasi Penetapan sekaligus Pembimbing Lapangan.
  8. Segenap Staff Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang yang telah banyak membimbing dan membantu selama melakukan penelitian pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.
  9. Bapak dan Ibu Dosen Perguruan Tinggi Raharja yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
  10. Kedua Orang Tua, yang telah memberikan doa serta dukungan moril dan materi sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
  11. Rekan-rekan mahasiswa/i yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan semangat serta doa.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan agar menjadi pemicu untuk dapat berkarya lebih baik lagi. Semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.


Tangerang, 16 Juni 2016
Mochammad Ridwan Qodri
NIM. 1322377511

Daftar isi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Pelayanan PBB-P2

Tabel 3.1 Susunan Kepengurusan DPPB

Tabel 3.2 Elisitasi Tahap I

Tabel 3.3 Elisitasi Tahap II

Tabel 3.4 Elisitasi Tahap III

Tabel 3.5 Elisitasi Tahap Final

Tabel 3.6 Identifikasi SWOT

Tabel 3.7 Analisis SWOT

Tabel 3.8 Tabel Black Box Testing

Tabel 3.9 Time Schedule

Tabel 3.10 Etimasi Biaya


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Informasi

Gambar 2.2 Formulir SPPT

Gambar 2.3 Formulir SPOP

Gambar 2.4 Rumus Perhitungan PBB

Gambar 2.5 Tata Cara Pembayaran Pajak PBB

Gambar 2.6 Tata Cara Penagihan Pajak PBB

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPPB

Gambar 3.2 Use Case Diagram Proses Mutasi

Gambar 3.3 Sequence Case Diagram Proses Mutasi

Gambar 3.4 Activity Diagram Proses Mutasi

Gambar 3.5 Use Case Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Gambar 3.6 Activity Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Gambar 3.7 Sequence Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Gambar 3.8 Sequence Diagram Yang Diusulkan Untuk Ka Dinas

Gambar 3.9 Tampilan Login Admin

Gambar 3.10 Tampilan Menu Utama Admin

Gambar 3.11 Tampilan Menu Input Mutasi Admin

Gambar 3.12 Tampilan Menu Upload Data Mutasi Admin

Gambar 3.13 Tampilan Data Mutasi Admin

Gambar 3.14 Tampilan Hasil Cetak Mutasi Admin

Gambar 3.15 Tampilan Login Kepala Dinas

Gambar 3.16 Tampilan Menu Utama Kepala Dinas

Gambar 3.17 Tampilan Hasil Cetak Laporan Mutasi

DAFTAR SIMBOL

DAFTAR SIMBOL USE CASE DIAGRAM

DAFTAR SIMBOL ACTIVITY DIAGRAM

DAFTAR SIMBOL SQUENCE DIAGRAM


BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer saat ini begitu pesat dan banyak memberikan pengaruh, perkembangan serta perubahan di era globalisasi ini. Dalam kehidupan sehari - hari, pemanfaatan teknologi sudah banyak diterapkan dan dijumpai. Oleh karena itu, dibutuhkannya sarana dan prasarana untuk menunjang berjalannya teknologi tersebut secara efektif dan efisien dan juga dibutuhkannya suatu alat pengolahan data untuk menghasilkan informasi dalam bidang pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun bidang - bidang lainnya.

Perkembangan teknologi komputer yang canggih juga dibutuhkan dalam sistem pengolahan data, penyajian informasi, serta dalam pembuatan laporan. Komputer dapat membantu penyajian informasi yang efektif serta dapat diakses pada waktu yang bersamaan oleh setiap orang dan setiap waktu kapanpun dan dimanapun. Komputer sangat berperan penting, karena komputer akan sangat membantu dan memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang terbaru.

Terutama dalam proses pengolahan data, dibutuhkan sistem yang terkomputerisasi untuk mendapatkan informasi dalam proses pengolahan data yang akurat. Untuk mendapatkan data yang komplek maka sangat dibutuhkan informasi yang cepat, tepat dan akurat.

Penggunaan komputer dalam sistem informasi tidak lepas dari penyediaan sarana berupa hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak), serta penyediaan brainware (manusia), user (pengguna) dan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem tersebut.

Selain itu, dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan, pemerintah mengeluarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Sumber penerimaan daerah diantaranya adalah pajak daerah yang diatur UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah.

Menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2009, Pasal 1 ayat (37) yang berbunyi: Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Serta ayat (44) yang berbunyi: “Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang pajak. Karena itu Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang harus dapat meningkatkan kemajuan teknologi dalam memfasilitasi sistem informasi.

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dalam melakukan proses mutasi SPPT PBB masih belum maksimal. Dalam proses penginputan data ini masih menggunakan cara manual, yaitu masih menggunakan tulisan - tulisan tangan dan masih menggunakan buku – buku yang kemungkinan akan rusak atau hilang. Hal ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak atau pihak - pihak lain yang terlibat dalam proses mutasi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang agar menjadi kearah yang lebih baik dalam sistem informasi pengelolahan berkas mutasi yang sudah jadi.

Dengan latar belakang inilah penelitian ini akan membahas tentang sistem pengolahan mutasi SPPT PBB. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui sistem yang berjalan beserta kelemahan dan kelebihannya serta memberikan solusi pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang agar dalam pengolahan mutasi SPPT PBB tidak lagi menggunakan cara kerja yang manual tetapi menggunakan cara kerja yang terstruktur atau terkomputerisasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka judul penelitian laporan Tugas Akhir ini adalah “Perancangan Sistem Informasi Mutasi SPPT Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang”.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini secara jelas berkaitan dengan sistem informasi mutasi SPPT PBB pada DPPB Kota Tangerang. Beberapa hal akan dikemukakan dan dijelaskan tentang sistem informasi mutasi SPPT PBB. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana pengolahan proses mutasi SPPT PBB yang berjalan saat ini?
  2. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses mutasi SPPT PBB?
  3. Bagaimana merancang sistem mutasi SPPT PBB pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang?

Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam pembahasan masalah menjadi lebih terarah dan berjalan dengan baik maka perlu adanya ruang lingkup dan pembatasan masalah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir ini yaitu pengolahan proses mutasi SPPT Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan dan manfaat dalam penulisan laporan Tugas Akhir, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

  1. Untuk mengetahui proses mutasi SPPT PBB yang berlangsung selama ini pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB.
  2. Untuk mengetahui apakah sistem yang ada saat ini sudah berjalan secara efektif dan efisien.
  3. Untuk merancang sistem pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dalam penanganan mutasi SPPT PBB.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

  1. Manfaat bagi Akademis, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi.
  2. Manfaat bagi Praktis/Perusahaan, yaitu untuk menangani proses mutasi SPPT dengan merancang sebuah website agar lebih efektif.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis membutuhkan metode penelitian dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut.

Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi - asumsi dasar, pandangan - pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah - langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan diolah untuk digunakan dalam pembuatan laporan.

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai metode yang digunakan penelitian ini dalam menyusun laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

  1. Metode Pengamatan Langsung (Observation)
    Metode pengumpulan data yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam menganalisa proses mutasi SPPT PBB.
  2. Metode Wawancara (Interview)
    Melakukan sesi tanya jawab kepada narasumber yaitu Bapak Acep Wahyudi, SE sebagai Kepala Seksi Penetapan yang ada di bawah lingkungan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.
  3. Metode Studi Pustaka (Library Pustaka)
    Selain melakukan observasi, penelitian ini juga melakukan pencarian data dengan cara studi pustaka. Dalam metode penelitian ini berusaha untuk melengkapi data - data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari dari buku - buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, serta browsing di internet.

Metode Sumber Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

  1. Data Primer (Pengamatan)
    Data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, baik melalui observasi maupun melalui metode wawancara.
  2. Data Sekunder
    Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mempelajari buku dan sumber - sumber data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode Analisis Data

Merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah - langkah yang harus dilakukan, yakni sebagai berikut:

  1. Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah.
  2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.
  3. Analizer, yaitu menganalisa sistem.
  4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisa.

Metode analisa sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan UML (Unified Modeling Language) yang meliputi adanya dengan software visual paradigm yaitu sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar, menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan piranti lunak berbasis Object Orientied melalui tahap: Use Case Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram.

Metode Perancangan

Dalam penelitian ini, metode perancangan menggunakan UML (Uniefied Modeling Language) Visual Paradigm for UML 8.0. Selain itu juga penelitian ini menggunakan bahasa pemograman PHP, HTML, MySQL, XAMPP yang dapat mendukung dalam perancangan sistem.


Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, maka penelitian ini menyusun sistematika agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah untuk di mengerti, secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II membahas dan menguraikan pengertian - pengertian tentang program aplikasi yang digunakan dalam sistem berjalan, dan teori - teori tentang pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku dan jurnal yang berkaitan dengan penyusunan laporan Tugas Akhir serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab III akan menguraikan tentang gambaran umum instansi, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan serta wewenang dan tanggung jawab, Analisa sistem yang berjalan, permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahan masalah, dan user requirement yang terdiri dari 4 (empat) tahap elisitasi, yaitu elisitasi tahap I, elisitasi tahap II, elisitasi tahap III, serta final draft elisitasi yang merupakan final elisitasi yang diusulkan serta menjelaskan tentang perancangan sistem diusulkan, rancangan basis data, UML sistem yang diusulkan, tampilan layar, konfigurasi sistem yang berjalan, dan estimasi biaya.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi tentang kesimpulan hasil analisa dari penelitian dan menjawab dari tujuan penelitian yang diajukan, serta saran - saran seputar pengembangan sistem kedepan sesuai kebutuhan stakeholder.

BAB II

LANDASAN TEORI

Teori Umum

Konsep Dasar Sistem

1. Definisi Sistem

Yakub (2012)[1] menyatakan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur - prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama - sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu.

Sedangkan Mustakini (2009)[2] menyatakan bahwa sistem dapat didefiniskan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu.

2. Karakteristik Sistem

Menurut Tata Sutabri (2012:20)[3], sebuah sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

  1. Komponen Sistem (Components System)
    Suatu komponen terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen - kompenen atau elemen - elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian - bagian dari sistem. Dimana setiap subsistem memiliki sifat - sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi suatu proses sistem secara keseluruhan.
  2. Batasan Sistem (Boundary System)
    Batasan Sistem ( boundary ) merupakan daerah yang membatasi antara sistemyang satu dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan yang lainnya. Batasan suatu sistem menunjukan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.
  3. Lingkungan Luar Sistem (Environment System)
    Lingkungan luar (environment) dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.
    Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga dapat bersifat merugikan sistem tersebut.
    Lingkungan luar sistem yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan kalau tidak maka akan bisa mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.
  4. Penghubung Sistem (Interface System)
    Penghubung (interface) merupakan media yang menghubungkan antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber - sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran (output) dari suatu subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem yang lainnya melalui penghubung. Dengan penghubung ini,satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya untuk membentuk satu kesatuan.
  5. Masukan Sistem (Input System)
    Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan sistem dapat berupa masukan perawatan (maintenance system) dan masukan sinyal (signal system). Masukan perawatan adalah energi yang dimasukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Masukan sinyal adalah energi yang diperoses untuk mendapatkan keluaran.
  6. Pengolahan Sistem (Processing System)
    Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.
  7. Keluaran Sistem (Output System)
    (Output) adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat berupa masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra system. Misalnya pada sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan sisa pembuangan, sedangkan informasi merupakan keluaran yang dibutuhkan.
  8. Sasaran Sistem (Objective) dan Tujuan (Goals)
    Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dapat dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.
  9. Kontrol Sistem (Control)
    Kontrol sistem (control) merupakan pengawas bagi pelaksanaan sistem dalam pencapaian sasaran atau tujuan. Kontrol sistem dapat berupa kontrol masukan (input), kontrol proses (process), maupun kontrol keluaran (output).
  10. Umpan Balik (Feedback)
    Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali (control) sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya kedalam kondisi normal.

Konsep Dasar Informasi

1. Definisi Informasi

Sutarman (2012)[4] menyatakan bahwa informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima.

Amin dkk (2012)[5] menjelaskan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima dan digunakan untuk mengambil keputusan.

2. Jenis-jenis Informasi

Darmawan (2012)[6] menyatakan bahwa sebuah informasi bisa bermanfaat, bisa memberikan pemahaman bagi orang yang menggunakannya, jika informasi tersebut memenuhi atau mengandung salah satu komponen dasarnya. Jika dianalisis berdasarkan pendekatan information system, pada dasarnya ada sekitar 6 (enam) komponen. Adapun keenam komponen atau jenis informasi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Root of Information, yaitu komponen akar bagian dari informasi yang berada pada tahap awal keluaran sebagai proses pengolahan data. Misalnya yang termasuk ke dalam komponen awal ini adalah informasi yang disampaikan pleh pihak pertama.
  2. Bar of Information, merupakan komponen batangnya dalam suatu informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dan memerlukan informasi lain sebagai pendukung sehingga informasi awal tadi bisa dipahami. Contohnya jika anda membaca headline dalam sebuah surat kabar, maka untuk memahami lebih jauh tentunya harus membaca informasi selanjutnya, sehingga maksud dari informasi yang ada pada headline tadi bisa dipahami secara utuh.
  3. Branch of Information, yaitu komponen informasi yang bisa dipahami jika informasi sebelumnya telah dipahami. Sebagai contoh adalah informasi yang merupakan penjelasan keyword yang telah ditulis sebelumnya, atau dalam ilmu eksakta seperti matematika bentuknya adalah hasil dari sebuah uraian langkah penyelesaian soal dengan rumus-rumus yang panjang, misalnya dapat berupa petunjuk lanjutan dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu.
  4. Stick of Information, yaitu komponen informasi yang lebih sederhana dari cabang informasi, biasanya informasi ini merupakan informasi pengayaan pengetahuan. Kedudukannya bersifat pelengkap (supplement) terhadap informasi lain. Misalnya informasi yang muncul ketika seseorang telah mampu mengambil kebijakan/keputusan menyelesaikan suatu proses kegiatan, maka untuk menyempurnakannya ia memperoleh informasi-informasi pengembangan dari keterampilan yang sudah ia miliki tersebut.
  5. Bud of Information, yaitu komponen informasi yang sifatnya semi mikro, tetapi keberadaannya sangat penting sehingga di masa yang akan datang dalam jangka waktu yang akan datang informasi ini akan berkembang dan dicari, serta ditunggu oleh pengguna informasi sesuain kebutuhannya. Misalnya yang termasuk ke dalam informasi ini adalah informasi tentang masa depan, misalnya bakat dan minat, cikal bakal, prestasi seseorang, harapan-harapan yang positif dari seseorang dan lingkungan.
  6. Leaf of Information, yaitu komponen informasi yang merupakan informasi pelindung, dan lebih mampu menjelaskan kondisi dan situasi ketika sebuah informasi itu muncul. Biasanya informasi ini berhubungan dengan informasi mengenai kebutuhan pokok, informasi yang mejelaskan cuaca, musim, yang mana kehadirannya sudah pasti muncul.

3. Siklus Informasi

Sutabri (2012)[3] menjelaskan bahwa data diolah melalui suatu model informasi, kemudian si penerima akan menangkap informasi tersebut untuk membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan. Tindakan si penerima menjadi sebuah data baru. Data tersebut akan ditangkap sebagai input dan diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya sehingga membentuk suatu siklus. Siklus inilah yang disebut “Siklus Informasi” (information cycle). Siklus informasi seperti pada gambar 2.1:

Gambar 2.1: Siklus Informasi

Sumber: Sutabri (2012)

Teori Khusus

Konsep Dasar Perancangan Sistem

1. Definisi Perancangan Sistem

Al-Jufri (2011)[7] juga menyatakan bahwa rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi perlatan yang akan dipergunakan.

Kristanto (2008)[8] menjelaskan bahwa perancangan sistem adalah suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian perencanaan untuk elemen-elemen komputer yang akan menggunakan sistem baru. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem yaitu pemilihan peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru.

2. Tujuan Perancangan Sistem

Darmawan (2013)[9] menyatakan bahwa tahap perancangan sistem mempunyai 2 tujuan utama, yaitu:

  1. Untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem.
  2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap pada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat (lebih condong pada disain sistem yang terperinci).

Sutabri (2012)[3] juga menyatakan bahwa tahap rancangan sistem dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu rancangan sistem secara umum dan rinci. Adapun tujuan utama dari tahap rancangan sistem ini adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan evaluasi serta merumuskan pelayanan sistem yang baru secara rinci dan menyeluruh dari masing-masing bentuk informasi yang akan dihasilkan.
  2. Mempelajari dan mengumpulkan data untuk disusun menjadi sebuah struktur data yang teratur sesuai dengan sistem yang akan dibuat yang dapat memberikan kemudahan dalam pemrograman sistem serta keluwesan atau fleksibilitas keluaran informasi yang dihasilkan.
  3. Penyusunan perangkat lunak sistem yang akan berfungsi sebagai sarana pengolahan data dan sekaligus penyaji informasi yang dibutuhkan.
  4. Menyusun kriteria tampilan informasi yang akan dihasilkan secara keseluruhan sehingga dapat memudahkan dalam hal pengindentifikasian, analisis, dan evaluasi terhadap aspek-aspek yang ada dalam permasalahan sistem yang lama.
  5. Penyusunan buku pedoman (manual) tentang pengoperasian perangkat lunak sistem yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta penerapan sistem sehingga sistem tersebut dapat dioperasikan oleh organisasi atau instansi yang bersangkutan.

3. Langkah-langkah Perancangan Sistem

Al Jufri (2011)[7] menjelaskan bahwa langkah-langkah tahap rancangan yaitu:

  1. Menyiapkan Rancangan Sistem Yang Terinici
    Analis bekerja sama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan sistem baru denagan alat-alat yang dijelaskan dengan modul teknis. Beberapa alat memudahkan analis untuk menyiapkan dokumentasi secara top down, dimulai dengan gambaran besar dan secara bertahpa mengarah lebih rinci. Pendekatan top down ini merupakan ciri rancangan terstruktur (structured design), yaitu: rancangan bergerak dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Alat-alat dokumentasi yang popular yaitu:
    • Diagram arus data (data flow diagram)
    • Diagram hubungan entitas (entity relathionship diagram)
    • Kamus data (data dictionary)
    • Flowchart
    • Model hubungan objek
    • Spesifikasi kelas
  2. Mengidentifikasi Berbagai Alternatif Konfigurasi Sistem
    Analis mengidentifikasi konfigurasi, bukan merek atau model peralatan computer yang akan memberikan hasil yang terbaik bagi sistem dalam menyelesaikan pemrosesan.
  3. Mengevaluasi Berbagai Alternatif Konfigurasi Sistem
    Analis bekerjasama dengan manager mengevaluasi berbagai alternatif. Alternatif yang dipilih adalah yang paling memungkinkan subsistem memenuhi kriteria kinerja, dengan kendala-kendala yang ada.
  4. Memilih Konfigurasi Terbaik
    Analis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dan mnyesuaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Setelah selesai analis membuat rekomendasi kepada manager untuk disetujui.
  5. Menyiapkan Usulan Penerapan
    Analis menyiapkan usulan penerapan (implementasi proposal) yang mengikhtisarkan tugas-tugas penerapan yang harus dilakukan, keuntungan yang diharapkan, dan biayanya.
  6. Menyetujui atau Menolak Penerapan Sistem
    Keputuasan untuk terus pada tahap penerapan sangatlah penting, karena usaha ini akan sangat meningkatkan jumlah orang yang terlibat. Jika keuntungan yang diharapkan dari sistem melebihi biayanya, makan penerapan akan disetujui.

Konsep Dasar Unified Modelling Language (UML)

1. Definisi Unified Modelling Language (UML)

Widodo (2011)[10] menyatakan bahwa UML adalah bahasa permodelan standar yang memiliki sintak dan semantik.

Nugroho (2010)[11] juga menyatakan bahwa UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma (berorientasi objek). Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami.

2. Langkah-langkah PenggunaanUnified Modeling Language (UML)

Henderi (2008)[12] menjelaskan bahwa langkah - langkah penggunaan Unified Modeling Language (UML) sebagai berikut:

  1. Buatlah daftar business process dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul.
  2. Petakan usecase untuk setiap business process untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem, kemudian perhalus use case diagram dan lengkapi dengan requirement, constraints dan catatan-catatan lain.
  3. Buatlah deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem.
  4. Definisikan requirement lain non fungsional, security dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem.
  5. Berdasarkan use case diagram, mulailah membuat activity diagram.
  6. Definisikan obyek-obyek level atas package atau domain dan buatlah sequence dan/atau collaboration untuk tiap alur pekerjaan, jika sebuah use case memiliki kemungkinan alur normal dan error, buat lagi satu diagram untuk masing-masing alur.
  7. Buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antar muka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case.
  8. Berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah class diagram. Setiap package atau domain dipecah menjadi hi'e'rarki class lengkap dengan atribut dan metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap class dibuat unit test untuk menguji fungsionalitas class dan interaksi dengan class lain.
  9. Setelah class diagram dibuat, dapat melihat kemungkinan pengelompokkan class menjadi komponen-komponen karena itu buatlah component diagram pada tahap ini. Juga, definisikan tes integrasi untuk setiap komponen meyakinkan untuk dapat bereaksi dengan baik.
  10. Perhalus deployment diagram yang sudah dibuat. Detilkan kemampuan dan requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan dan sebagainya. Petakan komponen ke dalam node.
  11. Mulailah membangun sistem.

3. Jenis-Jenis DiagramUnified Modeling Language (UML)

Widodo (2011)[10] menjelaskan bahwa berikut ini adalah definisi mengenai 9 diagram UML:

  1. Class Diagram: Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas, antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, dan relasi-relasi.
  2. Package Diagram: Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan kumpulan kelas-kelas, merupakan bagian dari diagram komponen.
  3. Use Case Diagram: Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpnan use-case dan aktor- aktor (suatu jenis khusus dari kelas).
  4. Sequence Diagram: Bersifat dinamis. Diagram urutan adalah diagram interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan dalam waktu tertentu.
  5. Communication Diagram: Bersifat dinamis. Diagram sebagai pengganti diagram kolaborasi UML 1.4 yang menekankan organisasi struktural dari objek- objek yang menerima serta mengirim pesan.
  6. State Chart Diagram: Bersifat dinamis. Diagram status memperlihatkan keadaan- keadaan pada sistem, memuat status (state), transisi, kejadian serta aktifitas.
  7. Activity Diagram: Bersifat dinamis. Diagram aktivitas adalah tipe khusus dari diagram status yang memeperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem.
  8. Component Diagram: Bersifat statis. Diagram komponen ini memperlihatkan organisasi kebergantungan sistem/ perangkat lunak pada komponen- komponen yang telah ada sebelumnya.
  9. Deployment Diagram: Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan konfigurasi saat aplikasi dijalankan (run-time).

Konsep Dasar Database

1. Definisi Database

Kustiyaningsih (2011)[13] menyatakan bahwa database adalah struktur penyimpanan data. Untuk menambah, mengakses dan memroses data yang disimpan dalam sebuah database komputer, diperlukan sistem manajemen database seperti MySQL Server.

Anhar (2010)[14] juga menyatakan bahwa database adalah sekumpulan tabel-tabel yang berisi data dan merupakan kumpulan dari field atau kolom.

Yasin (2012)[15] juga menyatakan bahwa basis data (database) adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat digunakan oleh suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

2. Tahap Perancangan Database

Pramono (2011)[16] menjelaskan bahwa tahap-tahap perancangan database sebagai berikut:

  1. Mengumpulkan informasi.
  2. Mengenali objek.
  3. Membuat model objek.
  4. Mengenali jenis informasi masing-masing objek.
  5. Mengenali relasi di antara objek-objek.

Konsep Dasar PHP

1. Definisi PHP

Madcom (2013)[17] mengemukakan bahwa PHP adalah merupakan singkatan dari Hypertex Preprocessor. Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari personal home page (situs personal) dan PHP itu sendiri pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdof pada tahun 1995, dan pada saat PHP masih bernama FI (form interpreter), yang wujudnya berupa sekumpulan scriptyang digunakan untuk mengolah data form dari web. Selanjutnya Rasmus merilis kode tersebut untuk umum. PHP adalah sebuah bahasa scriptingyang terpasang pada HTML.

Arief (2011)[18] juga mengemukakan bahwa PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis.

Anhar (2010)[14] menyatakan bahwa PHP singkatan dari: Hypertext Preprocessor yaitu bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server side HTML embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima client selalu yang terbaru atau up to date. Semua script PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan.

Konsep Dasar MySQL

1. Definisi MySQL

Raharjo (2011)[19] menyatakan bahwa MySQL adalah RDBMS atau server database yang mengelola database dengan cepat menampung dalam jumlah sangat besar dan dapat di akses oleh banyak user.

Sibero (2011)[20] juga menyatakan bahwa MySQL atau dibaca “My Sekuel” adalah suatu RDBMS (Relational Data-base Management System) yaitu aplikasi sistem yang menjalankan fungsi pengolahan data.

Kemudian Anhar (2010)[14] juga menyatakan bahwa MySQL adalah salah satu databases management system (DBMS) dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, Postagre SQL, dan lainnya.

2. Kelebihan MySQL

Saputra dkk (2012)[21] menjelaskan beberapa kelebihan yang dimiliki MySQL adalah sebagai berikut:

  1. Bersifat open source, yang memiliki kemampuan untuk dapat dikembangkan lagi.
  2. Menggunakan bahasa SQL (Structure Query Language), yang merupakan standar bahasa dunia dalam pengolahan data.
  3. Super performance dan realible, tidak bisa diragukan, pemrosesan database-nya sangat cepat dan stabil.
  4. Sangat mudah dipelajari (easy of use).
  5. Memiliki dukungan support (group) pengguna MySQL.
  6. Mampu lintas platform, dapat berjalan di berbagai sistem operasi.
  7. Multiuser, dimana MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami konflik.

3. Perintah Dasar Database MySQL

Raharjo (2011)[19] berkata bahwa dalam menjalankan MySQL diperlukan berbagai perintah untuk membuat suatu database, berikut ini disebutkan beberapa perintah dasar dalam menggunakan MySQL. Untuk menjalankan MySQL pertama kali cukup dengan mengetikkan MySQL pada Command Prompt. Perintah-perintahnya adalah sebagai berikut:

  1. Menampilkan database: SHOW DATABASE;
  2. Membuat database baru: CREATE DATABASE;
  3. Memilih database yang akan digunakan: USE database;
  4. Menampilkan tabel: SHOW TABLE;
  5. Membuat tabel baru: CREATE TABLE (field spesifikasi_field,...);
  6. Menampilkan struktur tabel: SHOW COLUMNS FROM tabel atau DESCRIBE tabel;
  7. Mengubah struktur tabel: ALTER TABLE tabel Jenis_Pengubahan;
  8. Mengisikan data: INSERT INTO table (kolom1,) VALUES („data_kolom1,); atau INSERT INTO table SET kolom1 =„data_kolom1,;
  9. Menampilkan data: SELECT kolom FROM tabel WHERE kriteria ORDER BY kolom atau SELECT * FROM tabel;
  10. Mengubah data: UPDATE tabel SET kolom = pengubahan_data WHERE kriteria;
  11. Menampilkan data dengan kriteria tertentu: SELECT kolom1,... FROM table WHERE kriteria;
  12. Menghapus data: DELETE FROM tabel WHERE kriteria;
  13. Menghapus tabel: DROP tabel;
  14. Menghapus database: DROP database;
  15. Keluar dari MySQL: QUIT; atau EXIT;

Konsep Dasar HTML

Definisi HTML

Kustiyahningsih (2011)[13] mengatakan bahwa HTML kependekanHyper Text Markup Language. Dokumen HTML adalah textfile murni yang dapat dibuat dengan editor text sembarang. Dokumen ini dikenal sebagai web page. File-file HTML ini berisi instruksi-instruksi yang kemudian diterjemahkan oleh browser yang ada di komputer client (user) sehingga isi informasinya dapat di tampilkan secara visual di komputer pengguna (user).

Saputra dkk (2013)[22] juga mengatakan bahwa HTML mempunyai kepanjangan dari Hyper Text Markup Language, yaitu suatu bahasa pemrograman hyper text. HTML ini memiliki fungsi untuk membangun kerangka ataupun format web berbasis HTML.

Sutarman (2012)[4] mengatakan bahwa HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa standar yang digunakan untuk pembuatan halaman web atau word wide web, dengan hypertext dan informasi lain yang akan ditampilkan pada halaman web. Dokumen hypertext bisa berisi teks, gambar, dan tipe informasi lain seperti data file, audio, video, dan program executeable”.

Konsep Dasar XAMPP

Definisi XAMPP

Wicaksono (2008)[23] menyatakan bahwa XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL dikomputer lokal.

Wardana (2010)[24] juga menyatakan bahwa XAMPP adalah paket software yang didalamnya sudah terkandung Web Server Apache, database MySQL dan PHP Interpreter.

Kemudian Februariyanti dkk (2012)[25] juga menyatakan bahwa XAMPP adalah sebuah software web server apache yang di dalamnya sudah tersedia database server MySQL dan dapat mendukung pemograman PHP.

Konsep Dasar Requirement Elicitation

1. Definisi Requirement

Guritno dkk (2011)[26] mengatakan requirement adalah sifat-sifat sistem atau product yang akan dikembangkan sesuai dengan keinginan customer.

2. Definisi Elisitasi

Guritno dkk (2011)[26] menyatakan bahwa elisitasi merupakan rancangan yang dibuat berdasarkan sistem baru yang diinginkan oleh pihak manajemen terkait dan disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi.

Siahaan (2012)[27] juga menyatakan bahwa elisitasi kebutuhan adalah sekumpulan aktivitas yang ditunjukkan untuk menemukan kebutuhan suatu sistem melalui komunikasi dengan pelanggan, pengguna sistem, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sistem.

3. Tujuan Elisitasi Kebutuhan

Siahaan (2012)[27] menjelaskan elisitasi kebutuhan bertujuan untuk:

  1. Mengetahui masalah apa saja yang perlu dipecahkan dan mengenali batasan-batasan sistem (system boundaries).
    Proses-proses dalam pengambangan perangkat lunak sangat ditentukan oleh seberapa dalam dan luas pengetahuan developer akan ranah permasalahan. Setiap ranah permasalahan memiliki ruang lingkup dan batsan-batasan. Batasan-batasan ini mendefinisikan sistem akhir yang dibentuk sesuai dengan lingkungan operasional saat ini. Identifikasi dan persetujuan batasan sistem mempengaruhi proses elisitasi selanjutnya. Identifikasi pemangku kepentingan dan kelas pengguna, tujuan dan tugas, dan skenario serta use case bergantung pada pemilihan batasan.
  2. Mengenali siapa saja pemangku kepentingan.

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, instansiasi dari pemangku kepentingan antara lain adalah konsumen atau c'lien't (yang membayar sistem), pengembang (yang merancang, membangun, dan merawat sistem), dan pengguna (yang berinteraksi dengan sistem untuk mendapatkan hasil pekerjaan mereka). Untuk sistem yang bersifat interaktif, pengguna memegang peran utama dalam proses elisitasi. Secara umum, kelas pengguna tidak bersifat homogen, sehingga bagian dari proses elisitasi adalah mengidentifikasi kebutuhan kelas pengguna yang berbeda, seperti pengguna pemula, pengguna ahli, pengguna sesekali, pengguna cacat, dan lain-lain.

  1. Mengenali tujuan dari sistem yaitu sasaran-sasaran yang harus dicapai.
    Tujuan merupakan sasaran sistem yang harus dipenuhi. Penggalian high level goals di awal proses pengembangan sangatlah penting. Penggalian tujuan lebih terfokus pada ranah masalah dan kebutuhan pemangku kepentingan daripada solusi yang dimungkinkan untuk masalah tersebut.

4. Tahap-Tahap Elisitasi

Guritno dkk (2011)[26] menjelaskan elisitasi didapat melalui metode wawancara dan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

  1. Elisitasi Tahap I
    Elisitasi tahap I, berisi seluruh rancangan sistem baru yang diusulkan oleh pihak manajemen terkait melalui proses wawancara.
  2. Elisitasi Tahap II
    Elisitasi tahap II, merupakan hasil pengklasifikasian elisitasi tahap I berdasarkan metode MDI. Metode MDI bertujuan memisahkan antara rancangan sistem yang penting dan harus ada pada sistem baru dengan rancangan yang disanggupi untuk dieksekusi.
    Berikut penjelasan mengenai Metode MDI:
    M pada MDI berarti Mandatory (penting). Maksudnya, requirement tersebut harus ada dan tidak boleh dihilangkan pada saat membuat sistem baru.
    D pada MDI berarti Desirable. Maksudnya, requirement tersebut tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan. Namun, jika requirement tersebut digunakan dalam pembentukan sistem maka akan membuat sistem tersebut lebih sempurna.
    I pada MDI berarti Inessential. Maksudnya, requirement tersebut bukanlah bagian sistem yang dibahas, tetapi bagian dari luar sistem.Elisitasi Tahap III
  3. Elisitasi tahap III, merupakan hasil penyusutan elisitasi tahap II dengan cara mengeliminasi semua requirement dengan option I pada metode MDI. Selanjutnya, semua requirement yang tersisa diklasifikasikan kembali melalui metode TOE, yaitu:
    T artinya Teknikal, bagaimana tata cara atau teknik pembuatan requirement dalam sistem diusulkan?
    O artinya Operasional, bagaimana tata cara penggunaan requirement dalam sistem akan dikembangkan?
    E artinya Ekonomi, berapakah biaya yang diperlukan guna membangun requirement di dalam sistem?
    Metode TOE tersebut dibagi kembali menjadi beberapa option, yaitu:
    High (H): Sulit untuk dikerjakan, karena teknik pembuatan dan pemakaiannya sulit serta biayanya mahal. Maka requirement tersebut harus dieleminasi.
    Middle (M): Mampu dikerjakan.
    Low (L): Mudah dikerjakan.
  4. Final Draft Elisitasi
    Final draft elisitasi, merupakan hasil akhir yang dicapai dari suatu proses elisitasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan suatu sistem yang akan dikembangkan.

Konsep Dasar Analisa SWOT

1. Definisi Analisa SWOT

Menurut Hendro (2011)[28] analisa SWOT adalah analisis masalah terhadap kegiatan penting yang sama pentingnya dengan proses pengambilan keputusan itu sendiri.

Sedangkan menurut Fahmi (2013)[29] SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman), dimana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif.

2. Tujuan Penerapan SWOT

Fahmi (2013)[29] menyatakan bahwa penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisa SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang.

3. Penerapan Analisa SWOT

Hendro (2011)[28] analisa SWOT digunakan dalam :

  1. Memasuki sebuah industri baru.
  2. Memutuskan untuk meluncurkan produk baru.
  3. Menganalisa posisi perusahaan dalam persaingan saat ini.
  4. Untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan perusahaan.
  5. Membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang akan terjadi sehubungan dengan ancaman yang akan datang dan peluang yang bisa diambil.

4. Manfaat Analisa SWOT

Hendro (2011)[28] mengatakan bahwa banyak manfaat bila melakukan analisa masalah secara swot yaitu: Srength', 'Weakness, Oppurtunity, and Threats sebelum diambil keputusan untuk dibandingkan dengan pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan dan melakukan analisa masalah, manfaatnya adalah:

  1. Dapat diambil tindakan manajemen yang tepat sesuai dengan kondisi.
  2. Untuk membuat rekomendasi.
  3. Informasi lebih akurat.
  4. Untuk mengurangi resiko akibat dilakukannya keputusan yang berkali-kali (double decision).
  5. Menjawab hal yangbersifat intutif atas keputusan yang bersifat emosional.

5. TipeTipe Strategi SWOT

Rangkuti (2013)[30] menyatakan bahwa matriks threats – opportunities – weakness – strenghts (TOWS) merupakan penggabungan berbagai indikator untuk membantu manajer mengembangkan yang terdapat empat tipe strategi: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Model penggabungannya menggunakan TOWS Matriks. Namun tidak semua rencana strategi yang disusun dari TOWS Matriks ini digunakan seluruhnya. Strategi yang dipilih adalah strategi yang dapat memecahkan isu strategi perusahaan.

  1. S-O strategies adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk merebut peluang.
  2. W-O strategies adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
  3. S-T strategies adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
  4. W-T strategies adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

Konsep Dasar Black Box Testing

1. Definisi Black Box

Rizky (2011)[31] menyatakan black box testing adalah tipe testing yang memperlakukan perangkat lunak yang tidak diketahui kinerja internalnya. Sehingga para tester memandang perangkat lunak seperti layaknya sebuah “kotak hitam” yang tidak penting dilihat isinya, tapi cukup dikenali proses testing dibagian luar. Teknik testing dalam black box.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dari jenis testing ini antara lain:

  1. Anggota tim tester tidak harus dari seseorang yang memiliki kemampuan teknis di bidang pemrograman.
  2. Kesalahan dari perangkat lunak ataupun bug seringkali ditemukan oleh komponen tester yang berasal dari pengguna.
  3. Hasil dari black box testing dapat memperjelaskan kontradiksi ataupun kerancuan yang mungkin ditimbulkan dari eksekusi perangkat lunak.
  4. Proses testing dapat dilakukan lebih cepat dibandingankan white box testing.

Konsep Dasar Literature Review

1. Definisi LiteratureReview

Guritno dkk (2011)[26] menyatakan bahwa Literature Review dalam suatu penelitian adalah mengetahui apakah para peneliti lain telah menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kita rumuskan. Jika dapat menemukan jawaban pertanyaan penelitian tersebut dalam berbagai pustaka atau laporan hasil penelitian yang paling aktual, maka kita tidak perlu melakukan penelitian yang sama.

2. Jenis-Jenis Penelitian

Guritno dkk (2011)[26] menjelaskan jenis-jenis penelitian yaitu:

  1. Jenis-jenis penelitian berdasarkan fungsinya
    Secara umum penelitian mempunyai dua fungsi utama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktik.
    1. Penelitian Dasar
      Penelitian dasar (basic research) disebut pula penelitian murni (pure research) atau penelitian pokok (fundamental research). Penelitian ini diarahkan pada pengujian teori dengan hanya sedikit atau bahkan tanpa menghubungkan hasilnya untuk kepentingan praktik.
    2. Penelitian Terapan
      Penelitian terapan (applied research) berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, yaitu penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata.
    3. Penelitian Evaluasi
      Penelitian evaluasi (evaluation research) fokus pada suatu kegiatan dalam unit (site) tertentu. Kegiatan tersebut dapat berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja; sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga.
  2. Jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuannya
    Selain berdasarkan pendekatan dan fungsinya, penelitian dapat pula dibedakan berdasarkan tujuan, yaitu:
    1. Penelitian Deskriptif
      Penelitian deskriptif (descriptive research) bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya.
    2. Penelitian Prediktif
      Penelitian prediktif (predictive research). Studi ini bertujan memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung pada waktu mendatang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini.
    3. Penelitian Improftif
      Penelitian improftif (improvetive research) bertujuan memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan keadaan, kegiatan, atau pelaksanaan suatu program.
    4. Penelitian Eksplanatif
      Penelitian eksplanatif dilakukan ketika belum ada atau belum banyak penelitian dilakukan terhadap masalah yang bersangkutan.
    5. Penelitian Eksperimen
      Penelitian eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang benar-benar dapat menguji hipotesis mengenai hubungan sebab-akibat.
    6. Penelitian Ex Post Facto
      Ex post facto berarti setelah kejadian. Secara sederhana, dalam penelitian ex post facto, penelitian menyelidiki permasalahan dengan mempelajari atau meninjau variable-variabel.
    7. Penelitian Partisipatori
      Bonnie J. Cain, penulis buku Parsticipatory Research; Research with Historical Consciousness, mengatakan bahwa definisi yang semakin luas tentang penelitian pastisipatori berada dalam istilah yang berciri negatif serta dalam tindakan atau praktik yang ingin dihindari.
    8. Penelitian dan Pengembangan
      Metode penelitian dan pengembangan atau dalam istilah bahasa Inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang bertujuan menghasilkan produk tertentu serta menguji efektivitas produk tersebut.


Konsep Dasar Mutasi

Definisi Mutasi

Hasibuan (2008)[32] menyatakan bahwa mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam satu organisasi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 60/PJ/2012 Tentang Prosedur Kerja Penyelesaian Mutasi Objek dan/atau Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan mutasi dibagi menjadi dua macam, yaitu:

  1. Mutasi Penuh

    Mutasi penuh dalam hal terjadi perubahan subjek pajak atas suatu objek secara keseluruhan, dapat pula disebut mutasi habis yang artinya adalah perpindahan nama pada SPPT ke nama baru dalam satu bidang yang sama. Keluasannya juga dalam jumlah yang sama atau keluasan yang berbeda asal masih utuh satu Objek Pajak atau satu SPPT tersebut.

  2. Mutasi Sebagian

    Mutasi sebagian dalam hal terjadi pemecahan atau penggabungan objek pajak, dapat pula diartikan sebagian mutasi pecah atau mutasi gabung. Berbeda dengan mutasi penuh, mutasi sebagian dapat diartikan perpindahan kepemilikan sebagian tanahnya dan sebagian tanahnya masih kembali ke pemilik lama atau pemilik baru. Mutasi sebagian dapat terjadi dari 1 bidang tanah/satu SPPT PBB menjadi 2 bidang tanah/SPPT atau lebih. Mutasi dari 2 bidang tanah atau lebih menjadi satu bidang/SPPT dimasukkan dalam mutasi sebagian juga.

Definisi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Umum PBB

  1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan
    Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
    Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
  4. WP PBB
    Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
  5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
    Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
    Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. Seperti gambar berikut ini bentuk SPPT yang akan diberikan kepada wajib pajak.
    Gambar 2.2: Formulir SPPT


    Sumber: DPBB (2015)
  7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD)
    Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah termasuk di dalamnya Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (L-SPOPD). Seperti pada gambar 2.3 adalah formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP ).
    Gambar 2.3: Formulir SPOP

    Sumber: DPBB (2015)

2. Dasar Hukum

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
  4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah diterbitkan pada tanggal 09 November 2010.
  5. Peraturan Walikota Nomor  15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan PBB

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan PBB

  1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).  Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun.
  2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dari yang semula Rp. 8.000.000,- ditetapkan menjadi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak
  3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
    1. Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun
    2. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun
  4. Rumus perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah TARIF PBB : ( 0,1% ATAU 0,2%)  x (NJOP-NJOPTKP). Rumus perhitungan PBB seperti pada gambar 2.4

    Gambar 2.4: Rumus Perhitungan PBB

    Sumber : DPBB (2012)

4. Masa Pajak

  1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
  2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari
  3. Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan

5. Tata Cara Pemungutan dan Surat Tagihan Pajak

  1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT PBB
  2. SPPT PBB dapat diperoleh atau di ambil melalui:
    1. Kantor Kelurahan (Buku I) dengan Nilai Ketetapan PBB Rp. 0,- s.d Rp. 100.000,-
    2. Kantor Kecamatan untuk (Buku II) dengan Nilai Ketetapan PBB diatas Rp. 100.000,- s.d Rp. 500.000,-
    3. Kantor DPKD/Kantor UPTD (Buku III) dengan Nilai Ketetapan PBB diatas Rp. 500.000,- s.d Rp. 2.000.000,-
  3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPPTKB sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  4. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada point (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 %  setiap bulan untuk paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.


6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak PBB

Pembayaran PBB dapat dilakukan di Bank bjb atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Tangerang seperti gambar 2.5 adalah tata cara pembayaran pajak PBB.

Gambar 2.5: Tata Cara Pembayaran Pajak PBB

Sumber: DPBB(2012)

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Penagihan PBB yang terutang dapat dilakukan dengan tata cara penagihan pajak PBB seperti gambar 2.6

Gambar 2.6: Tata Cara Penagihan Pajak PBB

Sumber: DPBB(2012)

7. Jenis – Jenis Pelayanan PBB

Tabel 2.1: Tabel Jenis Pelayanan PBB-P2

 

  NO

 

JENIS PELAYANAN

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Pendaftaran data baru objek pajak PBB-P2

Mutasi objek / subjek PBB-P2

Pembetulan SPPT

Pembatalan SPPT

Salinan SPPT

Keberatan penunjukan sebagai wajib pajak PBB-P2

Keberatan atas pajak terhutang PBB-P2

Pengurangan atas besarnya pajak terhutang PBB-P2

Restitusi dan kompensasi PBB-P2

Pengurangan denda administrasi PBB-P2

Penentuan kembali tanggal jatuh tempo PBB-P2

Penundaan tanggal jatuh tempo SPOP

Informasi PBB berupa print pembayaran PBB-P2 / NJOP

Sumber: DPBB (2015)

Literature Review

Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan dan memiliki korelasi yang searah dengan penelitian yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini, antara lain:

  1. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Budi Astuti

    Penelitian yang telah dilakukan oleh Ari Budi Astuti dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Analisa System Informasi Entry Data SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat“. Penelitian ini diusulkan untuk memberikan laporan pengentryan data SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang akurat.

  2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfitroh Ceria

    Penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Alfitroh Ceria dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Desain Sistem Informasi Pelaporan Pajak Pada Kecamatan Neglasari”. Penelitian ini diusulkan untuk membantu pelaksanaan penerapan dalam proses penghitungan, pemungutan pajak, serta penyetoran dan pelaporan ke KPP dengan cepat dan mudah.

  3. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Setiawati

    Penelitian yang telah dilakukan oleh Anis Setiawati dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Pajak Penghasilan PPh 21 Berbasis Web Pada PT. Seolin Nagatama“. Penelitian ini diusulkan untuk membantu pelaksanaan proses yang terjadi pada PT. Seolin Nagatama agar tidak terjadi kesalahan perhitungan, serta tidak terjadi keterlambatan pelaporan ke kantor pelayanan pajak.

  4. Penelitian yang dilakukan oleh Meri Mayang Sari

    Penelitian yang telah dilakukan oleh Meri Mayang Sari dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Analisa Sistem Informasi Penerimaan Dan Pengelolaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPh Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang”. Penelitian ini diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengambil keputusan secara optimal serta meminimalisir kekurangan – kekurangan dari system yang sedang berjalan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.

  5. Penelitian yang dilakukan oleh Stevanie Hanzilia

    Penelitian yang telah dilakukan oleh Stevanie Hanzilia dari Perguruan Tinggi Raharja yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Registrasi SPPT PBB-P2 Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB (DPPB) Kota Tangerang”. Penelitian ini diusulkan untuk menangani masalah pendaftaran baru yang terbilang lumayan lama, agar kedepannya lebih optimal dan efektif.

BAB III

ANALISA SISTEM YANG BERJALAN

Gambaran Umum Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

Sejarah Singkat Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang adalah salah satu struktur organisasi tata kerja yang ada di Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten. Terdiri dari Bidang PBB dan BPHTB, pelayanan dan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan, satu sekretariat, dan kelompok jabatan fungsional. Terletak di Gedung Grha 293 Jalan Daan Mogot Km.1 Kota Tangerang.

Pendapatan daerah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kegiatan dalam pembangunan daerah, maka dibuat suatu unit kerja untuk menampung suatu kegiatan yang menyelenggarakan pemungutan-pemungutan dibidang pendapatan daerah. Kegiatan pungutan sumber-sumber pendapatan daerah harus ditampung dalam suatu wadah yang lazimnya dinyatakan dalam bentuk struktur organisasi dan tata kerja dalam menangani masalah pendapatan daerah.

Untuk menciptakan alat penampung kegiatan dalam bentuk organisasi dan menyatukan penafsiran yang berbeda-beda dalam menunaikan tugas, maka terbentuklah Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB (DPPB) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang khusus mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten. PBB dan BPHTB awalnya dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.

Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB mempunyai visi sebagai berikut guna untuk mencapai cita dan citra yang diinginkan oleh pemerintah sebagai berikut:

  1. Visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB
    Menjadi Dinas Pelayanan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan yang professional dan Maju.
  2. Misi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB
    Untuk mewujudkan visi diatas, Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang merencanakan misi sebagai berikut:
    1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan PBB dan BPHTB.
    2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan PBB dan BPHTB.
    3. Meningkatkan efektifitas, efisisensi dan keekonomisan pengelolaan PBB dan BPHTB.
    4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang PBB dan BPHTB dengan berlandaskan kejujuran, keuletan, semangat dan kerja keras (hardwork).
    5. Meningkatkan sistem pengendalian administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB.
    6. Meningkatkan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai.

Struktur Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

Dalam Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB, struktur organisasi yang teratur dan sistematis sangat diperlukan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka kesatuan dalam perintah serta pendelegasian wewenang dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif. Struktur organisasi tersebut dibuat sesuai dengan jenis organisasi yang digunakan. Gambar 3.1 adalah struktur organisasi DPPB.

Gambar 3.1: Struktur Organisasi DPPB

Sumber: DPBB (2015)

Susunan Organisasi Dinas adalah:

a.       Kepala Dinas;

b.       Sekretariat, membawahkan:

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan.

c.       Bidang PBB, membawahkan:

  1. Seksi Pendataan PBB; 
  2. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB.

d.       Bidang BPHTB, membawahkan:

  1. Seksi Pendataan BPHTB;
  2. Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB.

e.       Bidang Pelayanan dan Penyuluhan, membawahkan:

  1. Seksi Pelayanan;
  2. Seksi Penyuluhan;
  3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

f.       Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian, membawahkan:

  1. Seksi Pelaporan;
  2. Seksi Evaluasi;
  3. Seksi Pengendalian.

g.       Kelompok Jabatan Fungsional.


Tugas dan Tanggung Jawab

a. Kepala Dinas

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan daerah dalam lingkup pemungutan PBB dan BPHTB sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
    1. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB;
    2. Pendataan, penilaian dan PBB;
    3. Pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB;
    4. Pelayanan PBB dan BPHTB;
    5. Penagihan PBB dan BPHTB;
    6. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB dan BPHTB;
    7. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
    8. Pengelolaan UPT; dan
    9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 
  3. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

b. Sekretariat

  1. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan.
  2. Untuk menjalankan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
    1. Penatausahaan urusan umum;
    2. Penatausahaan urusan keuangan;
    3. Penatausahaan urusan kepegawaian;
    4. Pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas; dan
    5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas. 
  3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
  2. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :
    1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat/tata naskah dinas;
    3. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
    4. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    5. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    6. Melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    7. Melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
    8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
    9. Melaksanakan pengaman dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;
    10. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan

  1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
  2. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah :
    1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
    2. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
    3. Melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    4. Melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    5. Melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    6. Menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
    7. Melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
    9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
  3. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

3) Sub Bagian Perencanaan

  1. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
  2. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah :
    1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
    2. Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
    3. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
    4. Melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
    5. Melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
    6. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
    7. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
    8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
    9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
  3. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

c. Bidang PBB

  1. Bidang PBB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penghitungan dan penetapan, penagihan dan penanganan keberatan tagihan PBB.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas , Bidang PBB mempunyai fungsi :
    1. Penyelenggaraan pendataan Obyek Pajak PBB;
    2. Penyelenggaraan pendaftaran Wajib Pajak PBB;
    3. Penyelenggaraan penghitungan serta penetapan besaran PBB;
    4. Pelaksanaan penagihan PBB; dan
    5. Penyelenggaraan penanganan Keberatan Atas Tagihan PBB. 
  3. Bidang PBB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

1)  Seksi Pendataan PBB

  1. Seksi Pendataan PBB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang PBB yang berkenaan dengan pendataan PBB.
  2. Uraian tugas Seksi Pendataan PBB adalah :
    1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendataan PBB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
    2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pendaftaran dan pendataan terkait dengan obyek dan subyek PBB;
    3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pendaftaran dan pendataan terkait dengan obyek dan subyek PBB;
    4. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan konsep Peraturan Walikota yang berkenaan dengan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek PBB;
    5. Melakukan penyiapan, penerbitan, pencetakan  dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB;
    6. Melakukan pemutakhiran  data yang berkaitan dengan  perekaman  data  SPOP/Lampiran SPOP dan data Obyek Pajak dan Wajib Pajak yang berkenaan dengan PBB;
    7. Melakukan penyimpanan surat-surat/dokumen yang terkait dengan hasil pendataan obyek PBB;
    8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan PBB; dan
    9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
  3. Seksi Pendataan PBB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB. 

2) Seksi Penagihan dan Keberatan PBB

  1. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang PBB yang berkenaan dengan penagihan dan penanganan keberatan tagihan PBB.
  2. Uraian tugas Seksi Penagihan dan Keberatan PBB adalah :
    1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan PBB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
    2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penagihan, serta penanganan Keberatan Atas Tagihan yang berkenaan dengan PBB;
    3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penagihan, serta penanganan Keberatan Atas Tagihan yang berkenaan dengan PBB;
    4. Melakukan penagihan PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    5. Melakukan pelayanan kepada para Wajib Pajak dalam hal pengajuan permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan PBB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    6. Melakukan analisis terhadap permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan PBB;
    7. Melakukan pengajuan rekomendasi pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan PBB;
    8. Melakukan penyiapan keputusan terhadap permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan PBB yang diajukan oleh para Wajib Pajak;
    9. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan PBB; dan
    10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.  
  3. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB.


d. Bidang BPHTB

  1. Bidang BPHTB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penghitungan dan penetapan, penagihan dan penanganan keberatan tagihan BPHTB.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang BPHTB mempunyai fungsi:
    1. Penyelenggaraan pendataan Obyek Pajak BPHTB;
    2. Penyelenggaraan pendaftaran Wajib Pajak BPHTB;
    3. Penyelenggaraan penghitungan serta penetapan besaran BPHTB;
    4. Pelaksanaan penagihan BPHTB; dan
    5. Penyelenggaraan penanganan Keberatan Atas Tagihan Pajak BPHTB. 
  3. Bidang BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1). Seksi Pendataan BPHTB

  1. Seksi Pendataan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang BPHTB yang berkenaan dengan pendataan BPHTB.
  2. Uraian tugas Seksi Pendataan BPHTB adalah:
    1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendataan BPHTB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
    2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pendataan Obyek Pajak dan pendaftaran Wajib Pajak yang berkenaan dengan BPHTB;
    3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pendataan Obyek Pajak dan pendaftaran Wajib Pajak yang berkenaan dengan BPHTB;
    4. Melakukan penyiapan, pelaksanaan pendataan, dan pengolahan data terkait Obyek Pajak BPHTB;
    5. Melakukan pencatatan Obyek Pajak BPHTB ke dalam database BPHTB;
    6. Melakukan pencatatan terhadap peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
    7. Melakukan penyimpanan surat-surat yang terkait dengan hasil pendataan Obyek Pajak BPHTB;
    8. Melakukan penelitian terhadap SPTPD BPHTB yang diajukan oleh Wajib pajak;
    9. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan BPHTB; dan
    10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Seksi Pendataan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang BPHTB.

2). Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB

  1. Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang BPHTB yang berkenaan dengan penagihan dan penanganan keberatan tagihan BPHTB.
  2. Uraian tugas Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB adalah:
    1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
    2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penagihan, pembukuan piutang dan pelaporan realisasi Pendapatan Daerah, serta penanganan Keberatan Atas Tagihan yang berkenaan dengan BPHTB;
    3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penagihan, pembukuan piutang dan pelaporan realisasi Pendapatan Daerah, serta penanganan Keberatan Atas Tagihan yang berkenaan dengan BPHTB;
    4. Melakukan pencatatan terhadap ketetapan BPHTB yang menjadi dasar pemungutan;
    5. Melakukan penagihan BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    6. Melakukan pembukuan terhadap hasil pembayaran/penyetoran BPHTB;
    7. Melakukan pelayanan kepada para Wajib Pajak dalam hal pengajuan permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    8. Melakukan analisis terhadap permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan BPHTB;
    9. Melakukan pengajuan rekomendasi pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan BPHTB;
    10. Melakukan penyiapan keputusan terhadap permohonan keringanan, angsuran dan Keberatan Atas Tagihan BPHTB yang diajukan oleh para Wajib Pajak;
    11. Melakukan pengelolaan piutang BPHTB, yang meliputi penatausahaan piutang BPHTB, penagihan piutang BPHTB, dan penghapusan piutang BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    12. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB; dan
    13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang BPHTB.

e. Bidang Pelayanan dan Penyuluhan

  1. Bidang Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelayanan, penyuluhan, dan pengelolaan data dan informasi pajak terkait PBB dan BPHTB.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
    1. Koordinasi dan pelayanan perpajakan terkait PBB dan BPHTB;
    2. Koordinasi dan penyuluhan perpajakan terkait PBB dan BPHTB; dan
    3. Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi perpajakan terkait PBB dan BPHTB
  3. Bidang Pelayanan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1). Seksi Pelayanan

  1. Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan dan Penyuluhan yang berkenaan dengan pelayanan PBB dan BPHTB.
  2. Uraian tugas Seksi Pelayanan adalah:
    1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
    2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB;
    3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB;
    4. Melakukan penyiapan pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB;
    5. Melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    6. Melakukan penatausahaan surat-surat/dokumen dari Wajib Pajak untuk kemudian diteruskan ke unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang membidangi;
    7. Melakukan pemberian informasi/konsultansi teknis kepada Wajib Pajak yang memerlukannya;
    8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan; dan
    9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan.

2). Seksi Penyuluhan

  1. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan dan Penyuluhan yang berkenaan dengan penyuluhan PBB dan BPHTB.
  2. Uraian tugas Seksi Penyuluhan adalah:
    1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyuluhan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
    2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyuluhan perpajakan PBB dan BPHTB;
    3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyuluhan perpajakan PBB dan BPHTB;
    4. Melakukan penyiapan bahan penyuluhan perpajakan PBB dan BPHTB;
    5. Melakukan koordinasi penyiapan pelaksanaan penyuluhan yang berkenaan dengan PBB dan BPHTB;
    6. Melakukan penyuluhan perpajakan yang berkenaan dengan PBB dan BPHTB kepada para Wajib Pajak serta masyarakat;
    7. Melakukan penyebaran informasi yang berkenaan dengan PBB dan BPHTB melalui media lain;
    8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
    9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan.

3). Seksi Pengolahan Data dan Informasi

  1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan dan Penyuluhan yang berkenaan dengan pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB.
  2. Uraian tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah:
    1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasiberdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
    2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengolahan data dan informasi perpajakan PBB dan BPHTB;
    3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengolahan data dan informasi perpajakan PBB dan BPHTB;
    4. Melakukan analisis kebutuhan software dalam rangka pengelolaan PBB dan BPHTB;
    5. Melakukan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi yang berkenaan dengan pengelolaan PBB dan BPHTB;
    6. Melakukan pengolahan data perpajakan PBB dan BPHTB;
    7. Melakukan penyajian informasi perpajakan PBB dan BPHTB;
    8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
    9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan.

f. Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian

  1. Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelaksanaan pelaporan, evaluasi dan pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:
    1. Koordinasi dan pelaporan perpajakan PBB dan BPHTB;
    2. Koordinasi dan evaluasi perpajakan PBB dan BPHTB; dan
    3. Koordinasi dan pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB
  3. Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1). Seksi Pelaporan

  1. Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian yang berkenaan dengan penyusunan laporan perpajakan PBB dan BPHTB.
  2. Uraian tugas Seksi Pelaporan adalah:
    1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelaporan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
    2. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan laporan perpajakan PBB dan BPHTB;
    3. Melakukan pengumpulan data terkait pelaksanaan dan hasil pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB;
    4. Melakukan analisis data terkait hasil pelayanan perpajakan PBB dan BPHTB;
    5. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan bulanan, semesteran, dan tahunan mengenai realisasi pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB serta tunggakan yang terjadi;
    6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelaporan; dan
    7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Seksi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian.

2). Seksi Evaluasi

  1. Seksi Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian yang berkenaan dengan evaluasi perpajakan PBB dan BPHTB.
  2. Uraian tugas Seksi Evaluasi adalah:
    1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Evaluasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
    2. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai evaluasi perpajakan PBB dan BPHTB;
    3. Melakukan penyusunan instrumen evaluasi perpajakan PBB dan BPHTB;
    4. Melakukan kordinasi dan pelaksanaan evaluasi perpajakan PBB dan BPHTB;
    5. Melakukan koordinasi dan upaya-upaya dalam rangka peningkatan perolehan Pendapatan Daerah yang bersumber dari BPHTB dan PBB;
    6. Melakukan analisis, pengkajian serta perencanaan dalam rangka pengembangan dan penggalian potensi Pendapatan Daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;
    7. Melakukan penghimpunan bahan dan melakukan evaluasi bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/ Keputusan Walikota mengenai pengembangan dan penggalian potensi Pendapatan Daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;
    8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Evaluasi; dan
    9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Seksi Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian.

3). Seksi Pengendalian

  1. Seksi Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian yang berkenaan dengan pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB.
  2. Uraian tugas Seksi Pengendalian adalah:
    1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
    2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB;
    3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian perpajakan PBB dan BPHTB;
    4. Melakukan penyusunan instrumen pegendalian perpajakan PBB dan BPHTB;
    5. Melakukan kordinasi dan pelaksanaan pegendalian pemungutan PBB dan BPHTB;
    6. Melakukan koordinasi, pengawasan, penelitian dan analisa terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak;
    7. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian; dan
    8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

  1. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  3. Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
  5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.


Kepengurusan Dinas

Susunan kepengurusan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, ditunjukan pada table 3.1:

Tabel 3.1: Susunan Kepengurusan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

NO

NAMA JABATAN

NAMA

 

Kepala Dinas

Drs. H. Herman Suwarman, M.Si

a

Sekretariat

 
 

Sekretaris

H. Tonny Erawan, S.Sos, MM

1

Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Dra. Hj. Suwarsih

2

Kepala Sub Bagian Keuangan

Drs. Imam Hanafi, MM

3

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Julhaidah, SE, MAP

b

Bidang PBB

 
 

Kepala Bidang

H. Ali Hamidi, S.Sos

1

Kepala Seksi Pendataan

H. M. Taufik Sudjatnika, SE, M.Si

2

Kepala Seksi Penetapan

Acep Wahyudi, SE

3

Kepala Seksi Penagihan & Keberatan

Abdul Rojak

c

Bidang BPHTB

 
 

Kepala Bidang

Drs. Mochamad Arifin, MM

1

Kepala Seksi Pendataan

Surya Fani Ritonga, SSTP

2

Kepala Seksi Penetapan

Ade Rifkiantifitriyah, SE

3

Kepala Seksi Penagihan & Keberatan

Ujang Hendra Gunawan

d

Bidang Pelayanan Dan Penyuluhan

 
 

Kepala Bidang

Drs. Ato Nuryanto, M.Si

1

Kepala Seksi Pelayanan

Drs. Edi Mahyudi

2

Kepala Seksi Penyuluhan

Yusep Zaelani, SH, M.Si

3

Kepala Seksi Pengolahan data & Informasi

Tri Rachmah Fadjria. P

e

Bidang Pelaporan Evaluasi Dan Pengendalian

 
 

Kepala Bidang

Harry Budiharto, SE

1

Kepala Seksi Pelaporan

Nunung Asiah, SE

2

Kepala Seksi Evaluasi

Dede Purnama Alam, SSTP

3

Kepala Seksi Pengendalian

Drs. Ali  Mustab

f

UPTD Wilayah

 

1

UPTD Wilayah Timur

Budi Hamzah Permana, SE

2

UPTD Wilayah Barat

Drs. H. Rali Hendrayana, M.Si

Sumber : DPPB (2015)

Tata Laksana Sistem Yang Berjalan

Rancangan Prosedur

Prosedur sistem yang berjalan merupakan kegiatan yang terstruktur dalam pelaksanaan suatu proses, dalam sistem kelancaran setiap pengolahan data, ataupun bentuk aktivitas apabila didukung oleh prosedur yang baik dan tepat, maka sistem yang berjalan tampak teratur dan output yang dihasilkan akan lebih baik. Adapun sistem yang berjalan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang secara khusus dalam hal mutasi SPPT PBB-P2 adalah sebagai berikut:

  1. Wajib pajak datang langsung ke dinas kemudian menyerahkan berkas.
  2. Staff pelayanan memeriksa kelengkapan berkas, apabila lengkap akan segera diproses, dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi kembali.
  3. Berkas yang sudah lengkap akan di cek kembali, apabila sudah lengkap maka staff pengolahan data dan informasi akan mencetak SPPT wajib pajak.
  4. SPPT yang sudah dicetak akan di stempel dan ditanda tangan oleh Kepala Dinas PBB & BPHTB yang selanjutnya akan dicatat secara manual menggunakan buku besar.
  5. Wajib pajak datang dan mengambil SPPT yang sudah jadi dan tanda tangan pada buku besar yang sudah dicatat sebagai tanda bukti.

Pada rancangan sistem berjalan ini berdasarkan dari prosedur sistem yang berjalan, sistem ini digambarkan ke dalam UML:

Use Case Diagram

Pada gambar 3.2 adalah proses mutasi dalam bentuk use case diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.2: Use Case Diagram Mutasi

Berdasarkan gambar 3.2 use case diagram mutasi yang berjalan pada saat ini terdapat:

  1. 1 system yang mencakup seluruh kegiatan yang sedang berjalan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang
  2. 7 actor yang melakukan kegiatan yaitu: Wajib Pajak, Staff Pelayanan, Staff Pendataan, Kasi Pendataan, Staff Pengolahan Data dan Informasi, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Bidang.
  3. 14 use case yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut:

  1. Wajib pajak datang ke Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB untuk meminta formulir.
  2. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.
  3. Lalu staff pelayanan memeriksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.
  4. Berkas yang sudah lengkap akan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.
  5. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2, lalu diparaf oleh kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.
  6. SPPT PBB-P2 yang sudah diparaf dan ditanda tangani akan di data oleh staff pendataan.
  7. Setelah itu maka SPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.

Sequence Diagram

Pada gambar 3.3 adalah proses mutasi dalam bentuk sequence diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.3: Sequence Diagram Mutasi

Berdasarkan gambar 3.3 sequence diagram mutasi yang berjalan saat ini terdapat:

  1. 7 actor yang melakukan kegiatan sebagai Wajib Pajak, Staff Pelayanan, Staff Pendataan, Kasi Pendataan, Staff Pengolahan Data dan Informasi, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Bidang.
  2. 2 control lifeline yang digunakan.
  3. 11 Masssage yang ada dalam sistem mutasi SPPT PBB-P2.

Dari gambar Diagram di atas dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut:

  1. Wajib pajak meminta formulir.
  2. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.
  3. Berkas diperiksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.
  4. Berkas yang sudah lengkap akan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.
  5. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2
  6. SPPT PBB-P2 diparaf oleh kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.
  7. SPPT PBB-P2 di data oleh staff pendataan.
  8. SPPT PBB-P2 diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.

Activity Diagram

Pada gambar 3.4 adalah proses mutasi dalam bentuk activity diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.4: Activity Diagram Mutasi

Berdasarkan gambar 3.4 activity diagram mutasi yang berjalan saat ini terdapat:

  1. 1 initial Node, sebagai awal objek.
  2. 12 action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.
  3. 2 decision.
  4. 1 final Node, sebagai objek yang diakhiri.

Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan prosedur yang berjalan sebagai berikut:

  1. Wajib pajak datang ke Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB untuk meminta formulir.
  2. Wajib pajak mengisi data pada formulir dan melengkapi berkas untuk pembuatan SPPT PBB-P2.
  3. Lalu staff pelayanan memeriksa apakah berkas sudah lengkap atau tidak, apabila berkas lengkap maka staff pelayanan akan memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.
  4. Berkas yang sudah lengkap akan diperiksa kembali kebagian staff pendataan dan dilengkapi dengan lembar LP PBB yang nantinya akan diparaf oleh kasi pendataan.
  5. Staff pengolahan data dan informasi mencetak SPPT PBB-P2, lalu diparaf oleh kasi penetapan dan kasi pengolahan data dan informasi, serta ditanda tangan oleh kepala dinas.
  6. SPPT PBB-P2 yang sudah diparaf dan ditanda tangani akan di data oleh staff pendataan.
  7. Setelah itu maka SPPT PBB-P2 akan diambil oleh staff pelayanan selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak.

Permasalahan Yang Dihadapi

Analisa Batasan Sistem

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka masalah yang akan diteliti hanyalah sistem yang berjalan dalam proses mutasi SPPT pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Analisa Kebutuhan Sistem

Dari analisa yang dilakukan pada sistem yang sedang berjalan dapat disimpulkan bahwa sistem pengerjaan dalam proses mutasi SPPT pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang masih secara manual sehingga data yang diperoleh pun memungkinkan kurang akurat, dan tidak terintegrasi dengan baik hingga mengakibatkan kekeliruan dalam pencetakan SPPT serta keefektifan dan keefisienan waktu belum maksimal, dan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka diperlukannya suatu perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) yang dapat mempermudah dan mempercepat proses tersebut agar dalam pengolahan data dan pembuatan laporan lebih cepat, dan akurat.

Analisa Sistem yang Berjalan

Prosedur sistem yang berjalan merupakan kegiatan yang terstruktur dalam pelaksanaan suatu proses dalam sistem kelancaran setiap pengolahan data, ataupun bentuk aktivitas apabila didukung oleh prosedur yang baik dan tepat, maka sistem yang berjalan tampak teratur dan output yang dihasilkan akan lebih baik. Adapun sistem yang berjalan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang secara khusus dalam hal mutasi SPPT adalah sebagai berikut:

  1. Wajib pajak datang langsung ke dinas kemudian menyerahkan berkas
  2. Staff pelayanan memeriksa kelengkapan berkas, apabila lengkap akan segera diproses, dan apabila tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi kembali
  3. Berkas yang sudah lengkap akan di cek kembali, apabila sudah lengkap maka staff pengolahan data dan informasi akan mencetak SPPT wajib pajak
  4. SPPT yang sudah dicetak akan di stampel dan ditanda tangan oleh Kepala Dinas PBB & BPHTB yang selanjutnya akan di data secara manual menggunakan buku besar
  5. Wajib pajak datang dan mengambil SPPT yang sudah jadi dan tanda tangan pada buku besar yang sudah di data sebagai tanda bukti.

Masalah yang Dihadapi

Masalah yang dihadapi pada sistem yang berjalan saat ini adalah sebagai berikut:

  1. Sistem masih manual dengan demikian sistem dianggap lambat sehingga tingkat efisiensi yang diharapkan sulit untuk dicapai.
  2. Pencatatan SPPT yang sudah jadi membutuhkan waktu yang lama dalam pendataan sehingga mengakibatkan keterlambatan pemberian SPPT kepada wajib pajak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Alternatif Pemecahan Masalah

Untuk menanggulangi permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan, maka alternatif pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan merancang, membangun dan menyediakan suatu sistem informasi mutasi untuk memudahkan para petugas dalam melakukan proses mutasi.

User Requirement

Requirement Elisitasi Tahap I

Elisitasi Tahap I merupakan daftar yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dari lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara untuk membuat sistem mutasi yang terkomputerisasi. Berikut lampiran Elisitasi Tahap I yang telah dibuat ditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 :Elisitasi Tahap I

Functional

Analisa Kebutuhan

Saya ingin sistem dapat:

No

Keterangan

1

Terdapat menu login

2

Terdapat menu logout

3

Menampilkan menu utama admin

4

Menampilkan logo Dinas Pelayanan PBB & BPHTB

5

Menampilkan menu visi dan misi Dinas Pelayanan PBB & BPHTB

6

Menampilkan menu struktur organisasi Dinas Pelayanan PBB &BPHTB

7

Menampilkan menu input mutasi

8

Menampilkan menu data mutasi

9

Menampilkan menu laporan mutasi

10

Terdapat fasilitas untuk meng upload data pada menu input mutasi

11

Terdapat fasilitas untuk menyimpan data pada menu input mutasi

12

Terdapat fasilitas batal pada menu input mutasi

13

Terdapat fasilitas untuk mengedit data pada menu data mutasi

14

Terdapat fasilitas untuk menghapus data pada menu data mutasi

15

Terdapat fasilitas untuk cetak pada menu data mutasi

16

Terdapat fasilitas cari pada menu laporan mutasi

17

Terdapat fasilitas cetak pada menu laporan mutasi

18

Menampilkan persyaratan pengajuan mutasi

19

Sistem ini berjalan secara local host

20

Menampilkan profil pengguna

21

Menampilkan jam dan tanggal yang up to date

 

Non Functional

'Saya ingin sistem dapat':

No

Keterangan

1

Menampilkan username dan password saat login

2

Memiliki tampilan yang menarik

3

Mudah digunakan dan dipahami oleh admin

4

Hak akses dibatasi pada user tertentu

5

Menampilkan laporan data mutasi yang sudah di input

Requirement Elisitasi Tahap II

Elisitasi Tahap II disusun berdasarkan Elisitasi Tahap I yang kemudian diklasifikasikan lagi dengan metode MDI. Berikut lampiran Elisitasi Tahap II yang telah dibuat ditunjukkan pada table 3.3.

Tabel 3.3: Elisitasi Tahap II

Functional

Analisa Kebutuhan

Saya ingin sistem dapat:

No

Keterangan

M

D

I

1

Terdapat menu login

√

 

 

2

Terdapat menu logout

√

 

 

3

Menampilkan menu utama admin

 

√

 

4

Menampilkan logo Dinas Pelayanan PBB & BPHTB

 

√

 

5

Menampilkan menu visi dan misi Dinas Pelayanan PBB & BPHTB

 

√

 

6

Menampilkan menu struktur organisasi Dinas Pelayanan PBB & BPHTB

 

√

 

7

Menampilkan menu input mutasi

√

 

 

8

Menampilkan menu data mutasi

√

 

 

9

Menampilkan menu laporan mutasi

√

 

 

10

Terdapat fasilitas untuk meng upload data pada menu input mutasi

√

 

 

11

Terdapat fasilitas untuk menyimpan data pada menu input mutasi

√

 

 

12

Terdapat fasilitas batal pada menu input mutasi

√

 

 

13

Terdapat fasilitas untuk mengedit data pada menu data mutasi

√

 

 

14

Terdapat fasilitas untuk menghapus data pada menu data mutasi

√

 

 

15

Terdapat fasilitas untuk cetak pada menu data mutasi

√

 

 

16

Terdapat fasilitas cari pada menu laporan mutasi

√

 

 

17

Terdapat fasilitas cetak pada menu laporan mutasi

√

 

 

18

Menampilkan persyaratan pengajuan mutasi

 

√

 

19

Sistem ini berjalan secara local host

√

 

 

20

Menampilkan profil pengguna

 

 

√

21

Menampilkan jam dan tanggal yang up to date

 

√

 

Non Functional

Saya ingin sistem dapat:

No

Keterangan

 

 

 

1

Menampilkan username dan password saat login

√

 

 

2

Memiliki tampilan yang menarik

 

√

 

3

Mudah digunakan dan dipahami oleh admin

 

√

 

4

Hak akses dibatasi pada user tertentu

√

 

 

5

Menampilkan laporan data mutasi yang sudah di input

 

√

 

Berikut lampiran Elisitasi Tahap II yang telah dibuat keterangan MDI:

  1. M pada MDI berarti Mandatory (penting). Maksudnya, requirement tersebut harus ada dan tidak boleh dihilangkan pada saat membuat sistem baru.
  2. D pada MDI berarti Desirable. Maksudnya requirement tersebut tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan. Namun, jika requirement tersebut digunakan dalam pembentukan sistem maka akan membuat sistem tersebut lebih sempurna.
  3. I pada MDI berarti Inessential. Maksudnya, requirement tersebut bukanlah bagian sistem yang dibahas, tetapi bagian dari luar sistem.

Requirement Elisitasi Tahap III

Berdasarkan Elisitasi Tahap II di atas, maka dibuatlah Elisitasi Tahap III yang diklasifikasikan kembali dengan metode TOE dengan opsi HML. Terdapat requirement yang pilihannya antara lain High (H) dan harus dieliminasi, Middle mampu dikerjakan (M) dan Low artinya mudah dikerjakan (L). Berikut lampiran Elisitasi Tahap III yang telah dibuat ditunjukkan pada table 3.4.

Tabel 3.4: Elisitasi Tahap III

Feasibility

T

O

E

Risk

H

M

L

H

M

L

H

M

L

No

Analisa Kebutuhan

Keterangan

1

Terdapat menu login

 

 

√

 

 

√

 

 

√

2

Terdapat menu logout

 

 

√

 

 

√

 

 

√

3

Menampilkan menu utama admin

 

 

√

 

 

√

 

 

√

4

Menampilkan logo Dinas Pelayanan PBB & BPHTB

 

√

 

 

√

 

 

√

 

5

Menampilkan menu visi dan misi Dinas Pelayanan PBB

 

√

 

 

√

 

 

√

 

6

Menampilkan menu struktur organisasi Dinas Pelayanan PBB & BPHTB

 

√

 

 

√

 

 

√

 

7

Menampilkan menu input mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

8

Menampilkan menu data mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

9

Menampilkan menu laporan mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

10

Terdapat fasilitas untuk meng upload data pada menu input mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

11

Terdapat fasilitas untuk menyimpan data pada menu input mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

12

Terdapat fasilitas batal pada menu input mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

13

Terdapat fasilitas untuk mengedit data pada menu data mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

14

Terdapat fasilitas untuk menghapus data pada menu data mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

15

Terdapat fasilitas untuk cetak pada menu data mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

16

Terdapat fasilitas cari pada menu laporan mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

17

Terdapat fasilitas cetak pada menu laporan mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

18

Menampilkan persyaratan pengajuan mutasi

 

√

 

 

√

 

 

√

 

19

Sistem ini berjalan secara local host

 

√

 

 

√

 

 

√

 

20

Menampilkan jam dan tanggal yang up to date

 

√

 

 

√

 

 

√

 

'Saya ingin sistem dapat':

T

O

E

No

Keterangan

H

M

L

H

M

L

H

M

L

1

Menampilkan username dan password saat login

 

√

 

 

√

 

 

√

 

2

Memiliki tampilan yang menarik

 

√

 

 

√

 

 

√

 

3

Mudah digunakan dan dipahami oleh admin

 

√

 

 

√

 

 

√

 

4

Hak akses dibatasi pada user tertentu

 

√

 

 

√

 

 

√

 

5

Menampilkan laporan data mutasi yang sudah di input

 

√

 

 

√

 

 

√

 

Keterangan:

  1. T artinya Teknikal, bagaimana tata cara atau teknik pembuatan requirement dalam sistem yang diusulkan?
  2. O artinya Operasional, bagaimana tata cara penggunaan requirement dalam sistem yang akan dikembangkan?
  3. E artinya Ekonomi, berapakah biaya yang diperlukan guna membangun requirement didalam sistem?

Metode TOE tersebut dibagi kembali menjadi beberapa option, yaitu:

  1. High (H): Sulit untuk dikerjakan, karena teknik pembuatan dan pemakainya sulit serta biayanya mahal. Maka requirement tersebut harus dieliminasi.
  2. Middle (M): Mampu dikerjakan.
  3. Low (L): Mudah dikerjakan.

Requirement Elisitasi Tahap Final

Merupakan bentuk akhir dari tahap tahap elisitasi yang dapat dijadikan acuan dan dasar untuk membangun Sistem Mutasi SPPT Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang. Berdasarkan Elisitasi Tahap III maka dapat dihasilkan requirement final draft yang diharapkan dapat mempermudah untuk membangun suatu Sistem Mutasi SPPT Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang. Berikut lampiran final draft elisitasi yang telah dibuat ditunjukkan pada table 3.5.

Tabel 3.5: Elisitasi Tahap Final

Functional

Analisa Kebutuhan

Saya Ingin Sistem Dapat:

No

Keterangan

1

Terdapat menu login

2

Terdapat menu logout

3

Menampilkan menu utama admin

4

Menampilkan logo Dinas Pelayanan PBB & BPHTB

5

Menampilkan vidi dan misi Dinas Pelayanan PBB & BPHTB

6

Menampilkan struktur organisasi Dinas Pelayanan PBB & BPHTB

7

Menampilkan menu input mutasi

8

Menampilkan menu data mutasi

9

Menampilkan menu laporan mutasi

10

Terdapat fasilitas untuk meng u'ploaddata pada menu data mutasi

11

Terdapat fasilitas untuk menyimpan data pada menu data mutasi

12

Terdapat fasilitas batal pada menu input mutasi

13

Terdapat fasilitas untuk mengedit data pada menu data mutasi

14

Terdapat fasilitas untuk menghapus data pada menu data mutasi

15

Terdapat fasilitas untuk cetak pada menu data mutasi

16

Terdapat fasilitas cari pada menu laporan mutasi

17

Terdapat fasilitas cetak pada menu laporan mutasi

18

Menampilkan persyaratan pengajuan mutasi

19

Sistem ini berjalan secara local host

20

Menampilkan jam dan tanggal yang up to date

 

Non Functional

No

Keterangan

1

Menampilkan username dan password saat login

2

Memiliki tampilan yang menarik

3

Mudah digunakan dan dipahami oleh admin

4

Hak akses dibatasi pada user tertentu

5

Menampilkan laporan data mutasi yang sudah di input

Rancangan Sistem Yang Diusulkan

Usulan Rancangan Prosedur

Berdasarkan analisa maka diketahui bahwa sistem yang lama masih bersifat manual sehingga tidak memenuhi kebutuhan dalam pengolahan data secara cepat dan efektif.

Setelah kebutuhan sistem diketahui maka langkah selanjutnya adalah merancang sistem mutasi SPPT yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan proses mutasi SPPT secara efektif. Untuk merancang sistem yang diusulkan pada penelitian ini menggunakan UML (Unifited Modelling Language) dengan software Visual Paradigm melalui Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Daigram serta menggunakan MySQL sebagai database.

Keuntungan dalam rancangan sistem ini akan mempermudah dalam melakukan proses mutasi SPPT secara efektif serta mempermudah dalam membuat laporan.

Use Case Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Pada gambar 3.5 adalah sistem yang diusulkan dalam bentuk use case diagram untuk admin pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.5: Use Case Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

 

Berdasarkan gambar 3.5 Use Case Diagram yang diusulkan untuk admin terdapat:

  1. 2 actor yang melakukan kegiatan yaitu: Admin dan Kepala Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.
  2. 6 use caseyang dilakukan oleh admin yaitu login, menu utama, input mutasi, edit serta cetak data mutasi, laporan mutasi, dan logout.
  3. 4 use case yang dilakukan oleh kepala dinas yaitu login, menu utama, laporan mutasi, dan logout.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut:

  1. Admin dan kepala dinas melakukan login dengan memasukkan username dan password.
  2. Setelah login lalu masuk ke menu utama, namun jika login salah kembali ke menu login.
  3. Setelah masuk ke halaman utama akan tampil menu input mutasi, menu edit&cetak data mutasi, dan laporan mutasi untuk admin.
  4. Sedangkan setelah login untuk kepala dinas, hanya menampilkan menu utama dan laporan mutasi.
  5. Admin mengakses menu data mutasi dan cetak data wajib pajak.

Activity Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Pada gambar 3.6 adalah proses sistem yang diusulkan untuk admin dalam bentuk activity diagram pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.6: Activity Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

 

Dari gambar activity diagram diatas dapat dijelaskan skenario sebagai berikut:

  1. 1 Initial Node, sebagai awal objek.
  2. 1 Decision Node.
  3. 5 Action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi yaitu: Input mutasi, data mutasi, dan laporan mutasi.
  4. 2 Fork Node dari sistem yang mencerminkan penggabunganaction'.
  5. 1 Final Node, sebagai objek yang diakhiri.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut:

  1. Admin melakukan login dengan memasukkan username dan password.
  2. Jika login benarcmasuk ke menu utama admin, namun jika login salah kembali ke menu login.
  3. Setelah masuk ke halaman utama akan tampil menu input mutasi, data mutasi, dan laporan mutasi.
  4. Dan admin dapat mengakses seluruh menu yaitu: Input mutasi, data mutasi, dan laporan mutasi.

Sequence Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

Pada gambar 3.7 adalah proses sistem yang diusulkan dalam bentuk sequence diagram untuk admin pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.7: Sequence Diagram Yang Diusulkan Untuk Admin

 

Dari gambar sequence diagram diatas dapat dijelaskan scenario  sebagai berikut:

  1. 1 actor yang melakukan kegiatan sebagai admin.
  2. 6 control lifeline yang digunakan, yaitu login, menu utama, input mutasi, data mutasi, laporan mutasi, dan logout.
  3. 10 massage yang ada didalam sistem mutasi SPPT yaitu: pilih menu login, memasukkan username dan password, menampilkan menu utama, pilih menu input mutasi, menampilkan menu input mutasi, pilih menu data mutasi, menampilkan menu data mutasi, pilih menu laporan mutasi, menampilkan menu laporan mutasi, dan pilih logout.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut:

  1. Admin melakukan login dengan memasukan username dan password, namun jika login salah maka kembali lagi ke menu login.
  2. Admin memilih menu utama lalu menampilkan menu utama.
  3. Admin memilih input mutasi lalu menampilkan input mutasi.
  4. Admin memilih data mutasi lalu menampilkan data mutasi.
  5. Admin memilih laporan mutasi lalu menampilkan laporan mutasi.

Sequence Diagram Yang Diusulkan Untuk Kepala Dinas

Pada gambar 3.8 adalah proses sistem yang diusulkan dalam bentuk sequence diagram untuk kepala dinas pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.8: Sequence Diagram Yang Diusulkan Untuk Kepala Dinas

 

Dari gambar sequence diagram diatas dapat dijelaskan skenario sebagai berikut:

  1. 1 actor yang melakukan kegiatan sebagai kepala dinas.
  2. 4 control lifeline yang digunakan, yaitu login, menu utama, laporan mutasi, dan logout.
  3. 6 massage yang ada di dalam sistem mutasi SPPT yaitu: pilih menu login, memasukkan username dan password, menampilkan menu utama, pilih menu laporan mutasi, menampilkan menu laporan mutasi, dan pilih logout.

 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan prosedur sebagai berikut:

  1. Kepala dinas melakukan login dengan memasukkan username dan password, jika login salah maka kembali lagi ke menu login.
  2. Kepala dinas memilih menu utama lalu menampilkan menu utama.
  3. Kepala dinas memilih menu laporan mutasi lalu menampilkan menu laporan mutasi.

Rancangan Program Yang Diusulkan

Rancangan Login Admin

Pada gambar 3.9 adalah rancangan tampilan login admin yang diusulkan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.9: Tampilan Login Admin

Rancangan Menu Utama Admin

Pada gambar 3.10 adalah rancangan tampilan menu utama admin yang diusulkan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.10: Tampilan Menu Utama Admin

Rancangan Menu Input Mutasi Admin

Pada gambar 3.11 adalah rancangan tampilan menu input mutasi admin yang diusulkan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.11: Tampilan Menu Input Mutasi Admin

Rancangan Upload Data Mutasi Admin

Pada gambar 3.12 adalah rancangan tampilan upload data mutasi    admin yang diusulkan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota      Tangerang.

Gambar 3.12: Tampilan Menu Upload Data Mutasi Admin

Rancangan Data Mutasi Admin

Pada gambar 3.13 adalah rancangan tampilan data mutasi admin yang diusulkan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.13: Tampilan Data Mutasi Admin

Rancangan Hasil Cetak Mutasi Admin

Pada gambar 3.14 adalah rancangan tampilan hasil cetak mutasi admin yang diusulkan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.14: Tampilan Hasil Cetak Mutasi Admin

Rancangan Login Kepala Dinas

Pada gambar 3.15 adalah rancangan tampilan login kepala dinas yang diusulkan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.15: Tampilan Login Kepala Dinas

Rancangan Menu Utama Kepala Dinas

Pada gambar 3.16 adalah rancangan tampilan menu utama kepala dinas yang diusulkan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.16: Tampilan Menu Utama Kepala Dinas

Rancangan Hasil Cetak Laporan Kepala Dinas

Pada gambar 3.17 adalah rancangan tampilan hasil cetak laporan mutasi kepala dinas yang diusulkan dalam pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

Gambar 3.17: Tampilan Hasil Cetak Laporan Mutasi

Metode Analisis SWOT

Pada metode ini, di identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi instansi. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi unsur-unsur internal yaitu kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness), terhadap unsur eksternal yaitu peluang (opportunites) ­dan ancaman (treats). Identifikasi SWOT pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB ditunjukkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Identifikasi SWOT

Strength (S)

Weakness (W)

Sistem sudah terkomputerisasi sehingga mempermudah untuk melakukan proses mutasi SPPT dan membuat laporan.

Sistem ini masih jauh dikatakan sempurna. oleh karena itu, masih perlunya pembaharuan sistem secara berkala untuk menyempurnakan sistem ini.

Opportunities (O)

Treats (T)

Karena sistem ini masih belum dikatakan sempurna, sehingga memberikan kesempatan untuk orang lain agar dapat mengembangkan sistem ini.

Karena sistem ini sifatnya belum online maka besar kemungkinan terjadi plagiat atau sistem dapat ditiru oleh orang lain.

Berdasarkan identifikasi SWOT pada tabel 3.6, maka dilakukan analisis untuk mencari strategi dengan menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang yang tersedia (strategi S-O) serta menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang ada (strategi S-T). Selain itu dianalisis pula strategi untuk mengurangi kelemahan yang dimiliki dalam meraih peluang yang ada (strategi W-O) maupun mengatasi ancaman yang ada (strategi W-T). Pemetaan strategi S-O, W-O, S-T dan W-T dapat dilihat pada tabel 3.7:

Tabel 3.7: Analisis SWOT

             Internal

Eksternal

Strength (S)

(Kekuatan)

Weakness (W)

(Kelemahan)

Opportunities (O)

(Peluang)

SO

WO

Terdapat hasil penginputan mutasi yang dapat dijadikan laporan.

 

Mengoptimalkan sistem mutasi SPPT untuk mendukung kegiatan pada DPPB.

Treats (T)

(Ancaman)

ST

WT

Selalu melakukan pengecekan pada data agar tidak terjadi double data.

Meningkatkan sistem tersebut  agar semua pelayanan dapat diproses pada sistem yang sama.

Konfigurasi Sistem Usulan

Spesifikasi Hardware

Perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem ini adalah suatu unit personal komputer. Perangkat keras yang diusulkan ini dibuat berdasarkan kebutuhan sistem saat ini dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang. Konfigurasi yang dibutuhkan adalah:

Perangkat Keras (hardware) yang digunakan sebagai berikut:

  1. Processor          : AMD Quad Core A4
  2. Monitor            : 14” LCD
  3. RAM               : 2 GB
  4. Hardisk            : 500 GB
  5. Printer             : Cannon MP230

Spesifikasi Software

Software yang digunakan dalam proses penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Sistem Operasi Windows 8.
  2. Instan PHP (PHP dan Mysql).
  3. XAMPP
  4. Google Chrome.
  5. Visual Paradigm 8.0 Enterprise Edition.
  6. Microsoft Office 2007.

Hak Akses (Brainware)

Ada 2 actor yang dapat mengakses aplikasi sistem mutasi SPPT PBB ini yaitu:

  1. Admin (Staff Pelayanan).
  2. Kepala dinas.

Testing

Blackbox Testing

Setelah melakukan perancangan, langkah selanjutnya adalah melakukan serangkaian uji coba pada masing-masing sistem yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Adapun pembahasan hasil dari black box testing ditunjukan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8:Tabel Black Box Testing

Implementasi

Schedule

Perancangan sistem yang diusulkan diperkirakan memakan waktu kurang lebih 2 bulan, dan kegiatan yang dilakukan selama penelitian sampai pembuatan ditunjukan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9: Time Schedule

No

Kegiatan

Bulan

April

Mei

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Pengumpulan Data

█ █ █ █        

2

Analisa Sistem

    █ █ █      

3

Perancangan Sistem

█ █ █ █ █ █ █ █

4

Pembuatan Program

      █ █ █ █ █

5

Test Program

        █ █ █ █

6

Evaluasi Program

          █ █ █

7

Perbaikan Program

            █ █

8

Pelatihan User

        █ █ █ █

9

Implementasi

        █ █ █ █

10

Dokumentasi

█ █ █ █ █ █ █ █
 

Etimasi Biaya

Pada tabel 3.10 Estimasi Biaya ini berisi rincian biaya sistem yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam DPPB.

Tabel 3.10: Etimasi Biaya

NO

Uraian Kegiatan

Volume

Harga Satuan

Biaya

1

Bahan dan Peralatan Penelitian

 

 

Biaya Internet

2 Bulan

Rp   50,000.00

Rp    100,000.00

Pulsa

2 Bulan

Rp   50,000.00

Rp    100,000.00

2

Perjalanan

     

Ongkos Transport Karawaci - AMIK Raharja

2 Bulan

Rp   10,000.00

Rp    400,000.00

3

Administrasi

     

Kertas A4

3 Rim

Rp   45,000.00

Rp    135,000.00

Tinta Printer

  3 Paket

Rp   50,000.00

Rp    150,000.00

Foto Copy

   

Rp      50,000.00

4

Biaya Lain – Lain

 Rp    300,000.00

JUMLAH

 Rp 1,235,000.00


BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta hasil analisa yang dilakukan mengenai Perancangan Sistem Informasi Mutasi SPPT Pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, maka sebagai akhir penulisan laporan Tugas Akhir memberikan kesimpulan sebagai berikut:

  1. Proses Sistem Mutasi SPPT yang sedang berjalan saat pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang masih berjalan secara manual dan belum optimal sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pengolahan data.
  2. Sistem informasi mutasi pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang belum terkomputerisasi dengan baik karena dokumen masih berbentuk buku-buku sehingga sering terjadi kerangkapan data dan kehilangan data, selain itu pembuatan laporan masih belum akurat dan tepat waktu karena membutuhkan waktu yang lama dalam pengolahan data.
  3. Perancangan Sistem Informasi Mutasi SPPT menggunakan diagram UML, yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Sistem ini dirancang mengunakan bahasa pemrograman PHP, editor HTML, database MySQL, dan XAMPP sebagai aplikasi server web.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan yang telah dilakukan pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan untuk meningkatkan kinerja dan sistem yang ada pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, yaitu sebagai berikut:

  1. Apabila sistem yang baru sudah berjalan maka perlu diperhatikan dan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem untuk selanjutnya diadakan perbaikan sesuai dengan perubahan dan perkembangan intansi atau perusahaan.
  2. Agar proses perancangan sistem mutasi SPPT berjalan dengan efektif, perlu dibangunnya suatu sistem yang terkomputerisasi dengan baik, sehinnga waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses tersebut tidak terlalu lama.

Dan untuk dimasa yang akan datang, diharapkan bagi mahasiswa yang mengambil judul Tugas Akhir ini agar dapat mengembangkan sistem ini menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

  1. ↑ Yakub. 2012. Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
  2. ↑ Mustakini, Jogiyanto Hartono. 2009. Sistem Informasi Teknolgi. Yogyakarta: Andi Offset.
  3. ↑ 3,0 3,1 3,2 Sutabri, Tata. 2012. “Konsep Sistem Informasi”. Yogyakarta: Andi Offset
  4. ↑ 4,0 4,1 Sutarman. 2012. Buku Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara.
  5. ↑ Amin. Zaenal. Santoso. Yudi. 2012. Pemodelan Sistem Informasi Persediaan Barang Pada PT. Nutech Pundi Arta. Jakarta: Universitas Budi Luhur.
  6. ↑ Darmawan, Deni. 2012. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
  7. ↑ 7,0 7,1 Al-Jufri, Hamid. 2011. Sistem Infromasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: PT. Smart Grafika.
  8. ↑ Kristanto, Andri. 2008. Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.
  9. ↑ Darmawan, Deni. 2013. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
  10. ↑ 10,0 10,1 Prabowo, Pudjo, Widodo. 2011. Menggunakan UML. Bandung: Informatika.
  11. ↑ Nugroho, Adi. 2010. Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML & Java. Yogyakarta: Andi Offset.
  12. ↑ Henderi. CCIT Journal. 2008. Tangerang: Perguruan Tinggi Raharja.
  13. ↑ 13,0 13,1 Kustiyahningsih, Yeni. 2011. Pemrograman Basis Data Berbasis Web Menggunakan PHP & MySQL. Jakarta: Graha Ilmu.
  14. ↑ 14,0 14,1 14,2 Anhar. 2010. Panduan Menguasai PHP & MySQL Secara Otodidak. Jakarta: Mediakita.
  15. ↑ Yasin, Ferdi. 2012. Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek. Jakarta: Mitra Wacana Media.
  16. ↑ Pramono, Djoko. 2011. Manajemen Database Relasional dengan Access 2010. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
  17. ↑ Madcoms. 2013. Kupas Tuntas Adobe Dreamweaver CS6 dengan Pemograman PHP & MySQL. Yogyakarta: CV Andi Offset.
  18. ↑ Arief, M. Rudyanto. 2011. Pemograman Web Dinamis Menggunakan PHP & MySQL. Yogyakarta: CV Andi Offset.
  19. ↑ 19,0 19,1 Raharjo, Budi. 2011. Belajar Otodidak Membuat Database Menggunakan MySQL. Bandung: Informatika.
  20. ↑ Sibero, Alexander F.K. 2011. Kitab Suci Web Programming. Jakarta: Mediakom.
  21. ↑ Saputra, Agus, Ridho Taufiq Subagio, dan Saluky. 2012. Membangun Aplikasi E- Library untuk Panduan Skripsi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
  22. ↑ Saputra, Agus, Feni Agustin, CV ASFA Solusion. 2013. Menyelesaikan Website 12 Juta Secara Profesional. Jakarta: PT Elex Media Komutindo.
  23. ↑ Wicaksono, Yogi. 2008. Membangun Bisnis Online dengan Mambo++ CD. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
  24. ↑ Wardana. 2010. Menjadi Master PHP Dengan Framework Codeigniter. Jakarta: Elex Media Komputindo.
  25. ↑ Februariyanti, Herny dan Eri Zuliarso. 2012. Rancang Bangun Sistem Perpustakaan untuk Jurnal Elektronik. Semarang: Universitas Stikubank.
  26. ↑ 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 Guritno, Suryo, Sudaryono dan Untung Rahardja. 2011. Theory and Application of IT Research Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
  27. ↑ 27,0 27,1 Siahaan, Daniel. 2012. Analisa Kebutuhan dalam Rekayasa Perangkat Lunak. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
  28. ↑ 28,0 28,1 28,2 Hendro. 2011. Dasar-dasar Kewirausahaan. Jakarta: Erlangga.
  29. ↑ 29,0 29,1 Fahmi. 2013. Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi. Bandung: CV. Alfabeta.
  30. ↑ Rangkuti, Freddy. 2011. Teknik Menyusun Strategi Korporat Yang Efektif. Jakarta: PT. Gramedia.
  31. ↑ Rizky. 2011. Konsep Dasar Rekayasa Perangkat Lunak. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
  32. ↑ Hasibuan, Malayu, S.P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Contributors

Ridwanqodry

Diperoleh dari "https://widuri.raharja.info/index.php?title=TA1322377511&oldid=205094"